BAB V
Pengawasan Pengawasan Pemb. P emb. Jembatan 1
1.
Latar Belakang
Uraian Pendahuluan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga melalui Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan (P2TProv.)
,
bermaksud
pembangunan jalan di
untuk
melaksanakan melaksa nakan pekerjaan
yang akan dilaksanakan oleh Penyedia jasa
konstruksi (kontraktor). Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya, volume dan waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak jasa konstruksi, maka diperlukan adanya suatu team yang akan bertugas sebagai pengawas yang berperan membantu Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan (P2TProv.) didalam melaksanakan pengawasan teknis pada lokasi kegiatan yang sedang berlangsung. Team
pengawas
dimaksud,
adalah
Penyedia
Jasa
konsultansi
pekerjaan pengawsan teknis/supervisi. 2.
Maksud dan Tujuan
Maksud pengadaan Penyedia jasa konsultansi pekerjaan pengawasan teknis ini, adalah untuk : a.
Membantu Jalan
dan
Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Jembatan
(P2TProv.)
didalam
Teknis
melakukan
pengawasan teknis terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor),
berhubung
adanya
keterbatasan keterbat asan tenaga
Satuan Kerja yang bersangkutan, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualifikasinya. b.
Meminimalkan kendala
– kendala
teknis yang sering dihadapi
oleh Penyedia Jasa konstruksi di lapangan dalam menerapkan desain yang memenuhi persyaratan spesifikasinya. c.
Memberi kepastian dan jaminan kepada Pengguna jasa bahwa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia jasa konstruksi
(kontraktor) sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak. d.
Membantu menyelesaikan revisi desain, bilamana terdapat perbedaan antara desain yang ada dengan kondisi di lapangan.
Adapun
tujuannya
adalah
pengendalian
pelaksanaan
pekerjaan
dilapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi (tepat
mutu), dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat waktu.
3.
Sasaran
Sasaran pengadan jasa konsultansi pengawasan teknis jalan dan jembatan ini, adalah tercapainya tercapainya hasil pekerjaan jalan tersebut tersebut di atas sesuai dengan isi dokumen kontrak, sehingga kinerja jalan yang ditangani diharapkan dapat memberikan layanannya sampai akhir umur rencana. Disamping
itu
sebagian
tugas
Kegiatan
Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan
Perencanaan
dan
(P2TProv.), khususnya
dalam hal menyangkut masalah pengendalian teknis dilapangan dan administrasi teknik pada umumnya, dilimpahkan kepada penyedia jasa ini. 4.
Lokasi Kegiatan
Kegiatan jasa konsultansi ini berada di Kab. Merangin, Kerinci dan Tanjab Timur
5.
Sumber Pendanaan
Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: dibiayai dari dana APBD Tahun Anggaran 2014. Nilai HPS = Rp. 699.952.000,-
6.
Nama dan Proyek/
Nama Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Bina Marga. Proyek/Kegiatan:
Kegiatan
Jalan dan Jembatan
Perencanaan
dan
Pengawasan
Teknis
(P2TProv.). (P2TProv.) .
Data Penunjang 7.
Data Dasar
Data dan fasilitas yang disediakan oleh Pengguna jasa yang dapat digunakan harus dipelihara oleh Penyedia jasa
8.
Standar Teknis
- Acuan Geometrik Jalan - Acuan Perhitungan Tebal Perkerasan - Acuan Perhitungan Drainase - Acuan Struktur (seperti tembok penahan dll) - Acuan Utility dan bangunan pelengkap lainnya - Ketentuan tentang aspek lingkungan - Ketentuan tentang aspek keselamatan jalan - Peraturan Perencanaan Jembatan (Bridge (Bridge Design Code) Code)
9.
BMS
’92
Studi-Studi Terdahulu
10. Referensi Hukum
1. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60). 3. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).
2006 Nomor 86 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655). 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 6. DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2013 Ruang Lingkup 11. Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan ini adalah : 1.
