KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita selalu berada dalam kesehatan jasmani dan rohani. Serta salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Akhirnya kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini tepat pada waktunya. Kami menyadari dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu kami berharap kepada semua pihak untuk selalu memberikan masukannya yang bersifat membangun agar dalam penyusunan tugas selanjutnya akan lebih baik lagi. Akhir kata penyusun mengucapkan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
1
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................................... i DAFTAR ISI................................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.............................................................................. 1 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Kelembagaan Negara................................................................... 2 2.1.1. Pengertian Lembaga Negara.............................................. 2 2.1.2 Tugas Lembaga Negara...................................................... 2 2.2 Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945........................... 3 2.2.1. Lembaga Negara Memegang Kekuasaan Legislatif.......... 3 2.2.2 Lembaga Negara yang memegang kekuasaan Yudikatif..... 7 BAB III KESIMPULAN 3.1 Kesimpulan................................................................................... 12 3.2 Saran............................................................................................. 12 DAFTAR PUSTAKA
2
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berbicara mengenai lembaga negara berarti berbicara mengenai alat kelengkapan yang ada dalam sebuah negara. Alat kelengkapan negara berdasarkan teori klasik hukum negara meliputi, kekuasaan eksekutif, dalam hal ini bisa Presiden atau Perdana Menteri atau Raja; kekuasaan legislatif, dalam hal ini bisa disebut parlemen atau dengan nama lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat; dan kekuasaan yudikatif seperti Mahkamah Agung atau supreme court. Setiap alat kelengkapan negara tersebut bisa memiliki organ-organ lain untuk membantu melaksanakan fungsinya. Kekuasaan eksekutif, misalnya, dibantu oleh menteri-menteri yang biasanya memiliki suatu depertemen tertentu. Meskipun demikian, dalam kenyataanya, tipetipe lembaga yang diadopsi setiap negara berbeda-beda sesuai dengan perkembangan sejarah politik kenegaraan dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Secara konseptual, tujuan diadakan lembaga-lembaga negara atau alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. secara praktis fungsi negara dan ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang. Dalam negara hukum yang demokratik, hubungan antara infra struktur politik (Socio Political Sphere) selaku pemilik kedaulatan (Political Sovereignty) dengan supra struktur politik (Governmental Political Sphere) sebagai pemegang atau pelaku kedaulatan rakyat menurut hukum (Legal Sovereignty), terdapat hubungan yang saling menentukan dan saling mempengaruhi.
BAB II
1
PEMBAHASAN
2.1 Kelembagaan Negara 2.1.1. Pengertian Lembaga Negara Lembaga
negara
adalah
lembaga
pemerintahan
atau
"Civilizated
Organization" Dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara , dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri . Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas nya masing - masing antara lain 2.1.2 Tugas Lembaga Negara a. Tugas umum lembaga negara antara lain : 1. Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan , politik , hukum , ham , dan budaya 2. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif , aman , dan harmonis 3. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya 4. Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat 5. Memberantas tindak pidana korupsi , kolusi , maupun nepotisme 6. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara b. Tugas dalam Negeri 1. DPR atau dewan perwakilan rakyat bertugas untuk menampung segala usulan dari rakyat 2. MPR Majelis perwakilan rakyat dimana bertugas mengatur susunan amandemen / UUD 1945 3. TNI Tentara Nasional Indonesia bertugas untuk mengatur keamanan dan stabilitas negara 4. PN Pengadilan negeri bertugas untuk menghukum atau mengadili masalah masalah yang berkaitan dengan hukum perdata maupun hukum pidana 5. KPK Komisi pemberantasan korupsi bertugas untuk memberantas para oknum / aparat yang melakukan tindak korupsi 6. BPK Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa uang Negara
2
