Hubungan Negara Dengan Warga Negara Dan HAM Menurut UUD 1945 Menurut UUD 1945, hubungan negara dengan warga negara erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Warga negara ialah orang-orang Indonesia dan orang-orang lain yang bertemat tinggal di Indonesia, meyakini Indonesia sebagai tanah airnya dan bersika setia keada negara !I. "enduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertemat tinggal di Indonesia. Ikatan seseorang yang men#adi warga negara menimbulkan suatu hak dan kewa#iban.
A. REFORMASI HUKUM TATA NEGARA INDONESIA Teori Hukum Tata Negara mulai mendapat perhatian dan berkembang pesat pada saat bangsa Indonesia memasuki era reformasi. Salah satu arus utama dari era reformasi adalah gelombang gelom bang demo demokratisa kratisasi. si. Demok Demokrasi rasi telah memb memberikan erikan ruang terhad terhadap ap tuntu tuntutan-tu tan-tuntutan ntutan perubahan, baik tuntutan yang terkait dengan norma penyelenggaraan negara, kelembagaan negara, neg ara, mau maupun pun hub hubung ungan an anta antara ra neg negara ara den dengan gan war warga ga neg negara ara.. Dem Demokr okrasi asi pul pulaa yan yang g memungkinkan adanya kebebasan dan otonomi akademis untuk mengkaji berbagai teori yang melahirkan melahi rkan pilih pilihan-pil an-pilihan ihan sistem dan strukt struktur ur ketatan ketatanegaraan egaraan untuk mewad mewadahi ahi berbag berbagai ai tuntutan tersebut. Tuntutan perubahan sistem perwakilan diikuti dengan munulnya perdebatan tentang sistem sist em pem pemilih ilihan an umu umum m !mi !misaln salnya ya ant antara ara dis distri trik k atau pro propor porsio sional nal,, ant antara ara stel stelsel sel daf daftar tar terbuka dengan tertutup" dan struktur parlemen !misalnya masalah kamar-kamar parlemen dan keberadaan D#D". Tuntutan adanya hubungan pusat dan daerah yang lebih berkeadilan diik di ikut utii
deng de ngan an
kaji ka jian an-k -kaj ajia ian n
teor te orit itis is
tent te ntan ang g
bent be ntuk uk ne nega gara ra
hing hi ngga ga
mode mo dell-mo mode dell
penyelenggaraan otonomi daerah. Tuntutan-tuntutan tersebut meliputi banyak aspek. $erangka aturan dan kelembagaan yang ada menurut Hukum Tata Negara positif saat itu tidak lagi sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kehidupan masyarakat. Di sisi lain, berbagai kajian teoritis telah munul dan memberikan alternatif kerangka aturan dan kelembagaan yang baru. %kibatnya, Hukum Tata Negara positif mengalami mengala mi &deskralisasi'. Hal-hal yang semula tidak dapat dipertanyakan pun digugat. $edudukan (#) sebagai lembaga tertinggi negara dipertanyakan. Demikian pula halny ha lnyaa de deng ngan an ke keku kuasa asaan an #r #res esid iden en ya yang ng di dipa pand ndan ang g ter terlal lalu u be besa sarr ka kare rena na mem memega egang ng kekuas kek uasaan aan pem pemerin erintah tahan an dan kek kekuas uasaan aan mem memben bentuk tuk **. +er +erbag bagai ai tun tuntut tutan an per perub ubaha ahan n berujung pada tuntutan perubahan **D **D / yang telah lama disakralkan.
Amandemmen atau perubahan UUD 1945 yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini adalah 4 kali, sebagai berikut :
1.
a.
Amanemen !ertama
Amandemen UUD 1945 pertama dilakukan pada tanggal 19 oktober 1999. Seara garis besar amandemen ini ditu!ukan untuk mengurangi ke"enangan #residen dan lebih memberdayakan peran D#$ sebagai lembaga eksekuti%. &ang diamanademen pada kali ini adalah pasal 5, pasal ', pasal 9, pasal1 ( , pasal1 4, pasal1 5, pasal1 ', pasal )* dan pasal )1.
1.
b.
Amanemen Keua
Amandemen ini dilakukan 1+ Agustus )***. Seara garis besar perubahan UUD 1945 mengenai pemerintah daerah, "ilayah negara, D#$, "arga negara dan penduduk, hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. &ang diamanademen antara lain pasal 1+ A-, pasal 19, pasal )*, pasal )), pasal )5, pasal ), pasal )', pasal )+ A/, pasal (* dan pasal ( A0.
1.
".
Amanemen Ket#ga
Ditetapkan pada 9 noember )**1. Seara garis besar amandemen meliputi:
1
2edaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut UndangUndang Dasar 3pasal
1 ayat 3) UUD 1945
)
egara Indonesia adalah negara hukum 3pasal 1 ayat 3( UUD 1945
(
6ugas 7a!elis #ermusya"aratan $akyat mengubah dan menetapkan undang
undang 3pasal ) ayat 31 UUD 1945
4
7#$ melantik presiden dan "akil presiden 3pasal ( ayat 3) UUD 1945
1.
.
Amanemen Keem$at
Amandemen kekempat UUD 1945 dilakukan dalam sidang umum 7#$ bulan agustus )**), meliputi halhal berikut:
1
#emilihan #residen dan 8akil #residen seara langsung 3pasal pasal + UUD
1945
)
#engangkatan De"an #er"akilan Daerah 3pasal )) UUD 1945
(
#endidikan nasional 3pasal (1 UUD 1945
4
2ebudayaan nasional 3paal () UUD 1945
5
#erekonomian nasioanl 3pasal (( UUD 1945
2ese!ahteraan sosial 3pasal (4 UUD 1945
