http://trindonesia.blogspo http://trindo nesia.blogspot.co.id/p/kon t.co.id/p/konsep-dasar-huku sep-dasar-hukum-tata-ruang.h m-tata-ruang.html tml Konsep Dasar Hukum Tata Ruang Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses akse s dala dalam m pro proses ses pere perencan ncanaan aan pen penata ataan an ruan ruang. g. Kon Konsep sep das dasar ar huk hukum um pen penataa ataan n ruan ruang g terdapat dalam pembukaan Undang Undang Dasar !"#$ aliniea ke-#% yang menyatakan &'elindu &'el indungi ngi seg segenap enap ban bangsa gsa (ndo (ndonesi nesia a dan selu seluruh ruh tump tumpah ah dara darah h (ndo (ndones nesia ia dan untu untuk k mema me ma)u )uka kan n ke kese se)a )aht hter eraa aan n um umum um%% me menc ncer erda dask skan an ke kehi hidu dupa pan n ba bang ngsa sa%% da dan n ik ikut ut se sert rta a melaksanakan ketertiban dunia*. +elan)utnya% dalam pasal ,, ayat , Undang-Undang Dasar !"#$ menyatakan &umi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 0egara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*. Ketentuan tersebut memberikan &hak penguasaan kepada 0egara atas seluruh sumber daya alam (ndo (ndonesi nesia% a% dan memb memberik erikan an ke1a ke1a)iba )iban n kepa kepada da 0eg 0egara ara untu untuk k men menggu ggunaka nakan n seb sebesar esar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.* Kalimat tersebut mengandung mengandung makna% 0egara mempunyai ke1enangan ke1enan gan untuk melakukan pengelolaan% mengambil dan meman2aa meman2aatkan tkan sumber daya alam guna terlaksananya kese)ahteraan yang dikehendaki. Untuk dapat me1u)udkan tu)uan 0egara tersebut% khususnya untuk meningkatkan kese)ahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berarti 0egara harus dapat melaksanakan pembangunan sebagai penun)ang dalam terc te rcap apai ainy nya a tu tu)u )uan an te ters rseb ebut ut de deng ngan an su suat atu u pe pere renc ncan anaa aan n ya yang ng ce cerm rmat at da dan n te tera rara rah. h. 3pabila 3pab ila kita cermati secara seksama% kekayaa kekayaan n alam yang ada dan dimiliki oleh 0egara% yang kesemuanya kesemuanya itu memiliki suatu nilai ekonomis% maka dalam peman2aatannya peman2aatannya harus diatur dan dike dikemba mbangka ngkan n dala dalam m pola tata ruan ruang g yan yang g terk terkoord oordinas inasi% i% sehi sehingg ngga a tida tidak k aka akan n ada adanya nya perus pe rusaka akan n da dala lam m lin lingk gkun unga gan n hid hidup up.. Up Upaya aya pe peren renca cana naan an pe pela laksa ksana naan an ta tata ta rua ruang ng ya yang ng bi)aksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup% dalam konteks penguasaan penguasaan 0egara atas dasar sumber daya alam% melekat di dalam ke1a)iban 0egara untuk melindungi% melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. 3rtinya% akti4itas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa peman2aatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. +elan)utnya% +elan)utn ya% dalam dalam mengomenta mengomentari ri konsep Roscoe Roscoe Pound% Pound% 'ochtar 'ochtar Koesoemaa Koesoemaatmad tmad)a )a mengemukakan bah1a hukum haruslah men)adi sarana pembangunan. Disini berarti hukum harus haru s men mendoro dorong ng pros proses es mode modernis rnisasi. asi. 3rtinya 3rtinya bah bah1a 1a huk hukum um yang dibu dibuat at haru haruslah slah sesu sesuai ai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat (ndonesia. +e)alan den +e)alan dengan gan 2ung 2ungsi si terse tersebut% but% maka pemb pembent entuk uk unda undang-u ng-unda ndang ng men mengen genai ai pen penataa ataan n ruang. Untuk lebih mengoptimalisasikan konsep penataan ruang% maka peraturan perundangundang und angan an tela telah h ban banyak yak dite diterbitk rbitkan an ole oleh h piha pihak k pem pemerin erintah% tah% dima dimana na sala salah h satu pera peratura turan n perundang-undangan yang mengatur penataan ruang adalah Undang Undang 0omor 56 Tahun 5778 tentang Penataan Ruang% yang merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang.
