Analisis Utang Kasus PT Telkomsel Putusan No. 704K/Pdt.Sus/2012
Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan kesulitan keuangan keuangan untuk untuk membayar membayar utangnya utangnya dinyatakan dinyatakan pailit oleh pengadilan, pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan dikarenakan debitor debitor tersebut tersebut tidak dapat membayar membayar utangnya. Undang-Undang yang mengatur tentang Kepailitan sekarang ini Undang Nomor 37 Tahun Tahun 200 Tentang Tentang Kepailitan dan Penundaan Ke!a"iban Pembayaran Utan Utang. g. #eng #engan an adany adanyaa unda undang ng-u -und ndan ang g ini ini diha dihara rapk pkan an dapa dapatt meny menyele elesa saik ikan an persoalan-persoalan seputar kepailitan dan ke!a"iaban pembayaran utang. Undangunda undang ng ini ini "uga "uga meng mengak akom omod odir ir asasasas-asa asass dalam dalam huku hukum m kepa kepaili ilita tan n yaitu yaitu,, asas asas kesinambungan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi. #alam hal memohonk memohonkan an pailit suatu perusahaan, perusahaan, maka haruslah haruslah terpenuhi terpenuhi syarat syarat-sya -syarat rat dari dari permoh permohona onan n pailit pailit,, syarat syarat untuk untuk dapatny dapatnyaa di"atu di"atuhi hi kepaili kepailitan tan sebag sebagaim aiman anaa diatu diaturr di dalam dalam pasal pasal 2 ayat ayat $%& $%& UU Kepa Kepaili ilita tan n dan dan Penu Penund ndaa aan n Ke!a"iban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 200 yang berbunyi' “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan ridak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.“ kreditornya.“ #alam #alam kasus kasus ini PT. PT. Telkom elkomsel sel diangg dianggap ap bertin bertindak dak sebagai sebagai debito debitorr oleh oleh Pengadilan Naiaga, yang merupakan hal yang salah dan tidak tepat. (ika dilihat lagi pengertian kreditor dan debitor sesuai dengan UU dan Penundaan Ke!a"iban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 200 maka debitur adalah orang yang mempunyai utang karena per"an"ian atau Undang-und Undang-undang ang yang pelunasanny pelunasannyaa dapat ditagih di muka muka peng pengad adil ilan an $Pasa $Pasall % )ngka ngka 2&. 2&. *eda *edang ngka kan n Kred Kredit itur ur adala adalah h oran orang g yang yang mempunyai piutang karena per"an"ian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan $Pasal % )ngka 2&. #idalam #idalam per"an"ian per"an"ian ker"a sama tersebut tersebut Pihak Telkom Telkomsel sel telah melaksanakan melaksanakan pretasinya. Pihak Telkomsel Telkomsel tidak menyediakan +ouher +ouher isi ulang dan kartu perdana yang telah diminta oleh PT.Prima (aya normatika, akan tetapi ternyata PT.Prima
(aya normatika "ustru Tidak /elakukan Pembayaran Terhadap P N.P1PK)K1 +120%210000002 tanggal /ei 20%2 sebesar 4p.500.000.000,00 $empat milyar delapan ratus "uta 4upiah&. #idalam pelaksanaan per"an"ian ini terlihat "elas Telkomsel adalah berkedudukan sebagai kreditor dan PT.Prima (aya normatika berkedudukan sebagai #ebitor karena mempunyai ke!a"iban untuk membayar atas apa yang telah diberikan oleh Telkomsel, dan selain terkait barang yang belum dibayar PT.Prima (aya normatika "uga tidak memiliki pilihan lain selain !a"ib mentaati Peraturan didalam per"an"ian ker"asama tersebut. 6erdasarkan Pasal 5 ayat $& Undang-undang No.37 Tahun 200 Tentang kepailitan dan Penundaan Ke!a"iban Pembayaran Utang menyatakan bah!a' “ Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (! telah terpenuhi." Kata utang8 sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal % ayat % UU No. 1%5 seara sempit, sehingga hanya menakup utang yang lahir karena pin"aman uang. Pemahaman yang demikian "elas bukan maksud pembentuk undang-undang. leh sebab itu, untuk memperbaiki salah pemahaman tersebut hal itu ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 200 tentang Kepailitan dan PKPU yang mengambil
