BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pertama-tama sebelum membahas pokok permasalahan akan penulis suguhkan pengertian si stem, admin admin i str asi asi dan negar negara. a. Yang pertama pengertian sistem oleh para pakar antara lain sebagai berikut: Menurut Pamudji: Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-halnatau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Menurut Poerwadarminta: Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat atau sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Menurut musanef: Sistem adalah suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur. Jadi dari ketiga definisi diatas saya dapat menyimpulkan, sistem adalah satu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling keterkaitan antara satu sama yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Yang selanjutnya marilah kita lihat pada pengertian administrasi , beberapa ahli telah memberikan pengertian antara lain: Menurut Sondang P. Siagian: Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusankeputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya
1
dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Hadari Nawawi: Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Definisi para ahli tentang administrasi ini sangat banyak sehingga tidak perlu lagi penulis sajikan satu per satu, karena pada prinsipnnya mempunyai pengertian yang sama, yaitu antara lain: a. Kerjasama b. Banyak orang c. Untuk mencapai tujuan bersama Pengertian di atas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas, sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah kegiatan catat-mencatat, tulismenulis, pengorganisasian, dan lain-lain. Yang selanjutnya sebelum menjelaskan keberadaan sistem administrasi negara pada bab selanjutnya nanti maka perlu kiranya dibahas keberadaan negara itu sendiri. Negara sebagai objek materia administrasi negara juga akan bertumpang tindih dengan ilmu politik dan ilmu pemerintahan, yaitu sebagai berikut: Menurut Aristoteles Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Menurut Jean Bodin Negara adalah suatu persekutuan dari
keluarga dengan segala
kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat.
2
Menurut Hans Kelsen Negara adalah suatu susunan pergaulan hidupbersama dengan tata paksa. Dengan demikian negara adalah suatu kelompok persekutuan alat organisasi kedaerahan dan kewilayahan, yang memiliki sistem politik yang melembaga, dan negara merupakan organisasi terbesar. Jadi sistem administrasi negara (Sistem Public Administration) Administration) adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan dalam suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal - hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara, dan dan etika yang mengatur penyelenggara negara.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1
Bagaimana Sistem Administrasi Negara Brunai Darussalam?
1.2.2
Apa Saja Kekurangan dan Kelebihan dari Sistem Administrasi Negara Brunai Darussalam?
1.2.3
Seperti Apa Perbandingan antara Sistem Administrasi Negara Brunai Darussalam dengan Sistem Administrasi Negara Indonesia?
1.3 Tujuan Masalah
1.3.1
Dapat Mengetahui Sistem Administrasi Negara Brunai Darussalam?
1.3.2
Dapat
Mengetahui
Kekurangan
dan
Kelebihan
dari
Sistem
Administrasi Negara Brunai Darussalam? 1.3.3
Dapat Mengetahui Perbandingan antara Sistem Administrasi Negara Brunai Darussalam dengan Sistem Administrasi Negara Indonesia?
3
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Sistem Administrasi Negara Brunei Darussalam
Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di Asia Tenggara. Letaknya dibagian utara Pulau Borneo atau Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia. Brunai terdiri atas dua bagian yang dipisahkan didaratan oleh malaysia. Negara ini terkenal dengan kemakmuran dan ketegasannya
dalam dalam
melaksanakan
syari’at
Islam,
baik
dalam
bidang
pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat.