Sejarah Pengaturan Tata Ruang Di Indonesia Perat Pe ratura uran n ya yang ng berkaita berkaitan n de denga ngan n pe pena nataa taan n rua ruang ng ko kota ta mod modern ern di (n (ndo done nesia sia telah telah diperhatikan ketika kota 9ayakarta kemudian men)adi ata4ia dikuasai oleh elanda pada a1al abad ke-8% tetapi peraturan tersebut baru dikembangkan secara insenti2 pada a1al abad ke-57 ke -57.. Pe Perat ratura uran n pe perta rtama ma ya yang ng da dapa patt dic dicata atatt dis disini ini ad adala alah h De +ta +tatue tuen n an !6 !6#5 #5 ya yang ng dikeluarkan oleh ;< khusus untuk Kota ata4ia.
Peraturan ini tidak hanya membangun pengaturan )alan% )embatan dan bangunan lainnya% tetapi )uga merumuskan 1e1enang dan tanggung )a1ab pemerintah kota. Pembangunan peraturan kota mulai diperhatikan lagi setelah Pemerintah Hindia elanda menerbitkan UndangUndang Desentralisasi pada tahun !"7, yang mengatur pembentukan pemerintah kota dan daerah. Dimana undang-undang ini memberikan hak kepada kota-kota untuk mempunyai pemerintahan% administrasi dan keuangan kota sendiri. Tugas pemerintahan kota diantaranya adalah pembangunan dan pemeliharaan )alan dan saluran air% pemeriksaan bangunan dan perumahan% perbaikan perumahan dan perluasan kota. erdasarkan undang-undang ini dibentuklah pemerintahan otonom yang disebut =emeente% baik di 9a1a maupun di luar 9a1a. Tak lama kemudian% pada tahun !"7$ diterbitkan >ocalenRaden ;rdonantie% +tb !"7$/!"! Tahun !"7$ yang antara lain berisi pemberian 1e1enang pada pemerintahan kota untuk menentukan prasyarat persoalan pembangunan kota. Karena mengalami beberapa persoalan mengenai pembentukan kota% pada akhirnya pemerintah Hindia elanda menyadari perlunya perencanaan kota yang menyeluruh. Hal inilah yang memicu dimulainya pengembangan perencanaan kota di (ndonesia% meskipun pada saat itu belum ada peraturan pemerintah yang seragam. Peraturan pembangunan kota tidak dapat dipisahkan dengan usaha-usaha Thomas Karsten% yang dalam kegiatannya dari tahun !"75 sampai dengan !"#7 telah menghasilkan dasar-dasar yang kokoh bagi perkembangan peraturan pembangunan kota yang menyeluruh% antara lain untuk penyusunan rencana umum% rencana detail% dan peraturan bangunan. >aporan Thomas Karsten mengenai pembangunan kota Hindia elanda yang dia)ukan pada kongres desentralisasi pada tahun !"57 tidak hanya berisikan konsep dasar pembangunan kota dan peran pemerintah kota% tetapi )uga merupakan petun)uk praktis yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan berbagai )enis rencana. Peraturan yang penting bagi perencanaan kota yang disahkan pada tahun !"56 adalah i)blad% di mana peraturan ini yang men)adi dasar kegiatan perencanaan kota sebelum perang kemerdekaan. Kemudian dilan)utkan pada tahun !",,% kongres desentralisasi di (ndonesia meminta pemerintahan Hindia elanda untuk memusatkan persiapan peraturan perencanaan kota tingkat pusat. 'enyusul permintaan ini% dibentuklah suatu Panitia Perencanaan Kota pada tahun !",# untuk menyiapkan peraturan perencanaan kota sebagai pengganti i)blad. Pada tahun !"," pemerintah Hindia elanda menyusun RUU Perencanaan ?ilayah perkotaan di 9a1a yang berisikan persyaratan pembangunan kota untuk mengatur ka1asanka1asan perumahan% transportasi% tempat ker)a dan rekreasi.