Membantu dalam
Pengguna
Anggaran/Kuasa
melaksanakan
tugas
Pengguna
dan
Anggaran
kewajibannya
dalam
mengendalikan pelaksanaan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan design, persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen serta jadual waktu yang telah ditetapkan. 2.
Membantu dalam
Pengguna
memahami
Anggaran/Kuasa
dan
Pengguna
melaksanakan
Anggaran
ketentuan-ketentuan
hukum yang tercantum dalam dokumen kontrak, terutama sehubungan
dengan
pemenuhan
kewajiban
dan
tugas
kontraktor. 3.
Menyiapkan rekomendasi sehubungan dengan ” contract contract change order ” dan
addenda” , ” addenda
sehingga perubahan-perubahan kontrak
dapat dibuat secara optimum dengan mempertimbangkan aspek dana yang tersedia. 4.
Melaksanakan pengumpulan data di lapangan yang diperlukan secara terperinci untuk mendukung peninjauan design (review design), design),
menyusun
perhitungan
design,
membuat
gambar
design dan menyiapkan instruksi-instruksi kepada kontraktor sehingga perubahan design tersebut dapat dilaksanakan. 5.
Melaksanakan
pengecekan secara cermat terhadap semua
pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembayaran, sehingga semua pengukuran pekerjaan, perhitungan volume dan pembayaran berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak. 6.
Melaporkan Anggaran pelaksanaan
kepada semua
Pengguna masalah
pekerjaan,
Anggaran/Kuasa yang
termasuk
Pengguna
berhubungan
keterlambatan
dengan
pencapaian
target fisik, serta usaha-usaha penanggulangan dan tindakan turun tangan yang diperlukan. 7.
Melakukan monitoring dan pengecekan terus menerus terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian mutu
certificate (mc) apabila mutu dalam pelaksanaan pekerjaan telah
memenuhi
semua
persyaratan
dan
ketentuan
yang
berlaku. 8.
Melakukan pengecekan dan persetujuan atas gambar-gambar terlaksana (as built drawing) yang menggambarkan secara terinci setiap bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor, Pengguna
serta
membantu
Anggaran
Pengguna
meneruskan
Anggaran/Kuasa
gambar-gambar
tersebut
kepada direktorat bintek. 9.
Membantu
Pengguna
menyusun
laporan
pelaksanaan
pekerjaan
Anggaran/Kuasa bulanan untuk
Pengguna
tentang dilaporkan
Anggaran
kegiatan-kegiatan kepada
direktorat
jenderal bina marga. marga. 10.
Menyusun laporan triwulan (quarterly report) yang mencakup laporan
kemajuan
pekerjaan
dan
laporan
keuangan
serta
masalah-masalah yang ditemui di lapangan. 11.
Membantu Anggarandalam
Pengguna
Anggaran/Kuasa
Pengguna
pelaksanaan provisional provisional hand over dan final
hand over , terutama dalam menyusun daftar kerusakan dan penyimpangan yang perlu diperbaiki. Untuk dapat melaksanakan jasa layanan konsultansi secara sistematis, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Kerangka Acuan Kerja, Konsultan harus melaksanakan detail pendekatan permasalahan terhadap hal-hal yang utama dalam pengaturan terhadap sasaran pekerjaan secara efisien dan efektif, menerapkan metodologi pengusahaan yang ditetapkan agar tercapai hasil yang dikehendaki. Pengalaman Konsultan dalam penanganan pekerjaan sejenis akan sangat bermanfaat dalam pendekatan masalah dan metodologi pengawasan yang dihadapi.
