TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI E-GOVERNMENT Disusun oleh : Aeldo Yudifian (24020116140053) Alma Safira (24020116140056) Aditya Yoga Pradana Riyadi (24020116130052) Fajriyah Rizki Nazilla (24020116140055) Fiakhsani (24020116120018)
KELAS A DEPARTEMEN BIOLOGI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkembangan
teknologi dan internet pada saat ini tidak bisa lepas dari sistem
pemerintahan. Aplikasi Internet
sudah digunakan untuk e-commerce dan berkembang kepada
pemakaian aplikasi Internet pada lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan e-government. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlomba-lomba membuat aplikasi e-government. Pengembangan aplikasi e-government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat. Survei di beberapa negara menunjukkan bahwa ada kecenderungan aparat pemerintah
untuk
tidak
melaksanakan
kegiatan
secara
online,
karena
mereka
lebih
menyukaimetoda pelayanan tradisional yang berupa tatap langsung, surat-menyurat atau telepon. Kita harus belajar dari penyebab-penyebab kegagalan e-government di sejumlah negara yangdisebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: ketidaksiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi, serta kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung. E-government
adalah
penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk
administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-government ini. E-government dapatlah digolongkan dalam empat tingkatan. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melaui e-mail. Tingkat ketigaadalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama.
B. Rumusan Masalah Pengertian/ definisi e-government Tingkatan/tahapan pengembangan e-government Perkembangan e-governmet di Indonesia dan di luar negeri dan perbandingannya Contoh penerapan e-government di Indonesia Dampak positif dan negatif e-government
C. Tujuan Makalah 1. 2.
Memahami Pengertian Tentang e-goverment Agar mengetahui Tingkatan/tahapan pengembangan e-government dan contoh penerapan egovernment di Indonesia serta dampak positif dan negative dari e-government.
BAB II PEMBAHASAN
I.
PENGERTIAN E-GOVERNMENT
Pengertian E-Government atau definisi E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Governmentto-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari egovernment adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.
II.
TINGKATAN / TAHAPAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT Tahap E-Government menurut Inpres no.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan, bahwa penerapan E-Government dapat dilaksanakan melalui tingkatan sebagai berikut :
1. Tingkat persiapan yang meliputi : a. Pembuatan situs informasi di setiap lembaga; b. Penyiapan SDM; c. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Wernet, dll; d. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik. 2. Tingkat pematangan yang meliputi : a. Pembuatan situs informasi publik interaktif; b. Pembuatan antar muka keterhubungan antar lembaga lain. 3. Tingkat pemantapan yang meliputi : a. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik; b. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. 4. Tingkat pemanfaatan yang meliputi : a. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G (Government To Government), G2B (Government To Business) dan G2C (Government To Citizen) yang terintegrasi.
Menurut Nugroho (2007), Tahapan perkembangan implementasi E-Government di Indonesia dibagi menjadi empat :
1. Web Presence, yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah. 2. Interaction, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi E-mail dalam website pemerintah. 3. Transaction, yaitu web daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah. 4. Transformation, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi.
III.
PERKEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA DAN DI LUAR NEGERI DAN PERBANDINGAN NYA
E-Government bukanlah barang baru di Indonesia. Ia diperkenalkan pertama kali di Nusantara ini pada tahun 2000 ditandai dengan dibentuknya Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) melalui Keputusan Presiden No.50 tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Tim ini mempunyai tugas-tugas pokok sebagaimana dijabarkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia sebagai berikut: a. Mengkoordinasikan perencanaan dan memelopori program aksi dan inisiatif untuk meningkatkan perkembangan dan pendayagunaan teknologi telematika di Indonesia, serta memfasilitasi dan memantau pelaksanaannya.
b. Memperkuat kemampuan menggalang sumber daya yang ada di Indonesia guna mendukung keberhasilan pelaksanaan semua arah pengembangan dan pendayagunaan teknologi telematika, serta melaksanakan forum untuk membangun konsensus antar pihak-pihak terkait di sektor pemerintah dan swasta baik di tingkat internasional maupun regional, serta mengakses pengalaman internasional dalam mengembangkan sistem infrastruktur informasi nasional untuk menstimulasi perkembangan telematika, mendapatkan dukungan teknis, pembiayaan dan dukungan lainnya secara terpadu.