ontoh Pasal
%233 dan
Pasal
%23 KU9Perdata,
menegaskan
bah!a ' Utang adalah ke!a"iban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam "umlah uang baik dalam mata uang ndonesia maupun mata uang asing, baik seara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena per"an"ian atau undang-undang dan yang !a"ib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor8 )dapun ontoh utang yang lahir karena undang-undang adalah perbuatan mela!an
hukum8
$Pasal
%3:
KU9Perdata&,
negotiorum
gestio
atau #aakwaarneming 8 $Pasal %3:-%3:7 KU9Perdata& dan Pembayaran yang tidak di!a"ibkan $Pasal %3:-%3 KU9Perdata&. *ementara itu yang dimaksud dengan utang yang lahir karena per"an"ian, ketentuan Pasal %23 KU9Perdata mengatur bah!a hal itu terdiri dari
%. Perikatan untuk memberikan sesuatu, 2. Perikatan untuk berbuat sesuatu, atau; 3. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. 6erikut ini dipaparkan beberapa ontoh perikatan dimaksud ' a& perikatan dari seorang pen"ual untuk menyerahkan kepada pembeli barang yang di"ualnya; b& perikatan dari seorang pemin"am untuk membayar kembali utang pokok dan membayar bunga yang diper"an"ikan kepada kreditornya; & perikatan dari seorang penanggung untuk membayar kepada kreditor utang yang ia "amin pembayarannya; d& perikatan dari seorang pemilik pekarangan yang telah memberikan hak numpang le!at $serpada hakekatnya hubungan hukum yang ada antara para Termohon kasasi $dahulu termohon asal1PT. /odernland 4ealty ?td.& adalah hubungan hukum perikatan "ual beli mengenai satuan rumah susun @ol /odern yang dibangun oleh Pemohon Kasasi dengan pembayaran seara angsuran oleh para Termohon Kasasi sehingga karenanya merupakan perikatan antara produsen dan konsumen. *edangkan dalam ketentuan Pasal % ayat $%& UU No. 1%5 beserta pen"elasannya telah diantumkan dengan "elas adanya hubungan hukum utang dan bah!a pengertian utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok dan bunganya. 6ah!a dengan demikian pengertian utang8 dalam Pasal % ayat $%& UU No. 1%5 harus diartikan dalam konteks pemikiran konsiderans tentang maksud diterbitkannya undang-undang tersebut dan tidak dapat dilepaskan kaitan itu
daripadanya, yang pada dasarnya menekankan pada pin"am memin"am s!asta. *ehingga karenanya tidak meliputi !anprestasi lain yang tidak bera!al dari konstruksi pin"am memin"am.8 #alam kasus per"an"ian ker"asama antara Telkomsel dengan PT.Prima (aya normatika, yang dimaksud utang oleh PT.Prima (aya normatika dalam permohonan pailitnya adalah Purhase rder $P& atau Perintah Pembelian atau surat Pemesanan 6arang yang diterbitkan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit yang sama sekali bukan merupakan bukti adanya utang ataupun ke!a"iban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit. 6ahkan dalam Per"an"ian Ker"asama tidak pernah disebutkan bah!a Purhase rder $P& adalah bukti pembayaran ataupun bukti tagihan kepada Pemohon Pailit. *ehingga dalam hal *yarat Pokok Permohonan kepailitan tentang adanya UT)N@8 men"adi tidak terpenuhi. #i dalam proses beraara dalam hukum kepailitan, konsep utang men"adi sangat penting dan esensial $menentukan& karena tanpa adanya utang maka tidaklah mungkin perkara kepaiiitan akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan tidak ada karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang utangnya terhadap para kreditornya. #an lagi-lagi /a"elis hakim Pengadilan Niaga (akarta Pusat keliru didalam menasirkan Purhase rder sebagai Utang yang menerbitkan ke!a"iban untuk membayar. Tindakan Telkomsel dengan tidak memberikan barang atas Purhase rder $P& sebagaimana yang dipesan kembali oleh PT.Prima (aya normatika $yang dianggap sebagai utang& adalah dikarenakan PT.Prima (aya normatika telah melakukan
