PERATURAN CUTI KARYAWAN RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK GRHA BUNDA
BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Umum
Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia secara berdaya guna dan berhasil guna serta kepatuhan terhadap Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan kembali peraturan cuti karyawan sehingga diharapkan dapat memberikan motivasi dan memelihara tingkat kesegaran jasmani serta rohani karyawan dalam meningkatkan gairah dan produktivitas kerjanya.
Pasal 2 Maksud dan Tujuan
1. Peraturan cuti karyawan disusun dengan maksud sebagai ketentuan/ aturan dalam melaksanakan cuti bagi karyawan dan sebagai dasar perencanaan pelaksanaan kerja perusahaan. 2. Peraturan cuti karyawan disusun dengan tujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanan cuti sehingga dapat menciptakan dan meningkatkan motivasi serta gairah kerja karyawan.
Pasal 3 Pengertian-pengertian
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Perusahaan adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak Grha Bunda yang berbadan hukum PT Husni Syam Memorial yang dipimpin oleh Direktur Rumah sakit yang bertanggung jawab kepada direktur PT 2. Direksi adalah orang . 3. Cuti adalah hak karyawan untuk tidak masuk kerja dan menggunakan hari kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu bagi kepentingan karyawan, terutama untuk memulihkan kesehatannya atau untuk maksud-maksud khusus guna memenuhi kewajiban berkeluarga dan bermasyarakat.
1. Cuti Tahunan adalah hak istirahat karyawan setelah mengalami masa kerja selama 12 (dua belas) bulan terus-menerus dari mulai saat masuk b ekerja bagi karyawan baru dan kar yawan lama dari jatuh tempo cuti tahunan sebelumnya. 4. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan perusahaan kepada karyawan Tetap yang telah bekerja minimal selama 5 (lima) tahun secara terus menerus. 5. Izin Tidak Hadir karena Sakit adalah izin yang diberikan perusahaan kepada karyawan dengan alasan sakit berdasarkan rekomendasi dan surat keterangan dari dokter. 6. Cuti Sakit Panjang adalah cuti yang diberikan perusahaan kepada karyawan dengan alasan sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus berdasarkan rekomendasi dan surat keterangan dari dokter. 7. Kecelakaan dalam dinas adalah karyawan yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja, di tempat kerja atau pulang dari tempat kerja ke rumah. 8. Cuti Sakit Sampai Sembuh adalah cuti yang diberikan perusahaan kepada karyawan karena kecelakaan dalam dinas sampai karyawan tersebut sembuh atau maksimal 3 tahun berdasarkan rekomendasi dan surat keterangan dari dokter yang direkomendasikan Perusahaan. / 8. Cuti . . . . .
9. Cuti Sakit Haid adalah cuti yang diberikan perusahaan kepada karyawan dengan alasan sakit karena haid berdasarkan rekomendasi dan surat keterangan dari dokter. 10. Cuti Hamil & Keguguran adalah cuti yang diberikan perusahaan kepada karyawan dengan alasan melahirkan dan atau gugur kandungan berdasarkan rekomendasi dan keterangan dari dokter. 11. Cuti yang Tidak Dibayar/Pendidikan adalah cuti yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang melanjutkan pendidikan formal sesuai dengan keahliannya dan dibutuhkan oleh perusahaan disertai persetujuan dari Manajemen. 12. Cuti Di Luar Tanggungan Perusahaan adalah cuti yang diberikan perusahaan atas permintaan d an untuk kepentingan pribadi karyawan yang bersangkutan dan oleh k arenanya karyawan tersebut tidak mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan. 13. Cuti Khusus adalah cuti yang diberikan perusahaan kepada karyawan dengan alasan tertentu dan mendapat persetujuan Direktur dan/ atau pejabat yang berwenang. 14. Cuti Masa Persiapan Pensiun adalah cuti yang diberikan perusahaan kepada karyawan Tetap yang akan memasuki usia pensiun dan masa kerjanya tidak diperpanjang. 15. Karyawan adalah karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Grha Bunda yang terdiri dari Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak . 16. Dokter adalah dokter yang ditunjuk atau diakui oleh perusahaan, atau dokter lain yang berpraktek dengan memiliki Surat Izin Praktek.
Pasal 4 Jenis-jenis Cuti
Jenis-jenis cuti terdiri dari :
1. Cuti Tahunan. 2. Cuti Besar. 3. Izin Tidak Hadir Karena Sakit. 4. Cuti Sakit Panjang. 5. Cuti Sakit Haid. 6. Cuti Hamil & Keguguran 7. Cuti yang Tidak dibayar/Pendidikan. 8. Cuti Di Luar Tanggungan Perusahaan. 9. Cuti Khusus.
