Bab 1 Pendahuluan - KA ANDAL TPA Jombang

KA-ANDAL Peningkatan TPA Banjardowo Kabupaten Jombang

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang - Undang RI No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan mulai Mei 2013 seluruh Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) di Indonesia tidak boleh menggunakan metode open dumping dan harus beralih menjadi controlled landfill atau sanitary landfill. Selain itu umur teknis TPA Banjardowo di Dusun Gedangkeret, Desa Banjardowo,

Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang ada saat ini sangat terbatas dan operasinya masih menggunakan semi - controlled landfill sehingga memerlukan penambahan luas lahan dan meningkatkan metode pengelolaan sampah yang jauh lebih baik. Pemerintah Jerman mempunyai program untuk membantu negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk itu pemerintah Jerman melalui KfW - German Development Bank , Frankfurt, Jerman sebagai pemberi dana (yang juga melibatkan Bank Dunia) menandatangani kontrak dengan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai penerima bantuan. Dengan demikian selanjutnya Pemerintah Kabupaten Jombang akan meningkatkan TPA Banjardowo yang saat ini eksisting di Dusun Gedangkeret dengan luas 8,3 Ha dari semi controlled lanfill menjadi sanitary landfill dan sekaligus memperluas TPA Banjardowo ke Dusun Sumberwinong dengan luas 31,46 Ha. Kegiatan peningkatan dan memperluas luasan TPA Banjardowo selanjutnya disebut dengan Peningkatan TPA Banjardowo. Peningkatan TPA Banjardowo di Kabupaten Jombang ini sejalan dengan agenda internasional berkenaan dengan perubahan iklim dengan mengangkat proyek dan kegiatan-kegiatan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Komitmen Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun TPA Banjardowo sejalan dengan keinginan Pemerintah Jerman melalui KfW, Frankfurt, Jerman karena kegiatan peningkatan TPA Banjardowo ini mengedepankan kegiatan-kegiatan berkenaan dengan pengurangan emisi, polusi, lingkungan hidup serta dampak kesehatan akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat. Peningkatan TPA

I-1

KA-ANDAL Peningkatan TPA Banjardowo Kabupaten Jombang Banjardowo ini diharapkan mampu mengurangi resiko pencemaran lingkungan dan mendukung usaha 3R sampah ( reduce, reuse dan recycle), meningkatkan kemampuan kelembagaan dan keuangan serta meningkatkan partisipasi sektor swasta dan solusi yang berorientasi masyarakat. Peningkatan TPA Banjardowo merupakan bagian bantuan langsung dari program / proyek investasi untuk permukiman dan daerah non-permukiman yang menghasilkan sampah di Jombang. Layanan infrastruktur persampahan yang diperbaharui akan menjadi kondusif untuk pembangunan di Kabupaten Jombang. Keuntungan global dari kegiatan ini adalah pengurangan gas rumah kaca dari peningkatan fasilitas pengelolaan persampahan. Diperkirakan hingga 50% emisi gas rumah kaca dari sampah kota dapat dikurangi dan sekitar 5% dari total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan di Kabupaten Jombang dapat dikurangi per tahunnya. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Namun kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bahwa kegiatan Peningkatan TPA Banjardowo di Dusun Gedangkeret dan Dusun Sumberwinong, Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dengan luas ≥ 10 Ha wajib menyusun AMDAL. Kegiatan Peningkatan TPA Banjardowo di Jombang meliputi perluasan lahan TPA Banjardowo seluas 31,46 Ha dan rehabilitasi TPA Banjardowo eksisting seluas 8,3 Ha. Kegiatan Peningkatan TPA Banjardowo diprakarsai oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan, Pemerintah Kabupaten Jombang. Dengan disusunnya studi AMDAL ini, diharapkan dampak besar dan penting yang diprakirakan timbul saat melakukan kegiatan Peningkatan TPA Banjardowo saat tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, tahap pasca konstruksi (operasi) sampai tahap pasca operasi dapat diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi secara cermat serta dapat diupayakan langkah– langkah penanganannya sejak awal terhadap dampak yang akan terjadi. Hasil studi ini dapat menjadi pedoman bagi pemrakarsa dan instansi

I-2

KA-ANDAL Peningkatan TPA Banjardowo Kabupaten Jombang yang terlibat dengan proses rencana Peningkatan TPA Banjardowo, terutama dalam menentukan kebijaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Sebagai langkah awal dari penyusunan studi AMDAL adalah berupa penyusunan Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) yang merupakan proses pelingkupan dampak penting dan pelingkupan batasan wilayah studi yang akan menjadi dasar dalam proses penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

1.2

TUJUAN DAN MANFAAT

1.2.1.

