Nama
: Rima Sari Pratiwi
NIM
: 2012200720
Kasus 3
1. Mengapa bukti dokumen diperlukan dan apa yang harus disertakan? Tujuan dokumentasi audit adalah membantu auditor menyediaakan jaminan wajar bahwa audit yang memadai telah dilakukan sesuai dengan standar audit yang umum diterima. Secara khusus, dokumentasi audit (KKP) bertujuan sebagai pendukung dalam memberikan opini, memberikan sebuah dasar untuk merencanakan audit, sebuah catatan bukti yang diakumulasikan dan hasil dari ujian, sebagai bahan supervise oleh supervisor dan rekan, sebagai acuan untuk audit tahun berikutnya, sebagai referensi bila ada pertanyaan oleh pihak lain. Dokumentasi audit adalah cara utama untuk mendokumentasikan dimana sebuah audit yang memadai telah dilakukan. Dokumntasi audit memberikan sumber informasi penting untuk membantu auditor dalam menentukan laporan audit yang tepat untuk dibuat dalam keadaan tertentu. Selain itu bukti dokumen juga sebagai dokumentasi tertulis atas perikatan yang dilakukan yang memiliki kekutan hukum, sehingga apabila ada suatu wanprestasi, dokumen ini bisa dijadikan sebagai bukti pendukung. Dalam PSA No. 55 SA 320, disebutkan bahwa : Baik klien maupun auditor berkepentingan untuk mengirim surat perikatan, lebih baik sebelum dimulainya suatu perikatan, untuk menghindari salah paham berkenaan dengan perikatan tersebut. Surat perikatan dapat pula mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan perikatan, tujuan dan lingkup audit, dan luasnya tanggung jawab auditor kepada klien dan bentuk laporan. Bukti Dokumen bahwa perikatan telah dilakukan merupakan salah satu bentuk Kertas Kerja yang dimiliki oleh KAP. Dan berdasarkan PSA No. 15 SA 339, dijelaskan bahwa : Kertas kerja terutama berfungsi untuk: a. Menyediakan penunjang utama bagi laporan auditor, termasuk representasi tentang pengamatan atas standar pekerjaan lapangan, yang tersirat ditunjukkan dalam laporan auditor dengan disebutkannya frasa “berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia”.
b. Membantu auditor dalam pelaksanaan dan supervisi audit.
Tanggung jawab spesifik apa yang diterima KAP? KAP bertanggung jawab atas :
Melakukan Audit atas L/K perusahaan untuk tahun yang telah ditetapkan, yang terdiri atas Laporan posisi keuangan, L/R, Arus Kas, Perubahan Ekuitas guna memberikan opini mengenai kewajaran dan kesesuaian L/K yang disusun klien berdasarkan PABU.
Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
Merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang layak dan bukan keyakinan absolute terkait L/K bebas salah saji yang material.
Audit tidak didesain untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan yang tidak material terhadap L/K, oleh karena itu audit tidak mendeteksi salah saji yang dibawah level material yang telah ditetapkan.
Perencanaan audit dilakukan untuk menentukan sifat, waktu dan perluasan prosedur audit, namun tidak didesain untuk memberikan keyakinan terhadap pengendalian intern.
Memastikan komite audit tanggap terhadap kondisi yang dilaporkan.
Tanggung Jawab apa yang harus dilakukan oleh perusahaan klien? Tanggung jawab manajemen, antara lain :
Manajemen bertanggung jawab atas L/K keuangan yang telah disusun telah sesuai dengan PABU..
Menciptakan dan memelihara pengendalian internal yang efektif atas L/K.
Mengidentifikasi dan memastikan bahwa perusahaan patuh pada hokum dan peraturan yang berlaku.
Menyediakan semua catatan dan informasi yang berkaitan dengan proses audit.
Menyediakan representation letter.