Pasal 5 Hak-hak karyawan Selama Cuti
1. Karyawan yang sedang menjalani cuti selain Cuti Di Luar Tanggungan dan Cuti Tidak Dibayar Perusahaan, mendapatkan hak-haknya secara penuh termasuk gaji. 2. Karyawan yang sedang menjalani Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan dan Cuti Tidak Dibayar tidak mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan termasuk gaji dan fasilitas lain. (cuti hamil diluar tanggungan----jamsostek dan bpjs kesehatan gmn) 3. Apabila karyawan yang sedang menjalani cuti ternyata dibutuhkan tenaganya oleh perusahaan, sisa cuti yang belum dijalani dapat ditangguhkan. 4. Jumlah hari yang ditangguhkan tersebut pada pejabat yang berwenang.
ayat 3 pasal ini, dinyatakan secara tertulis oleh
BAB II KETENTUAN KHUSUS Pasal 6 Cuti Tahunan
1.
Cuti tahunan adalah hak istirahat karyawan setelah mengalami masa kerja selama 12 (dua belas) bulan terus-menerus dari mulai saat masuk bekerja bagi karyawan baru dan karyawan lama dari jatuh tempo cuti tahunan sebelumnya. 2. Hak atas cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja dengan mendapat upah penuh dari Perusahaan. 3. Hak cuti yang tidak diambil setelah 12 bulan dari hari jatuhnya cuti dianggap hapus (gugur). 4. Cuti yang belum diambil sama sekali dan masih berlaku untuk tahun yang berjalan, dapat digabung pengambilannya dengan cuti tahun berikutnya dengan izin khusus Direksi.
5. Lama cuti gabungan maksimal 6 hari kerja, termasuk ke dalam perhitungan cuti gabungan adalah cuti tahunan, cuti khusus, Libur Umum, Libur Ganti Hari, Ekstra Off, dan Libur Mingguan 6. Dalam kondisi penting dan mendesak, manajemen dapat menunda permohonan pengambilan cuti yang diajukan karyawan. 7. Apabila karyawan yang sedang melaksanakan Cuti Tahunan menderita sakit dan untuk penyembuhannya diperlukan istirahat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter), maka hari-hari istirahat akibat sakitnya tersebut tidak dianggap sebagai hari-hari Cuti Tahunan, sehingga tidak mengurangi hak Cuti Tahunan yang bersangkutan pada tahun berjalan. 8. karyawan yang mengambil Cuti Tahunan harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum cuti dilaksanakan.
Pasal 7 Cuti Besar
1. Karyawan yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus sejak diangkat sebagai karyawan tetap berhak mendapat Cuti Besar selama 1 (satu) bulan. 2. Cuti Besar dilaksanakan pada tahun ke 6 (enam) sejak yang bersangkutan diangkat sebagai karyawan tetap, masing-masing 1 (satu) bulan dikurangi dengan Cuti Tahunan yang telah dilaksanakan secara bersama-sama dan jumlah hari karyawan tersebut tidak masuk kerja dengan alasan ada urusan pribadi (permisi) atau mangkir atau sakit tanpa keterangan dokter pada tahun-tahun dimana Cuti Besar tersebut dilaksanakan. 3. karyawan yang melaksanakan Cuti Besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan yang dilaksanakan secara perorangan pada tahun-tahun pelaksanaan Cuti Besar tersebut. 4. Hak Cuti Besar seperti dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 pasal ini mulai diberlakukan pada kelipatan 5 (lima) tahun masa kerja yang terdekat sejak ditetapkannya surat keputusan ini dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 5 (lima) tahun. 5. Apabila karyawan yang sedang melaksanakan Cuti Besar menderita sakit dan berdasarkan surat keterangan dokter untuk penyembuhannya diperlukan istirahat maka hari-hari istirahat akibat sakit tersebut tidak dianggap sebagai hari-hari Cuti Besar sehingga tidak mengurangi hak Cuti Besar yang bersangkutan. 6. karyawan yang akan mengambil Cuti Besar wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum cuti dilaksanakan. 7. Hak Cuti Besar dinyatakan gugur apabila tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak jangka waktu hak Cuti Besar tersebut. 8. Perusahaan dapat menunda permohonan cuti besar paling lama 6 bulan terhitung sejak hari jatuhnya cuti besar. Penjadwalan pengambilan cuti besar karyawan yang ditunda hak cuti besarnya ditentukan oleh Direktur dan atau pejabat yang berwenang.