2.1.1
Negara
Bentuk Negara Brunei Darussalam
Brunei
Darussalam
adalah
negara
yang
memiliki
corak
pemerintahan monarki konstitusional dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap seagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri. Brunai Darussalam merupakan salah satu negara dikawasan Asia Tenggara yang terkenal sangat makmur. Brunei Darussalam yang merupakan anggota ke-6 ASEAN ini mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1984. Kepala negara Brunei Darussalam adalah seorang sultan sekaligus sebagai kepala pemerintahan (perdana menteri). Kendati wewenang serta kekuasaan sulta n yang diberikan konstitusi sangat besar, sistem pemerintahan Brunei Darussalam
4
bersifat demokratis. Cara pemilihan para birokrat di Brunei cenderung dengan sistem rekrutmen tertutup. Sistem ini tidak menyerap personel dari seluruh lapisan masyarakat. Pertahanan
keamanan Brunei mengandalkan perjanjian pertahanan
dengan Inggris tempat pasukan Gurkha yang terutama ditempatkan di Seria. Jumlah pertahan keamanannya lebih kecil apabila dibandingkan dengan kekayaannya dan negara-negara tetangga. Secara teoritis, Brunei berada di bawah pemerintahan militer sejak pemberontakan yang terjadi pada awal dekade 1960an. Pemberontakan itu dihancurksan oleh laskar-laskar Britania Raya dari Singapura.
2.1.2
Sifat Dasar Konstitusi Brunei Darussalam
Konstitusi Brunei Darussalam merupakan bentuk salah satu batu fondasi untuk sukses menjalankan pemerintah Brunei. Situasi politik di Brunei didominasi oleh Konstitusi Brunei yang diadopsi pada tahun 1959. Brunei Konstitusi merupakan salah satu konstitusi tertulis di dunia. Dirumuskan dan diadopsi saat masih Brunei protektorat Inggris, Konstitusi Brunei sebagian besar dipengaruhi oleh British Common Law. Hukum Islam tanah, tradisi dan adat istiadat, terutama yang malay, juga tergabung dalam Konstitusi Brunei. Konstitusi Brunei sejak awal telah diberikan mayoritas kekuasaan kepada raja yang berkuasa, Sultan Brunei. Sultan bertindak sebagai Kepala Negara Brunei Brunei menurut Undang-Undang Dasar 1959 dan diberi otoritas tunggal atas kekuasaan eksekutif. Dia dibantu oleh lima badan atau dewan penasihat. Hukum yang dirumuskan oleh brunei Konstitusi memberikan kekuasaan kepada Komisaris Tinggi Inggris karena status negara sebagai protektorat Inggris. Amandemen Konstitusi pada tahun 1971 Brunei mengurangi otoritas pemerintah Inggris atas Brunei. Amandemen lebih lanjut, setelah kemerdekaan negara menuju perumusan hukum dan kebiasaan baru yang menjadi bagian dari Konstitusi Brunei.
5
2.1.3
Legislatif Brunei Darussalam
Brunei tidak memiliki dewan legislatif, tetapi pada bulan september 2000, sultan bersidang untuk menentukan parlemen yang tidak pernah diadakan sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak mempunyai kuasa, selain menasihati sultan. Disebabkan oleh pemerintahan mutlak sultan, Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil dari segi politik di Asia. Di bawah konstitusi tahun 1959 ada sebuah Dewan Legislatif dipilih, atau Majlis Masyuarat Negeri, tetapi hanya satu pemilihan umum yang pernah diselenggarakan, pada tahun 1962. Segera setelah itu pemilu, majelis dibubarkan setelah deklarasi keadaan darurat, yang melihat pelarangan Partai Rakyat Brunei. Pada tahun 1970 Dewan diubah menjadi badan yang ditunjuk oleh Keputusan Sultan. Pada tahun 2004 Sultan mengumumkan bahwa parlemen berikutnya, lima belas dari 20 kursi akan terpilih. Namun, tidak ada tanggal untuk pemilihan pemil ihan sudah ditetapkan. Para Dewan Legislatif saat ini terdiri dari 20 anggota yang ditunjuk, dan hanya memiliki kekuatan konsultatif.
