PENGHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) MENARA TELEKOMUNIKASI / BASE TRANCEIVER STATION (BTS)
DI KABUPATEN KULONPROGO Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Pajak
Disusun Oleh : Maria Marganingsih Sekar Puri ( 100510369 / Kelas B ) Irwan Midian Manurung ( 100510400 / Kelas B ) Yacobus Bayu Herkuncahyo ( 100510414 / Kelas B )
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2012
A. LATAR BELAKANG MASALAH Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, retribusi ditetapkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah, Dengan demikian pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) “Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.” Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menentukan tarif Retribusi sebagai penerimaan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan.
Berdasarkan uraian di atas bahwa Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan daerah dan dapat disimpulkan bahwa setiap daerah baik kota maupun kabupaten memiliki kebijakan tarif yang berbeda-beda. Untuk makalah yang kami susun ini, kami melakukan penelitian mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, khususnya Izin Mendirikan Bangunan untuk Menara Telekomunikasi/ Base Transceiver Stasion (BTS) di Kabupaten Kulonprogo yang penetapan retribusinya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 15 Tahun 2011 dan untuk pembangunan BTS tersebut
disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 68 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 20 Tahun 2011 .
B. PERMASALAHAN Merujuk pada Latar Belakang Masalah di Atas, maka dapat ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dan akan kami uraikan lebih lanjut dalam makalah kami ini, yaitu : 1. Apakah Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009? 2. Bagaimanakah prosedur dan persyaratan permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi/ Base Transceiver Stasion (BTS) ?
3. Bagaimanakah cara menghitung besarnya Retribusi untuk pembangunan Menara Telekomunikasi/ Base Transceiver Stasion (BTS) ?
C. ANALISIS 1. Hubungan Antara PERDA Kabupaten Kulonprogo Nomor 15 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 15 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang mengatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dari ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam PERDA Kulonprogo Nomor 15 Tahun 2011 telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Dalam Perda ini telah dijelaskan siapakah subyek pajak/ retribusi, wajib pajak/ retribusi, bagaimana tata cara pemungutan retribusi, jangka waktu retribusi serta adanya sanksi administratif dan sanksi pidana. Berikut ini merupakan beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 PERDA Kabupaten Kulonprogo Nomor 15 Tahun 2011, khususnya yang berkaitan dengan Retribusi :
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Pasal 1 butir 5)
Pemohon adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan prmohonan izin mendirikan bangunan kepada pemerintah daerah. (Pasal 1 butir 7)
Retribusi IMB adalah pungutan daerah atas pemberian jasa atau pemberian IMB dari pemerintah daerah kepada orang pribadi dan/atau badan sebagai Wajib Retribusi
yang
menurut
peraturan
perundang-undangan
Retribusi
Daerah
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. (Pasal 1 butir 12)
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
Selain beberapa istilah di atas, istilah yang berkaitan dengan menara telekomunikasi/ Base Transceiver Stasion (BTS) telah dijelaskan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 68 Tahun 2011 :
Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepenringan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkay telekomunikas. (Pasal 1 butir 7)
Penyelenggara
Telekomunikasi
(Telco
Operator) adalah
perseorangan,
koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
Penyedia Menara (Tower Provider) adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi. (Pasal 1 butir 11)
Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, lattitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius. (Pasal 1 butir 14)
Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat razdio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity). (Pasal 1 butir 17)
2. Prosedur permohonan izin, penetapan retribusi dan pembayaran retribusi Izin
Mendirikan
Bangunan
Menara
Telekomunikasi
di
Kabupaten
Kulonprogo. Berdasarkan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 20 Tahun 2011, pengajuan Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi harus diajukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : a. Blanko Isian (Permohonan, Persetujuan Tetangga, Pernyataan Ketua lingkungan). b. Klarifikasi Tanah dari BPN c.
Surat Kuasa dari Perusahaan Pemilik Tower/ BTS kepada pengurus Izin.
d. Surat Perjanjian Penggunaan Tanah e. Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah f.
Surat Pernyataan Izin Warga (Sosialisasi)
g. Gambar Rencana Bangunan
h. Gambar As Built Drawing i.
Perhitungan Struktur Menara
j.