2. Pada kasus PT Maju Makmur, informasi apa yang harus tersedia bagi auditor agar dapat menaksir HPP? PT Maju Makmur bergerak dalam bidang retail, oleh karena itu HPP bida ditentukan melalui beberapa informasi berikut ini :
Penjualan (baik tunai maupun kredit)
Pembelian (baik tunai maupun kredit)
Retur dan diskon Penjualan
Retur dan diskon Pembelian
Persediaan Awal dan Akhir
Biaya kirim
Penentuan harga Jual
3. Area manakah yang berpotensi menimbulkan masalah dalam mengaudit suatu bisnis seperti PT Maju makmur? Akun-akun/ transaksi apa saja yang memiliki tingkat risiko inheren yang tinggi? PSA No. 25 SA 312 menjelaskan bahwa Risiko bawaan (Inherent risk) adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Dalam bisnis retail, risiko inhern yang tinggi biasanya terdapat pada akun :
Kas dan setara kas terkait dengan sifatnya sangat liquid dan mudah sekali dihilangkan.
Persediaan pencatatan dan control yang kurang bagus pada persediaan akan meningkatkan risiko kehilangannya, mengingat persediaan PT Maju Makmur merupakan persediaan yang ekonomis dan dapat diperjualbelikan dengan mudah.
Penjualan terkait dengan pengakuan pendapatan atas penjualan dan piutang tak tertagih berhubungan dengan penjualan kredit.
Biaya terkait dengan penjualan (biaya kirim, biaya promosi, dll) kaitannya terhadap pengakuan, pengukuran dan penilaian biaya, semakin rendah biaya, maka akan semakin tinggi laba, sehingga perhitungan bonus akan semakin tinggi, hal ini yang bisa memicu munculnya kecurangan dengan kecenderungan menekan biaya untuk laba yang tinggi.
4. Bagaimana auditot dapat mengetahui bahwa bukti telah cukup diperoleh? Berdasarkan PSA No. 07 SA 326 : Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Audit yang dilakukan auditor independen bertujuan untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk dipakai sebagai dasar memadai dalam merumuskan pendapatnya. Jumlah dan jenis bukti audit yang dibutuhkan oleh auditor untuk mendukung pendapatnya memerlukan pertimbangan profesional auditor setelah mempelajari dengan teliti keadaan yang dihadapinya. Dalam banyak hal, auditor independen lebih mengandalkan bukti yang bersifat mengarahkan (persuasive evidence) daripada bukti yang bersifat meyakinkan (convincing evidence). Auditor bekerja dalam batas-batas pertimbangan ekonomi; agar secara ekonomis bermanfaat, pendapatnya harus dirumuskan dalam jangka waktu yang pantas dan dengan biaya yang masuk akal. Auditor harus memutuskan, sekali lagi dengan menggunakan pertimbangan profesionalnya, apakah bukti audit yang tersedia baginya dengan batasan waktu dan biaya, cukup memadai untuk membenarkan pernyataan pendapatnya. Sebagai pegangan, harus terdapat hubungan yang rasional antara biaya untuk mendapatkan bukti dengan manfaat informasi yang diperoleh. Masalah kesulitan dan biaya pengujian suatu pos bukan merupakan dasar yang sah untuk menghilangkan pengujian tersebut dalam proses audit. Sehingga Bukti audit dikatakan cukup apabila bukti audit yang diperoleh mampu memberikan keyakinan yang memadai terhadap opini yang akan diberikan auditor atas L/K yang telah diaudit.