Aanprestasi
yaitu
Tidak
/elakukan
Pembayaran
Terhadap P
N.P1PK)K1 +120%210000002 tanggal /ei 20%2 sebesar 4p.500.000.000,00 $empat milyar delapan ratus "uta 4upiah& Padahal Pesanan PT.Prima (aya normatika tersebut telah disetu"ui $appro
adimpleti contractusC. )rtinya pihak la!an dalam keadaan lalai, maka dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi pihak lain. )sas DEeptio Non )dimpleti Fontratus adalah Tidak dipenuhinya kontrak $!anprestasi& ter"adi karena pihak lain "uga !anprestasi. leh karena itu seara Buridis "ika memang PT.Prima (aya normatika ingin agar PT Telkomsel memenuhi pesanannya apa yang diminta, maka seharusnya PT.Prima (aya normatika membayar terlebih dahulu apa yang men"adi ke!a"ibannya kepada PT Telkomsel. )sas-asas Undang-undang Kepailitan %. Undang-undang Kepailitan 9arus #apat /endorong Kegairahan n
/endorong
Pasar
/odal,
dan
/emudahkan
Perusahaan
ndonesia
/emperoleh Kredit ?uar Negeri $6iaya dari luar negeri penting dari !aktu ke !aktu untuk membiayai pembangunan nasional "adi ndonesia harus mempunyai hukum Kepailitan yang diterima seara global $globally aepted priniples& 2. Undang-undang Kepailitan 9arus
/emberikan Perlindungan yang
*eimbang bagi Kreditor dan #ebitor $men"un"ung keadilan dan memperhatikan kepentingan keduanya meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk me!u"udkan penyelesaian masalah utangpiutang seara epat, adil, terbuka, dan eekti. Perlindungan kepentingan yang seimbang itu adalah se"alan dengan dasar Negara 4 yaitu Panasila. Panasila bukan sa"a mengakui kepentingan seseorang, tetapi "uga kepentingan orang banyak atau masyarakat. Panasila bukan sa"a harus memperhatikan hak asasi, tetapi harus memperhatikan "uga ke!a"iban asasi seseorang. 6erdasarkan
sila CKemanusiaan yang
adil dan
beradabC harus
dikembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, lebih-lebih lagi terhadap orang banyak, #alam peristi!a kepailitan terdapat banyak kepentingan yang terlibat, yaitu selain kepentingan para kreditornya "uga kepentingan para stakeholders yang lain dari #ebitor yang dinyatakan pailit, lebih-lebih apabila #ebitor itu adalah suatu perusahaan. PT.Telekomunikasi *elular )dalah Perusahaan Telekomunikasi Bang *angat *ehat #an #ikelola #engan *angat 6alk Bang Terus /enghasilkan Keuntungan,
Proporsi kepemilikan saham Telkom = :G *aham *ingtel = 3:G *aham, #imana 6erdasarkan ?aporan Keuangan Tahun 20%% Bang Telah #iaudit #an /embukukan Keuntungan *ebesar 4p.%2.523.70.0:5.0%7,00 $dua belas triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar enam ratus tu"uh puluh "uta lima puluh delapan ribu tu"uh belas 4upiah& Putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh /a"elis hakim Pengadilan Niaga (akarta Pusat sangat bertentangan dengan asas Undang-undang kepailitan itu sendiri, dengan meniptakan keadaan ketidakpastian Penegak hukum didalam menerapkan Undang-undang kepailitan yang itu sangat menganam iklim in
sendiri
maupun
atas
permintaan
seorang
atau
lebih
pihak
berpiutangnya $kreditornya&, dinnyatakan dalam keadaan pailit.8 Untuk dapat menetukan debitur dalam keadaan sol
tersebut. /a"elis 9akim kurang teliti dan berhati-hati didalam menganalisa dan men"atuhkan putusan pernyataan pailit dalam perkara tersebut. Tu"uan Undang-Undang Kepailitan yang pada a!alnya untuk melikuidasi harta kekayaan debitor untuk keuntungan para kreditornya, pada perkembangannya mengalami berubahan. Undang-Undang Kepailitan men"adi instrumen penting untuk mereorganisasi usaha debitor ketika mengalami kesulitan keuangan. 9al ini berlaku terhadap kepailitan perusahaan $orporate insol