Perhitungan Struktur Pondasi
k.
Data Sondir Tanah
l.
Rekomendasi Dishubkominfo. Prop DIY. Dan Kabupaten Kulonprogo
m. Rekomendasi dari Bandasar n. Keterangan Asuransi untuk warga.
Pada pesyaratan diatas, yaitu butir “l” , khususnya mengenai rekomendasi dari Dishubkominfo Kabupaten Kulonprogo. Rekomendasi ini diperlukan sebagai syarat permohonan izin, karena berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 68 Tahun 2011, pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada zona cell plan
menara baru atau pada zoba cell plan menara yang sudah ada, telah dipergunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
Pemohon izin bisa mendapatkan formulir permohonan izin di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulonprogo, dan berdasarkan Pasal 12 PERDA Kabupaten Kulonprogo Nomor 15 Tahun 2011, penyediaan formulir izin ini tidak dikenakan retribusi.
Selanjutnya, setelah terpenuhinya persyaratan, pemohon izin harus membayar retribusi yang besarnya retribusi dihitung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERDA Kabupaten Kulonprogo Nomor 15 Tahun 2011.
3. Penetapan dan Penghitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi. Berdasarkan Pasal 8 PERDA Kabupaten Kulonprogo Nomor 15 Tahun 2011, komponen tarif retribusi atas pelayanan IMB Meliputi :
a.
Pembinaan
penyelenggaraan bangunan dan prasarana
bangunan untuk
kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/ renovasu dan pelestarian/ pemugaran; b.
Administrasi meliputi pemecahan/ penggabungan dokumen IMB, pembuatan duplikat/ salinan dokumen yang dilegalisasi sebagai pengganti dokumen yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemiliki bangunan dan/ atau perubahan non teknis lainnya;
c.
Penyediaan
formulir permohonan izin,
termasuk
pendaftaran
bangunan.
(penyediaan formulir tidak termasuk retribusi – Pasal 12). Selanjutnya, untuk menghitung tarif retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan prasaranan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tersebut, digunakan rumus sebagai berikut (Pasal 9) :
Retribusi Pembangunan Bangunan Gedung Baru
L x lt x 1.00 x HSbg
Keterangan :
L
= Luas Lantai Bangunan gedung
lt
= Index Terintegrasi
HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung 1.00
= Index pembangunan baru
Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
V x l x 1.00 x HSpbg
Keterangan :
V
= volume/ besaran (dalam satuan m2, m1 , unit )
l
= Index
HSpbg= Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 1.00
= Index pembangunan baru
Untuk besarnya Index terintegrasi, dihitung dengan rumus sebagai berikut :
lt = lk x lf x lkl x lw Keterangan :
lt
= Index terintegrasi
lk
= Index kegiatan ( tabel 1 )
lf
= Index parameter fungsi bangunan gedung ( tabel 2 )
lkl
= Index Parameter klasifikasi bangunan gedung ( tabel 3 )
lw
= Index Parameter Waktu Penggunaan Bangunan Gedung ( tabel 4 )
Untuk selanjutnya, index parameter yang kami sampaikan melalui tabel di bawah ini hanya akan kami tuliskan khusus untuk penghitungan menara telekomunikasi saja.
Tabel 1 : TABEL INDEX KEGIATAN BANGUNAN GEDUNG ( lk) No 1.
Pekerjaan Bangunan Gedung
Kegiatan
Parameter Index
Pembangunan bangunan gedung
1.00
baru 2.
Prasarana
1.00
Bangunan Pembangunan Bangunan Gedung
Gedung
Baru
Tabel 2 : TABEL INDEX PARAMETER FUNGSI BANGUNAN GEDUNG ( lf) No. 1
Fungsi
Parameter Index
Fungsi Khusus
2.00
Tabel 3 : TABEL INDEX PARAMETER KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG (lkl)
No.
Parameter Bobot (a)
Parameter Index (b)
Hasil axb
Hasil
1.
Kompleksitas ( 0.25)
Khusus ( 1.00 )
0.25
0.25
2.
Permanensi (0.20)
Permanen ( 1.00 )
0.20
0.20
3.
