LAPORAN OJT

LAPORAN TUGAS AKHIR TINJAUAN EFEKTIVITAS PEREKAMAN DOKUMEN PERPAJAKAN ATAS PERUBAHAN SISTEM PEERPAJAKAN ALVIAN DONY PURWANTO 808360408 PROGRAM ON THE JOB TRAINING CPNS KPP PRATAMA MULYOREJO KANWILDJP JAWA TIMUR I DIREKTORAT JENDERAN PAJAK TAHUN 2010

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. SASARAN BAB II PEMBAHASAN A. PERMASALAHAN B. ANALISIS TIMBULNYA PERMASALAHAN BAB III KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN B. SARAN

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang. Pada tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak memulai restrukturisasi organisasi pada unit vertikal secara bertahap hingga akhir 2008. Tujuan utama dari reformasi birokrasi tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan organisasi dalam mengawasi pelaksanaan sistem perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak menggeneralisasikan seluruh unit organisasi dengan Standard Operating Procedure (SOP) secara nasional untuk meningkatkan kinerja ke arah pelayanan prima yang modern. Di samping itu, reformasi yang terjadi juga termasuk reformasi dalam sistem informasi perpajakan di lingkungan DJP. Setelah sebelumnya untuk berbagai aktivitas administrasi hanya menggunakan cara manual namun sekarang sudah menggunakan sistem elektronik yang lebih mudah dan efektif. Yang terbaru, Direktorat Jenderal Pajak secara bertahap di seluruh unit kerjanya melakukan reformasi terhadap sistem administrasi perpajakan dari sebelumnya menggunakan SIPMOD (Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi) yang masih menggunakan server lokal untuk keperluan administrasinya menuju penggunaan SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) yang sudah menggunakan server pusat dan real time secara nasional yang sudah mulai diaplikasikan ke seluruh unit kerja DJP di pulau jawa. Konsep dasar dari penerapan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu pengolahan berbagai data transaksi masukan Wajib Pajak berupa pendaftaran, pelaporan serta pembayaran pajak yang sifatnya terintegrasi dengan menggunakan modul-modul utama administrasi perpajakan dan database Kantor Pelayanan Pajak yang ada di dalam sistem informasi tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2012 tentang Tata Cara Migrasi Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi (SIPMOD) ke Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), pada awal Mei 2012, Kanwil DJP Jatim I termasuk KPP Pratama Surabaya Mulyorejo melakukan perpindahan (migrasi) sistem administrasi perpajakan dari SIPMOD ke SIDJP. Namun sampai laporan ini dibuat, masih terdapat beberapa permasalahan dalam penggunaan SIDJP di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo khususnya dalam hal pelaksanaan perekaman dokumen perpajakan seperti masih sering terjadi data SPT yang tidak muncul saat akan dilakukan perekaman dan masalah-masalah lain yang akan menjadi fokus dalam penulisan laporan ini. B. Sasaran.

Sasaran yang ingin dicapai dari penulisan laporan ini adalah untuk menjadi masukan dalam meningkatkan efektifitas SIDJP kedepannya. Selain itu diharapkan timbulnya efisiensi beban kerja dan efektifitas pengolahan data bagi personil pegawai perpajakan.

BAB II PEMBAHASAN A. Permasalahan. KPP Pratama Surabaya Mulyorejo merupakan salah satu KPP di wilayah Kanwil DJP Jatim I yang memiliki jumlah wajib pajak yang cukup banyak. Jumlah tersebut terlihat dalam tabel berikut ini: No.

Jenis Wajib Pajak

1.

WP Badan

2.

WP OP

3.

WP OP Baru Total

WP terdaftar

Penyampaian SPT Tahunan

5412

2056

49.649

36.628

942

942

55.061

38.684

*Sumber: LAKIP 2012 KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Jika melihat tabel tersebut dapat kita bayangkan banyaknya dokumen perpajakan (SPT) yang diterima dan harus diolah oleh KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Penerapan sistem baru seharusnya dapat lebih mempermudah dan meningkatkan efektivitas kegiatan dalam unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Namun dalam penerapan SIDJP di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo masih terdapat beberapa permasalahan khususnya dalam kegiatan perekaman dokumen perpajakan (SPT). Hal itu mengakibatkan waktu yang digunakan untuk merekam SPT menjadi lebih lama sehingga jumlah perekaman SPT menurun jika dibandingkan dengan saat penggunaan SIPMOD. B. Analisis Timbulnya Permasalahan. Permasalahan utama yang terjadi pada proses perekaman SPT menggunakan SIDJP dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Sering terjadi error saat melakukan perekaman SPT (Tahunan dan Masa), seperti pada saat perekam memasukkan NPWP, sistem tidak dapat langsung memunculkan data yang diinginkan, tetapi setelah beberapa saat dicoba kembali data baru dapat dimunculkan. Selain itu, saat akan merekam lampiran SPT tibatiba keluar ke tampilan awal sehingga harus memaskkukan ulang NPWP, atau saat merekam lampiran data yang terpanggil merupakan SPT lainnya yang sudah direkam sebelumnya sehingga rawan terjadi kesalahan apabila kurang teliti. 2. Menu perekaman SPT masa PPN 1111 tidak ada. SPT masa PPN Tahun Pajak 2011 masih ada yang belum direkam karena adanya pembetulan SPT serta SPT

masa sebelum bulan Desember 2011 yang baru diterima dan tidak termasuk yang harus dikirimkan ke PPDDP. Sedangkan di Perekaman Lokal, tidak ada menu untuk merekam SPT masa PPN 1111 baik DM maupun non DM. 3. Perekaman SPT Tahunan untuk tahun 2008 baik ke belakang (baik normal maupun pembetulan) tidak dapat dilakukan karena terjadi error setelah dilakukan validasi, sehingga perekaman tidak dapat diselesaikan. 4. Selain terjadinya error tersebut, proses pendampingan dari kantor pusat dirasa kurang maksimal, hal ini dikarenakan proses pendampingan dilakukan saat proses migrasi data dari SIPMOD ke SIDJP belum selesai, sehingga saat pendampingan masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan sistem. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan beberapa hal yang menyebabkan proses perekaman SPT di KPP Pratama Mulyorejo terganggu.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja perekaman SPT di seksi PDI KPP Pratama Surabaya Mulyorejo sudah cukup baik. Akan tetapi dikarenakan sempat terjadi migrasi sistem dari SIPMOD ke SIDJP mengakibatkan beberapa permasalahan dalam perekaman SPT seperti yang telah diuraikan diatas. Sehingga harus segera dilakukan perbaikan agar permasalahan dapat segera diatasi. B. Saran. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraiksan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1. Kinerja pegawai perekam SPT (seksi PDI) sudah baik dan harus dipertahankan agar target penyelesaian perekaman SPT dapat dipenuhi. 2. Direktorat TIP harus lebih tanggap dengan berbagai permasalahan yang terjadi (error) yang telah dilaporkan melalui LASIS, sehingga sistem SIDJP terus dapat disempurnakan. 3. Perlu digalakkan lagi sosialisasi mengenai penggunaan e-system kepada masyarakat sehingga dapat mempernudah pelaporan pajak dan mendukung efektivitas pengolahan data perpajakan.