BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN 2017
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN
BOS UNTUK SATDIKMEN DAN SATDIKSUS NEGERI DI PROVINSI
BOS pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri KEMENTERIAN DALAM NEGERI dan Pendidikan Khusus Negeri pada Kewenangan Provinsi 1. Pada TA 2017 dana BOS Sesuai UU No. 18/2016 tentang APBN TA 2017 dan Perpres No. 97/2016 tentang Rincian APBN 2017 telah dialokasikan Dana BOS pada Pemerintah Provinsi, hal ini akan berdampak pada penganggaran dana BOS untuk satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 beralih urusannya ke Provinsi. a) Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan pemerintah Provinsi (Negeri) karena bukan merupakan penerima hibah sebagaimana ketentuan Pasal 298 ayat (5) UU No. 23/2014 dan Pasal 8 ayat (1) PP No. 2/2012 tentang Hibah Daerah, dan menjadi bagian dari entitas (SKPD) maka penganggaran pada APBD Provinsi dalam bentuk Program dan Kegiatan. b) Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan masyarakat (Swasta) merupakan penerima hibah sebagaimana ketentuan Pasal 298 ayat (5) UU No. 23/2014 dan Pasal 8 ayat (1) PP No. 2/2012 tentang Hibah Daerah, dianggarkan pada APBD Provinsi dalam bentuk hibah
3
PERKEMBANGAN PERATURAN TENTANG BOS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2017
NO
PERATURAN
KETERANGAN
1
Permendikbud BOS terkait penggunaan dana BOS SE Kemendagri terkait penatausahaan BOS SE Kemendagri terkait BOS SMA/SMK/Diksus Perdirjen Dikdasmen tentang Juklak pembayaran Non Tunai BOS
Permendikbud 8 Tahun 2017 Sudah terbit nomor: 910/106/SJ Sudah terbit nomor: 903/1043/SJ nomor: 09/D/BP/2017
2 3 4
4
PELAKSANAAN BOS SATDIKMEN/SATDIKSUS (NEGERI) SE MENDAGRI nomor: 903/1043/SJ
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
SPM-UP/GU
2 KUASA BUD
SP2D
3
PPK-SKPD
1
SPP-UP/GU UANG
4 BANK PENYALUR / RKUD
Bendahara Pengeluaran SKPD
5
A
Catatan:
SATUAN PENDIDIKAN
1.
Rekening Pengeluaran Pembantu di Sekolah;
2.
Merubah Perkada tentang Sisdur di Daerah.
PELAKSANAAN BOS SATDIKMEN/SATDIKSUS (NEGERI) SE MENDAGRI nomor: 903/1043/SJ A. PENGANGGARAN
Langsung, Program Dana BOS, Kegiatan Dana BOS, yang diuraikan ke dalam Jenis belanja: a) jenis belanja pegawai; b) jenis belanja barang dan jasa, dan c) Jenis belanja modal.
1. Menetapkan Kepgub tentang daftar penerima dan jumlah Dana BOS dengan, memperhitungkan a.)sisa Dana BOS tahun sebelumnya; dan b.) kurang atau lebih salur dana BOS tahun sebelumnya. 6. Apabila alokasi Dana BOS yang berdasarkan alokasi penyaluran final Dana BOS Tw. IV tidak sesuai 2. Apabila belum memperhitungkan sisa Dana BOS dan dengan alokasi Dana BOS dalam Kepgub tentang kurang atau lebih salur tahun sebelumnya maka Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS maka dilakukan penyesuaian untuk selanjutnya ditampung dilakukan perubahan Pergub tentang Penjabaran dalam Perda perubahan APBD tahun 2017. APBD, dan ditampung pada Perda tentang 3. Kepala SMA/SMK/SLB Negeri menyusun RKAS perubahan APBD tahun 2017. Dana BOS sesuai alokasi dengan mempedomani Juknis Penggunaan Dana BOS.
