BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Penanaman modal merupakan segala kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam melimpah dari pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maupun pertambangan. Tidak serta merta sumber daya alam melimpah, dapat diambil dengan sendirinya ataupun diolah. Perlu dibangun infrstruktur sarana prasarana dalam mengolahnya oleh negara indonesia melalui pemerintah. Adalah sebuah fenomena bahwa sumberdaya alam yang tersedia di bumi saat ini telah menyusut secara signifikan. Penyusutan menyangkut pada ketersediaannya sendiri ataupun yang menyangkut pada kualitas sumberdaya alam itu akibat dari degradasi yang terjadi. Kita tahu bahwa sumberdaya alam merupakan inti dari kegiatan umat manusia terutama ekonomi. Tak ada yang dapat dilakukan oleh umat manusia tanpa tersedianya sumberdaya alam. Keberadaannya merupakan syarat mutlak bagi semua aktifitas di muka bumi ini apakah itu di daerah perkotaan atau perdesaan, apakah disektor pertanian atau industri dan jasa atau pada kehidupan sosial lainnya. Untuk itu, timbulnnya keinginan keinginan untuk menarik investor, investor, yang dimulai sejak jaman orde baru hingga sekarang. Tetapi Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter. Krisis moneter ini diawali dengan terdefresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Defresiasi nilai tukar rupiah makin tajam sehingga krisis moneter yang terjadi tersebut berlanjut menjadi krisis ekonomi yang dampaknya terasa hingga saat ini.sehingga investor asing enggan menaruh investasinnya lagi dan Pertumbuhan ekonomi berjalan sangat lambat. Salah satu cara untuk membangkitkan atau menggerakkan kembali perekonomian nasional seperti sediakala sebelum terjadinya krisis ekonomi adalah kebijakan mengundang masuknya investasi di Indonesia. Investasi, khususnya investasi asing sampai hari ini merupakan faktor penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Harapan masuknya investasi asing dalam 1
kenyataannya masih sulit untuk diwujudkan. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam perizinan. Namun perlu diperhatikan berbagai macam hal apabila Negara Indonesia mengambil keputusan menerima penanaman modal asing khususnya dalam bidang Sumber Daya Alam, karena pada dasarnya kekayaan tersebut milik Negara kita sendiri, namun pihak asing membantu dalam penanaman modal sehingga proses ekstraksi dapat dilakukan, yang tentu saja timbal baliknya akan ada, berupa hak mengambil kekayaan tersebut dan hanya sepersekian persen saja untuk Negara. Oleh karena itu perlu disiasati agar kita tidak terlena dengan kemudahan berupa hasil jadi walaupun sedikit, sedangkan hasil yang bisa kita dapatkan lebih sedikit dari hak kita sebenarnya. Perlu diingat bahwa sumber daya alam yang tidak terbarukan suatu saat akan habis.
1.2 RUMUSAN MASALAH
1.
Apa peranan penanaman modal asing bagi negara berkembang?
2.
Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sebagian besar investor asing enggan masuk ke Indonesia atau juga enggan untuk merealisasi rencana investasi mereka yang te lah disetujui pemerintah?
3.
Bagaimanakah realita penanaman modal asing di bidang sumber daya alam di Indonesia?
1.3 TUJUAN PENULISAN
1.
Untuk mengetahui peranan Penanaman Modal Asing (PMA) di Negara-negara berkembang.
2.
Untuk mengetahui penyebab enggannya para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
3.
Untuk mengetahui realita penanaman modal asing di bidang sumber daya alam di Indonesia
2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PENGERTIAN PENANAMAN MODAL ASING
Dalam literatur ekonomi makro, investasi asing dapat dilakukan dalam bentuk, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI). Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung yang dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Secara yuridis mengenai Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal menyatakan bahwa: “ Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah Republik
Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri .”
Di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini, jika diadakan perbandingan dari investasi portofolio dengan Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan, diantaranya sifatnya permanen (jangka panjang), banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja. Sedangkan, dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten), belum tentu akan sanggup untuk membuka lapangan kerja baru di dalam Negara tujuan investasi. Sekalipun ada emiten yang setelah mendapat dana dari pasar modal untuk memperluas usahanya atau membuka usaha baru yang hal ini berarti membuka lapangan kerja. Tidak sedikit pula dana yang masuk ke emiten hanya untuk memperkuat struktur modal atau mungkin malah untuk membayar utang bank. Selain itu proses ini tidak terjadi alih teknologi atau alih keter ampilan manajemen.