'asuknya 9epang ke (ndonesia dan adanya perang kemerdekaan (ndonesia menyebabkan RUU Perencanaan ?ilayah Perkotaan di 9a1a baru disahkan pada tahun !"#@ dengan nama +tads4orming ;rdonantie% +tb !"#@/!6@ +;% atau ;rdonansi Pembentukan Kota% yang kemudian diikuti dengan peraturan pelaksanaanya yaitu +tads4orming4erordening% +tb !"#"/#7 + atau Peraturan Pembentukan Kota. +; dan + diterbitkan untuk mempercepat pembangunan kembali 1ilayah-1ilayah yang hancur akibat peperangan dan pada mulanya hanya diperuntukan bagi !$ kota% yakni ata4ia% Tegal% Pekalongan% +emarang% +alatiga% +urabaya% 'alang% Padang% Palembang% an)armasin%
sesuai lagi untuk mengatur penataan ruang di (ndonesia% selain hanya diperuntukan bagi !$ kota% ;rdonansi ini hanya menciptakan dan mengatur ka1asan-ka1asan elit serta tidak mampu mengikuti perkembangan yang ada. Karena itulah pemerintah (ndonesia menga)ukan RUU ina Kota pada tahun !"87 yang dipersiapkan oleh Departemen PUT>. RUU ini mencakup ketentuan-ketentuan antara lain tahapan pembangunan% pembiayaan pembangunan% peraturan bangunan% dan perema)aan kota. 0amun% usulan tersebut tidak pernah disetu)ui. +etelah melalui proses yang pan)ang% akhirnya (ndonesia menyusun Undang-undang 0omor 5# tahun !""5 tentang Penataan Ruang% yang akhirnya undang-undang tersebut disahkan dan berlaku. 0amun seiring dengan adanya perubahan terhadap paradigma otonomi daerah melalui ketentuan Undang-Undang 0omor ,5 Tahun 577# tentang Pemerintahan Daerah% maka ketentuan mengenai penataan ruang mengalami perubahan yang ditandai dengan digantikanya Undang-Undang 0omor 5# Tahun !""5 tentang Penataan Ruang% men)adi Undang-Undang 0omor 56 Tahun 5778 tentang Penataan Ruang. Kriteria Kota Untuk menetapkan apakah sesuatu konsentrasi permukiman itu sudah dapat dikategorikan sebagai kota atau belum% maka perlu ada kriteria yang )elas untuk membedakannya. +alah satu kriteria yang umum digunakan adalah )umlah dan kepadatan penduduk. agi kota yang sebelumnya sudah berstatus kotamadya atau sudah dikenal luas sebagai kota% maka permasalahannya adalah berapa besar sebetulnya kota tersebut% misalnya ditin)au dari sudut )umlah penduduk ataupun luas 1ilayah yang termasuk dalam kesatuan kota. 'enggunakan )umlah penduduk berdasarkan 1ilayah administrasi pemerintahan% seringkali hasilnya tidak tepat untuk menggam-barkan besarnya sebuah kota% karena belum memenuhi persyaratan sebagai 1ilayah kota. Pada kondisi lain% kota itu sebetulnya sudah melebar melampaui batas administrasinya% artinya kota itu telah menyatu dengan 1ilayah tetangga yang bukan berada pada 1ilayah administrasi tersebut. Dalam menganalisa 2ungsi dan menetapkan orde perkotaan% maka luas dan penduduk didasarkan atas 1ilayah kota yang benar-benar telah memiliki cirri-ciri perkotaan. Permasalahan bagi konsentrasi pemu-kiman atau bagi kota kecil ibukota kecamatan adalah apakah konsentrasi itu dapat dikategorikan sebagai kota atau masih sebagai desa. 9adi% perlu menetapkan kriteria apakah suatu lokasi konsentrasi itu sudah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai kota atau belum. adan Pusat +tatistik P+% dalam pelaksanaan sur4ei status desa/kelurahan yang dilakukan pada tahun 5777% menggunakan beberapa kriteria untuk menetapkan apakah suatu desa/kelurahan dikategorikan sebagai berikut : a. Kepadatan penduduk per kilometer persegiA b. Persentase rumah tangga yang mata pencaharian utamanya adalah pertanian atau non pertanianA c. Persentase rumah tangga yang memilki teleponA d. Persentase rumah tangga yang men)adi pelanggan listrikA e. Basilitas umum yang ada di desa/kelurahan% seperti 2asilitas pendidikan% pasar% tempat hiburan% komplek pertokoan% dan 2asilitas lain seperti hotel% billiard% diskotek% karaoke dan lainlain. 'asing-masing 2asilitas diberi skor nilai. 3tas dasar skor yang dimiliki desa/kelurahan maka dapat ditetapkan desa/kelurahan tersebut masuk dalam salah satu kategori berikut% yaitu perkotaan besar% perkotaan sedang% perkotaan kecil dan pedesaan. Kriteria P+ diatas% hanya didasarkan atas kondisi besaran 2isik dan mestinya dilengkapi dengan melihat apakah tempat konsentrasi itu men)alankan 2ungsi perkotaan% misalnya mata