7. Apabila alokasi Dana BOS dalam Perda tentang Perubahan APBD tidak sesuai dengan realisasi penyaluran final Dana BOS Tw. IV tahun 2017, Pemprov melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dengan menyusun Penjabaran Perubahan APBD, dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
4. Apabila Kepgub tersebut belum ditetapkan, maka RKAS Dana BOS didasarkan pada alokasi penyaluran final Dana BOS Tw. IV tahun anggaran sebelumnya, dengan memperhitungkan a)sisa Dana BOS tahun anggaran sebelumnya; dan b) kurang atau lebih salur Dana BOS tahun anggaran 8. Apabila penganggaran belanja Dana BOS dalam sebelumnya. Perda tentang APBD TA. 2017, belurn sesuai dengan 5. Kepala SMA/SMK/SLB Negeri menyampaikan RKAS RKA SKPD, Pemprov melakukan penyesuaian Dana BOS kepada Disdik Provinsi untuk kemudian dengan melakukan perubahan Pergub tentang disusun RKA-SKPD untuk dijadikan dasar Penjabaran APBD TA. 2017 dan ditampung dalam pencantuman anggaran belanja Dana BOS dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran Perda tentang APBD tahun 2017, yang memuat 2017. rencana belanja Dana BOS pada Kelompok Belanja
PELAKSANAAN BOS SATDIKMEN/SATDIKSUS (NEGERI) SE MENDAGRI nomor: 903/1043/SJ B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
C. PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN
1. Disdik Provinsi menyusun DPA-SKPD 2. BP Disdik mengajukan permintaan pencairan Dana BOS kepada BUD melalui UP/TU disesuaikan dengan besaran penyaluran setiap tahapan penyaluran Dana BOS dari RKUN ke RKUD Provinsi TA. 2017. 3. Dana BOS disalurkan kepada rekening SMA/SMK/SLB Negeri paling lama 1 hari kerja 4. Menetapkan Bendahara Dana BOS pada masing— masing SMA/SMK/SLB Negeri yang ditetapkan dengan Kepgub, untuk kemudian membuka rekening Dana BOS atas nama SMA/SMK/SLB Negeri pada Bank yang ditetapkan oleh Gubernur; 5. Bendahara Dana BOS mencatat transaksi Dana BOS pada BKU dan Buku Pembantu . 6. Jika terdapat bunga dan/atau jasa giro disetor ke RKUD. 7. Jika terdapat sisa Dana BOS pada SMA/SMK/SLB Negeri , maka sisa Dana tetap berada di rekening bendahara BOS dan dilaporkan kepada PPKD melalui Disdik Provinsi, selanjutnya digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 8. Apabila terdapat paket kegiatan yang perlu dilakukan perjanjian dengan Pihak Ketiga, Kepala SMA/SMK/SLB Negeri diusulkan sebagai KPA oleh Kepala Disdik Provinsi melalui PPKD yang ditetapkan dengan Kepgub untuk rnelaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
1. Bendahara Dana BOS pada SMA/SMK/SLB Negeri melaporkan realisasi belanja Dana BOS setiap bulan kepada Kepala Sekolah, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Untuk kemudian Bendahara BOS menyusun Laporan Realisasi Belanja Dana BOS/semester. 2. Laporan Realisasi Belanja Dana BOS disampaikan kepada Kepala SKPD Dinas Pendidikan Provinsi melalui Bendahara Pengeluaran Disdik Provinsi setiap semester, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah semester berakhir dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepada SMA/SMK/SLB Negeri . 3. Apabila realisasi belanja Dana BOS menghasilkan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta menghasilkan Barang persediaan berdasarkan hasil stok opname akhir tahun, dilaporkan Disdik Provinsi untuk dicatat sebagai Barang Milik Daerah. 4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Disdik Provinsi melakukan rekonsiliasi sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi. 5. Kepala SMA/SMK/SLB Negeri bertanggungjawab secara formal dan material atas belanja Dana BOS.