2.1.4
Eksekutif Brunei Darussalam
Politik Brunei terjadi dalam rangka sebuah monarki absolut, di mana Sultan Brunei adalah kedua kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Brunei memiliki Dewan Legislatif dengan 20 anggota yang ditunjuk, yang hanya memiliki tugas konsultatif. Brunei 1959 di bawah konstitusi, Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, adalah kepala negara dengan penuh kekuasaan eksekutif, termasuk kekuasaan darurat sejak tahun 1962. Peran Sultan diabadikan dalam filsafat nasional dikenal sebagai Melayu Islam Beraja (MIB), atau malay Islam Monarki. Negeri ini telah di bawah hipotetis darurat militer sejak pemberontakan yang terjadi t erjadi di awal 1960-an dan ditumpas oleh Inggris pasukan dari Singapura.
6
Unsur atau sila ketiga daripada dasar negara MIB adalah Beraja artinya Brunei merupakan negara kerajaan (monarki) yang dipimpin oleh seorang raja secara absolut. Dalam konteks kebudayaan Melayu, rakyat telah menyerahkan haknya secara bulat kepada raja untuk memerintah. Tentunya raja harus dapat menjalankan amanat tersebut yang tidak hanya diberikan oleh rakyatnya tetapi juga dari Allah SWT untuk membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kemakuran.
Sehingga
muncullah
pribahasa
dalam
perspektif
adat
yang
mengatakan raja tidak dzalim, rakyat pantang menderhaka kepada raja dan raja wajib adil, rakyat wajib taat dari perspektif agama. Dalam konteks Beraja dalam MIB ini, Sultan memiliki enam kedudukan: 1. Raja sebagai payung Allah di muka bumi 2. Raja sebagai pemimpin tertinggi Agama Islam 3. Raja sebagai kepala negara 4. Raja adalah kepala pemerintahan 5. Raja sebagai pemimpin tertinggi adat istiadat 6. Raja sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Dibandingkan dengan kerajaan atupun negara lain di dunia, kedudukan Sultan tersebut lebih kuat dan telah diwariskan secara lama secara turun-temurun. Ketiga unsur atau sila dalam MIB tersebut adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Belumlah dapat dikatakan nasionalisme seseorang rakyat Brunei dinilai baik kalau tidak mengakui salah satu daripadanya seperti hanya mengakui Melayu dan Islam tapi tidak mengakui Beraja.
2.1.5
Yudikatif Brunei Darussalam
Brunei memiliki sistem hukum ganda. Yang pertama adalah sistem yang diwarisi dari Inggris, mirip dengan yang ditemukan di India, Malaysia dan Singapura. Hal ini didasarkan pada Common Law Inggris, tapi dengan kodifikasi
7
suatu bagian penting dari itu. The Common Law sistem hukum yang mencakup sebagian besar hukum di Brunei. Struktur Common Law Courts di Brunei dimulai dengan kehakiman. Saat ini ada kurang dari 10 Magistrates untuk negara, yang semuanya penduduk lokal. Sebuah anak tangga di atas adalah hakim Pengadilan Intermediate. Ini didirikan untuk menjadi tempat pelatihan bagi para lokal. Saat ini ada dua hakim Pengadilan Menengah, keduanya warga setempat. Pengadilan Tinggi saat ini terdiri dari tiga hakim, dua di antaranya adalah penduduk setempat. Ketua Mahkamah Agung adalah hakim dari Pengadilan Tinggi Hongkong. Tidak ada sistem juri di Brunei dan seorang Hakim atau Hakim duduk sendirian untuk mendengar kasus hukuman mati kecuali untuk kasus-kasus dimana dua Hakim Pengadilan Tinggi akan duduk. Pengadilan Tinggi terdiri dari tiga hakim, yang semuanya saat ini pensiun Hakim Inggris. Pengadilan Banding duduk dua kali setahun selama sebulan setiap kali. Banding kepada Dewan Penasihat dalam kasus pidana tidak lagi tersedia, sementara masih mempertahankan hak yang sangat terbatas banding kepada Dewan Penasihat dalam kasus perdata. Sistem lain Keadilan di Brunei adalah Pengadilan Syari'ah. Ini membahas terutama di Muslim perceraian dan hal-hal pendukung untuk seorang Muslim perceraian dalam yurisdiksi sipil dan dalam pelanggaran dari khalwat (dekat) dan zina (seks ilegal) di kalangan Muslim. Pengadilan Syariah struktur ini mirip mir ip dengan struktur Pengadilan Common Law, kecuali yang telah ada antara pengadilan dan bahwa Pengadilan Tinggi adalah pengadilan terakhir untuk mengajukan banding. Semua hakim dan hakim baik dalam Common Law Courts dan Pengadilan Syari'ah diangkat oleh Pemerintah. Semua hakim lokal dan hakim diangkat dari pegawai negeri dengan tidak ada sejauh ini diangkat dari praktik swasta.