3
2.2 PERANAN PENANAMAN MODAL ASING BAGI NEGARA SEDANG BERKEMBANG
Secara garis besar, penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi negara sedang berkembang seperti negara Indonesia dapat diperinci menjadi lima hal yaitu :
Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perpindahan struktur produksi dan perdagangan.
Modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural.
Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benarbenar terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif.
Bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industriindustri berat dan industri strategis, adanya modal asing akan sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar dan sebagainya.
Selama ini investor domestik di negara sedang berkembang yang enggan melakukan usaha yang beresiko tinggi seperti eksploitasi sumber-sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dan membuka lahan-lahan baru, maka hadirnya investor asing akan sangat mendukung merintis usaha dibidang-bidang tersebut. Adanya pengadaan prasarana negara, pendirian industri-industri baru, pemanfaatan sumbersumber baru, pembukaan daerah-daerah baru, akan membuka kecenderungan baru yaitu meningkatkan lapangan kerja. Sehingga tekanan pendudukan pada tanah pertanian berkurang dan pengangguran dapat diatasi. Inilah keuntungan sosial yang diperoleh adanya kehadiran investor asing. Adanya transfer teknologi mengakibatkan tenaga kerja setempat menjadi terampil, sehingga meningkatkan marginal produktifitasnya, akhirnya akan meningkatkan keseluruhan upah riil. Semua ini menunjukkan bahwa modal asing cenderung menaikkan tingkat produktifitas, kinerja tenaga kerja Negara tujuan penanaman modal dan pendapatan nasional. Dengan demikian, kehadiran PMA bagi negara sedang berkembang sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Modal asing membantu dalam industrialisasi, pembangunan modal dan menciptakan kesempatan kerja, serta keterampilan teknik. Melalui modal asing terbuka daerah-daerah dan tergarap sumber-sumber baru. Resiko dan kerugian pada tahap perintisan juga tertanggung, selanjutnya modal asing mendorong pengusaha setempat untuk bekerjasama. Modal asing 4
juga membantu mengurangi problem neraca pembayaran dan tingkat inflasi, sehingga akan memperkuat sektor usaha negara dan swasta domestic dari negara tuan rumah atau yang sering disebut host country .
Penanaman modal asing di Indonesia tidak terlepas dari cita-cita hukum ekonomi Indonesia yaitu menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diharapkan adalah kehidupan ekonomi berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dalam keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila dan Indonesia sebagai negara berdaulat sekaligus sebagai negara berkembang mempunyai pola tertentu terhadap konsep hukum dalam kegiatan ekonomi, meliputi konsep pencapaian masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Konsep ekonomi kekeluargaan yang Pancasilais, konsep ekonomi kerakyatan untuk membela kepentingan rakyat. Oleh karena itu, peranan PMA di Indonesia cukup mendukung juga perkembangan kehidupan ekonomi sesuai dengan konsep hukum dalam kegiatan ekonomi dan c ita-cita hukum ekonomi Indonesia. Dan untuk mendukung investasi di Indonesia maka perlu pembentukan hukum ekonomi dengan perangkat peraturan membutuhkan kajian yang bersifat komprehensif dan pendekatan secara makro dengan informasi yang akurat demi multidisipliner dari berbagai aspek antara lain :
Ekonomi dan social.
Sosiologis dan budaya.
Kebutuhan-kebutuhan dasae dan pembangunan.
Praktis dan operasional dan kebutuhan kedepan.
Moral dan etika bisnis yang berlaku dalam konsep kelayakan dan kepatutan dalam kehidupan manusia dan kemanusiaan yang beradab.