Pasal 8 Izin Tidak Hadir Karena Sakit
1. Cuti Sakit diberikan kepada karyawan berdasarkan surat keterangan dari dokter. 2. Apabila karyawan tidak hadir kerja pada hari kerjanya karena sakit maka pada hari dimana karyawan tersebut tidak masuk secepatnya yang bersangkutan/keluarganya wajib memberitahu atasan langsung dan bagian HRD secara lisan atau secara tertulis. 3. Karyawan yang tidak hadir kerja pada hari kerjanya karena sakit paling lambat diharuskan membawa Surat Keterangan Dokter paling lambat 1 (satu) hari setelah masuk kerja. 4. Karyawan yang menderita sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya di perusahaan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja secara terus-menerus, yang bersangkutan/ keluarganya wajib mengajukan permintaan Cuti Sakit Panjang secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dari dokter. 5. Cuti Sakit dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan apabila dipandang perlu menurut keterangan dokter dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan perpanjangan masih belum sembuh, maka karyawan tersebut harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang direkomendasikan oleh Perusahaan. 6. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan tersebut pada ayat 3 pasal ini karyawan tersebut dinyatakan masih belum sembuh dari penyakitnya dan masih belum dapat melaksanakan tugasnya di perusahaan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai karyawan karena sakit dengan hak mendapat tunjangan sebagaimana ketentuan yang berlaku di Perusahaan. 7. karyawan yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena Cuti Sakit Panjang kepada yang bersangkutan akan diberikan hak-haknya yang berupa gaji sebagai berikut : a. Untuk 4 (empat) bulan pertama dibayar 100% dari Gaji Pokok ditambah Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Tetap lainnya. b. Untuk 4 (empat) bulan kedua dibayar 75% dari Gaji Pokok ditambah Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Tetap lainnya c. Untuk 4 (empat) bulan ketiga dibayar 50% dari Gaji Pokok ditambah Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Tetap lainnya. d.
Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari Gaji Pokok ditambah Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Tetap lainnya selama 6 (enam) bulan perpanjangan berikutnya sampai dengan ditetapkannya surat keputusan pemberhentian sebagai karyawan.
8. karyawan yang mengalami kecelakaan dalam dinas, dan yang bersangkutan perlu mendapat perawatan baik di rumah sakit maupun di rumah (atas persetujuan dokter yang direkomendasikan Perusahaan), maka yang bersangkutan berhak mendapat Cuti Sakit Sampai Sembuh (sesuai surat keterangan dari dokter). Apabila sampai 12 bulan, sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masih belum sembuh dan yang bersangkutan masih belum dapat melaksanakan tugasnya di perusahaan, maka karyawan yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat oleh perusahaan.
9. karyawan yang mengalami kecelakaan dalam dinas seperti tersebut pada pasal 8 ayat 6 di atas, kepada yang bersangkutan akan diberikan hak-haknya yang berupa gaji setiap bulan sebesar gaji terakhir yang diterimanya tanpa uang makan dan uang transport sampai dengan ditetapkan surat keputusan pemberhentian sebagai karyawan.
Pasal 9 Cuti Sakit Haid
1. Diberikan kepada karyawan yang menderita sakit pada waktu haid berdasarkan rekomendasi/ surat keterangan dari dokter. 2. Cuti Sakit Haid diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja.
Pasal 10 Cuti Hamil & Keguguran
1. Karyawan wanita yang akan melahirkan berhak atas cuti hamil selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelumnya dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan dengan mendapat upah pokok penuh dan tunjangan tetap. 2. Permohonan cuti hamil diajukan ke HRD dengan disertai surat keterangan hamil dari dokter/bidan yang merawatnya. 3. Bagi karyawan wanita yang mengalami keguguran berhak mendapat cuti selama 1,5 setengah) atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
(satu
4. Karyawan perempuan yang telah mengambil cuti tahunan/Hamil tidak berhak atas cuti tahunan 5. Karyawati yang akan menggunakan hak istirahat melahirkan harus memberitahukan 2 (dua) minggu sebelumnya dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter kandungan/ bidan yang merawatnya. 6. Hak Cuti Bersalin/ Gugur Kandungan diberikan untuk persalinan atau gugur kandungan atas kehamilan yang pertama dan kedua. 7. Untuk menjaga kesehatan, maka cuti melahirkan dapat diperpanjang sampai paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan surat keterangan dokter yang direkomendasikan Perusahaan. 8. Bagi karyawan yang karena kondisi kesehatannya belum dapat bekerja setelah perpanjangan cuti melahirkan (dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang direkomendasikan Perusahaan) maka kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sakit berkepanjangan. 9. Cuti melahirkan tidak menghapus hak cuti tahunan maupun cuti besar namun untuk cuti besar pengambilannya dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah cuti melahirkan.