pencaharian penduduk perlu dibuat ketentuan bah1a mata pencaharian penduduknya adalah ber4ariasi dan tidak tergantung hanya pada satu sektor yang dominan 1alaupun itu bukan pertanian. Dengan demikian% terdapat transaksi antar berbagai kegiatan/sektor yang bernilai ekonomi. +elain itu% perlu ditambah dengan kriteria bah1a konsentrasi itu ber2ungsi melayani daerah belakangnya. 3rtinya% berbagai 2asilitas yang ada ditempat itu% seperti tempat perdagangan% )asa% pendidikan% kesehatan% tidak hanya melayani/diman2aatkan oleh penduduk kota itu sendiri% tetapi )uga melayani masyarakat yang datang dari luar kota yang sering disebut sebagai daerah belakangnya. Direktorat okasi pemukiman yang tertata. Dapat disimpulkan bah1a semakin banyak 2ungsi dan 2asilitas perkotaan% makin menyakinkan bah1a lokasi konsentrasi itu adalah sebuah kota. Perencanaan Tata Ruang Perkotaan Penataan ruang khusus untuk perkotaan sebenarnya sudah dimulai se)ak Caman elanda. +etelah kemerdekaan% ada pengaturan baru se)ak tahun !"@$ berupa +urat Keputusan ersama 'enteri Dalam 0egeri dan 'enteri Peker)aan Umum dalam perencanaan kota. +esuai dengan +urat Keputusan ersama tersebut Departemen Dalam 0egeri bertangggung )a1ab di bidang administrasi perencanaan kota% sedangkan Departemen Peker)aan Umum bertanggung )a1ab di bidang teknik tata ruang kota.
3tas dasar pembagian 1e1enang itu% 'enteri Peker)aan Umum mengeluarkan Keputusan 'enteri Peker)aan Umum 0omor 6#7/KPT+/!"@6 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota% dan 'enteri Dalam 0egeri mengeluarkan Peraturan 'enteri Dalam 0egeri 0omor 5 Tahun !"@8 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota. Rencana Umum Tata Ruang Kota RUTRK adalah suatu rencana peman2aatan ruang kota% yang berisikan rencana pembangunan kota yang terkait dengan ruang% sehingga tercapai tata ruang kota yang ditu)u dalam kurun 1aktu tertentu dimasa yang akan datang. Rencana program pembangunan kota disusun untuk 57 tahun ke depan dan dibagi dalam tahapan lima tahanan.
Dalam hal ini% harus dipadukan pendekatan sektoral dan pendekatan regional ruang% sesuai dengan keputusan 'enteri Peker)aan Umum 0omor 6#/KPT+/!"@6 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota% terdapat # empat tingkatan rencana tata ruang kota% yaitu sebagai berikut : a. Rencana umum tata ruang perkotaan% yaitu menggambarkan posisi kota yang direncanakan terhadap kota lain secara nasional dan hubungannya dengan 1ilayah belakangnyaA b. Rencana umum tata ruang kota% yaitu menggambarkan peman2aatan ruang kota secara keseluruhanA c. Rencana detail tata ruang kota% yaitu menggambarkan peman2aatan ruang kota secara lebih rinciA dan d. Rencana teknik ruang kota% yaitu menggambarkan rencana geometri peman2aatan ruang kota sehingga sudah bisa men)adi pedoman dalam penentuan sait site pembangunan/konstruksi kota. +elan)utnya% sesuai dengan keputusan 'enteri Peker)aan Umum 0omor 6#/KPT+/!"@6 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota% Rencana Umum Tata Ruang Kota RUTRK setidaknya harus berisikan hal-hal sebagai berikut : a. Kebi)aksanaan pengembangan penduduk kotaA b. Rencana peman2aatan ruang kotaA c. Rencana struktur pelayanan kegiatan kotaA d. Rencana sistem transportasiA e. Rencana sistem )aringan utilitas kotaA 2. Rencana kepadatan bangunanA g. Rencana ketinggian bangunanA h. Rencana peman2aatan air bakuA i. Rencana penanganan lingkungan kotaA ). Tahapan pelaksanaan bangunanA dan k. (ndikasi unit pelayanan kota Kebi)aksanaan pengembangan penduduk kota berkaitan dengan )umlah penduduk dan kepadatan penduduk pada setiap bagian 1ilayah kota. 9umlah penduduk untuk keseluruhan kota harus diproyeksikan dengan memperhatikan trend masa lalu dan adanya berbagai perubahan ataupun usaha/kegiatan yang dapat membuat la)u pertambahan penduduk dapat lebih cepat atau lebih lambat dari masa lalu. Rencana struktur/peman2aatan kota adalah perencanaan bentuk kota dan penentuan berbagai ka1asan di dalam kota serta hubungan hierarki antara berbagai ka1asan tersebut. entuk kota tidak terlepas dari se)arah perkembangan kota% namun sedikit banyak dapat diarahkan melalui penyediaan 2asilitas/prasarana dan penetapan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan tata guna lahan% sedangkan Rencana struktur pelayanan kegiatan kota menggambarkan hierarki 2ungsi kegiatan se)enis di perkotaan.