5. Bagaimana kualitas bukti yang dikumpulkan melalui prosedur tes subtantif? Prosedur pengujian substantif dirancang untuk memperoleh bukti mengenai kelengkapan, keakuratan dan keabsahan data-data yang dihasilkan oleh sistim akuntansi serta ketepatan penerapan perlakuan akuntansi terhadap transaksi-transaksi dan saldo-saldo. Hal ini diklasifikasikan dalam 2 tahap prosedur audit umum, yaitu : 1. Analytical Review
2. Tes secara terperinci atas Transaksi dan Saldo (Tests of Details of Transactions and Balances) Auditor harus diarahkan untuk melakukan seefisien mungkin pekerjaan yang perlu untuk mencapai hasil audit yang memuaskan. Luasnya tingkat pengujian audit yang akan diterapkan pada umumnya adalah berdasarkan judgement Auditor dengan memperhatikan beberapa factor sebagai berikut : 1. Sejauh mana pengendalian internal dapat diandalkan 2. Unsur Materialitas sehubungan dengan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan 3. Sifat dan ukuran masing-masing pos yang membentuk saldo perkiraan tertentu 4. Sejauh mana kekeliruan dapat diungkapkan
Bagaimana kompetensi bukti yang diperoleh melalui prosedur
analitis dibanding
dengan bukti lain yang diperoleh dengan cara berbeda? Pengujian ini dilakukan oleh auditor pada tahap awal proses auditnya dan pada tahap review menyeluruh terhadap hasil audit. Pengujian ini dilakukan oleh auditor dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Pada tahap awal proses audit, pengujian analitis dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis, klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Sebelum seorang auditor melaksanakan audit secara rinci dan mendalam terhadap objek audit, ia harus memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perusahaan yang diaudit. Untuk itu, analisis ratio, analisis laba bruto, analisis terhadap laporan keuangan perbandingan (comparative financial statements) merupakan cara yang umumnya ditempuh oleh auditor untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan secara garis besar mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha klien. Prosedur Analitis menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan-hubungan untuk menilai apakah saldo-saldo akun atau data lainnya nampak wajar. Prosedur analitis digunakan untuk tujuan berbeda atas sebuah audit. Tujuannya adalah berikut ini.
Memahami industri dan bisnis klien
Menilai kemampuan keberlanjutan bisnis entitas
Menunjukkan munculnya kemungkinan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan
Mengurangi ujian audit rinci
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bukti yang diperoleh dari subtantif tes memiliki kompetensi yang lebih baik dibandingkan bukti dari analytical tes. Subtantif tes langsung mencari bukti dengan melakukan tes pada data riil perusahaan dan bukan dengan analisaanalisa atau perbandingan-perbandingan rasio saja. Sehingga tingkat keakuratannya lebih menjamin kondisi sebenarnya perusahaan yang diaudit.
6. Seberapa dalamkah tingkat pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang auditor mengenai industry klien dan Jalan apa yang ditempuh oleh auditor untuk mendapatkan informasi tersebut? Menurut PSA No. 05 SA 311, Auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis entitas yang memungkinkannya untuk merencanakan dan melaksanakan auditnya berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Tingkat pengetahuannya harus memungkinkan auditor untuk memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang, menurut pertimbangannya, kemungkinan mempunyai dampak terhadap laporan keuangan. Tingkat pengetahuan yang umumnya dimiliki oleh manajemen tentang pengelolaan bisnis entitas jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengetahuan mengenai hal yang sama yang diperoleh auditor dari pelaksanaan auditnya. Pengetahuan tentang bisnis entitas membantu auditor dalam: a. Mengidentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus. b. Menilai kondisi yang di dalamnya data akuntansi dihasilkan, diolah, di-review, dan dikumpulkan dalam organisasi. c. Menilai kewajaran estimasi, seperti penilaian atas sediaan, depresiasi, penyisihan kerugian piutang, persentase penyelesaian kontrak jangka panjang. d. Menilai kewajaran representasi manajemen. e. Mempertimbangkan kesesuaian prinsip akuntansi yang diterapkan dan kecukupan pengungkapannya.
Auditor harus memperoleh pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sifat bisnis entitas, organisasinya, dan karakteristik operasinya. Hal tersebut mencakup, sebagai contoh, tipe bisnis, tipe produk dan jasa, struktur modal, pihak yang mempunyai hubungan istimewa,
lokasi, dan metode produksi, distribusi, serta kompensasi. Auditor juga harus mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi industri tempat operasi entitas, seperti kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, serta perubahan teknologi, yang berpengaruh terhadap auditnya. Hal lain yang harus dipertimbangkan oleh auditor adalah praktik akuntansi yang umum berlaku dalam industri, kondisi persaingan, dan, jika tersedia, trend keuangan dan ratio keuangan.