MODEL PEMBAYARAN BOS NON TUNAI TRANSFER VIA APLIKASI CMS 4
3
A
BELANJA JASA
1 BANK PENYALUR
SATUAN PENDIDIKAN
2 MERCHAN T/TOKO
BENDAHARA
KEPALA SEKOLAH TRANSFER VIA APLIKASI CMS
APLIKASI CMS HONOR Penjelasan: 1.
Pembelian barang dan penyampaian tagihan;
2.
Verifikasi dan validasi tagihan ;
3.
Debet rekening Satdik;
4.
Kredit pihat ketiga;
Catatan Format dalam aplikasi CMS (format penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban) mengacu ke SE Juknis BOS
DAFTAR SEKOLAH PILOTING PELAKSANAAN PEMBAYARAN NON TUNAI BOS JAWA BARAT 2017
9
BOS UNTUK SATDIKDAS DI KAB./KOTA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan.... 2. Satuan Pendidikan Dasar (Negeri dan Swasta) yang diselenggarakan Kab/Kota dianggarkan pada APBD Provinsi dalam bentuk hibah. Penganggaran ini berdampak: a)
Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang menjadi kewenangan Kab/Kota, berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (5) UU No. 23/2014 dan Pasal 8 ayat (1) PP No. 2/2012 tentang Hibah Daerah bukan merupakan penerima hibah dan menjadi bagian dari entitas (SKPD).
b)
Satuan Pendidikan Dasar Negeri akan menerima hibah langsung melalui Rekening Satuan Pendidikan tanpa melalui RKUD Kab/Kota berdasarkan ketentuan Pasal 327 ayat (2) UU 23/2014 dan PP 71/2010 tentang SAP maka wajib dicatat dan disyahkan pendapatan dan belanja BOS.
c)
Saat ini telah ditetapkan mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/106/Sj tanggal 11 Januari 2017.
11
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS + Pengadiministrasian di Kab/Kota
KAS UMUM NEGARA
Permendikbud: Satdikdas, nama bank, no. rekening dan alokasi, per-Kab/Kota
Transfer dana BOS per-provinsi sesuai Pepres Rincian APBN dana BOS
SKPD Pendidikan Provinsi NPH BOS ditandatangani
SKPD Pendidikan Kab/Kota
Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi Kepgub daftar penerima dan jumlah BOS
LAPORAN
Transfer ke rekening satuan pendidikan dasar. (paling lama 7 hari setelah BOS diterima di KUD)
SATDIKDAS Swasta
APBD KAB/KOTA
TEMBUSAN
Negeri
LAPORAN Penerimaan Belanja Pertanggungjawaban
12
Model Pencatatan dan Pengesahan Dana BOS KEMENTERIAN DALAM NEGERI pada Satdik Negeri Kewenangan Kab/Kota Dinas Pendidikan Provinsi
realisasi triwulan + Pernyataan Tanggungjawab
Bertanggung jawab secara formal dan material
Dinas Pendidikan Kab/Kota
Gubernur SP2B SP3B
PPKD
Kepala Satdikdasmen
Bendahara Satdikdas
Laporan realisasi pendapatan dan belanja per triwulan
Catatan: • SP2B: Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja • SP3B: Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja • Format pelaporan dalam bentuk sederhana akan diatur lebih lanjut dalam SE • Belanja BOS yang menghasilkan aset tetap dicatat sebagai aset milik daerah
13
KOMPONEN DANA BOS SD DAN SMP TAHUN 2017
KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOS SD DAN SMP SESUAI PERMENDIKBUD NO.8 TAHUN 2017 1. Pengembangan Perpustakaan 2. Penerimaan Peserta Didik Baru 3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran 5. Pengelolaan Sekolah 6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah 7. Langganan Daya dan Jasa 8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarpras Sekolah 9. Pembayaran Honor 10. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran 11. Biaya Lainnya
a. peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat; b. membangun jamban/WC beserta sanitasinya dan/atau kantin sehat, bagi SD/SDLB yang belum memiliki prasarana tersebut; c. mesin ketik untuk kebutuhan kantor.
REKAP DANA BOS SATDIKDAS TAHUN 2017
