45
BAB VI. KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Dengan berbagai kendala, permasalahan, isu-isu dalam pengembangan pertanian dan juga tanaman pangan di Indonesia, dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas pertanian komoditas unggulan nasional yang berdaya saing, meningkatkan nilai tambah pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan kedaulatan pangan dan memperkecil kesenjangan wilayah dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan, pemerintah telah berupaya membangun suatu sistem perencanaan yang terpadu dan terintegrasi baik dengan pendekatan wilayah maupun produk unggulan yang berskala ekonomi adalah dengan berbasis kawasan untuk mencapai suatu sistem pertanian industrial. Untuk memastikan terwujudnya tujuan tersebut, Kementerian Pertanian sejak tahun 2015 telah menetapkan kebijakan fokus komoditas, fokus wilayah dan fokus program/ kegiatan dan anggaran. APBN difokuskan untuk 7 komoditas strategis (padi, jagung, kedelai, tebu, daging sapi/ kerbau, cabe dan bawang merah) dan untuk tahun 2016 ditambah 4 komoditas dalam rangka peningkatan daya saing (kopi, kakao, karet dan kelapa sawit). Fokus komoditas dimaksudkan agar komoditas yang dikembangkan berkontribusi terhadap pencapaian swasembada pangan (padi, jagung, kedelai, tebu dan daging sapi/ kerbau), stabilisasi harga (cabe dan bawang merah) serta peningkatan daya saing. Fokus lokasi pada kawasan pertanian dimaksudkan untuk mempermudah proses perencanaan pembangunan sehingga seluruh subsistem agribisnis yang mencakup jaringan kelembagaan, infrastruktur, teknologi budidaya dan pascapanen, hingga pemasaran dan sistem pendukung seperti penyuluhan serta diseminasi hasil-hasil penelitian dapat dirancang secara lebih efektif dan efisien. Fokus program/kegiatan dan anggaran dilakukan dalam rangka memastikan setiap anggaran yang dialokasikan berkontribusi pada upaya peningkatan produksi dan kesejahteraan petani seperti perbaikan jaringan irigasi, penyediaan benih dan pupuk, alat dan mesin pertanian, serta penyuluhan dan kegiatan-kegiatan strategis pembangunan pertanian lainnya. Pada Tahun 2016, berdasarkan Surat Kementerian Pertanian RI Nomor B.1960/BC.040A/09/2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Percepatan Penyusunan Masterplan Kawasan Pertanian dan amanat Surat Kementerian Pertanian RI nomot B.2329/BC.040/A/09/2016 tanggal 08 September 2016 perihal Penyusunan Masterplan Kawasan Pertanian dimana kedua surat tersebut secara substansi menyatakan bahwa agar seluruh daerah membuat dokumen penyusunan Masterplan Kawasan Pertanian dengan pembiayaan APBD Kabupaten Kota. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Permentan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Menurut Permentan Nomor 56 Tahun 2016, Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam hal potensi sumber daya alam,
46
sosial budaya, faktor produksi maupun keberadaan infrastruktur penunjang, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah. Sentra pertanian sendiri adalah merupakan bagian dari Kawasan Pertanian yang memiliki ciri tertentu yang didalamnya terdapat kegiatan utama produksi suatu jenis produk komoditas unggulan pertanian. Maksud dari pengembangan Kawasan Pertanian yaitu untuk memadukan rangkaian rencana dan impelemtasi kebijakan, rogram, kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian di daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian agar menajdi suatu kesatuan yang utuh, baik dalam perspektif sistem agribisnis maupun pembangunan yang berdimensi kewilayahan sehingga dapat menjamin ketahaman pangan, mengembagkan dan menuediakan bahan baku bio industri serta menyediakan bahan bakar nabati melalui peningkatan produksi komoditas pertanian secara berkelanjutan, berdaya saing dan mampu menyejahterakan semua pelaku usaha yang terlibat didalamnya secara berkeadilan. Sedangkan tujuan pengembangan Kawasan pertanian adalah meningkatkan kinerja pembangunan pertanian melalui pengutuhan sistem dan usaha agribisnis di dalam maupun antar kawasan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan peratanian nasional dan daerah saat ini dan kedepan.