2.3 KENDALA INVESTASI ASING DI NEGARA INDONESIA
Secara teoritis ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa investor-investor dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yakni, The Product Cycle Theory dan The Industrial Organization Theory of Vertical Organization. The Product Cyrcle Theory yang dikembangkan oleh
Raymond Vermon ini menyatakan bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi melalui tiga fase : Pertama fase permulaan atau inovasi, kedua fase perkembangan proses dan ketiga fase standardisasi. Dalam setiap fase tersebut sebagai tipe perekonomian negara memiliki keuntungan komparatif 5
(Comparative advantage). The Industrial Organization Theory of Vertical Integration merupakan teori yang paling tepat untuk diterapkan pada new multinasionalism dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal. Pendekatan teori ini berawal dari penambahan biaya-biaya untuk melakukan bisnis diluar negeri (dengan investasi) harus mencakup biaya-biaya lain yang harus dipikul lebih banyak daripada biaya yang diperuntukkan hanya untuk sekedar mengekspor dari pabrik-pabrik dalam negeri. Oleh karena itu perusahaan itu harus memiliki beberapa kompensasi atau keunggulan spesifik bagi perusahaan seperti keahlian teknis manajerial keadaan ekonomi yang memungkinkan adanya monopoli. Menurut teori ini, investasi dilakukan dengan cara integrasi secara vertikal yakni dengan penempatan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain. Di samping itu motivasi yang lain adalah untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain, artinya dengan investasinya di luar negeri ini berarti perusahaanperusahaan multinasional tersebut telah merintangi persaingan-persaingan dari negara lain sehingga monopoli dapat dipertahankan. Motif utama modal internasional baik yang bersifat investasi modal asing langsung ( foreign direct investment ) maupun investasi portofolio adalah untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakkan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik. Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor : Iklim investasi yang Kondusif dan Prospek pengembangan di negara penerima modal. Dilihat dari kedua faktor di atas, maka tampaknya arus modal asing justru lebih banyak mengalir ke negara-negara maju daripada ke negara-negara berkembang. Aliran modal ke negara-negara berkembang masih dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :
Tingkat perkembangan ekonomi Negara penerima modal.
Stabilitas politik yang memadai.
Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor.
Aliran modal cenderung mengalir ke Negara-negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi. Adanya keengganan masuknya investasi asing dan adanya indikasi relokasi investasi ke
negara lain disebabkan karena tidak kondusifnya iklim investasi di Indonesia dewasa ini.
6
Apabila ditinjau dari Undang-Undang Penanaman Modal, sudah dapat dikatakan bahwa Undangundang tersebut mencakup semua aspek penting, seperti pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, ketenagakerjaan, dan sector-sektor yang dapat dimasuki investor. Hal tersebut diupayakan secara maksimal agar terjad peningkatan investasi di Indonesia dari sisi pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi pengusaha/investor. Beberapa poin penting dalam Undang-Undang Penanaman Modal, diantaranya adalah pada bab I pasal 1 Nomer 10 terkait pelayanan terpadu satu pintu. Yang artinya bahwa system pelayanan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, dan cepat. Sehingga bagi manca Negara yang ingin berinvestasi disebuah wilayah Indonesia, tidak perlu lagi menunggu dengan waktu yang lama untuk memperoleh izin berinvestasi di Indonesia, bahkan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pajak maupun pungutan lain akibat panjangnya jalur birokrasi. Kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal yang terdapat dalam pasal 4 Nomer 2b, belum sepenuhnya terlaksana. Hasil studi LPEM-FEUI (2001) menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi pengusaha dalam melakukan investasi di Indonesia selain persoalan birokrasi, ketidakpastian biaya investasi yang harus dikeluarkan serta perubahan peraturan pemerintah daerah yang tidak jelas atau muncul tiba-tiba, juga kondisi keamanan, social dan politik Indonesia. Bahkan, World Economic Forum (2007), menunjukkan dari 131 negara, Indonesia berada dalam urutan ke-93 mengenai perlindungan bisnis. Kendala perijinan penanaman modal di Indonesia, juga menjadi penghambat. Karena izin investasi tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi harus menjadi satu paket dengan izin-izin lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha dan menentukan untung-ruginya suatu usaha. Misalnya di sector perhotelan, jumlah izin yang diperlukan mencapai 37 buah, karena setiap bagian dari hotel harus memiliki izin khusus dari departemen yang terkait. Kondisi perizinan penanaman modal yang rumit ini, seringkali membuat para penanam modal membatalkan niatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Meskipun pelayanan terpadu satu pintu sudah diterapkan. Hasil survey World Economic Forum (WEF) tahun 2007 menunjukkan, bahwa 8.5% dari jumlah pengusaha di Indonesia yang menjadi responden mengatakan bahwa permasalahan utama mereka
7
adalah peraturan ketenagakerjaan yang restriktif, 10.7% mengeluhkan ketidakstabilan kebijakan, dan 16.1% mempermasalahkan birokrasi yang tidak efisien. Khusus masalah birokrasi, yang tercerminkan oleh antara lain prosedur administrasi dalam mengurus investasi seperti perizinan, peraturan atau persyaratan lainnya yang berbelit-belit dan langkah prosedurnya yang tidak jelas. Hal ini merupakan masalah klasik yang membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia. Sehingga permalahan ini menjadi kendala tertinggi penanaman modal asing di Indonesia. Masalah ini bukan hanya membuat banyak waktu yang terbuang, tetapi besarnya biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha atau calon investor. Diantara Negara-negara ASEAN, hasil survey WEF menunjukkan Indonesia berada pada posisi ke-3 setelah Singapura dengan birokrasi yang paling efisien atau biaya birokrasi paling murah (tidak hanya di ASEAN tetapi juga dunia menurut versi WEF) dan Malaysia.