Kebijaksanaan Pertanahan Terhadap Perencanaan Kota Pengertian tanah menurut pasal # ayat ! Undang-Undang 0omor $ Tahun !"67 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 3graria UUP3. &tanah adalah permukaan bumi atau kulit bumi*. +elan)utnya pasal # ayat 5 men)elaskan pengertian hak atas tanah% yang menyatakan : &Hak atas tanah adalah hak untuk menggunakan tanah sampai batas-batas tertentu meliputi tubuh bumi% air% dan ruang angkasa diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah*. Hal ini% dipertegas kembali dalam pasal 6 Undang-
Undang 0omor $ Tahun !"67 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 3graria% yang menyatakan bah1a &semua hak atas tanah mempunyai 2ungsi sosial*. +elan)utnya dalam Pen)elasan Umum angka (( # dikemukakan% bah1a hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan% bah1a tanahnya itu akan digunakan atau tidak digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya% apabila kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah atau lahan harus disesuaikan dengan keadaaan dan si2at dari haknya% sehingga berman2aat baik bagi kese)ahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai dan )uga bagi masyarakat dan negara. Pasal !6 UUP3 me1a)ibkan pemerintah untuk menyusun rancangan umum mengenai persediaan% peruntukan% dan penggunaan tanah untuk berbagai macam keperluan pembangunan. Dalam UUP3 sendiri tidak ada penegasan arti dari persediaan% peruntukan% dan penggunaan tanah tersebut. 0amun% nampak dari tu)uan dari setiap rencana itu tidak lain adalah untuk me1u)udkan cita-cita yang terkandung dalam pasal ,, Undang-Undang Dasar !"#$% yakni untuk kemakmuran rakyat. Rencana umum peruntukan tanah harus sepenuhnya didasarkan pada kondisi ob)ekti2 tanah dan keadaan lingkungan% oleh karena itu rencana umum peruntukan tanah di tingkat pusat% pro4insi% dan kabupaten/kota seharusnya memiliki kesamaan. Rencana umum persediaan tanah adalah suatu usaha pemenuhan kebutuhan tanah untuk berbagai pembangunan% yang dikaitkan dengan rencana umum peruntukan tanah. Persediaan tanah untuk pembangunan yang baik adalah persediaan tanah yang didasarkan pada kondisi obyekti2 2isik tanah . erdasarkan Peraturan Presiden 0omor 6$ Tahun 5776 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 0omor ,6 Tahun 577$ tentang Pengadaan Tanah agi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum% dapat dirumuskan bah1a yang di maksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat. +edangkan yang dimaksud dengan pengadaan tanah dalam kontek ini adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah Kaitannya antara pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan rencana tata ruang disebutkan% bah1a pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila penetapan rencana pambangunan untuk kepentingan umum tersebut sesuai dan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang 1ilayah RTR? yang telah ditetapkan terlebih dahulu. / Mulyadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2!!" Tentang Penataan Ruang
Konsiderans Ruang 1ilayah 0egara Kesatuan Republik (ndonesia yang merupakan negara kepulauan berciri 0usantara% baik sebagai kesatuan 1adah yang meliputi ruang darat% ruang laut% dan ruang udara% termasuk ruang di dalam bumi% maupun sebagai sumber daya% perlu ditingkatkan upaya penge-lolaannya secara bi)aksana% berdaya guna% dan berha-sil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang 1ilayah nasional dapat ter)aga keberlan)utannya demi ter1u)udnya kese)ahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 0egara Republik (ndonesia Tahun !"#$. Perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keter-paduan% keberlan)utan% demokrasi% kepastian hukum% dan keadilan dalam rangka
penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila. Untuk memperkukuh Ketahanan 0asional berdasarkan ?a1asan 0usantara dan se)alan dengan kebi)akan otonomi daerah yang memberikan ke1enangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang% maka ke1enangan tersebut perlu diatur demi men)aga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesen)angan antar daerah. Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkem-bang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan% e2ekti2% dan partisipati2 agar ter1u)ud ruang yang aman% nyaman% produkti2% dan berkelan)utan. +ecara geogra2is 0egara Kesatuan Republik (ndonesia berada pada ka1asan ra1an bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya mening-katkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.