Oleh karena itu, penting bagi tiap wilayah untuk menyusun masterplan dan action plan pembangunan kawasan pertanian sebagai acuan bagi pengembangan pertanian. Sebagai tindaklanjut Pementan diatas, Pemerintah Provinsi diminta menyusun Masterpla Kawasan Pertanian yang harus ditetapkan melalui SK Gubernur yang akan disampaikan kepada Menteri pertanian paling lambat akhir minggu ke-2 Bulan Maret 2017. Adapun Pemerintah Kabupaten Kota diminta untuk menyusun Action Plan Kawasan Pertanian yang ditetapkan melalui SK Bupati / Walikota yang harus disampaikan kepada menteri Pertanian paling lambat akhir April 2017. Baik dokumen Masterplan maupun Action Plan, merupakan prasyarat dalam pengusulan program dan kegiatan pembangunan pertanian melalui e-proposal Kementerian Pertanian. Sebagai tahap awal, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2016 sebagai revisi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 30, 43, 45 dan 40 tentang tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional sebagai acuan pemerintah provinsi dalam menyusun Masterplan. Hasil Pemetaan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu Nasional pada Skala 1:250.000 merupakan basis data bagi Provinsi dalam penyusunan Masterplan, serta skala 1:50.000 untuk Kabupaten dalam penyusunan Rencana Aksi. Selanjutnya telah didesain data tabular pada EProposal terintegrasi dengan data spasial Sistem Informasi Perencanaan Kawasan Pertanian (SIKP). Dengan demikian dapat dievaluasi apakah usulan kegiatan dari Daerah telah fokus pada lokasi kawasan pertanian. Hal ini akan diujicobakan untuk perencanaan tahun 2017 khususnya yang terkait dengan kawasan padi, jagung, kedelai dan ubi kayu. Di samping anggaran, kunci suksesnya pembangunan pertanian berbasis kawasan adalah dengan memperkuat aspek perencanaan yang didukung baik data tabular maupun data spasial. Para perencana baik di pusat dan daerah harus mampu memahami karakteristik dan penggunaan data tabular dan spasial, sehingga perencanaan dapat dilakukan dengan jelas dimana lokasi suatu kegiatan akan dilaksanakan, dan apakah lokasi tersebut telah konsisten dengan kawasan yang akan dibangun. Untuk itu perencanaan pembangunan pertanian harus dilakukan secara holistik, terintegrasi dan berbasis data tabular dan spasial. Perencanaan tidak boleh bersifat sektoral, dan usulan kegiatan jangan terpaku pada pola-pola lama yang menggambarkan tidak adanya sinergitas antar program. Yang akan dibangun adalah kawasan pertanian, yang diharapkan akan mempercepat pembangunan wilayah.
47
Dengan diterbitkannya, maka berdasarkan kedua surat tersebut, diharapkan pada Tahun 2017 seluruh daerah agar membuat dokumen Penyusunan Masterplan Kawasan Pertanian yang dilengkapi pemetaan kawasan skala 1:50.000 dengan pembiayaan APBD Kab/Kota.
1.2. Dasar Hukum Dalam melaksanakan Kegiatan Penyusunan Action Plan Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian Kabupaten Bandung ini mengacu pada peraturan perundangan sebagai berikut : 1.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000
2.
Peraturan Menteri pertanian Republik Indoensia Nomor 56 / Permentan RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.
3.
Peraturan Menteri Pertanian nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian.
4.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/permentan/OT.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan pembangunan pertanian Berbasis e-Planning.
5.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial .
6.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional.