c. Tugas luar negeri, Adapun lembaga negara luar negeri yang bersifat internasional adalah sebagai berikut 1. FBI Federal Bureau Investigation "yang bertugas mengatasi masalah tindak pidana dalam maupun luar negeri". 2. CIA Central intellegence of America " yang bertugas "dibalik layar" dalam urusan keamanan eksternal dan internal dari amerika maupun negara-negara lainnya Adapun artinya adalah lembaga yang anggotanya terdiri dari beberapa negara dan mempunyai fungsi menjaga kestabilan anggota-anggotanya . Dan Menciptakan suatu kerja sama regional antar negara anggota baik bilateral dan multiteral sehingga tercipta hubungan simbiosis mutualisme antar negara anggota contoh lembaga negara-negara adalah : 1. PBB Perserikatan bangsa-bangsa terdiri dari banyak negara di seluruh dunia dan berfungsi menjaga kestabilan politik , ekonomi , pangan , dan keamanan di seluruh dunia 2. NATO Terdiri dari negara-negara superpower gabungan antara eropa dan amerika seperti amerika serikat , inggris dan rusia bertugas menjaga keamanan dan meningkatkan hubungan kerja sama regional antar amerika-eropa.dalam kenyataannya lebih bertugas menjaga keamanan di seluruh dunia atau bisa disebut juga "polisi dunia" 3. ASEAN Association of South East Asia Nation adalah badan / lembaga negaranegara yang beranggotakan negara - negara di asia tenggara yang bertugas menjaga dan meningkatkan hubungan dan keharmonisan baik di bidang politik , sosial , budaya , ekonomi. 2.2 Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945 2.2.1. Lembaga Negara Memegang Kekuasaan Legislatif a. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Pasal 2 UUD 1945 setelah amandemen mengatakan MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang di pilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya dalam ayat 2 ayat tersebut dinyatakan MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota
3
Negara. Kemudian dalam ayat 3 pasal 2 tersebut dinyatakan pula segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak dan ada pakar menyatakan kelemahan pasal ini justru kurang menghargai asas musyawarah mufakat atau mengesampingkan kepentingan minoritas. Wewenang (pasal 3 (1) UUD 1945 sesudah amandemen) 1) Mengubah dan menetapkan UUD 2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden 3) MPR hanya dapat memperhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya menurut UUD. Wewengan MPR (pasal 3 (1) UUD 1945 sebelum amandemen) 1) Memilih dan atau mengangkat Presiden dan Wakil Presiden; 2) Menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 3) Menyelenggarakan sidang istimewa untuk meminta pertanggung jawaban presiden dalam hal presiden sungguh-sungguh melanggar haluan Negara. Jika mencermati tugas dan wewenang MPR pasca perubahan UUD 1945 jelas telah berkurang, selain itu banyak pihak menilai perubahan UUD 1945 sebuah kemunduran dari segi eksistensi dan tugas serta wewenang. Eksistensi MPR yang tadinya adalah lembaga tertinggi Negara sekarang menjadi lembaga tinggi Negara sejajar dengan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilah Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).
Adapun ide dalam perbuahan status ini secara
konseptual ingin menegaskan bahwa MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Setiap lembaga yang mengemban tugas-tugas politik Negara dan pemerintahan (kecuali kehakiman dan kejaksaan) pada hakikatnya adalah pelaksana kedaulatan rakyat secara objektif dan konsisten. b. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Dalam pembahasan sebelumnya sudah kami singgung bahwa pasca perubahan UUD 1945 serta merta membawa perubahan pada jumlah lembaga Negara, wewenang dan tugas DPR. Sebelum perubahan UUD 1945 dikatakan bahwa DPR adalah kuat dan senantiasa dapat mengaweasi tindakan-tindakan Presiden bahkan jika DPR menganggap bahwa presiden sungguh-sungguh melanggar haluan Negara yang diatur dalam UUD 1945 atau melanggar ketetapan MPR, maka DPR dapat mengundang MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa duna meminta 4
pertanggung jawaban Presiden. Untuk lebih jelasnya berikut tugas dan wewenang DPR sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Wewenang DPR sebelum Amandemen 1. Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden. 2. Memberikan persetujuan atas PERPU. 3. Memberikan persetujuan atas Anggaran. 4. Meminta
MPR
untuk
mengadakan
sidang
istimewa
guna
meminta
pertanggungjawaban presiden. 5. Tidak disebutkan bahwa DPR berwenang memilih anggota-anggota BPK dan tiga hakim pada Mahkamah Konstitusi. Wewenang DPR setelah Amandemen 1. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama 2. Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan 4. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD 5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah c.
DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga baru yang hadir di era
reformasi. Perubahan kedua UUD 1945 memasukan DPD dalam pasal 22C BAB VIIA Mengenai jumlah anggota, cara pemilihannya, dan wewenangnya. Menurut pasal 22C UUD 1945 (1) Anggota dewan dipilih dari setiap profinsi melalui pemilihan umum. Ayat (2) Anggota DPD dari setiap Provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Adapun untuk selanjutnya dijelaskan mengenai tugas dan wewenang, adalah sebagai berikut: 1) Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Otonomi Daerah 2) Ikut membahas Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan Otonomi Daerah 5
3) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 4) Melakikan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR. 2. A.
Lembaga Negara yang memegang kekuasaan Eksekutif Presiden Sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat disetarakan dengan sistem
ketatanegaraan lain meskipun sama-sama menganut pembagian kekuasaan. Presiden adalah lembaga Negara yang berperan sebagai lembaga Eksekutif, dimana presiden adalah lembaga yang menjalankan pemerintahan yang dalam prakteknya dibantu oleh Wakil Presiden dan Mentri-mentri. Dalam hal ini presiden mempunyai tugas memegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 . Menurut UUD 1945 kepada presiden diberikan wewenang untuk a) Grasi yaitu hak member ampun kepada seseorang yang telah dijatuhi putusan hakim b) Amnesty yaitu hak unntuk menghapuskan segala akibat hukum dari beberapa kejahatan dari beberapa orang yang sudah ditangkap, belum ditangkap, sudah di hukum. c) Abolisi yaitu hak meniadakan/menghentikan terhadap penentuan yang belum selesai tetapi sudah mulai atau terhadap penuntutan yang belum diadakan d) Rehabilitasi yaitu mengembalikan nama baik seperi seseorang semula. B.
Wakil Presiden Jika presiden tidak bisa menjalankan amanah karena mangkat, berhenti atau
diberhentikan maka tugas diambil alih oleh wakil presiden sampai batas waktu jabatan. Jika jabatan wakil presiden kosong maka selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang pemilihan dari usulan presiden. Tugas dan wewenang wakil presiden
a. Membantu presiden dalam melakukan kewajibannya b. Menggantikan presiden sampai waktunya presiden meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dengan sebaik-baknya c. Memperhatikan secara khusus, menampung masalah yang perlu menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat 6
d. Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemendepartemen, lembaga non-departemen. 2.2.2 Lembaga Negara yang memegang kekuasaan Yudikatif Menurut UUD 1945 pasca amandemen menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Utnuk melaksanakan hal hal itu dibutuhkan badan-badan atau lembaga peradilan yang sanggup bekerja dengan penuh profesionalitas dan integritas tinggi guna menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut yang dijalankan melalui lembaga peradilan tersebut yang dijalankan melalui lembaga peradilan adalah dalam rangka mewujudkan cita-cita Negara hukumcdan cita-cita keadilan dimana lembaga peradilan tersebut harus bebas dari campur tangan pihak manapun. Upaya kearah tersebut menurut Triwulan Tutik dilakukan dengan mengadakan penataan ulang lembaga Yudikatif, peningkatan kualifikasi dan kualitas hakim dan penataan perundang-undangan yang berlaku. Implikasi dari ketentuan dalam amandemen UD 1945 telah membagi kekuasaan yudikatif dalam tiga kamar yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). A. Mahkamah Agung (MA) Merujuk pada UUD 1945 pasca amanndemen menentapkan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya adalah dalam lingungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan TUN adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka di samping Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain reformasi bidang hukum menenmpatkan MA tidak satu-satunya kekuasaan kehakiman, tetapi MA hanyalah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung memiliki posisi yang strategis terutama bidang hukum dan ketatanegaraan yang di format 1. Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; 2. Mengadili pada tingkat kasasi; 3. Menguji peranturan perundang-undangan dibawah undang-undang; dan 4. Berbagai kekuasaan atau kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 1) Susunan Keanggotaan Mahkamah Agung Susunan dan kekuasaan bada-badan kehakiman diatur dengan UU No.14 tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan khusus tentang Mahkamah Agung diatur dalam UU No. 5 tahun 2004 menentukan