Sesuai Inpres nomor 6 tahun 2001 tersebut, guna menunjang pelayanan masyarakat dengan berbasis pada teknologi informasi, pemerintah meluncurkan program G-Online, singkatan dari Government On-line. G-Online adalah program pemerintah untuk mensukseskan pelayanan kepada masyarakat melalui media internet. Beberapa kelebihan dari pelayanan yang berbasis internet adalah sebagai berikut
a. Transparansi, karena informasi pelayanan dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Informasi yang disajikan berupa jenis layanan yang diberikan, prosedur baku yang harus dipenuhi, serta yang paling penting adalah adanya informasi tentang biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut.
b. Mengurangi kolusi, karena dengan adanya media layanan secara on-line, masyarakat pengguna jasa tidak perlu lagi bertatap muka dengan petugas pelayanan sehingga mencegah terjadinya kesepakatan-kesepakatan di luar ketentuan yang berlaku.
c. Selain itu, oleh karena informasi biaya sudah secara transparan dapat diketahui oleh masyarakat, pembayaran pun harus dilakukan melalui rekening resmi yang telah tersedia sehingga masyarakat tidak perlu membayar biaya lebih dari ketentuan yg ada. Layanan non-stop 24 jam. Layanan secara on-line dapat dilakukan selama 24 Jam sehari dan 7 hari dalam seminggu tergantung pada kondisi dan situasi masing- masing individu pengguna jasa.
d. Efisiensi, karena pelayanan yang dilakukan secara online akan menghemat penggunaan kertas dan alat tulis kantor lainnya.
Saat ini, berdasarkan pemaparan Direktur e-Government dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Firmansyah Lubis , pemerintah tengah mengembangkan Government Service Bus (GSB) untuk menghubungkan server-server K/L/Pemda guna proses integrasi data pada berbasis Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari server Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari server Kementerian Keuangan. Proses integrasi data ini menggunakan aplikasi siMANTRA (Aplikasi Manajemen Pertukaran Data Pemerintahan) dan PNSbox (Private Network Security) yang diinstal di data center K/L/D untuk keamanan dan privasinya. Meskipun infrastruktur interkoneksi telah disediakan oleh KemKominfo, akan tetapi belum ada MoU antara K/L/D terkait sehingga belum dapat dilakukan penggalian data dan informasi antar sistem guna proses integrasinya.
TABEL: INDEX PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DUNIA
TABEL PERBANDINGAN PENERAPAN E-GOVERNMENT INDONESIA DENGAN AUSTRALIA
Indikator Pembeda
E- Gov Indonesia
Konten
E-Government menyangkut
E-Gov Australia di
juga
Indonesia E-government dengan mengacu
Australia
pada
model e-Business lainya, yaitu teknologi B to B (Busines to Business), pemerintahan,
penggunaan
informasi
oleh seperti
B
to
C
(Business
to menggunakan
Customer), C to C (Customer internet,
intranet
yang
to Customer), dan C to B kemampuan (Customer to Business).
dan
mempunyai
menghubungkan
keperluan
penduduk,
bisnis,
dan kegiatan lainnya.
Salah
satu unsur yang harus ada di dalam
e-government
infrastruktur
adalah
IT
sebagai
penunjang keberlangsungan egovernment itu sendiri. Penggunaan Konsep
Sosialisasi
pada informasi
masyarakat
teknologi 1. dan
guna
Masyarakat
australia
komunikasi menurut United
mempromosikan Government
yang
Nations E-
Survey
tahun
pemerintahan yang efektif dan 2010 menduduki peringkat ke efisien,
memfasilitasi
pemerintah diakses, warga
yang
dalam
E–Participation
mudah Index Top
memperbesar akses Artinya, negara
informasi,
layanan 3
terhadap bahwa
dan
20
Countries.
dapat
dikatakan
lebih
dari
membuat masyarakat
50% Australia
pemerintahan lebih akuntabel sudah terhubung saat
diperhadapkan
warga negara.
dengan internet.
E-government faktor
melibatkan teknologi internet, dalam telepon,
dengan
Itulah
Salah
keberhasilan
satu
Australia
menerapkan
e-
pusat-pusat government ini.
komunitas, perangkat wireless, 2.