10. Hak Cuti Bersalin/ Gugur Kandungan bagi karyawan kontrak hanya berlaku selama kontrak kerja antara yang bersangkutan dengan perusahaan belum berakhir.
Pasal 11 Cuti Pendidikan / Cuti Tidak Dibayar
1.
Karyawan dapat meninggalkan pekerjaan tanpa upah dengan ketentuan sebagai berikut : a. Keperluan pendidikan paling lama 1 tahun setelah mempunyai masa kerja 3 tahun terus menerus. b. Cuti tidak dibayar untuk keperluan diluar point a di atas dimungkinkan jika sudah mendapatkan persetujuan dari Manajemen dengan disertai bukti-bukti yang cukup. c. Cuti tidak dibayar hanya diberikan 1 (satu) kali selama karyawan bekerja di Perusahaan.
2.
Cuti Pendidikan diberikan perusahaan kepada karyawan Tetap yang melanjutkan pendidikan formal sesuai dengan keahliannya dan dibutuhkan oleh Perusahaan.
3.
Pendidikan yang dimaksud pada ayat 1 (satu) harus merupakan penugasan dari Perusahaan.
4.
Karyawan yang menjalankan cuti pendidikan mendapatkan Gaji pokok dan tunjangan tetap lainnya kecuali Tunjangan Jabatan.
5.
Pendidikan yang diambil atas permintaan sendiri, hak cutinya adalah Cuti Di Luar Tanggungan Perusahaan.
Pasal 12 Cuti Menunaikan Ibadah
1.
2. 3.
Bagi karyawan yang beragama Islam dan bermaksud menunaikan Ibadah Haji, diberikan waktu paling lama sesuai dengan pelaksanaan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Departemen Agama RI, dengan mendapat upah penuh. Izin meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan Ibadah Haji hanya diberikan 1 ( satu) kali selama karyawan bekerja pada Perusahaan. Untuk mengambil cuti ini karyawan yang bersangkutan harus mengajukan kepada Perusahaan terlebih dahulu paling sedikit 2 (dua) bulan sebelumnya untuk mendapatkan persetujuan dan kebijaksanaan dari Pimpinan Perusahaan. Pasal 13 Cuti Di Luar Tanggungan Perusahaan
1.
Cuti diluar tanggungan adalah cuti yang dilakukan karyawan tanpa mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh RSIA Grha Bunda kepada karyawan yang bersangkutan.
2.
Cuti di luar tanggungan diberikan atau tidaknya berdasarkan penilaian tiap masalah.
3.
Lamanya Cuti diluar tanggungan maksimal 3 (tiga) bulan.
Commented [S1]: Hilangkan
4.
Selama menjalani Cuti di luar tanggungan, karyawan tidak mendapatkan upah dan fasilitas apapun dari rumah sakit.
5.
Selama menjalani Cuti di luar tanggungan tidak di perhitungkan sebagai masa kerja.
6.
Cuti di luar tanggungan diberikan kepada karyawan yang hak cutinya tidak memenuhi atau telah habis.
7.
Mengenai teknis dan prosedur pengajuan dari Cuti diluar tanggungan diatur dalam ketentuan khusus dan tersendiri.
8.
Hanya diberikan kepada karyawan Tetap dalam rangka : a. Mengikuti tugas suami/ istri keluar negeri yang didukung dengan dokumen-dokumen (bukti) yang dapat dipertanggungjawabkan. b. Mengurus hak-hak waris dari keluarga terdekatnya yang meninggal dunia. c. Penyelesaian urusan pribadi yang sangat mendesak dan tidak dapat ditinggalkan yang didukung dengan alasan-alasan dan/ atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. d. Cuti melahirkan/ gugur kandungan untuk persalinan yang ke 3 (tiga) kalinya dan seterusnya. e. Cuti untuk menjalankan ibadah haji yang ke 2 (dua) dan seterusnya.
9.
Cuti Di Luar Tanggungan Perusahaan bukan merupakan hak karyawan, oleh sebab itu cuti tersebut dapat diijinkan atau ditolak oleh pejabat yang berwenang kecuali untuk persalinan atau gugur kandungan dari persalinan yang ke 3 (tiga) kalin ya dan seterusnya.
10.
Selama menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Perusahaan, yang bersangkutan tidak mendapat penghasilan dan hak-hak lainnya sebagai karyawan dari perusahaan. Masa cuti ini tidak menambah/ tidak diperhitungkan sebagai masa kerja.
11.