2.4 REALITA PENANAMAN MODAL ASING PADA PERMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa ada sumberdaya alam tidak mengandung arti apa-apa. Pengetahuan dan teknologi hanya sebagai alat bagaimana agar sumberdaya alam dapat dipergunakan secara efisien dan efektif dan hanya untuk memperlambat penyusutan yang terjadi atas sumberdaya alam akibat dipakai oleh umat manusia. Namun untuk menciptakan sumberdaya alam itu sendiri tidak akan pernah terjadi. Sumberdaya alam merupakan berkah yang diberikan oleh Allah swt kepada umat manusia untuk dipelihara dan dimanfaatkan karena tidak ada sumberdaya alam pengganti. Untuk masa mendatang umat manusia akan kembali ke masa sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang yaitu terjadinya perang memperebutkan sumberdaya alam. Mulanya dulu (beberapa abad lalu) terjadi perang memperebutkan sumberdaya alam. Kemudian perang ini mereda setelah munculnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena ilmu pengetahuan teknologi mampu menciptakan efisiensi dan produktifitas manusia dalam berproduksi dan mampu menciptakan barang pengganti (konsumsi) sebagai kebutuhan manusia. Kemudian diperkuat dengan kemajuan dalam hubungan diplomatik antar negara sehingga dunia terhindar dari peperangan pisik. Saat ini keadaannya berubah. Sekarang kembali kepada masa perebutan sumberdaya alam itu karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kalah cepat
8
berkembang jika dibandingkan dengan pertumbuhan kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Ilmu pengetahuan dan teknologi hanya mampu mengatasi kebutuhan manusia dalam jangka pendek. Perang memperebutkan kembali sumberdaya alam sangat dimungkinkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa menciptakan sumberdaya alam sementara pertumbuhan penduduk menuntut permintaan sumberdaya alam yang semakin besar. Saat ini kecenderungan kearah itu telah terlihat. Berbagai peperangan dan konflik perbatasan (darat maupun laut) tidak terlepas dari cara untuk memperebutkan sumberdaya alam yang dibalut dengan mashalat politik sebagai pemicunya. Peperangan Timur Tengah, konflik perbatasan di laut China Selatan antara China dengan negara tetangganya, konflik perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura ataupun antara Thailand dengan Kamboja adalah contoh awal perang memperebutkan sumberdaya alam masa mendatang. Semuanya ini harus disadari oleh pemerintah Indonesia dan dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan penanaman modal asing di Indonesia. Makna yang dapat kita tarik adalah bahwa dunia saat ini terancam dengan keterbatasan sumberdaya alam sementara kebutuhannya semakin meningkat. Disamping itu sumberdaya alam itu sendiri tidak dapat diciptakan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan negara negara di dunia masa mendatang tidak hanya ditentukan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga ditentukan oleh kepemilikan negara itu akan sumberdaya alam. Tanpa sumberdaya alam t ak ada yang dapat dilakukan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hendaknya hal ini dijadikan pedoman oleh pemerintah Indonesia yang memiliki banyak sumbedaya alam pada kebijakan ekonomi dikala mengundang para investor luar negeri datang melakukan investasi di Indonesia. Ada kesan bahwa pemerintah terlalu mengobral sumberdaya alamnya kepada investor asing. Sepertinya sumberdaya alam dilepas sebagaimana kita melepas burung pipit dari sangkarnya. Sumberdaya alam bukan burung pipit yang tidak punya nilai tetapi ia adalah burung emas yang bernilai ekonomi tinggi. Sumberdaya alam pertambangan dan lahan pertanian adalah dua hal yang sedang diperlukan oleh negara negara dunia karena kepemilikan mereka yang sudah menipis. Tanpa diundangpun mereka akan datang untuk mendapatkan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas akan sumberdaya alamnya dan harus perpegang pada kepentingan bangsa masa depan.