2
12. Keluaran
Secara umum permasalahan yang terjadi di lapangan terkait erat dengan kegiatan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh Kontraktor di lapangan. Untuk mengantisipasi supaya permasalahan yang timbul di lapangan memberikan dampak negatif sekecil mungkin, maka konsultan akan melakukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut : a. Pengendalian waktu b. Pengendalian mutu c. Pengendalian biaya d. Pengendalian keselamatan kerja e. Pengaturan lalu lintas (traffic management) f. Pelaporan g. Hubungan dengan pihak terkait. Keluaran yang dihasil dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah laporan pengawasan.
13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pengguna Anggaran/Kuasa
Akomodasi yang berupa kendaraan roda dua dan roda empat, fasilitas lainnya termasuk kantor dan lain–lain harus disediakan sendiri oleh Penyedia jasa dengan cara sewa yang akan dibayarkan melalui kontrak. Akomodasi dan fasilitas dimaksud, selengkapnya seperti tercantum pada Rincian Biaya Langsung Non Personil.
Pengguna Anggaran
Peralatan dan material lain yang tidak tercantum dalam Rincian Biaya namun diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, dianggap sudah termasuk ke dalam kontrak dan harus disediakan oleh penyedia jasa.
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi 15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
Membantu dalam Supervisi/ Pengawasan Mutu
Membantu dalam Review Design
Memeriksa dengan sungguh-sungguh bahwa pengukuran volume pekerjaan dilaksanakan dengan benar, teliti dan sempurna. Menjamin bahwa semua laporan (report (report ) yang diserahkan tepat
pada waktunya dan dibuat secara aturan yang benar, teliti dan memuat
semua
catatan
kemajuan
serta
hal-hal
lain
yang
berkaitan dengan proyek. Bekerjasama dengan staf proyek Bina Marga dalam hal-hal yang
menyangkut masalah-masalah teknis. 16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan 17. Personil
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 8 (delapan) bulan atau 240 (Dua ratus empat puluh) hari kalender. kalender. Posisi
Klasifikasi dan Kualifikasi
Jumlah Orang Bulan3
6 Tahun 4 Tahun 4 Tahun
8,0 7,0 7,0
Tenaga Ahli: 1. Supervision Engineer 2. Chief C hief Inspector/Quantity Engineer 3. Quality Engineer Tenaga Pendukung (jika ada): 1. Surveyor 2. Inspector 3. Labor Technician
Tugas dan tanggung jawab tenaga ahli dan tenaga pendukung : Setiap tenaga ahli harus mempunyai sertifikat keahlian (SKA) dari asosiasi yang berwenang, untuk bidang yang sesuai/sama dengan jenis Pekerjaannya Pekerjaannya serta nomor nomor pokok wajib wajib pajak (NPWP). (NPWP). A. Tenaga Ahli 1. Supervision Engineer Tenaga ahli sebagai Supervision Engineer yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah yang memiliki latar pendidikan Sarjana Teknik Sipil S-1 dari universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan
memiliki
pengalaman
mengawasi
pelaksanan
pekerjaan
rekonstruksi jalan dan rehabilitasi jembatan dengan pengalaman
minimal 6 (enam) tahun serta bersertifikasi sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Dia akan berkedudukan di tempat berdekatan dengan tempat
–
tempat pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawabnya mencakup, tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut berikut : a.
Mengikuti
petunjuk-petunjuk
dan
persyaratan
yang
telah
ditentukan terutama sehubungan dengan :
Inspeksi secara teratur ke paket-paket pekerjaan untuk melakukan
monitoring
kondisi
pekerjaan
dan
melakukan
perbaikan - perbaikan agar pekerjaan dapat direalisasikan sesuai
dengan
ketentuan
dan
persyaratan
yang
telah
pekerjaan
yang
ditentukan.
Pengertian yang benar tentang spesifikasi.
Metode
pelaksanaan
untuk
setiap
jenis
disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Metode pengukuran volume pekerjaan yang benar sesuai dengan pasal-pasal dalam dokumen kontrak tentang caracara pengukuran dan pembayaran.
Rincian teknis sehubungan dengan
“
Change-Order
“
yang
diperlukan. b.