PSA No. 67 SA 318 menjelaskan bahwa Auditor dapat memperoleh pengetahuan tentang industri dan entitas dari berbagai sumber. Sebagai contoh: a. Pengalaman sebelumnya tentang entitas dan industrinya. b. Diskusi dengan orang dalam entitas (seperti direktur, personel operasi senior) c. Diskusi dengan personel dari fungsi audit intern dan review terhadap laporan auditor intern. d. Diskusi dengan auditor lain dan dengan penasihat hukum atau penasihat lain yang telah memberikan jasa kepada entitas atau dalam industri. e. Diskusi dengan orang yang berpengetahuan di luar entitas (seperti ahli ekonomi industri, badan pengatur industri, customers, pemasok, dan pesaing). f. Publikasi yang berkaitan dengan industri (seperti statistik yang diterbitkan oleh pemerintah, survei, teks, jurnal perdagangan, laporan oleh bank, pialang efek, koran keuangan). g. Perundangan dan peraturan yang secara signifikan berdampak terhadap entitas. h. Kunjungan ke tempat atau fasilitas pabrik entitas. i. Dokumen yang dihasilkan oleh entitas (seperti, notulen rapat, bahan yang dikirim kepada pemegang saham dan diserahkan kepada badan pengatur, buku-buku promosi, laporan keuangan dan laporan tahunan atau sebelumnya, anggaran, laporan manajemen intern, laporan keuangan interim, panduan kebijakan manajemen, panduan akuntansi dan sistem pengendalian intern, daftar akun, deskripsi jabatan, rencana pemasaran dan penjualan).
7. Apakah permasalahan potensial yang dapat muncul bagi KAP yang mendapatkan kliennya melalui kompetisi fee audit? Berdasarkan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik Seksi 302 dijelaskan sebagai berikut: Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, kompetisi fee audit akan mempengaruhi independensi auditor dalam memberikan opini atas L/K yang diaudit. Auditor akan sulit bersifat obyektif apabila perikatan audit dipengaruhi adanya kompetisi fee audit. Jika memang hal ini terjadi, maka kompetensi auditor akan dipertanyakan dan hal ini bias merusak citra profesi sebagaimana dijelaskan dalam aturan etika akuntan public.
8. Apa hubungan antara risiko control dengan risiko deteksi? Menurut PSA No. 25 SA 312, Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Risiko ini merupakan fungsi efektivitas desain dan operasi pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas. Beberapa risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Risiko ini timbul sebagian karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi, dan sebagian lagi karena ketidakpastian lain yang ada, walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut diperiksa 100%. Ketidakpastian lain semacam itu timbul karena auditor mungkin memilih suatu prosedur audit yang tidak sesuai, menerapkan secara keliru prosedur yang semestinya, atau menafsirkan secara keliru hasil audit. Ketidakpastian lain ini dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diabaikan melalui perencanaan dan supervisi memadai dan pelaksanaan praktik audit yang sesuai dengan standar pengendalian mutu.
Risiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko pengendalian. Semakin kecil risiko risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini auditor, semakin kecil tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Sebagaimana dijelaskan dalam modul, bahwa Auditor harus melakukan substantive test dengan lebih baik (kualitas lebih tinggi) jika resiko deteksinya rendah, dengan kata lain jika risiko control tinggi otomatis risiko deteksi rendah dan subtantif tes harus diperluas. Begitu juga sebaliknya jika risiko control rendah, maka risiko deteksi tinggi dan subtantif tes bias dikurangi.
9. Bagaimana KAP menaksir resiko kecurangan? SA Seksi 110 (PSA No. 01) Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen, menyatakan bahwa “Auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan dan kecurangan. SA Seksi 312 (PSA No. 25) Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit menjelaskan bahwa penentuan lingkup prosedur audit secara langsung berhubungan dengan pertimbangan atas risiko audit dan menunjukkan bahwa risiko tentang salah saji material dalam laporan keuangan sebagai akibat dari kecurangan merupakan bagian dari risiko audit. Menurut PSA No. 70 SA 316, Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan seperti yang disajikan berikut ini: a. Manipulasi,
pemalsuan,
atau
perubahan
catatan
akuntansi
atau
dokumen
pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan b. Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan c. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.