Resiko Kebakaran ( 0.15 )
Rendah ( 0.40 )
0.06
0.06
4.
Zonasi Gempa ( 0.15 )
Zona I/ minor ( 0.10 )
0.015
0.015
5.
Lokasi
0.07
0.07
Tinggi (1.00 )
0.10
0.10
Badan Usaha Swasta ( 1.00 )
0.05
0.05
(Kepadatan Sedang ( 0.70 )
Bangunan Gedung) ( 0.10) 6.
Ketinggian
Bangunan
Gedung ( 0.10 ) 7.
Kepemilikan ( 0.05 )
Jumlah Total Index Klasifikasi Bangunan Gedung
0.745
Tabel 4 : TABEL INDEX PARAMETER WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG (lw) No. 1.
Fungsi
Parameter Index 1.00
Tetap, dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun.
Tabel 5 : TABEL PENETAPAN INDEX PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG No 1.
Jenis Prasarana Jenis
Pembatas/
Bangunan
Pembangunan Baru
Penahan/ Pagar
1.00
Pengaman 2.
Konstruksi Menara
Menara Antena
1.00
3.
Konstruksi Instalasi/ Gardu
Instalasi Listrik
1.00 Total
3.00
Untuk Harga Satuan Bangunan Gedung (HSbg) dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) ditentukan dalam pasal 10, yaitu :
a.
Harga satuan retribusi pembangunan/ rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi, dan
b.
Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung adalah sebagai berikut (untuk menara telekomunikasi ): Rp 100.000,- / m2.
Setelah mengetahui rumus penghitungan retribusi tersebut di atas, sekarang kita bisa menghitung besarnya retribusi yang harus di bayarkan untuk memperoleh IMB. Berdasarkan yang telah kami sampaikan sebelumnya mengenai komponen retribusi IMB, berikut ini adalah contoh penghitungannya :
Perusahaan A akan membangun gedung (untuk pengelolaan) beserta prasarananya yang berupa menara telekomunikasi / BTS, pagar dan instalasi listrik (gardu) di tanah seluas 100 m2 . Dari 100 m2 tersebut 50 m2 digunakan untuk prasaranan dan 50 m2 digunakan untuk gedung.
Dari kasus di atas, maka penghitungan Retribusinya untuk komponen peratama (I) yang berupa bangunan gedung dan prasaranan gedung adalah sebagai berikut :
Retribusi Pembangunan Bangunan Gedung Baru Index terintegrasi = 1.00 x 2.00 x 0.745 x 1.00 = 1.49 Maka HSbg = Rp 10.000,- x 1.49 = Rp 14.900,Maka Besarnya Retribusi untuk Pembangunan Gedung Baru adalah :
Retribusi Bangunan Baru
=L
x lt x 1.00 x HSbg
= 50 m2 x 1.49 x Rp 14.900,-
= Rp 11.100.050,
Retribusi Prasarana Bangunan Gedung Berdasarkan tabel 5, Index (I) untuk prasarana bangunan gedung adalah 3.00 Maka HSpbg = Rp 100.000,- x 3.00 = Rp 300.000,Maka Besarnya Retribusi untuk Prasarana Bangunan Gedung adalah : Retribusi Prasarana Bangunan
=V
x l x 1.00 x HSpbg
= 50 m2 x 3.00 x 1.00 x Rp 300.000,-
= Rp 45.000.000,Berdasarkan penghitungan di atas, maka untuk komponen retribusi IMB menara komunikasi yang pertama adalah sebesar Rp 11.100.050,- + Rp 45.000.000,- = Rp 56.100.050,-
Untuk komponen yang kedua (II) atau administrasi adalah sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang diatur dalam pasal 11 PERDA Kabupaten Kulonprogo nomor 15 Tahun 2011.