Membuat penyataan menerima ( “ Acceptance ( “ Rejection
c.
“
“
) atau penolakan
) atas material dan Produk Pekerjaan.
Melakukan pemantauan dengan ketat atas prestasi Pelaksana kegiatan. Segera melaporkan kepada Pemimpin Kegiatan Fisik apabila lebih
kemajuan dari
15
pekerjaan %
dari
ternyata rencana
mengalami
kelambatan
membuat
saran-saran
penanggulangan serta perbaikan. d.
Melakukan
Pengecekan
secara
cermat
semua
pengukuran
pekerjaan dan secara khusus harus ikut serta dalam proses pengukuran akhir pekerjaan. e.
Menyusun Laporan Bulanan tentang kemajuan Fisik dan Financial, Financial , serta menyerahkan kepada Pemimpin Kegiatan Fisik.
f.
Menyusun Justifikasi Teknis gambar dan perhitungan sehubungan dengan usulan perubahan kontrak.
g.
Mengecek dan menanda tangani Dokumen Pembayaran Bulanan ( Monthly Certificate )
h.
Mengecek dan menanda tangani Dokumen tentang Pengendalian Pengendalia n mutu dan Volume Pekerjaan.
2. Chief Inspector/Quantity Engineer Chief Inspector/Quantity Engineer yang dipersyaratkan adalah seorang Sarjana S-1 jurusan Teknik Sipil dari universitas/perguruan tinggi
telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman selama 4 (empat) tahun dalam melaksanakan pekerjaan rekonstruksi jalan dan rehabilitasi jembatan serta bersertifikasi sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Tugas utama Chief Inspector adalah terutama pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan spek design, pengukuran volume bahan dan pekerjaan sebagai bahan pembayaran pestasi pekerjaan. Chief Inspector bertanggung jawab kepada Pemimpin
Kegiatan
Fisik
dimana
dan berkerjasama berkerj asama dengan ia
ditempatkan.
Dia
akan
berkedudukan di lapangan (Site) dimana ia ditugaskan. Tugas dan tanggung jawab Chief Inspector mencakup, tapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut : 1.
Melaksanakan
pengawasan
harian
agar
pelaksanaan
yang
dilakukan oleh Pelaksana kegiatan sesuai dengan Design yang ditentukan. 2.
Setiap
saat mengikuti
petunjuk teknis
dan spesifikasi
yang
tercantum dalam Dokumen Kontrak. 3.
Membuat catatan yang lengkap tentang pembayaran kepada kepada Pelaksana Kegiatan, sehingga tidak terjadi pembayaran berganda atau pembayaran lebih.
4.
Mengawasi dan membuat pengendalian pelaksanaan pekerjaan pekerja an yang didasarkan kepada sistem pembayaran “ Dayworks “.
5.
Membuat dan menghimpun semua data sehubungan dengan pengendalian pekerjaan / Memantau kemajuan fisik.
6.
Melaksanakan pengarsipan surat-surat, laporan harian, laporan bulanan, jadwal kemajuan pekerjaan dan lain-lain.
7.
Membuat dalam menyiapkan data untuk “Final Payment “.
8.
Menyiapkan data terinci serta rekomendasi teknis sehubungan dengan variasi Volume Kontrak.
9.
Mengecek dan mengukur volume bahan dan pekerjaan yang dihasilkan oleh Pelaksana Kegiatan untuk dipakai sebagai dasar pembuatan Pembayaran Bulanan (Monthly Certificate). Certificate).
10. Melaporkan segera kepada atau Pemimpin Kegiatan Kegiatan Fisik apabila ternyata
pelaksanaan
pekerjaan
akan
mengakibatkan
terlampauinya volume pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak. 11. Memahami dan menguasai pasal-pasal dalam kontrak dengan tata cara pengukuran dan pembayaran, sehingga pembayaran kepada
Pelaksana
kegiatan
betul-betul
dilaksanakan
kepada
ketentuan yang tercantum. 12. Mengecek semua “ As Buit Drawing Drawing “ yang dibuat oleh Pelaksana kegiatan.