Tujuan Peningkatan TPA Banjardowo yang berlokasi di Dusun Gedangkeret dan Dusun Sumberwinong, Desa Banjardowo, Kabupaten Jombang ini bertujuan : a. Melakukan pengelolaan sampah seperti yang diamanatkan dalam Undang - Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu bahwa TPA harus dikelola sesuai aturan, norma dan kaidah minimal controlled landfill atau sanitary landfill b. Meningkatkan kinerja TPA dari controlled landfill menjadi sistem sanitary landfill sesuai rencana maupun upaya pengambilan manfaat dari potensi sampah lama setelah operasional landfill tersebut berjalan. c. Meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah di wil ayah Kabupaten Jombang. d. Mewujudkan pengelolaan TPA yang berwawasan lingkungan hidup dan mengantisipasi, meminimalkan dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi.

1.2.2.

Manfaat Dengan diwujudkannya TPA Banjardowo akan didapatkan manfaat diantaranya adalah: a.

Adanya satu lokasi pengelolaan sampah yang terpusat dengan pengelolaan yang baik yang representatif dalam penyiapan konstruksi maupun operasional dan pasca operasional ditinjau dari aspek teknologi, ekonomi, sosial dan lingkungan.

b.

Meningkatkan kuantitas (cakupan) layanan dan kualitas pelayanan kebersihan pada masyarakat.

c.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah melalui managemen yang profesional.

I-3

KA-ANDAL Peningkatan TPA Banjardowo Kabupaten Jombang 1.2.3. Identifikasi Kebutuhan Yang Melatarbelakangi Diperlukannya TPA Banjardowo Pertumbuhan jumlah penduduk serta pergeseran gaya hidup atau lifestyle di kalangan masyarakat modern akan terus meningkatkan laju konsumsi masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan semakin bertambahnya volume sampah yang dihasilkan. Sedangkan pengelolaan sampah yang umumnya dilakukan saat ini menggunakan sistem controlled landfill belum memenuhi standar yang memadai. Keterbatasan lahan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di wilayah Kabupaten Jombang juga berpotensi menimbulkan persoalan baru. Belum semua daerah dapat dilayani persampahannya, khususnya daerah pinggiran kota. Apabila hal ini tidak tertangani dan dikelola dengan baik, maka peningkatan sampah yang terjadi tiap tahun dan tidak dikelola dengan baik akan membawa dampak pada pencemaran lingkungan, baik air, tanah, maupun udara. Di samping itu, sampah berpotensi menurunkan kualitas sumber daya alam, menyebabkan potensi konflik sosial, serta menimbulkan berbagai macam penyakit. Tidak semua sampah dapat terangkut karena keterbatasan sarana transportasi, terbatasnya lahan, terbatasnya sumber daya manusia dan dana operasional. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan perluasan lahan TPA yang ada dan memperbaiki pengelolaan dan pelayanannya. Penataan TPA yang tepat serta penataan kawasan di sekitarnya perlu dilakukan secara seksama agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama yang terkait dengan masalah sosial dan lingkungan.

1.2.4.

Kebutuhan Khusus Yang Dipenuhi Atas Kekurangan Yang Ada Keterbatasan dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan lebih didasarkan kepada keterbatasan lahan yang dimiliki TPA, umur pakai, dan jangkauan pelayanan yang terbatas. Dengan adanya TPA Banjardowo maka diharapkan semua sampah yang dihasilkan di Kabupaten Jombang dapat dikelola dengan baik sesuai dengan amanat Undang – Undang RI No 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah.

1.2.5.

Sasaran yang Dicapai Dalam Memenuhi Kebutuhan Sehubungan dengan rencana kegiatan Peningkatan TPA Banjardowo, m aka terdapat dua sasaran utama pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan, yaitu : 1.

Mengantisipasi perubahan kualitas lingkungan dengan melestarikan fungsi dari komponen-komponen lingkungan sumberdaya alami lahan; kualitas udara, dan potensi

I-4

KA-ANDAL Peningkatan TPA Banjardowo Kabupaten Jombang sumber daya manusia (SDM) melalui pencegahan timbulnya dampak negatif serta mengembangkan dampak positif, terutama terhadap komponen kegiatan, seperti : 

Pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di sekitar proyek dengan konsep penggunaan daya dukung lingkungan yang optimal (sesuai kebutuhan).



Ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat dan perekonomian masyarakat.

2.

Meningkatkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui kegiatan pengelolaan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan seperti pencegahan pencemaran air, pencemaran udara dan bau, pembangunan fasilitas utama dan penunjang TPA sesuai ketentuan yang berlaku, dan penyiapan

buffer zone

sehingga tetap tercapai

keseimbangan ekosistem ( homeostatik ). Dalam melakukan kegiatan Peningkatan TPA Banjardowo, maka pihak pemrakarsa berupaya melakukan kegiatan pembangunan dan pengoperasian kegiatan TPA tersebut dengan konsep berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta mengacu pada standar, prosedur, kaidah dan peraturan yang berlaku. Dari kegiatan tersebut maka terdapat sasaran khusus yang ingin dicapai sebagai berikut: 1.