7
susunan MA terdiri atas Hakim Agung (Pimpinan), Hakim anggota, panitera dan seorang sekretaris.Adapun jumlah Hakim Agung paling banyak enam puluh orang. 2) Tugas dan Wewenang MA MA sebagai salah satu kuatan kehakiman memiliki tugas dan kewenangan antara lain: a. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenagan mengadili dan permohonan peninjauan kembali. b. Menguji dan menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan UU diatasnya. c. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggraan peradilan dan mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim disemua lingkungan peradilan. d. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitas ataupun pertimbangan hukum lainnya. 3) Badan Peradilan di Lingkungan MA Susunan peradilan di Indonesia dibawah kuasaan kehakiman Mahkamah Agung a. Peradilan Umum, kekuasaan peradilan Umum meliputi Pengadilan Negeri yaitu peradilan umum sehari-hari yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama segala perkara perdata dan pidana sipil. Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota. Peradilan Tinggi yaitu pengadilan banding yang akan mengadili kembali perkara perdata dan pidana yang telah diadili pengadilan negeri oleh terdakwa atau jaksa yang kurang puas atas keputusan pengadilan negeri. Peradilan tinggi berada di Ibu Kota Provinsi. b.
Peradilan Agama, merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat
yang beraga Islam mengenai perkara perdata tertentu yaitu Perkawinan terdiri atas (pencegahan, pembatalan, pemutusan perkawinan), Kewarisan, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Infaq dan Shodaqoh. c. Peradilan Tata Usaha Negara, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan di dalam sengketa tata usaha Negara. Kekuasaan peradilan tata usaha Negara dilaksanakan oleh pengadilan TUN dan pengadilan tinggi TUN. d. Peradilan Militer, bertugas memeriksa dan memutus perkara pidana yang dlakukan oleh seseotrag yang pada waktu itu menjado anggota TNI atau POLRI atau yang dipersamakan dengan itu. 8
B. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga Negara yang ada setelah amandemen UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia MK di konstruksikan; Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. Kedua, MK bertugas menjamin dan mendorong agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Ketiga, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada , MK berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat. 1) Susunan Keanggotaan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Pasal 7 UU No. 24 tahun 2003 yang berisikan untuk memperlancar pelaksanaan dan wewenangnya MK dibantu dengan Sembilan hakim konstitusi dibantu oleh sekretaris jendral dan kepaniteraan. 2) Hakim Konstitusi Sembilan hakim tersebut diajukan masing-masih tiga oleh DPR, tiga oleh Mahkamah Agung dan tiga oleh Presiden lalu ditetapkan oleh keputusan Presiden untuk masa jabatan tiga tahun. 3) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi. Wewenang mahkamah konstitusi diatur dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan 1. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat perama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewengannya diberikan oleh UUD, 3. Memutus pembubaran partai politik, 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. C. Komisi Yudisial Setelah terjadi amandemen komisi yudisial adalah lembaga mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Dalam konteks ketatanegaraan KY mempunyai peranan yang penting yaitu pertama, mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung, kedua, melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kohormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim. 1) Susunan Keanggotaa Komisi Yudisial
9