Dalam melakukan penaksiran ini, auditor harus mempertimbangkan faktor resiko kecurangan yang berkaitan dengan baik (a) salah saji yang timbul sebagai akibat kecurangan dalam pelaporan keuangan maupun (b) salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva untuk setiap golongan yang bersangkutan. Sebagai bagian dari penaksiran resiko, auditor juga harus meminta keterangan kepada manajemen (a) untuk memperoleh pemahaman dari manajemen tentang resiko kecurangan dalam entitas dan (b) untuk menentukan apakah manajemen memiliki pengetahuan tentang kecurangan yang telah dilakukan terhadap atau terjadi dalam entitas. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesionalnya pada waktu menentukan signifikan atau tidaknya serta relevansi faktor risiko kecurangan dan dalam menentukan tanggapan audit yang semestinya dilakukan. Jika resiko yang ditaksir auditor ini tinggi, maka tingkat materialitas menjadi rendah. Namun jika resiko yang ditaksir auditor rendah, maka tingkat materialitas tinggi. Selain itu, semakin banyak resiko yang ditaksir oleh auditor dan auditor merasa membutuhkan tenaga profesional untuk melakukannya, maka auditor berhak menggunakan tenaga profesional tersebut untuk tujuan auditnya.
10. Apakah KAP AS & R layak menerima PT maju makmur sebagai kliennya mengingat KAP AS & R belum teregistrasi di Bapepam-LK sebagai KAP yang mengaudit perusahaan Publik? Dalam kasus ini, PT Maju Makmur belum menjadi perusahaan public dan masih akan menjadi perusahaan public, sehingga KAP AS & R masih boleh melakukan audit atas L/K PT Maju Makmur. Namun, lain halnya jika PT Maju Makmur telah menjadi perusahaan public, maka hanya KAP yang sudah terdaftar di Bapepam-LK lah yang boleh mengaudit L/K nya. Menurut Keputusan BAPEPAM Peraturan Nomor VIII.A.1 yang berisi tentang Pendaftaran Akuntan yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, syarat-syarat agar KAP bias terdaftar di Bapepam-LK adalah sebagai berikut : 1) Akuntan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan LK serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini. 2) Persyaratan akuntan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini adalah sebagai berikut : a. Mempunyai izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan;
b. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; c. Memiliki akhlak dan moral yang baik; d. Wajib menaati kode etik yang diterapkan oleh IAPI sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; e. Wajib menaati standar profesi yang ditetapkan oleh IAPI sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; f. Wajib menerapkan SAK yang ditetapkan oleh IAI dan praktek akuntansi keuangan yang lazim berlaku di Pasar Modal; g. Wajib bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal; h. Telah menjadi anggota IAPI; i. Tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada Kantor Akuntan lain dan/atau pada Pihak yang memperleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari Bapepam dan LK, serta Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran atau yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, kecuali : Komisaris Bursa Efek, dan Dosen pada perguruan tinggi yang tidak menduduki jabatan sebagai pimpinan, pengurus, atau jabatan yang setara di perguruan tinggi. j. Wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal. Persyaratan keahlian tersebut dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh Forum Akuntan Pasar Modal-Institut Akuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI) dengan jumlah paling kurang 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi dalam satu kali keikutsertaan; k. Wajib secara terus-menerus mengikuti pendidikan profesi lanjutan di bidang akuntansi Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang diselenggarakan oleh FAPM-IAPI paling kurang 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun; l. Berkedudukan sebagai rekan pada KAP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : Memiliki izin usaha dari MK dan dipimpin oleh Akuntan yang telah memiliki izin Akuntan Publik dari MK dan telah terdaftar di Bapepam dan LK; Menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) dalam melakukan pemeriksaan yaitu Rekan yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana; Memiliki dan menaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada KAP yang bersangkutan, yang antara lain memuat : Pedoman penerimaan dan penolakan klien, Kepastian mutu dan kebijakan etika, Pedoman manajemen resiko,
Pengendalian mutu penugasan, Pedoman independensi Akuntan dan KAP, Prosedur audit dan non audit, dan Penelaahan mutu. Telah menjadi anggota FAPM-IAPI; Sanggup menjalani review yang dilakukan oleh Bapepam dan LK terhadap pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan pengendalian mutu pada KAP yang bersangkutan; Bagi KAP yang hanya memiliki 1 (satu) orang Rekan yang terdaftar di Bapepam dan LK, untuk dapat melaksanakan kegiatan di Pasar Modal wajib membuat perjanjian kerja sama dengan KAP lain tentang pengalihan tanggung jawab apabila Akuntan yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan bahwa KAP lain tersebut mempunyai Rekan yang sudah terdaftar di Bapepam dan LK.