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud diselenggarakan Kegiatan Penyusunan Action Plan Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian Kabupaten Bandung adalah : 1.
Diperolehnya suatu dokumen acuan pengembangan kawasan pertanian berupa Masterplan dan Action Plan Pengembangan Kawasan Pertanian Kabupaten Bandung yang lengkap, terpadu dan berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi masyarakat berlandasakan azas-azas dan prinsip perencanaan yang baik, tidak hanya bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan dan pemerintah daerah namun juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, investor, pelaku usaha dan stakeholder terkait lainnya paling tidak sampai dengan Tahun 2025.
2.
Mengkoordinasikan, mengintegrasikan atau mensinergikan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian agar menjadi suatu kesatuan yang utuh baik dalam perspektif agribisnis maupun pembangunan yang dberdimensi kewilayahan.
Tujuan diselenggarakan Kegiatan Penyusunan Action Plan Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian Kabupaten Bandung adalah : 1.
Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dapat membangun sektor pertanian yang kuat dan berdaya saing tinggi serta berkelanjutan berdasarkan keunggulan yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan dan pelaku usaha terkait yang terlibat didalamnya secara berkeadilan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing;
48
2.
Mewujudkan suatu tatanan ruang pertanian yang serasi, seimbang dan berkesinambungan serta bermanfaat optimal sesuai dengan potensi dan daya dukung sumberdaya lahannya;
3.
Mewujudkan sistem pertanian yang komprehensif dan terpadu dengan berbagai sektor dan sub sektor terkait dari hulu ke hilir dalam kerangka pengembangan wilayah yang yang memenuhi skala ekonomi, serta mendukung keterkaitan dengan wilayah atau kawasan sekitarnya.
4.
Mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung.
5.
Menentukan arah kebijakan dan strategi pengembangan pertanian dan memberikan rumusan untuk pengembangan sistem pertanian yang terpadu, berkelanjutan.
6.
Meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu komoditas perioritas nasional dan daerah yang dikembangkan di Kawasan Pertanian.
7.
Meningkatkan aktivitas pasca panen, mut, pengolahan dan nilai tambah produk serta berkembangnya jaringan pemasaran komoditas yang dikembangkan di Kawasan Pertanian.
8.
Meningkatnya pendapatan dan ksejahteraan pelaku agribisnis di Kawasan Pertanian.
9.
Meningkatnya peran komoditas yang dikembangkan di Kawasan Pertanian dalam pembantukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, kesmpatan berusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
10. Meningkatnya daya saing wilayah di Kawasan Pertanian. 11. Sebagai bahan masukan dan pelengkap dalam RT RW dan RDTR wilayah.
1.4. Sasaran Sasaran yang diharapkan dalam Kegiatan Penyusunan Action Plan Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian Kabupaten Bandung adalah : 1.
Teridentifikasi dan terpetakannya potensi pertanian untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian yang memiliki keunggulan dan daya saing tinggi berdasarkan kesesuaian kriteria konseptual dan kriteria arah kebijakan pembangunan daerah, yang mengacu pada Masterplan Kawasan Pertanian yang disusun oleh Provinsi .
2.
Tersusunnya Masterplan konsep pengembangan kawasan pertanian yang holistik dan terpadu yang sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Bandung untuk mencapai masyarakat yang repeh, rapih dan kertarahardja serta penentuan prioritas dan fokus pengembangan, baik berdasarkan pendekatan komoditas, wilayah maupun indikasi program / kegiatan dan kebutuhan mitra investasi serta kebutuhan anggaran.
3.
Tersusunnya Action Plan of Implementationn Multiparties / Rencana Aksi pengembangan Kawasan Pertanian yang melibatkan empat aktor baik Pemda, masyarakat, pelaku usaha perguruan tinggi dan komunitas baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, termasuk analisis mitra investasi, keterkaitan antar wilayah dsbnya.