Pemerintah
Australia
dan sistem-sistem komunikasi menerapkan lainnya.
khusus
layanan yang
mengakomodir
telah portal mampu
kebutuhan
semua lapisan masyarakat. Masalah yang dihadapi
1.
Fokus kepada penyerapan 1.
Membuka ruang terjadinya
anggaran, bukan pada master perdagangan gelap, penipuan
plan. 2.
dan pemalsuan, dapat merusak
Memulai terlalu besar atau moral bangsa melalui situsterlalu kecil
3.
situs tertentu, penyalahgunaan
Penambahan jumlah user dan yang tidak memandang nilaijuga jumlah perangkat keras nilai agama dan sosial budaya yang dilibatkan, serta makin dapat
menimbulkan
kompleksnya organisasi yang perpecahan dan sebagainya. akan
menjadi
implementasi,
target 2.
biasanya
kebijakan
tidak reformasi
dan
upaya
struktural
yang
mampu diadopsi oleh sistem kurang terencana yang
dibangun
dengan 3.
mindset 'kecil' tersebut.
Layanan
online
yang
diberikan,
kurang
memperhatikan
kebutuhan
masyarakatnya yang memiliki kebutuhan khusus seperti para kaum tunanetra Pola Pengembangan E-Gov a.
Mengembangkan pelayanan
yang
sistem a.
andal
dan
proses
sistem
kerja b.
Memanfaatkan
Meningkatkan dunia
sepenuhnya
Memastikan bahwa aplikasi dan sistem yang mendukung
tekhnologi penerapan eGovernment sudah
informasi secara maksimal d.
mengembangkan
dan
sistem manajemen layanan melalui internet.
pemerintah secara holistic c.
untuk
serta memanfaatkan
terjangkaunya masyarakat luas Menata
badan-badan
dan pemerintahan
terpercaya,
b.
Menganjurkan
peran
usaha
mengembangkan
disusun dan dijalankan. serta c.
Meningkatkan kapasitas dan
dan fasilitas
akses
terhadap
industry layanan online pemerintah di
telekomunikasi dan tekhnologi seluruh regional Australia informasi e.
Mengembangkan
d.
Meningkatkan pengembangan
kapasitas industri
Teknologi
Informasi
SDM pada pemerintah disertai (TI) yang memberi dampak dengan
meningkatkan
E- pada percepatan pelaksanaan
literacy masyarakat f.
eGovernment.
Melaksanakan pengembangan e. secara
sistematik
Melakukan studi banding dan
melalui mengawasi
tahapan-tahapan yang realistic pelaksanaan dan terukur
IV.
perkembangan eGovernment
secara reguler.
CONTOH PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA Sesuai Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang “kebijakan dan startegi nasional
pengembangan Indonesia” e-Government antara lain berisikan panduan yang sudah disosialisasikan, seperti :
1. Panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah 2. Panduan manajemen sistem dokumen elektronik 3. Panduan penyusunan rencana induk pengembangan lembaga 4. Panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah 5. Panduan tentang pendidikan dan pelatihan SDM
1. Kabupaten Sragen mengembangkan “One Stop Service (OSS)” OSS Center adalah sebuah institusi yang memberikan dukungan pengembangan satuan kerja layanan perijinan terpadu atau lebih dikenal dengan istilah One Stop Services disingkat OSS (lihat About OSS). OSS Center mendukung terwujudnya inovasi layanan perijinan terpadu d idaerah yang pada kenyataannya masih memiliki keterbatasan untuk dari tingginya kompetisi bisnis di tingkat lokal dan nasional, keberadaan OSS Center akan memiliki korelasi positif terhadap perbaikan pelayanan publik pemerintah terhadap investor (baik PMA maupun PMDN) dan pebisnis lokal. Dengan terbentuknya OSS Center di tingkat nasional dan regional (propinsi), diharapkan akan memiliki andil dalam perbaikan iklim investasi dan kualitas pelayanan perijinan di Indonesia. OSS Center akan memberikan pendampingan pada OSS bagi daerah-daerah yang membutuhkan melalui penguatan sistem dan informasi, menganalisa kebutuhan dan melakukan asistensi di tiap level kebijakan pemerintah, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari satuan kerja pelayanan perijinan usaha dan investasi, serta bentuk-bentuk asistensi lainnya. Selain itu, dengan keberadaan OSS Center ini diharapkan akan membentuk jaringan data dan informasi yang luas antar stakeholder dalam ranah investasi nasional dan lokal.