Quality Engineer yang dipersyaratkan adalah seorang Sarjana S-1 jurusan jurusan Teknik Sipil dari universitas/per universitas/perguruan guruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman selama 4 (empat) tahun dalam melaksanakan pekerjaan
rekonstruksi
jalan
dan
rehabilitasi
jembatan
serta
bersertifikasi sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Quality Engineer bertanggung bertanggung jawab kepada
dan berkedudukan di
lokasi dimana Pelaksana kegiatan berkerja. Dia bertanggung jawab terutama atas pengendalian mutu bahan dan pekerjaan yang telah ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Quality Engineer harus Seorang Sarjana Teknik Sipil dan mempunyai pengalaman di bidang pengendalian mutu dan test laboratorium, Pengawas Teknis pekerjaan dan Pemeliharaan Jalan atau Pengantian dan Pembangunan Jembatan. Dia harus memahami benar metode test laboratorium yang disyahkan dalam dokumen kontrak. Tugas dan tanggung jawab Quality Engineer mencakup, tapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut : 1.
Mengikuti
petunjuk
mengusahakan mendapat
teknis
agar
dan
informasi
yang
dan da n
instruksi
Pemimpin
dari
Kegiatan
diperlukan
,
serta
Fisik
selalu
sehubungan
dengan
pengendalian mutu. 2.
Melakukan Pengawasan dan pemantauan ketat atas pengaturan pengatura n personil dan peralatan laboratorium Pelaksana kegiatan, agar pelaksanaan pekerjaan selalu didukung tersedianya tenaga dan peralatan pengendalian mutu sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.
3.
Melakukan Pengawasan dan pemantauan atas pengaturan dan pengadaan
“Stone
“ dan “ Asphalt Crusher Asphalt Mixing Plant“ atau
peralatan dan bahan-bahan lain yang diperlukan. 4.
Melakukan Pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan pemeriksa an mutu bahan dan pekerjaan, serta segera memberikan laporan kepada
setiap permasalahan yang timbul sehubungan dengan
pengendalian mutu bahan pekerjaan. 5.
Melakukan analisis semua hasil test, termasuk termasuk usulan komposisi campuran ( Job-Mix Formula Formula), ), baik mutu pekerjaan aspal, Soilcement dan beton, serta memberikan rekomendasi dan Justifikasi teknis atas persetujuan dan penolakan usulan tersebut.
6.
Melakukan Pengawasan dan pelaksanaan
“Coring “
perkerasan
jalan yang dilakukan dilakukan oleh Pelaksana Pelaksana kegiatan, kegiatan, sehingga sehingga baik jumlah
serta
lokasi
“coring “
dilaksanakan
sesuai
dengan
7.
Menyerahkan kepada himpunan data bulanan pengendalian mutu paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.
8.
Himpunan data harus harus mencakup mencakup semua semua data test laboratorium laborato rium dan lapangan secara jelas dan tepat.
9.
Memberi petunjuk kepada staf Pelaksana Kegiatan, agar semua teknisi laboratorium dan staf pengendali mutu mengenal dan memahami semua prosedur dan tata cara pelaksanaan test sesuai dengan yang tercantum dalam spesifikasi.