1.5. Indikator 1.4.1. Indikator Keluaran (Output) Indikator keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah : 1. Laporan Pendahuluan berisikan latar belakang, maksud tujuan, ruang lingkup, gambaran eksisting pertanian (potensi dan isu permasalahan pertanian, metodologi dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan;
49
2. Laporan Antara berisikan analisis daya saing, analisis kelayakan serta konsep awal pengembangan kawasan pertanian Kabupaten Bandung; 3. Draft Laporan Akhir berisikan Peta Kawasan Pertanian, Masterplan dan Action Plan of Implementation Multi Parties / rencana aksi multi pihak pengembangan Kawasan Pertanian; 4. Laporan Akhir Final berisikan perbaikan Draft Laporan Akhir. Laporan ini diserahkan yang terdiri dari : a. Peta Kawasan Pertanian ( 5 Peta Tematik ) berdasarkan potensi, daya saing, klaster, sentra pertanian baik dengan pendekatan komoditi unggulan maupun pendekatan wilayah.( Cetak Peta berupa Album dan Figura Uk. A.1 ) ) b. Buku Masterplan Pengembangan Kawasan Pertanian Kabupaten Bandung. (dilengkapi dengan abstrak dan Executive Summary ). c. Buku Executive Summary . d. Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Pertanian Kabupaten Bandung (dilengkapi dengan Fokus Komoditas, Fokus Wilayah dan Fokus Program / Kegiatan serta Fokus Anggaran). e. Hard Disk dan CD berisi Soft Copy laporan, data dan hasil analsis.
1.4.2. Indikator Hasil ( Outcome ) •
•
•
•
•
•
•
Meningkatnya skor pola pangan harapan dari sisi produksi. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian unggulan dikembangkan di kawasan pertanian.
yang
Meningkatnya aktivitas pasca panen, mutu, pengolahan dan nilai tambah produk unggulan pertanian di Kawasan Pertanian yang telah ditetapkan. Tergambarkan mitra investasi di Kawasan Pertanian yang ditetapkan. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian di Kawasan Pertanian yang ditetapkan. Meningkatnya pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani dan pelaku usaha terkait di kawasan pertanian yang telah ditetapkan. Meningkatnya tingkat perdagangan dan atau ekspor komoditas unggulan di Kawasan Pertanian yang telah ditetapkan.
1.4.3. Indikator Manfaat (Benefit) Indikator manfaat yang diharapkan dari Pengembangan Kawasan Pertanian ini adalah : •
•
Meningkatnya pendapatan regional daerah yang termasuk dalam kawasan pertanian yang telah ditetapkan. Meningkatnya pendapatan per kapita daerah yang termasuk dalam kawasan pertanian yang ditetapkan.
50
BAB III RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
3.1. Program dan Kegiatan Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2010, bahwa nomenklatur program ini yaitu Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan nama kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Kode Rekening 1.06.22.03), sub Kegiatan Penyusunan Action Plan Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian.
3.2. Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada dana APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, sebesar Rp.197.750.000,-
3.3. Ruang Lingkup a. Ruang Lingkup Wilayah Ruang lingkup wilayah dalam kegiatan ini adalah Kabupaten Bandung.
b. Ruang Lingkup Sub Sektor Dalam rangka efektivitas manejemen pembangunan pertanian, Kawasan pertanian dibagi menurut kelompok yang mencerminkan basis komoditas utama yang dikembangkan, yaitu Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan dan Kawasan Peternakan. Oleh karena itu, ruang lingkup Sub Sektor yang dikerjakan dalam pekerjaan ini adalah Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.
c. Ruang Lingkup Waktu Perencanaan Ruang Lingkup waktu perencanaan Masterplan adalah hingga Tahun 2025, sedangkan ruang lingkup waktu perencanaan Action Plan adalah 5 tahun dari Tahun 2018 – 2022.