Terbentuknya OSS Center ini ternyata sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi dimana dalamkebijakan tersebut dituangkan berbagai hal yang harus diatur kembali agar iklim investasi di Indonesia dapat tumbuh dan bersaing di skala internasional. Dengan dukungan dukungan luas dari jaringan Forum Daerah (Forda UKM), lembaga-lembaga yang concern pada pengembangan usaha dan investasi baik pemerintah maupun non pemerintah, sektor swasta serta keterlibatan media cetak dan elektronik, OSS Center diharapkan mampu menjadi motivator terciptanya perbaikan kualitas layanan perijinan usaha dan investasi di Indonesia. Sedangkan manfaat nyata dari OSS ini adalah: OSS diharapkan mampu melayani seluruh perijinan yang dibutuhkan oleh investor dan dunia usaha di daerah masingmasing, mulai dari ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin gangguan (HO), ijin usaha (SIUP, TDP, TDI, IUT, IUI, TDG, dll) atau ijin per sektor seperti ijin usaha restora, ijin pendirian salon dan OSS Center akan memberikan berbagai informasi dan pelatihan tentang sistem, metode, dan cara untuk mengembangkan layanan perijinan dan investasi di Indonesia yang dapat diakses secara langsung di kantor OSS Center atau melalui telepon, email, dan website (www.oss-center.net). OSS Center juga akan menghubungkan pemerintah kota/kabupaten dan OSS di seluruh Indonesia dengan lembaga pendamping atau lembaga-lembaga lain yang dapat memberikan bantuan teknis untuk pengembangan OSS. 2. Pemerintah Surabaya menerapkan e-procurement Dengan adanya e-procurement yang dikembangkan pemerintah Surabaya http://www.surabaya-eproc.or.id maka masyarakat Surabaya bisa lebih mudah untuk mengetahui projek yang sedang ada dan mereka bisa lebih mudah untuk mengetahui projek yang sedang ada dan mereka bisa lebih mudah untuk ikut didalam lelang tender projek tersebut. 3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) BPPT termasuk salah satu bagian pemerintahan yang telah mengembangkan sebuah sistem TEWS yang sering disebut dengan Tsunami Early Warning System. Sistem ini digunakan sebagai pemberi sinyal ke pusat yang menandakan kemungkinan ada tsunami. Dan jika sistem dipusat menerima sinyal dari satelit bahwa disuatu tempat akan terjadi tsunami, maka sistem control room akan menentukan sirene mana yang akan dibunyikan, dan akan mengirim sms secara langsung kepada orang-orang yang berwewenang didaerah dimana kemungkinan tsunami itu akan terjadi, supaya bisa diinformasikan kemasyarakat. Sistem TEWS ini, menggunakan sistem jaringan yang sangat kompleks, dan setiap peralatan yang digunakan telah menggunakan Internet Protocol (IP) yang spesifik. Misalnya, Sirene, Sensor dan beberapa tools lainnya. Selain contoh-contoh yang diatas, masih banyak daerah-daerah atau departemen atau lembaga pemerintahan yang lain yang telah mengembangkan e-government misalnya dibagian e-learning, e-registration, samsat dan lain sebagainya.
V.