Karena untuk komponen yang ketiga ( formulir perizinan ) tidak dikenakan retribusi, maka besar retribusi yang harus dibayar oleh Perusahaan A kepada Pemerintah Kabupaten Kulonprogo adalah sebesar :
Rp 56.100.050,- + Rp 15.000,- = Rp 56.115.050,-
Dengan jangka waktu penggunaan lebih dari 3 tahun (berdasarkan tabel 4). Setelah memperoleh besarnya retribusi, pemungutan retribusi tersebut dilakukan menggunakan SKRD atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan dibayarkan pada saat diberikannya Izin Mendirikan Bangunan (Pasal 16 PERDA Kabupaten Kulonprogo Nomor 15 Tahun 2011 ). Pembayaran tersebut dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerima pada SKRD pelaksana sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD ( Pasal 17 PERDA Kulonprogo Nomor 15 Tahun 2011 ) dan dengan pembayaran tersebut, pemohon izin akan diberi tanda bukti
pembayaran yang sah.
Apabila pemohon izin yang selanjutnya menjadi Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dalam membayar, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % ( dua per seratus ) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak dibayarkan atau kurang bayar. ( Pasal 20 ).
Berdasarkan Pasal 21, Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) dan dihadului dengan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pengeluaran surat teguran tersebut atau surat sejenis lainnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
D. PENUTUP 1. Kesimpulan Meski regulasi yang menetapkan bahwa menara telekomunikasi masuk dalam retribusi daerah sudah diundangkan sejak 2009 lalu, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penetapan retribusi tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah (PERDA), namun ternyata beberapa daerah masih belum memiliki Perda yang mengatur secara khusus tentang Retribusi Menara telekomunikasi ini, baik dari
izin
mendirikan
bangunan
sampai
retribusi
pengemdalian
menara
telekomunikasi.
Kabupaten kulonprogo merupakan salah satu kabupaten yang terhitung belum lama memilik peraturan daerah tentang hal ini,yaitu mengenai retribusi izin menfirikan bangunan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 15 Tahun 2011 dan untuk Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang duatur dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Berdasarkan analisis yang kami uraikan, berikut beberapa kesimpulan yang dapat kami berikan mengenai retribusi izin mendirikan bangunan, khususnya menara telekomunikasi di Kabupaten Kulonprogo :
a.
Pembangunan Menara Telekomunikasi hanya diperbolehkan dibangun di titik cell plan yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten kulonprogo. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan menara telekomunikasi ini disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kulonprogo, jadi untuk permohonan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi di luar titik cell plan tidak dimungkinkan.
b.
Penghitungan besarnya retribusi izin mendirikan bangunan terdiri dari 3 komponen,
yaitu
komponen
bangunan
dan
prasarananya;
komponen
administrasi; dan formulir permohonan izin. Bangunan dan prasarana dihitung dengan rumus tersendiri, tidak menjadi satu bagian penghitungan. c.
Menara Telekomunikasi dimungkinkan untuk digunakan oleh lebih dari 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi.
2. Saran Dilihat dari contoh penghitungan yang kami sampaikan melalui Analisis dalam makalah kami ini, biaya retribusi bisa dikatakan cukup besar. Karena dimungkinkan 1 (satu) menara untuk dipergunakan lebih dari 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi, maka salah satu cara untuk menghemat pengeluaran bagi pengusaha/
penyelenggara
telekomunikasi
adalah
menggunakan
menara
telekomunikasi yang sudah ada dengan cara menyewa dan retribusi yang dikenakan hanyalah retribusi pengelolaan menara bersawa telekomunikasi.
Jika memang keadaan tidak memungkinkan untuk menggunakan menara telekomunikasi bersama-sama, pengusaha bisa meminimalisir prasarana yang digunakan mengingat parameter yang digunakan untuk menghitung HSpbg cukup besar, yaitu Rp 100.000,- / m2 atau sebagaimana telah dijelaskan dalam analisis, menara telekomunikasi diklasifikasikan ke dalam prasarana, mungkin lebih baik jika tidak perlu untuk membangun gedung lain selain yang diperlukan, yaitu menara telekomunikasi dan gardu instalasi listrik.
E. DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 15 Tahun 2011 Peraturan Bupati Kabupaten Kulonprogo Nomor 20 Tahun 2011 Peraturan Bupati Kabupaten Kulonprogo Nomor 68 Tahun 2011 Website/ Artikel Menara Telekomunikasi Mulai Dikenai Retribusi , http://www.suaramerdeka.com, diupload pada
tanggal : 27 Januari 2012 jam 23:32 WIB.
