Kasus Gcg Pt Kai

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

PEMBAHASAN KASUS

PT Kereta Api Indonesia By Group 6th DEWI LISTIANI ERLANGGA PATI KAWA HERMIN ARIFIANTI MONICA RARANG K RIA RIZKI R

SEKILAS PT KAI  PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) meliputi angkutan penumpang dan barang.  Pada tanggal 28 September 2011, bertepatan dengan peringatan ulang tahunnya yang ke-66, KAI meluncurkan logo baru

PERMASALAHAN Kasus PT KAI ini disebabkan adanya perbedaan pandangan antara pihak manajemen, auditor, dan komisaris. Dalam laporan keuangan tahun 2005, diumumkan bahwa PT KAI memperoleh laba sebesar Rp. 6,90 milyar. Sedangkan menurut salah satu anggota komisaris, Hekinus Manao, seharusnya dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar

Perbedaan Pandangan 1. Masalah piutang PPN Kewajiban PT KAI membayar surat ketetapan pajak (SKP) atas pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 miliar yang diterbitkan oleh DJP pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang.

Piutang PPN tersebut seharusnya dicadangkan penghapusannya pada tahun 2005 karena diragukan kolektibilitasnya, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor

Perbedaan Pandangan 2. Masalah nilai persediaan Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan pada tahun 2002 sebesar Rp. 24 Miliar diakui manajemen PT. KAI sebagai kerugian yang dicatat secara bertahap.

Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp. 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.

Perbedaan Pandangan 3. Masalah Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) dan Penyertaan Modal Negara (PMN) BPYBDS sebesar Rp. 674,5 milyar dan PMN sebesar Rp. 70 milyar yang dalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah hutang jangka panjang, menurut Komite Audit harus direklasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2005

PRINSIP ETIKA BISNIS (I) PRINSIP OTONOMI Terjadi pelanggaran oleh: PT KAI PT KAI yang memiliki kebebasan dan kewenangan untuk mengambil keputusan yang dianggap baik hanya untuk PT KAI sendiri tetapi tidak bertanggung jawab terhadap pemerintah. Hal tersebut ditunjukkan dari tindakan PT KAI yang mengakui PPN terutang pihak ketiga sebagai piutang yang tidak sesuai dengan regulasi. KAP S. Manan KAP tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kebebasannya. KAP S. Manan tidak menunjukkan dan menyatakan adanya kesalahan material pada laporan keuangan PT KAI.

PRINSIP ETIKA BISNIS (II) PRINSIP KEJUJURAN Terjadi pelanggaran prinsip kejujuran oleh PT Pertamina, PT Bukit Asam, dan PT Semen Batu Raja, dan PT Wira Daya Lintas karena tidak membayarkan PPN tepat waktu. PRINSIP KEADILAN Terjadi pelanggaran prinsip keadilan oleh PT KAI karena mengistimewakan beberapa pihak yang berhubungan dengan PT KAI dengan tidak segera menarik PPN.

PRINSIP ETIKA BISNIS (III) PRINSIP SALING MENGUNTUNGKAN Terjadi pelanggaran oleh PT Pertamina, PT Bukit Asam, dan PT Semen Batu Raja, dan PT Wira Daya Lintas karena tidak membayarkan PPN tepat waktu sehingga merugikan PT KAI. PRINSIP INTEGERITAS MORAL Terjadi pelanggaran prinsip ini oleh PT KAI. Jika PT KAI segera menyelesaikan konflik internal maka kasus ini tidak akan merusak citra PT KAI.

PRINSIP GCG BUMN (I) KEWAJARAN (FAIRNESS) PT KAI tidak memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara. PT KAI mengistimewakan PT Pertamina, PT Bukit Asam, dan PT Semen Batu Raja, dan PT Wira Daya Lintas dengan tidak segera menagih pajak terutang. TRANSPARANSI PT KAI tidak menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. PT KAI salah menyatakan pajak terhutang pihak ketiga sebagai piutang. Selain itu PT KAI juga salah menyatakan nilai persediaan. Dewan komisaris PT KAI dinilai tidak sesuai dengan prinsip transparansi. Dewan komisaris sebaiknya mencoba menyelesaikan konflik secara internal terlebih dahulu sebelum menyebarluaskan kepada masyarakat, sehingga tidak merusak citra PT KAI.

PRINSIP GCG BUMN (II) AKUNTABILITAS PT KAI tidak menjalankan prinsip akuntabilitas. PT KAI gagal membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. PERTANGGUNGJAWABAN PT KAI melanggar prinsip pertanggungjawaban. PT KAI gagal memberikan keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingan karena mengalami kerugian akibat pajak terhutang pihak ketiga. KEMANDIRIAN PT KAI tidak menjalankan prinsip kemandirian. PT KAI mengambil keputusan yang bertentangan dengan perundang-undangan. Hal tersebut ditunjukkan dari upaya PT KAI mengakui hutang pajak pihak ketiga sebagai piutang yang bertentangan dengan undang-undang.

Hukuman Bagi KAP Menteri Keuangan terhitung sejak tanggal 6 juli 2007, membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Salam Manan, yang merupakan pemimpin rekan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Manan, Sofwan, Adnan dan Rekan

Pembekuan izin yang berlaku selama sepuluh bulan itu dituangkan melalui Keputusan Menkeu Nomor 500/KM.1/2007

KESIMPULAN

PT KAI dalam kasus ini tidak beretika karena tidak sesuai dengan prinsip etika dan prinsip GCG BUMN

TERIMA KASIH