B. Tenaga Pendukung 1. Inspector Inspector jalan disyaratkan seorang Sarjana Teknik Sipil Strata Satu (S1)
lulusan
Universitas
disamakan,
Sarjana
Universitas/Perguruan disamakan,
atau
berpengalaman
Negeri Muda
Tinggi
lulusan
atau Teknik
Negeri
STM
melaksanakan
Swasta Sipil
atau
Negeri
atau
(D3)
Swasta
atau
pekerjaan
yang
lulusan
atau
yang
dan
yang
Swasta
dibidang
telah
Pengawasan
pekerjaan jalan. Secara umum tanggung jawab pengawas adalah minimal sebagai berikut ; -
Mengawasi kesesuaian pelaksanaan konstrusi dengan dokumen pelaksanaan/pelelangan
yang
dijadikan
pedoman,
serta
peraturan standard dan pedoman teknis yang berlaku. -
Pengawasan batasan
yang
– batasan
dilakukan
harus
telah
mengakomodasi
yang telah diberikan pemimpin kegiatan fisik,
seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu pekerjaan jalan yang akan diwujudkan. -
Hasil akhir dari kegiatan Pengawasan berupa laporan kegiatan kegiata n pelaksanaan setiap hari secara detail, berhubungan erat dengan kualitas dan standar teknis jalan yang dipersyaratkan.
2. Surveyor . Berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan pengukuran lapangan untuk
pekerjaan
sipil
khususnya
teknis
jalan
raya,
termasuk
pemeriksaan, pengukuran Geodesi, mahir dalam penggunaan alat ukur
seperti
theodolit,
perhitungannya,tugas mengumpulkan
semua
dan data
waterpass tanggung yang
dan jawab
dibutuhkan
mahir teknisi di
dalam lapangan
lapangan
dan
bertanggung jawab atas ketelitian hasil yang di dapat. Surveyor disyaratkan seorang Sarjana Teknik Sipil Strata Satu (S1) lulusan Universitas Negeri atau Swasta atau yang telah disamakan, Sarjana Muda Teknik Sipil (D3) lulusan Universitas/Perguruan Universitas/Pergur uan Tinggi Negeri atau Swasta atau yang disamakan, atau lulusan STM / SMA Negeri atau
Swasta
dan
yang
berpengalaman
melaksanakan
pekerjaan
pengukuran dengan segala jenis alat ukur yang digunakan. 3. Laboratorium Technician. Berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan / pengetesan tanah di laboratorium untuk pekerjaan jalan. Tugas dan tanggung jawabnya adalah
melaksanakan
dan
mengevaluasi
hasil
test
tersebut
dan
bertanggung jawab terhadap ketelitian dan kebenaran hasil yang diproses. Lab. Technician disyaratkan seorang Sarjana Teknik Sipil Strata Satu (S1)
lulusan
Universitas
disamakan,
Sarjana
Universitas/Perguruan disamakan,
atau
berpengalaman
Negeri Muda
Tinggi
lulusan
atau
Swasta
Teknik Negeri
STM
Sipil
atau
Negeri
melaksanakan
atau
atau
yang
(D3)
Swasta
telah lulusan
atau
yang
dan
yang
Swasta
pekerjaan
dibidang
Pengawasan/Pelaksanaan Quality Control pekerjaan jalan . 4. Sekretaris/Operator Komputer Sekretaris disyaratkan minimum Sarjana Muda Kesekretariatan (D3) Lulusan Universitas/Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta atau yang disamakan atau Lulusan SMA/sederajat Negeri atau Swasta. 5. Cad Operator Juru Gambar (draftman) disyaratkan Sarjana Muda Teknik Sipil (D3) Lulusan Universitas/Perguruan Tinggi Negeri atau Swata atau yang disamakan, lulusan STM Negeri atau Swasta dan mampu menguasai Program Autocad dan Corel Draw dengan baik. Mempunyai pengalaman dalam bidang gambar-gambar teknik sipil khususnya konstruksi jalan dan jembatan. Dapat bekerja dengan cepat
dengan
tingkat
ketelitian
yang
tinggi
serta
dapat
Sekotal
Teknik
mengoperasikan program AutoCad (CAD Profesional) Mempunyai
latar
belakang
pendidikan
minimal
Lanjutan Atas atau Sekolah Lanjutan Atas yang mempunyai keahlian khusus tambahan dalam bidang yang diperlukan.