8
2.2 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Administrasi Brunei Darussalam
Kita mesti tahu disetiap negara dalam tata pelaksanaan dari sistem administrasinya memiliki kelebihan serta kekurangannya, karena dari tatanan sistem tidak selamanya harus berjalan dengan baik begitupun di negara Brunei Darussalam. Brunei merupakan negara yang memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional dengan Sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kelebihan serta kekurangannya.
2.2.1
Kelebihan Sistem Administrasi Negara Brunei Darussalam
Yang menjadi kelebihan dari sistem ini bahwa dengan kekuasaan absolut yang di pegang oleh sang Raja memberikan ke stabilitasan politik dan ekonomi di negara Brunei Darussalam, hal ini disebabkan sifat dan segala kebijakan sang raja sangat lah pro terhadap rakyat sehingga rasa kepercayaan rakyat kepada sang raja tidak perlu di pertanyakan lagi. Dari sebab itu rakyat sangatlah mencintai sang rajanya dan mematuhi segala peraturan yang di berikan oleh sang raja, tidak alasan bagi rakyat untuk tidak menghormati dan mencintai sang raja. Kelebihan lainnya dari sistem yang diterapkan negara ini terkenal dengan kemakmuran dan ketegasannya dalam melaksanakan syari’at Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan kehidupan bermasyarakat.
2.2.2
Kekurangan Sistem Administrasi Negara Brunei Darussalam
Yang menjadi kelemahan dari sistem ini adalah apabila sang raja sudah tidak lagi berpihak kepada rakyatnya atau dengan kata lain ada kepentingankepentingan pribadi atau kelompok yang merupakan titipan dari luar yang membuat ketidak percayaan rakyat kepada Rajanya dan raja bertindak sewenangwenang kepada rakyatnya, jika ini terjadi akan memicu kudeta besar-besaran oleh rakyat kepada Sang Raja.
9
Kekurangan yang lainnya dilihat dari sistem p ertahanan keamanan Brunei mengandalkan perjanjian pertahanan dengan Inggris tempat pasukan Gurkha yang terutama ditempatkan di Seria. Jumlah pertahan keamanannya lebih kecil apabila dibandingkan dengan kekayaannya dan negara-negara tetangga. Secara teoritis, Brunei berada di bawah pemerintahan militer sejak pemberontakan yang terjadi pada awal dekade 1960-an. Pemberontakan itu dihancurksan oleh laskar-laskar Britania Raya dari Singapura.
2.3 Perbandingan dengan Sistem Administrasi Negara Indonesia
Setelah cukup banyak memaparkan sistem administrasi negara Brunei Darussalam walau hanya sebagian, maka penulis ingin membandingkan sistem ini dengan sistem administrasi negara Indonesia. Dalam perbandingan ini yang mana Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan beridiologi Pancasila dan mempunyai beragam suku agama. Sistem di Indonesia menurut UUD 1945 ditegaskan sebagai berikut: 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat ( rechtstaat ), ), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat (machstaat ). ). 2. Sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). 3. Kekuasaan tertinggi ada ditangan MPR 4. Presiden adalah penyelenggara tertinggi pemerintah negara dibawah MPR 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 6. Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR 7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Seperti disebutkan dalam tujuh kunci pokok Sistem Pemerintahan Indonesia bahwa untuk membantu presiden dibentuk beberapa kementrian departemen, selain itu dibentuk pula kementrian yang tidak mempunyai jajaran departemen sampai kedaerah.