d. Ruang Lingkup Materi Ruang lingkup materi yang ingin dicapai adalah :
1. Penyusunan Masterplan Kawasan Pertanian Masterplan adalah dokumen rancangan pengembangan Kawasan Pertanian yang disusun secara teknokratik dan berkelanjutan sesuai potensi dari aspek daya dukung dan daya tampung sumberdaya, sosial ekonomi dan tata ruang wilayah. Masterplan merupakan acuan teknis dalam menyusun arah pengembangan kawasan pertanian yang berskala regional sesuai agroekosistem dan kondisi sosial ekonomi. Masterplan berisi rancang bangun / skenario dan instrumen perencanaan untuk menjabarkan arah kebijakan, strategi, dan tujuan program dan sasaran kegiatan pengembangan kawasan pertanian komoditas unggulan lintas sektoral yang bersifat strategis. Analisis di dalam masterplan lebih bersifat analisis potensial dan analisis prospektif yang menggambarkan arah pengembangan kawasan jangka menengah dan jangka panjang. Fungsi Masterplan :
51 •
• •
Menciptakan konektivitas infrastruktur dan jaringan kelembagaan (penyedia input, pelaku usaha, pemasaran, jasa keuangan dan pembinaan teknologi); Memperkuat rantai nilai ( value chain) sistem dan usaha agribisnis; Mewadahi koordinasi manajemen pemerintahan (tata kelola) dalam pengembangan kawasan.
Manfaat Masterplan : •
•
•
Sebagai acuan bagi provinsi dalam merancang strategi dan kebijakan serta merumuskan indikasi program dan kegiatan pengembangan kawasan pertanian secara terarah dan terfokus di tingkat kabupaten/ kota; Sebagai rujukan bagi kabupaten/kota untuk menyusun action plan pengembangan kawasan pertanian menjabarkan indikasi program dan kegiatan di dalam masterplan ke dalam rencana yang lebih operasional termasuk kebutuhan alokasi dana yang diperlukan; Sebagai acuan untuk mengevaluasi implementasi pengembangan kawasan pertanian
Substansi Pokok Penyusunan Masterplan : Ruang lingkup substansi pokok yang harus ada dalam Masterplan Kawasan Pertanian adalah : • • • •
•
2.
Visi, misi tujuan dan sasaran pengembangan kawasan sampai dengan Tahun 2030 Isu-isu strategis terkait pengembangan kawasan Arah kebijakan pengembangan Kawasan Keterkaitan program dan kegiatan pengembangan kawasan pada aspek hulu, on farm, hilir dan penunjang serta terintegrasi dengan sektor pendukukng lainnya Lay out atau tata letak jaringan infrastruktur dan kelembagaan serta keterkaitan dengan struktur dan pola ruang wilayah provinsi dalam bentuk peta spasial, road map pengembangann Kawasan
Penyusunan Road Map Road Map adalah Intisari Masterplan yang menggambarkan peta jalan pengembangan Kawasan pertanian dalam bentuk bagan / skema yang mencakup gambaran garis-garis besar dari : kondisi saat ini, strategi, program, tahapan pengembangan, sasaran kondisi akhir dan indikator outcome yang akan dicapa masing-masing tahapan dalam jangka waktu tertentu.
3.
Penyusunan Action Plan Pengembangan Kawasan Pertanian Action Plan adalah dokumen rencana operasional pengembangan Kawasan pertanian yang merupakan penjabaran rinci Masterplan untuk mengarahkan implementasi pengembangan dan pembinaan Kawasan Pertanian. Dengan kata lain, rencana aksi (action plan) adalah rancang bangun dan instrument perencanaan untuk menjabarkan secara lebih operasional Master Plan Kawasan Pertanian yang telah disusun. Rencana Aksi merupakan rencana detail kawasan pertanian di Kabupaten Bandung yang disusun setiap tahun dan kemudian direkap untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi disusun dalam bentuk matriks rencana program yang komponen isinya mencakup: 8) Program dan kegiatan
52
9) 10) 11) 12) 13)
Indikator output dan outcome serta target kinerja Lokasi (kecamatan/desa) Jadwal pelaksanaan Satuan kerja pelaksana Proyeksi kebutuhan dana dan 14) Sumber pendanaan
3.4. Pendekatan Metode dan Analisis Secara umum, metode dan analisis yang digunakan dalam penyusunan pekerjaan ini mengacu pada Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Permentan Nomor 56 Tahun 2016). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik, teknokratik, keterpaduan top down policy, bottom up planning dan partisipatif.