Peningkatan TPA Banjardowo yang direncanakan terletak di Dusun Gedangkeret dan Dusun Sumberwinong, Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang akan dilakukan berdasarkan sistematika dan peraturan yang berlaku saat ini.

2.

Memberikan teknologi pengelolaan dan pengolahan sampah dengan sistem sanitary landfill yang mampu meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap

lingkungan. 3.

Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar melalui nilai ekonomis sampah.

4.

Dengan adanya rencana Peningkatan TPA Banjardowo ini, maka pemrakarsa berusaha untuk tidak membuat permasalahan baru namun lebih meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan pada areal lingkungan yang akan dimanfaatkan.

1.3

DASAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Beberapa peraturan perundangan yang mendasari pelaksanaan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) TPA Banjardowo yang berlokasi di Kabupaten Jombang dan keterkaitannya dengan kegiatan penyusunan Dokumen AMDAL adalah sebagai berikut :

I-5

KA-ANDAL Peningkatan TPA Banjardowo Kabupaten Jombang Tabel 1.1. Peraturan yang terkait dengan penyusunan studi AMDAL No

Peraturan Perundang-undangan

Alasan Digunakan Sebagai Acuan

A. UNDANG-UNDANG 1. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Berkaitan dengan kebijakan pembangunan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. pertanahan dan alih guna lahan. 2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1970 Tentang Berkaitan dengan kebijakan keselamatan Keselamatan Kerja kerja pada pekerja. 3

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Sebagai dasar dalam melakukan upayaKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan upaya pengelolaan lingkungan yang terkait Ekosistemnya. dengan sumber daya air, udara, maupun sumber daya alam yang lain.

5

Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Berkaitan dengan Ketenagakerjaan ketenagakerjaan

6

Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2004 Tentang Berkaitan dengan peraturan pemanfaatan Sumber Daya Air. air bawah tanah .

7

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Berkaitan dengan wewenang peme rintah Pemerintahan Daerah. Daerah terhadap rencana kegiatan.

8

Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Berkaitan dengan kesesuaian kebijakan Penataan Ruang. penataan ruang dengan kegiatan TPA Sanitary Landfill Banjardowo.

9

Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Sebagai acuan Pengelolaan Sampah. pengoperasian TPA Banjardowo.

pengelolaan

dampak

dalam kegiatan Sanitary Landfill

10 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Berkaitan dengan tata cara pengaturan lalu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. lintas pengangkutan hasil sampah dengan jalan kabupaten. 11 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Berkaitan dengan pengelolaan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlindungan lingkungan hidup untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup. 12 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Berkaitan dengan rencana kegiatan yang Kesehatan. harus sesuai dengan pembangunan di bidang Kesehatan.

B. PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Sebagai pedoman dalam membuat sertifikat Tentang Pendaftaran Tanah kepemilikan tanah

I-6


No 1



Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 Berkaitan dengan tata cara pengelolaan dan Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan pencemaran air. Pengendalian Pencemaran Air.

2 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Sebagai dasar dalam penyelenggaraan jalan Tentang Jalan dan spesifikasi jalan 3

Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan hak dan wewenang daerah dalam mengelola potensi daerah, termasuk kewenangan pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai kewenangan wajib.

4

Peraturan Pemerintah RI No.42 Tahun 2008 Berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. air di wilayah studi.

5

Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 2012 Sebagai pedoman Tentang Izin Lingkungan lingkungan kegiatan Banjardowo.

6

Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 Sebagai dasar pembentukan sistem Tentang Penerapan Sistem Manajemen manajemen perusahaan untuk Keselamatan Dan Kesehatan Kerja pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja

7

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

8

Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012 Berkaitan dengan tata cara pengadaan Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi tanah dengan memberi ganti kerugian yang Pembangunan Untuk Kepentingan Umum layak dan adil kepada pihak yang berhak.

pengurusan Peningkatan

izin TPA

Manfaat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang lebih baik bagi tenaga kerja dan keluarganya perlu dilakukan peningkatan manfaat dan kemudahan pelayanan;

C. KEPUTUSAN / PERATURAN MENTERI Menteri Kesehatan 1

Keputusan Menteri Kesehatan No. Sebagai dasar 718/MENKES/PER/IV/1987 Tentang Kebisingan kebisingan yang Yang Berhubungan Dengan Kesehatan. masyarakat

menentukan tingkat dapat diterima oleh

2

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. Digunakan sebagai dasar dalam menetapkan 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat kelayakan kualitas air bersih / minum yang Pengawasan Kualitas Air dapat dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