+e)arah Dasar Hukum Tata Ruang di (ndoensia
Berdasarakan pada landasan konstitusional pasal 33 ayat (3) UUD 1945, TAP MPR o!1"MPR"19## tentan$ %B& 'e'uat renana pen$e'an$an tata ruan$ nasional! *elan+utnya konsep tata ruan$ erdasarkan UUPA o! 5 Taun 19-. yaitu Pasal /, Pasal 14, dan Pasal 15! Kemudian konsep hukum tata ruang di (ndonesia tentang ketentuan kekayaan alam bumi% air dan ruang angkasa% yaitu UU R( 0o. $ Tahun !"68 tentang Kehutanan% UU R( 0o. !! Tahun !"68 tetang Pertambangan% UU R( 0o. !! Tahun !"8# tentang Pengairan. >alu yang bersi2at komprehensi2 dikaitkan dengan pembangunan% diatur dalam UU R( 0o. # Tahun !"@5 tentang KKPP>H UU>H. Ka)ian konsep hukum tata ruang (ndonesia secara menyeluruh mengandung # empat konsep dasar : !. Ruang sebagai tempat sumber daya alam kekayaan alam 5. Ruang sebagai konsep ke1ilayahan yurisdiksi ,. Ruang sebagai sistem pendukung kehidupan ekosistem #. Ruang sebagai per1u)udan hak-hak yang per1u)udannya dilakukan oleh sistem kelembagaan institusi Dengan berlakunya UU 0o. 5# tahun !""5 tentang Penataan Ruang men)adi landasan hukum peruntukan ruang.(Dikutip dari Buku Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh Prof Dr. M. daud Silalahi, S.H. Penerbit Alumni !!" Bandung #disi ke$%,#disi &e'isi tahun !!". Dengan lahirnya UU R( 0o. 56 Tahun 5778 tentang Penataan Ruang sebagai dasar hukum dari penatan ruang di (ndonesia saat ini. Kemudian diatur Rencana Tata Ruang ?ilayah 0asional dengan Peraturan Pemerintah Republik (ndonesia 0omor 56 Tahun 577@ dengan Tu)uan Penataan Ruang ?ilayah 0asional sesuai dengan Pasal 2 # Penataan ruang 1ilayah nasional bertu)uan untuk me1u)udkan : a. ruang 1ilayah nasional yang aman% nyaman% produkti2% dan berkelan)utanA b. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatanA c. keterpaduan perencanaan tata ruang 1ilayah nasional% pro4insi% dan kabupaten/kotaA
d. keterpaduan peman2aatan ruang darat% ruang laut% dan ruang udara% termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka 0egara Kesatuan Republik (ndonesiaA e. keterpaduan pengendalian peman2aatan ruang 1ilayah nasional% pro4insi% dan kabupaten/kota dalam rangka pelindungan 2ungsi ruang dan pencegahan dampak negati2 terhadap lingkungan akibat peman2aatan ruangA 2. peman2aatan sumber daya alam secara berkelan)utan bagi peningkatan kese)ahteraan masyarakatA g. keseimbangan dan keserasian perkembangan antar 1ilayahA h. keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektorA dan i. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. +elan)utnya diatur dalam Permendagri 0o. ! Tahun 577@ tentang Pedoman Perencanaan Ka1asan Perkotaan. (dikutip dari Buku &en)ana *ata &uang +ilayah asional, Penerbit -okusmedia *ahun !! Diposkan oleh T3T3 RU30= (0D;0+(3 di +abtu% 3gustus 58% 57!!