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF E-GOVERNMENT
Dampak Positif dari Teknologi informasi dalam bidang e-government, antara lain : 1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor, informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor administrasi. 2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat umum, keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kebencian di semua sisi. 3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. 4. Dengan informasi yang memadai, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Misalnya, data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang tepat untuk anak mereka. 5. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Untuk Indonesia, daerah ini sangat besar, hal ini sangat membantu. Pembekalan, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat melakukannya tanpa semua harus berada di lokasi fisik yang sama. Ada lagi perlu terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam. 6. Permintaan publik untuk pemerintahan yang baik telah mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah integrasi sistem administrasi pemerintahan melalui jaringan sistem informasi on-line antar instansi pemerintah di pusat dan daerah akses ke semua data dan teknologi informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. 7. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan dan kemajuan teknologi mendorong pejabat pemerintah untuk mengantisipasi hal-hal baru dan meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan terhadap realisasi pemerintahan yang baik (govermance baik). 8. Hilangnya birokrasi yang telah sebagai oleh penghalang bagi orang-orang dalam berhubungan dengan pemerintah sehingga pelaksanaan pemerintah agar lebih efektif dan efisien. 9. Keberadaan e-government akan berdampak pada dimensi sumber daya manusia dari setiap pelayanan publik. Ada kemungkinan untuk masalah meruyaknya disebabkan oleh rasionalisasi jumlah karyawan. Karyawan yang dianggap tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk menjalankan e-government generik akan berhadapan dengan dua risiko; diberhentikan (PHK) atau ke pelatihan untuk membentuk kompetensi lunak (kompetensi yang lembut) dan keterampilan kerja dan mengintegrasikan diri ke dalam struktur informasi baru. 10. Dalam konteks pemerintahan yang lebih baik, teknologi informasi masih dianggap sebagai “proses Automator” yang diharapkan dapat mengurangi proses ini dilakukan secara manual bukan sebagai alat untuk mengurangi birokrasi. 11. Dalam konteks partisipasi semua pihak untuk pengembangan kebijakan, teknologi informasi masih dianggap sebagai alat yang memfasilitasi pengumpulan informasi bukan sebagai alat yang dapat membuka komunikasi dengan pihak eksternal seperti badan publik atau lainnya.
12. Dalam konteks keterbukaan (transparansi) teknologi internal informasi masih dianggap sebagai sarana bukan sebagai sareana penyedia akses memberikan informasi yang lebih spesifik seperti latar belakang kebijakan tersebut. 13. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, teknologi informasi masih dilihat sebagai sarana untuk mempercepat pelaporan daripada sebagai alat untuk membantu proses monitoring. 14. Dalam rangka meningkatkan kualitas teknologi informasi Kebi masih akan dilihat sebagai sarana untuk memperluas sumber-sumber informasi dan data dari sarana yang dapat menciptakan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. 15. Munculnya kelas menengah baru. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan yang meliputi juga bidang politik akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan dan gaya hidup mereka tidak jauh berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat negara. Bisa ditebak, kelas menengah baru akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berbicara lebih besar. 16. Proses regenerasi kepemimpinan. Jarang saja transisi ini akan berdampak generasi kepemimpinan dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Napas kebebasan dan kesetaraan yang lebih kental. 17. Dalam bidang Politik Internasional, juga ada kecenderungan untuk tumbuh regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Ditambah dengan kemajuan teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran. 18. Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk membawa transformasi lengkap pemerintah. 19. Sektor TI untuk berkontribusi terhadap pendapatan pemerintah dalam dua cara E-Government mengacu pada penggunaan Teknologi Informasi oleh pemerintah, seperti penggunaan intranet dan internet, yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan kebutuhan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya. Dapatkah proses transaksi bisnis antara publik dan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih dikenal sebagaiWorld Wide Web (www). Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain disebut e-government. Penggunaan hubungan ini dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu: • G2C (Government to citizen), hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, • G2B (Government to bussines), hubungan antara pemerintah dengan pengusaha, • G2G (Government to Government), hubungan antara pemerintah dengan pemerintah. Konsep e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintahan, misalnya menggunakan jaringan internet. E-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya.