a. Metode Penyusunan Masterplan Kawasan Pertanian Metode yang dapat digunakan sebagai instrumen dan alat analisis dalam penyusunan Master Plan adalah : 1)
2) 3) 4)
Analisis dan pemetaan kondisi eksisting termasuk analsis struktur dan pola ruang, analisis potensi (daya dukung dan daya tampung wilayah), analisis gap / kesenjangan dan peluang peningkatan kedepan, kondisi yang diharapkan, dan proyeksi / estimasi kedepan. Expert meeting untuk melakukan tinjauan kebijakan dan peraturan, analisis berita media tentang isu strategis tentang komoditas, Analisis AHP SWOT untuk menganalisis potensi, peluang, kendala dan masalah pengembangan komoditas di tiap kawasan, Serta berbagai alat analisis lainnya.
b. Metode Penyusunan Rencana Aksi ( Action Plan) Proses identifikasi permasalahan dan analisis situasi wilayah dihimpun melalui proses Focus Group Discussion (FGD) dan Parcipatory Rural Appraisal (PRA) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di lokasi kawasan. Metode analisis yang dapat digunakan dalam penyusunan rencana aksi diantaranya adalah: (1) Analitic Hierarchy Process (AHP), (2) analisis pohon masalah (problem tree analysis ) dan (3) Kerangka Kerja Logis (KKL), (4) GAP Analisys, (5) analisis rantai nilai, (6) analisis prospektif, (7) analisis networking process, dan (8) Importan Performance Anlysis (IPA) dan analisis lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan permasalahan dan rencana aksi yang akan diterapkan.
3.5. Personil, Kualifikasi Tenaga Ahli Dan Penugasan Oleh karena penyusunan kajian ini bersifat komprehensip dan terpadu, maka dibutuhkan personil dan tenaga ahli dari berbagai bidang untuk menyusun kajian ini minimal dengan rincian sebagai berikut : a. Tenaga Ahli 1. Team Leader sebanyak 1 orang berijazah S2 Ekonomi/ Perencaaan Wilayah /Pertanian lulusan universitas / perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah di akreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah
53
diakreditasi yang telah memiliki pengalaman profesional Minimal selama 4 tahun dalam bidang pengembangan kawasan pertanian. Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjan dinyatakan selesai. 2. Ahli Infrastruktur Wilayah sebanyak 1 orang berijazah minimal S1 lulusan universitas / perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah di akreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang telah memiliki pengalaman profesional Minimal selama 4 tahun dalam bidang struktur dan infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, sumberdaya air, dan pengembangan wilayah pertanian. 3. Ahli Tanah / Sumberdaya Lahan Pertanian / Budidaya Pertanian, sebanyak 1 orang berijazah minimal S1 lulusan universitas / perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah di akreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang telah memiliki pengalaman profesional Minimal selama 4 tahun dalam bidang agroteknologi tanah, mitigasi bencana, kerusakan lahan dll terkait optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian di kawasan pertanian. 4. Ahli Sosial Ekonomi Pertanian sebanyak 1 orang berijazah minimal S1 lulusan universitas / perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah di akreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang telah memiliki pengalaman profesional Minimal selama 4 tahun dalam bidang ekonomi kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, rekayasa sosial, manajemen bisnis, pengembangan kelembagaan, komunikasi dan penyuluhan pertanian di kawasan pertanian. b. Tenaga Pendukung 1. 2. 3.