Komisi Yudisial adalah komisi yang terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua yang merangkap anggota dan tujuh orang anggota dibantu oleh secretariat jendral. Keanggotaan terdiri atas unsur mantan hakim, praktisi hukum, akademisi, dan anggota masyarakat. Ketua dan wakil dipilih oleh anggota KY. Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR untuk masa jabatan lima tahun. Anggota KY dilarangmerangkap jabatan menjadi pejabat Negara, hakim, advokat, notaries/PPATK, pengurus BUMN, pengusaha, pegawai negeri, pengurus patai politik. 2) Tugas dan Wewenang Sebagaimana yang ditetapkan undang-undang tugas pertama adalah mengusulkan pengangkatan hakim dengan prosedur 1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung 2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung 3. Menetapkan calon hakim agung 4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR. Tugas kedua, mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga, menegakkan kohormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan cara 1. Menerima laporan dari masyrakat tentang perilaku hakim 2. Meminta laporan berkala kepada badan peradilan 3. Memeriksa dugaan pelanggaran perilaku hakim 4. Memanggil kode etik perilaku hakim 5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada MA/MK serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. D. Kekuasaan Eksaminatif (BPK) lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Kekuasaan eksaminatif menurut UUD 1945 dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1) Susunan Keanggotaan BPK Dalam melakukan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah akan tetapi tidak berdiri diatas pemerintah terdiri atas ketua dan wakil yang merangkap anggota dan lima anggota, pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. 2) Tugas dan Wewenang Tugas dan wewenang memiliki posisi strategis karena menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan anggaran dan keuangan Negara yaitu a. Memeriksa tanggungjawab tentang keuangan Negara. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD. b. Memeriksa semua pelaksanaan APBN c. Memeriksa tanggungjawab pemerintah tentang keuangan Negara.
10
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Sistem kelembagaan Indonesia terbentuk atas dasar pembagian kekuasaan. Adapun dasar Pembagian kekuasaan adalah keinginan untuk membatasi kekuasaan atau penunmpukan yang ada pada satu lembaga. Oleh hal itulah kemudian di Indonesia adanya pembagian kekuasaan tersebut, meliputi; Legislatif yaitu lembaga yang berkuasa untuk membuat undang-undang dalam hal
ini yang berperan di
Indonesia ada tiga lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Eksekutif yaitu lembaga yang melaksanakan Undang-undang dalam hal ini adalah Presiden dan Wakil Presiden Dibantu dengan Mentri-Mentri Khusus; dan Yudikatif yaitu lembaga Independen yang mengawasi dan Mengontrol jalannya pembuatan Perundangundangan dan jalannya pelaksanaan pemerintahan atau perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam perkembangannya untuk masalah keuangan Negara walaupun dalam pembuatan RABN dibuat oleh DPR dan Presiden dan jajaranya, untuk mengawasi dan mengontrol belanja Negara di Indonesia memiliki Lembaga yang berkuasa secara Eksaminatif yaitu Badan Pengawas Keuangan (BPK).
11
3.2 Saran Seiring dengan perkembangan zaman dengan banyaknya tuntutan dan permasalahan Negara yang semakin kompleks ditambah dengan issue-issue distrust masyarakat terhadap pemerintah maka sangatlah penting peranan pemerintah dalam mengatur system kelembagaan Negara secara tegas mengatur fungsi dan kedudukannya. UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan telah mengatur lembagalembaga Negara tugas, fungsi dan wewenangnya. akan tetapi, bukan tidak mungkin terjadi perubahan UUD 1945 ke-V mengingat masih ada lembaga Negara yang memiliki kewenangan dan kedudukan yang kurang kuat. Juga perlu adanya penegasan bentuk Parlemen di Indonesia agar tidak adanya kekacauan pembagian kewenangan.
DAFTAR PUSTAKA ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/download/649/pdf http://id.wikipedia.org http://www.mahkamahkonstitusi.go.id http://www.mpr.go.id
12