10
Beda halnya dengan negara Brunei, di Indonesia sendiri dalam pemilihan legislatif dan eksekutif dipilih secara langsung dengan menggunakan azas jurdil dan demokrasi, yang dikenal dengan pemilihan umum yang diadakan dalam lima tahun sekali. Dua Negara yang diperbandingkan adalah beda dalam cara memegang pemerintahan yakni republik dengan kekuasaan tertinggi di bawah MPR di Presiden dan Sultan Hassanah Bolkiah di Brunei sebagai kepala Negara dan sekaligus menjadi kepala pemerintahan yang syah. Republik dan kerajaan sangat berbeda di republik sosialis Indonesia adalah Presiden yang mengendalikan pemerintahan. Brunei Darussalam mutlak segala pemerintahan dan kepala negara adalah ditangan Sultan Hassanah Bolkiah, karena parlemen hanya di tunjuk langsung oleh Sultan maka pemerintahanya di kendalikan langsung oleh Sultan (raja) dimana hanya garis keturunan saja yang berhak mengganti dan sukseksi hanya oleh raja (sultan) dan untuk keluarga sultan saja yang berhak mengganti kedudukan pemerintahan dan kepala negara tersebut.
11
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan dengan mayoritas penduduknya penduduknya beragama Islam dan memiliki dasar negara Monarki absolut, yang dalam perkembangannya memiliki corak Monarki Konstitusional dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Segala urusan negara dan pemerintah yang menyangkut hajat hidup warga brunei adalah di tangan sang sultan, yang saat ini sultan brunei adalah Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri. Konstitusi Brunei sejak awal telah diberikan mayoritas kekuasaan kepada raja yang berkuasa, Sultan Brunei. Sultan bertindak sebagai Kepala Negara Brunei Brunei menurut Undang-Undang Dasar 1959 dan diberi otoritas tunggal atas kekuasaan eksekutif. Dia dibantu oleh lima badan atau dewan penasihat. Brunei memiliki sistem hukum ganda. Yang pertama adalah sistem yang diwarisi dari Inggris, mirip dengan yang ditemukan di India, Malaysia dan Singapura. Hal ini didasarkan pada Common Law Inggris, tapi dengan kodifikasi suatu bagian penting dari itu. The Common Law sistem hukum yang mencakup sebagian besar hukum di Brunei. Dua Negara yang diperbandingkan yaitu Brunei dan Indonesia adalah beda dalam cara memegang pemerintahan yakni republik dengan kekuasaan tertinggi di bawah MPR di Presiden dan Sultan Hassanah Bolkiah di Brunei sebagai kepala Negara dan sekaligus menjadi kepala pemerintahan yang syah.
12
Republik dan kerajaan sangat berbeda di republik sosialis Indonesia adalah Presiden yang mengendalikan pemerintahan. Brunei Darussalam mutlak segala pemerintahan dan kepala negara adalah ditangan Sultan Hassanah Bolkiah, karena parlemen hanya di tunjuk langsung oleh Sultan maka pemerintahanya di kendalikan langsung oleh Sultan (raja) dimana hanya garis keturunan saja yang berhak mengganti dan sukseksi hanya oleh raja (sultan) dan untuk keluarga sultan saja yang berhak mengganti kedudukan pemerintahan dan kepala negara tersebut. B. Saran-saran
Saya selaku pemakalah mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam makalah ini, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran dari semuanya agar makalah ini dapat dibuat dengan lebih baik lagi. Dan mudahmudahan ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa, umumnya bagi semuanya.
13
DAFTAR PUSTAKA
Syafiie, Inu Kencana. 2011. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Indonesia . Jakarta: PT Bumi Aksara. www.wikifedia.com Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani. 2012. Hukum Konstitusi. Konstitusi. Bnadung: Pustaka Setia.
14