Apabila pelaksanaan Cuti Di Luar Tanggungan Perusahaan melampaui jangka waktu cuti yang telah diberikan dan tidak ada ijin perpanjangan cuti secara tertulis dari Direktur, maka karyawan tersebut dapat dinyatakan mengundurkan diri dari perusahaan atas permohonan sendiri.
12.
Penempatan kembali karyawan yang telah menjalani Cuti Di Luar Tanggungan Perusahaan kecuali untuk cuti melahirkan atau gugur kandungan dari persalinan yang ke 3 (tiga) kalinya dan seterusnya, didasarkan atas kebutuhan Perusahaan. Apabila formasi tidak mengijinkan, maka yang bersangkutan dapat dirotasi/ dimutasikan atau diberhentikan dengan hormat oleh Perusahaan.
13.
Karyawan yang akan mengambil Cuti Di Luar Tanggungan Perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum cuti dilaksanakan kecuali untuk cuti melahirkan atau gugur kandungan yang ke 3 (tiga) kalinya dan seterusnya.
Pasal 14 Cuti Khusus
1.
Rumah-Sakit memberikan izin tidak masuk kerja kepada karyawan dengan mendapat upah (tidak diperhitungkan dengan hak cuti) untuk kepentingan sebagai berikut:
No
a
Alasan Meninggalkan Tempat Kerja
Lama Izin / hari
Keterangan yang wajib diserahkan
Pernikahan Karyawan
3 (tiga)
Surat Keterangan Nikah
Pernikahan Anak Karyawan
2 (dua)
Surat Keterangan Nikah
c
Khitanan / Pembaptisan anak karyawan
2 (dua)
Surat KeteranganKhitanan / Pembaptisan
d
Istri Karyawan Melahirkan atau Gugur Kandungan
2 (dua)
Surat Keterangan Melahirkan / Gugur
e
Suami / Istri / Anak / M enantu / Orang Tua / Mertua / Saudara Kandung Karyawan meninggal dunia
3 (tiga)
Dilaporkan kepada perusahaan melalui surat atau telepon pada hari kerja tersebut.
f
Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia
1 (satu)
Dilaporkan kepada perusahaan melalui surat atau telepon pada hari kerja tersebut.
b
2.
Apabila jumlah hari melebihi dengan yang telah ditetapkan pada ayat 1 tersebut diatas tanpa disertai izin atasan yang berwenang maka kelebihan hari tersebut dinyatakan sebagai mangkir.
3.
Karyawan yang akan mengambil cuti sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a. sampai dengan huruf c. pasal ini harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum cuti dilaksanakan.
Pasal 14 Cuti Masa Persiapan Pensiun
1. karyawan yang akan segera berhenti kerja dari Perusahaan karena pensiun mendapat hak Cuti Masa Persiapan Pensiun selama-lamanya 6 (enam) bulan. 2. Cuti Masa Persiapan Pensiun hanya dapat diambil paling cepat 6 (enam) bulan sebelum yang bersangkutan pensiun.
3. karyawan yang mengambil Cuti Masa Persiapan Pensiun tidak berhak mengambil Cuti Tahunan dan Cuti Besar pada tahun berjalan. 4. Selama pelaksanaan Cuti Masa Persiapan Pensiun seperti tersebut pada ayat 2 pasal ini, kepada yang bersangkutan akan diberikan hak-haknya yang berupa gaji setiap bulan sebesar gaji terakhir yang diterimanya tanpa uang makan dan uang t ranspor. 5. karyawan yang akan mengambil Cuti Masa Persiapan Pensiun harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum cuti dilaksanakan.
Pasal 15 Tata Cara Pengajuan dan Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti
1. Karyawan yang akan melaksanakan cuti diwajibkan mengajukan Surat Cuti kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan menggunakan formulir resmi yang sebelumnya telah diketahui oleh atasan langsungnya. 2. Yang berwenang memberikan cuti dan menandatangani Surat Cuti adalah Direktur atau pejabat yang berwenang. 3. Berkas pengajuan cuti harus diterima bagian HRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pengambilan cuti. 4. Surat Ijin Cuti dibuat 1 (satu) rangkap untuk arsip Personalia, sedangkan apabila ijin cuti tidak disetujui Surat Ijin Cuti diberikan kembali kepada yang mengajukan dengan keterangan bahwa cuti tidak diijinkan.
BAB III PENUTUP Pasal 16 Hal-hal lain
1. Hal lain yang berhubungan dengan Peraturan Cuti karyawan RSIA Grha Bunda dan belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan tersendiri. 2. Peraturan Cuti karyawan RSIA Grha Bunda ini, merupakan salah satu pedoman kerja perusahaan oleh karenanya wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya.
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK GRHA BUNDA DIREKTUR
NAOMI RUKIAH