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uuE5$E7#.htm P09>3+30 U0D30=-U0D30= RPU>(K (0D;0+(3 0;';R 5$ T3HU0 577# T0T30= +(+T' PR0<30330 P'30=U030 03+(;03> U'U' !. Dasar Pemikiran Undang-Undang Dasar 0egara Republik (ndonesia Tahun !"#$ yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara% dalam 1aktu relati2 singkat !"""5775% telah mengalami # empat kali perubahan. Dengan berlakunya amandemen Undang-Undang Dasar 0egara Republik (ndonesia Tahun !"#$% telah ter)adi perubahan dalam pengelolaan pembangunan% yaitu:
! penguatan kedudukan lembaga legislati2 Pendapatan dan elan)a 0egara 3P0A
dalam
penyusunan
3nggaran
5 ditiadakannya =aris-garis esar Haluan 0egara =H0 sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan 0asionalA dan , diperkuatnya ;tonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam 0egara Kesatuan Republik (ndonesia.
=H0 yang ditetapkan oleh 'a)elis Permusya1aratan Rakyat Republik (ndonesia 'PR R( ber2ungsi sebagai landasan perencanaan pembangunan 0asional sebagaimana telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini. Ketetapan 'PR R( ini men)adi landasan hukum bagi Presiden untuk di)abarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan >ima Tahunan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran De1an Per1akilan Rakyat Republik (ndonesia DPR R(% yang selan)utnya Pemerintah bersama DPR R( menyusun 3P0. Perubahan Undang-Undang Dasar 0egara Republik (ndonesia Tahun !"#$ yang mengatur bah1a Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya =H0 sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lan)ut bagi proses perencanaan pembangunan 0asional.
Dengan berlakunya Undang-Undang 0omor 55 Tahun !""" tentang Pemerintahan Daerah% penyelenggaraan ;tonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan ke1enangan yang luas% nyata% dan bertanggung )a1ab kepada Daerah. Pemberian ke1enangan yang luas kepada Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan% baik pembangunan 0asional% Pembangunan Daerah maupun pembangunan antardaerah. erdasarkan pertimbangan di atas% perlu dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang +istem Perencanaan Pembangunan 0asional. 5. Ruang >ingkup Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bah1a +istem Perencanaan Pembangunan 0asional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam )angka pan)ang% )angka menengah% dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. ,. Proses Perencanaan +istem Perencanaan Pembangunan 0asional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan% yaitu: ! politikA 5 teknokratikA , partisipati2A # atas-ba1ah top-do1nA dan $ ba1ah-atas bottom-up. Pendekatan politik memandang bah1a pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana% karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang dita1arkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. ;leh karena itu% rencana pembangunan adalah pen)abaran dari agenda-agenda pembangunan yang dita1arkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan )angka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan ker)a yang secara 2ungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipati2 dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan stakeholders terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. +edangkan pendekatan atas-ba1ah dan ba1ah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut )en)ang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-ba1ah dan ba1ah-atas diselaraskan melalui musya1arah yang dilaksanakan baik di tingkat 0asional% Pro4insi% Kabupaten/Kota% Kecamatan% dan Desa. Perencanaan pembangunan terdiri dari empat # tahapan yakni: ! penyusunan rencanaA 5 penetapan rencanaA
, pengendalian pelaksanaan rencanaA dan # e4aluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelan)utan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari # empat langkah. >angkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersi2at teknokratik% menyeluruh% dan terukur. >angkah kedua% masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana ker)a dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. >angkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat stakeholders dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing )en)ang pemerintahan melalui musya1arah perencanaan pembangunan. +edangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana men)adi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. 'enurut Undang-Undang ini% rencana pembangunan )angka pan)ang 0asional/Daerah ditetapkan sebagai UndangUndang/Peraturan Daerah% rencana pembangunan )angka menengah 0asional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah% dan rencana pembangunan tahunan 0asional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk men)amin tercapainya tu)uan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/>embaga/+atuan Ker)a Perangkat Daerah. +elan)utnya% 'enteri/Kepala appeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masingmasing pimpinan Kementerian/>embaga/+atuan Ker)a Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan ke1enangannya. 4aluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan in2ormasi untuk menilai pencapaian sasaran% tu)uan dan kiner)a pembangunan. 4aluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kiner)a yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. (ndikator dan sasaran kiner)a mencakup masukan input% keluaran output% hasil result% man2aat bene2it dan dampak impact. Dalam rangka perencanaan pembangunan% setiap Kementerian/>embaga% baik Pusat maupun Daerah% berke1a)iban untuk melaksanakan e4aluasi kiner)a pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan 2ungsi dan tanggung)a1abnya. Dalam melaksanakan e4aluasi kiner)a proyek pembangunan% Kementrian/>embaga% baik Pusat maupun Daerah% mengikuti pedoman dan petun)uk pelaksanaan e4aluasi kiner)a untuk men)amin keseragaman metode% materi% dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing )angka 1aktu sebuah rencana.