I-7


No 3



Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 876/ Acuan Pedoman Teknis Dampak Kesehatan Menkes/SK/VIII/2001 Tentang Pedoman Teknis Lingkungan Dampak Kesehatan Lingkungan

Menteri Pekerjaan Umum 1

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No Digunakan sebagai 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis AMDAL Dokumen AMDAL Proyek Bidang Pekerjaan Umum.

acuan

penyusunan

2

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No Kep. Digunakan sebagai 148/KPTS/1995 tentang Petunjuk Teknis Dokumen AMDAL Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum.

acuan

penyusunan

Menteri Lingkungan Hidup 1

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Acuan bagi efluen IPL yang akan dibuang No. 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air atau dilepas ke air permukaan Limbah Domestik

2

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Berkaitan dengan tata cara penyusunan 08 Tahun 2006, Tentang Pedoman Penyusunan dokumen KA ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

3

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Sebagai dasar dan panduan dalam penilaian 24 Tahun 2009, Tentang Panduan Penilaian dokumen AMDAL. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

4

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 07 Digunakan sebagai pedoman dalam Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Kompetensi memenuhi persyaratan kompetensi dalam Penyusunan Dokumen AMDAL dan Persyaratan menyusun dokumen AMDAL. Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL

5

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Digunakan untuk menapis atau melingkup Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha proyek atau kegiatan yang wajib AMDAL Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilingkapi Dengan ataupun tidak wajib AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

6 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416- sebagai dasar dalam menetapkan kelayakan /MENKES/PER/IX/1990 Tentang Syarat-Syarat kualitas air bersih / minum yang dapat Pengawasan Kualitas Air dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

I-8


No



7

Keputusan Menteri PU No. 147/KPTS/1995 Digunakan sebagai referensi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kerangka penyusunan Dokumen KA-ANDAL Acuan ANDAL Proyek Bidang Pekerjaan Umum.

dalam

8

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Berkaitan dengan tata cara pengukuran No. Kep-48/MENLH/11/1996, Tentang Baku tingkat kebisingan terkait evaluasi dampak. Mutu Tingkat Kebisingan.

9

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Berkaitan dengan rencana pengelolaan dan No. 45 Tahun 2005, Tentang Pedoman pemantauan lingkungan selama proses Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana operasional TPA. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

10 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Berkaitan dengan komisi penilai AMDAL. No. 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 11 Keputusan Kepala BAPEDAL 299/Bapedal/II/1996 Tentang Teknis Aspek Sosial Dalam Penyusunan AMDAL.

No. Berkaitan dengan tata cara pengambilan Kajian data sosial ke masyarakat.

12 Keputusan Kepala BAPEDAL No. 08 Tahun 2000 Berkaitan dengan tata cara Tentang Keterlibatan Masyarakat dan kegiatan kepada masyarakat Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL.

sosialisasi

13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Potensi-potensi bahaya yang kemungkinan Transmigrasi Nomor Per.13/Men/X/2011 Tahun terjadi di lingkungan kerja akibat adanya 2011 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika suatu proses kerja. Dan Faktor Kimia Di Tempat Kerja.

D. PERATURAN / KEPUTUSAN GUBERNUR Peraturan Gubernur 1

Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10 Tahun Berkaitan dengan Kualitas Udara Ambien. 2009 Tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak Di Jawa Timur.

Keputusan Gubernur 1

Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 8 Tahun Berkaitan dengan tata cara sosialisasi 2004 Tentang Pedoman Operasional Keterlibatan rencana kegiatan kepada masyarakat di Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam sekitar proyek. Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Propinsi Jawa Timur.

I-9


No



E. PERATURAN DAERAH / KABUPATEN Peraturan Provinsi Jawa Timur 1

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 2 Berkaitan dengan Penataan Ruang di Jawa Tahun 2006 Tentang RTRW Propinsi Jawa Timur. Timur.

2

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Provinsi Jawa Timur

3

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Berkaitan dengan sumber daya air yang Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sumber Daya harus dikelola dan dilindungi guna Air menjamin ketersediaan air;

4

Peraturan Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun Berkaitan dengan kegiatan perlindungan 2011 Tentang Pengelolaan Air Tanah dan pelestarian air tanah

Berkaitan dengan tata cara dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 1

Perda No.23 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Berkaitan dengan retribusi izin gangguan Gangguan

2

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 21 Sebagai dasar dalam menilai kesesuaian Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang rencana kegiatan dengan RTRW Kabupaten Wilayah Kabupaten Jombang Jombang

3

Perda No.7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Berkaitan dengan retribusi izin pengelolaan Pengelolaan Air Bawah Tanah air bawah tanah

I - 10

Bab 1 Pendahuluan - KA ANDAL TPA Jombang

Recommend Documents