Tenaga Surveyor Pengumpulan Data sebanyak 1 orang. Asisten Ahli GIS sebanyak 1 orang Operator komputer dan administrasi sebanyak 1 orang.
3.6. Pelaporan 3.7. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Lokasi kegiatan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bandung sedangkan waktu pelaksanaan Penyusunan Action Plan Pengembangan Kawasan Pertanian adalah 120 ( Seratus dua puluh ) hari Kalender, dapat dilihat pada tabel berikut: Bulan I No
Bulan II
Bulan III
Bulan IV
Uraian Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
Persiapan Administrasi & Teknis
2
Pengumpulan Data
3
Pengolahan Dan Analisis Data
54
Bulan I No
Bulan II
Bulan III
Bulan IV
Uraian Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4
Penyajian Hasil Kajian Pada Pengguna Dan Stakeholder Terkait
5
Perbaikan dan Revisi
6
Pencetakan
7
Pelaporan
KENDALI SMART PLANING AKTIVITAS SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM
SOPD/UPTD/UPTB/UPPD: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung
KRITERIA SMART PLANNING
: Perencanaan Pembangunan : Kegiatan Penyusunan Action Plan Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian : Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat : Perencanaan Pembangunan Ekonomi
SumberAnggaran :APBD Kabupaten Bandung
SUBSTANSI
Specific (S)
Spesifikasi : kekhususan dari substansi kegiatan yang memuat unsur-unsur, sebagai berikut : a. Dasar Hukum b. Kepatutan c. Latar Belakang d. Sifat Kegiatan/ Urgensi e. Status Kegiatan f. Jenis Kegiatan g. Lokasi(level sub kegiatan) h. Distribusi i. Prosespelaksanaan j. Bentuk Pelaksanaan k. Kelompok Sasaran
1.
Dasar hukum (Pergub/Kep.Gub/Permen/PP/Nota Komisi/kesepakatan kerjasama pemerintah/kesepakatan kerjasama pemerintah dengan swasta/pemerintah dengan asosiasi/Kadin, dll): Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Kepatutan (etika/ budaya/agama/fenomena masyarakat) : Patut 3. Latar Belakang dan Urgensi Usulan : - Dengan berbagai kendala dan permasalahan dalam sektor pertanian, maka pengembangan pertanian selayaknya dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, terpadu, berbasis wilayah dan daya saing dengan skala ekonomi yang sesuai. Untuk memperoleh hal tersebut, maka perlu dibangun perencanaan pengembangan pertanian dalam kerangka kawasan pertanian . 4. Kondisi Kritis (jika kegiatan ini tidak dilakukan) : Perkembangan pertanian dikuatirkan kurang berjalan optimal dengan berbagai kendala dan peramasalahan yang dihadapi. 5. Status kegiatan (Kegiatan baru/lanjutan/pendampingan/sharing) : Baru 6. Jenis Kegiatan (Fisik/Non Fisik) : Non Fisik 7. Lokasi sub kegiatan (lokasi tempat pelaksanaan kegiatan) : 31 Kecamatan 8. Distribusi kegiatan (cara pendistribusian hasil kegiatan): Sosialisasi &Web Kabupaten Bandung 9. Proses Pelaksanaan (pengadaan/jasa konsultasi/rapat, dll) : Lelang 10. Bentuk pelaksanaan kegiatan: Kontrak (K1, K2, K3) 11. Kelompok sasaran (masyarakat/swasta/aparatur/pem kab/kota/kecamatan/desa) : Masyarakat
Measurable(M)
Ukuran Keberhasilan : memuat keluaran (output) kegiatan dan sub kegiatan secara
Keluaran sub kegiatan (menggambarkan hasil kegiatan dengan indikator/satuan tertentu baik secara kualitatif maupun kuantitatif):