Dokumen perencanaan terkini menurut UU 0omor 5$ tahun 577# tentang +PP0 Diu)ung pemerintahannya Presiden 'ega1ati +oekarno Putri menandatangani suatu UU yang cukup strategis dalam penataan per)alanan sebuah bangsa untuk menatap masa depannya yakni UU nomor 5$ tentang +istem Perencanan Pembangunan 0asional. Dan bagaimanapun UU ini akan men)adi landasan hukum dan acuan utama bagi pemerintahan Presiden +usilo ambang Fudhoyono untuk mem2ormulasi dan mengaplikasikan sesuai dengan amanat UU tersebut. UU ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam UU ini pada ruang lingkupnya disebutkan bah1a +istem Perencanaan Pembangunan 0asional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam )angka pan)ang% )angka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. (ntinya dokumen perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ke1enanganya mencakup : ! Rencana Pembangunan 9angka Pan)ang RP9P dengan periode 57 dua puluh tahun% 5 Rencana Pembangunan 9angka 'enengah RP9' dengan periode $ lima tahun% dan , Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Ker)a Pemerintah dan Rencana Ker)a Pemerintah Daerah RKP dan RKPD untuk periode ! satu tahun. >ahirnya UU tentang +istem Perencanaan Pembangunan 0asional ini% paling tidak memperlihatkan kepada kita bah1a dengan UU ini dapat memberikan ke)elasan hukum dan arah tindak dalam proses perumusan perencanaan pembangunan nasional kedepan% karena se)ak bangsa ini merdeka% baru kali ini UU tentang perencanaan pembangunan nasional ditetapkan le1at UU% padahal peran dan 2ungsi lembaga pembuat perencanaan pembangunan selama ini baik di pusat maupun di daerah sangat besar. Tapi pertanyaan kita% apakah UU nomor 5$ tahun 577# tentang +PP0 ini tidak hanya bertukar kulit sa)a G apakah RP9P% RP9'% RKP itu secara model dan mekanisme perumusannya sama sa)a halnya dengan program )angka pan)ang yang terkenal dengan motto menu)u (ndonesia tinggal landas% Rencana Pembangunan >ima Tahun Repelita dengan berbagai periode dan 3P0 sebagai program satu tahunnya semasa pemerintahan ;rde aru G 3pakah aspirasi% partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pen)aringan% penyusunan% pelaksanaan dan e4aluasi dari perencanaan yang dibuat% masih dihadapkan pada balutan sloganistis dan pemenuhan aCas 2ormalitas belaka G mungkin substansi ini yang perlu kita sikapi bersama dalam konteks perumusan kebi)akan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah ini kedepan. +umber :
09 Januari 2012 ttp0""tka'pus!lo$spot!o!id"/.1/".1"perenanaanpe'an$unan!t'l http://empimuslion.1ordpress.com/577@/7#/7!/paradigma-perencanaan-pembangunannasional/ http://dipisolo.tripod.com/content/artikel/partisipati2.htm http://irmabsalia.blogspot.com/57!7/7,/teori-perencanaan-pembangunan.html http://unsilster.com/57!7/7,/perencanaan-pembangunan-nasional-menurut-teori-tradisional/