18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Laporan 19. Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan memuat: melaporkan mengenai jadwal rencana kerja dan tahapan pelaksanaan pekerjaan secara lengkap dan terperinci termasuk kuantitas masing-masing pekerjaan serta personil-personil pendukung Konsultan yang telah disetujui aktif dilapangan Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh ) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
20. Laporan Bulanan
Laporan Bulanan memuat: Laporan ini merupakan laporan singkat mengenai kemajuan kegiatan Kontraktor, keadaan cuaca, juga permasalahan yang dialami oleh kontraktor/konsultan bila ada (menyangkut administrasi, teknik atau keuangan) dan memberikan rekomendasi atau saran-saran bagaimana menanggulangi/ menyelesaikan permasalahan tersebut Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebanyak 5 (Lima) buku laporan. .
21 .Laporan Teknis
Laporan ini memuat evaluasi hasil pekerjaan dan rekomendasi pekerjaan yang akan dating serta bila ada perubahan (revisi) desain yang memerlukan justifikasi teknis pada setiap perubahan desain atau setiap terjadinya perubahan kinerja pekerjaan dan diserahkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
22. Laporan Pengujian Pengujian Mutu M utu
Laporan ini dibuat sebanyak 5 (lima) buku, bilamana terdapat kegiatan pengujian bahan dan/atau mutu hasil pekerjaan, baik dilaboratorium maupun dilapangan yang dilaksanakan pada bulan sebelumnya. Isi laporan ini berupa kesimpulan yang disertai dengan rekapitulasi dari semua hasil pengujian tersebut diatas, sedangkan data otentik/bukti pengujian pada formulir laboratorium/lapangan cukup disertakan beberapa lembar yang mewakili. Pada akhir masa layanan jasa, konsultan harus menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 (lima) buku. Isi laporan akhir secara garis besarnya harus menceritakan secara ringkas dan jelas mengenai metoda pelaksanaan konstruksi, realisasi biaya pekerjaan dan perubahan-perubahan kontrak yang terjadi, lokasi-lokasi sumber material dan hasil pengujian mutu pekerjaan, personil konsultan dan kontraktor yang terlibat, pelaksanaan pengawasan konstruksi yang telah dilaksanakan, rekomendasi tentang cara pemeliharaan dikemudian hari dan segala permasalahan yang
23. Laporan Akhir
dilakukan pada proyek-proyek berikutnya untuk pekerjaan yang serupa/sejenis yang akan ditangani oleh Dinas Bina Marga atau Direktorat Jenderal Bina Marga. Untuk memudahkan penjilidan dan Penggunaannya, laporan akhir ini dapat dibuat menjadi beberapa buku yang terpisah. Untuk memudahkan penjilidan dan Penggunaannya, laporan akhir ini dapat dibuat menjadi beberapa buku yang terpisah Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: Pada akhir masa layanan jasa sebanyak 5 (Lima) buku laporan dan cakram padat (compact disc ) (jika diperlukan). .
24. Laporan RMK
Laporan Rencana Mutu Kontrak dibuat sebanyak 5 (lima) buku, yang diserahkan pada paling lambat 1 (satu) bulan setelah SPMK. Hal-Hal Lain
25. Produksi Produksi dalam Negeri
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: - Surat perjanjian kerja sama meliputi porsi yang telah te lah disepakati antara kedua belah pihak
26. Persyaratan Kerjasama
27. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan
- Kontrak Supervisi Konsultan
28. Alih Pengetahuan
Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranberikut: Penyedia jasa harus harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pengguna jasa dalam bentuk buku setiap bulan yang memfokuskan perhatian pada pemberian jaminan dipenuhinya persyaratan mutu pekerjaan (Quality Assurance)
- Kontrak Fisik Paket Yang Bersangkutan Bersangkutan - Rencana Mutu Kontrak Konsultan Yang Bersangkutan