9
KESIMPULAN
Peranan penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi negara sedang berkembang dapat diperinci menjadi lima, yaitu : Pertama, sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perpindahan struktur produksi dan perdagangan. Ketiga, modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif. Kelima, bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industri-industri berat dan industri strategis, adanya modal asing akan sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar dan sebagainya. Peranan PMA di Indonesia cukup mendukung juga perkembangan kehidupan ekonomi sesuai dengan konsep hukum dalam kegiatan ekonomi dan cita-cita hukum ekonomi Indonesia. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain :
Faktor Sumber Daya Alam, seperti tersedianya hasil hutan, bahan tambang, gas dan minyak bumi maupun iklim dan letak geografis serta kebudayaan.
Faktor Sumber Daya Manusia, dalam hal ini berkaitan dengan tenaga kerja siap pakai.
Faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha.
Faktor kebijakan pemerintah, kebijakan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim investasi.
Faktor kemudahan dalam peizinan, dalam rangka meningkatkan investasi di daerah, maka faktor perizinan perlu diperhatikan Indonesia memang memerlukan kehadiran investor asing bagi membangun perekonomian
nasional. Tapi hendaknya investor itu diarahkan pada pembangunan industri manufaktur yang berteknologi menengah ataupun tinggi yang bahan bakunya dari dalam negeri Indonesia dan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Jadi tidak dengan memberikan konsesi sumberdaya alam kepada investor asing dalam bilangan puluhan tahun dan kemungkinan kembali ke Indonesia juga diragukan. Di
10
Indonesia saat ini banyak wilayah Indonesia yang secara de jure merupakan bahagian NKRI tetapi secara de facto merupakan milik asing. Hal seperti ini harus dihindarkan agar bangsa ini nantinya tidak menjadi penonton bagi megahnya investor asing menikmati sumberdaya alam Indonesia. Contoh contoh kecil atas hal ini telah terjadi dibeberapa wilayah Indonesia yang menimbulkan rasa ketidak puasan rakyat atas pemerintahan yang berjalan. Mengobral sumberdaya alam yang dilakukan pemerintah saat ini didasarkan pada azas manfaat. Mereka berpedoman hanya pada azas manfaat. Sementara belum dipakai berikan dulu kepada investor asing supaya ia bermanfaat. Tidak ada upaya pemerintah bagaimana agar sumberdaya alam itu dapat cepat dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri. Pemerintah lupa ada sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (nonrenewable) seperti pertambangan. Apalah gunanya konsesi itu dikembalikan nantinya kalau yang tinggal hanya puing puing yang tidak bernilai ekonomi. Kitapun perlu mengingatkan pemerintah bahwa penggunaan azas manfaat dalam pengelolaan sumberdaya alam tanpa disertai jiwa nasionalisme sama dengan menjual “wilayah ekonomi” Indonesia
kepada pihak asing. Dalam mengelola negara ini seharusnya pemerintah tidak hanya berpegang kepada prinsip hukum sebagai dasar azas manfaat tetapi juga pada prinsip lainnya seperti ekonomi dan budaya ataupun pertahanan dan keamanan masa mendatang. Oleh sebab itu pemerintah diharapkan tidak hanya berpegang pada azas manfaat karena itu adalah cara orang yang berpikir jangka pendek. Sementara sebagai negarawan seharusnya berpikir pada kepentingan bangsa jangka panjang. Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya keengganan masuknya investasi asing ke Indonesia. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung masuknya arus investasi ke sebuah negara, seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum, yang tampaknya menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Ketidakkonsistenan penegakkan hukum masih menjadi faktor penghambat daya tarik Indonesia bagi investasi asing. Bahkan kebijakan otonomi daerah menjadi permasalahan baru dalam kegiatan investasi di beberapa daerah di Indonesia.
11