Dampak negatif dari Teknologi informasi bidang e-government :
1. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker. 2. Biaya Walaupun politik dalam pemerintahan yang menggunakan informasi dan teknologi dapat melakukan pengeluaran yang lebih sedikit daripada konvensional, namun sebelumnya untuk membuat infrastruktur dan teknisinya akan memiliki biaya yang sangat mahal. 3. Jangkauan akses. Harus diakui tidak semua orang melek terhadap teknologi. Bagi warga yang berada jauh di pedalaman akan susah untuk mengakses website, blog, atau video streaming tentang politik di Indonesia. 4. Transparansi. Pada beberapa negara maju, banyak yang meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negara sendiri. Alasannya karena yang menulis berita itu adalah negara dan penerbitnya adalah negara. Kecurigaan akan modifikasi berita dapat terjadi. 5. Privasi. Sebuah badan politik seperti negara memerlukan tanggapan dari warganya. Jika negara terus meminta informasi maka privasi dari seseorang semakin sulit untuk dijaga. Ini akhirnya menjadi dilema, di sisi yang satu data dari masyarakat dihimpun untuk mengembangkan kegiatan negara namun di sisi yang lain negara pun harus menjunjung tinggi hak privasi warganya. 6. Penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. 7. Terorisme yang semakin merajalela. 8. Kurangnya privacy suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat –alat pendeteksi. 9. Seringnya terjadi kasus saling menghujat antar golongan. 10. Mudahnya penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan politik. 11. Pemerintah bukan pemimpin dalam teknologi. Mereka bereaksi terhadap lingkungan sekitar mereka daripada mencoba untuk menemukan cara-cara baru yang lebih efisien. Akibatnya, lebih mahal untuk mengubah segala sesuatunya sekaligus mengeluarkan sejumlah besar uang tunai untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan kebutuhan pelatihan staf. Hal ini juga menyebabkan lebih tidak efisien sebagai sistem baru yang membingungkan dengan situasi yang lama dan kacau. 12. Pemerintah menyimpan informasi rahasia, seperti data dari warga negara dan keamanan data negara tertentu. Karena semua informasi menjadi digital dan tersedia bagi siapa saja yang ingin untuk melihatnya, dapat terjadi pelanggaran keamanan yang tak terelakkan. Dan sementara banyak perusahaan telah memiliki skandal mengenai informasi pelanggan yang bocor atau hack, pemerintah lebih rentan, karena mereka jarang menarik orang yang
terbaik dalam TI di lapangan sebagai karyawan. Sekali lagi, mereka cenderung bereaksi setelah fakta daripada proaktif. 13. Transparansi. Warga ingin tahu apa pejabat pemerintah dan karyawan lakukan. Dan internet sangat cocok untuk jenis masyarakat. Bisnis semua orang dan kegiatan pribadi tersedia secara online. Dan sementara tren ini mempengaruhi kemampuan individu untuk memperoleh pekerjaan atau masuk ke sekolah yang sangat baik, juga dapat mempengaruhi pemerintah. Percakapan, tindakan, keputusan dan motif yang sedang dimainkan di internet dalam email, situs jejaring sosial, video dan blog pribadi. Para pejabat pemerintah dan karyawan tidak bisa lagi bersembunyi di selubung rahasia.
BAB III PENUTUPAN KESIMPULAN E-Government dilembaga pemerintahan sangat mendukung terbentuknya E-Governmen diberbagai daerah yang selanjutnya akan menjadi kerangka kerja acuan dalam pengembangan EGovernment diberbagai daerah-daerah manapun. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang
dapat
meningkatkan
hubungan
pemerintahan
dan
pihak-pihak
lain.
E-
Government juga merupakan salah satu layanan trangsaksi yang canggih, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mendaftarkan perusahaan, membayar pajak, sampai pelayanan pemilihan umum secara online.
SARAN 1. Seabaiknya E-Government di Indonesia diterapkan dengan system ICT (Information and Communication Technology) yang lebih baik, agar komunikasi antara kalangan masyarakat, bisnis dan pemerintah dengan efektif dan efisien. 2. Dalam pengimplementasian E-Government sebaiknya lebih berani melakukan eksperimen barui agar segala hambatan bisa diatasi dan penerapan E-Government bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.
REFERENSI
http://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/27
http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/12report.htm https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3319/Aplikasi+e-Government/0/e_government
LAMPIRAN
Aeldo Yudifian (24020116140053) : Materi Dampak Positif dan Negatif e-government Alma Safira (24020116140056) : Penyusunan Makalah Aditya Yoga Pradana Riyadi (24020116130052) : Materi Tingkatan/tahapan pengembangan egovernment Fajriyah Rizki Nazilla (24020116140055) : Materi Perkembangan e-governmet di Indonesia dan di luar negeri dan perbandingannya Fiakhsani (24020116120018) : Materi Pengertian/ definisi e-government dan Contoh penerapan e-government di Indonesia
