Pembahasan Soal Nomor 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11
Merupakan PPh yang dihitung dengan norma penghitungan khusus untuk wajib pajak tertentu, di mana pajaknya dihitung dengan tarif efektif tertentu dari penghasilan bruto
PPh Pasal 15
KANTOR PERWAKILAN DAGANG ASING KEP 667/PJ./2001
Atas Nilai Ekspor Bruto PPh Final = 0,44% dari Ekspor Bruto
Norma Ph Netto 1%
KANTOR PERWAKILAN DAGANG ASING BAYAR SENDIRI PPh PS. 15
Penentuan PPh Pasal 15 KANTOR PERWAKILAN DAGANG ASING Norma : 1%; Tarif PPh : 0,44%
Penghasilan bruto Penghasilan Neto (1%) PPh Badan (30%) Laba setelah PPh Branch Profit Tax (20%) Total PPh : 0,3% + 0,14%
= = = = = =
x 1% x 0,3% x 0,7% x 0,14% x 0,44% x
Untuk Kantor Perwakilan Dagang Asing Negara-negara Treaty Partner, besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif Branch Profit Tax dari BUT tsb sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait. SE 2/PJ.03/2008
Penentuan PPh Pasal 15 KANTOR PERWAKILAN DAGANG ASING Norma : 1%; Tarif PPh : 0,40%
Penghasilan bruto Penghasilan Neto (1%) PPh Badan (25%) Laba setelah PPh Branch Profit Tax (20%) Total PPh : 0,25% + 0,15%
= = = = = =
x 1% x 0,25% 0,75% 0,15% 0,40%
x x x x
Untuk Kantor Perwakilan Dagang Asing Negara-negara Treaty Partner, besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif Branch Profit Tax dari BUT tsb sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait. SE 2/PJ.03/2008
KMK -634/KMK.03/1994
PPh atas penghasilan kena pajak terutang Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap (branch profit tax/BPT) (tarif 20%) TOTAL
30% x 1%
0,3%
20% x (1-0,3)%
0,14%
0,44%
TARIF BRANCH PROFIT TAX (BPT) P3B INDONESIA DENGAN NEGARA MITRA No.
Negara
Tarif BPT
1. 2.
Algeria Australia
10% 15%
3.
Austria
12%
4.
Bangladesh
10%
5.
Belgium -Renegosiasi Brunei darussalam
15% 10%
7.
Bulgaria
15%
8.
Canada -Renegosiasi Czech
6.
9.
10%
15% 15% 12,5%
10. 11.
China denmark
10% 15%
12.
Egypt
15%
13. 14. 15. 16.
finland france Germany Hungary
17. 18.
India Italy
15% 10% 10% Tidak ada 10% 12%
20.
Jordan
Tidak ada
21.
Korea Republic of
10%
22.
Korea, Demokratic People's Republic of
10%
23. 24.
Kuwait Luxembourg
10% 10%
25. 26. 27.
Malaysia Mauritius * Mexico
10% 10% 10%
28.
Mongolia
10%
29.
Netherlands - Renegosiasi - Renegosiasi ke 2
9% 9% 10%
30. 31.
New Zealand Norway
32. 33. 34.
Pakistan Philippines The Poland
35. 36. 37.
Qatar Romania Russia
38. 39. 40.
Saudi Arabia ** Seychelles Singapore
Tidak ada 15% 10% 20% 10% 10% 12,5% 12,5% Tidak ada Tidak ada 15%
41.
Slovak
10%
42. 43.
South Africa Spain
10% 10%
44.
Sri Lanka
45. 46.
Sudan Sweden
10% 15%
47.
Switzerland
10%
48.
Syria
10%
49.
Taiwan
50.
Thailand
51.
Tunisia
12%
52.
turkey
15%
53. 54.
U.A.E Ukraine
5% 10%
55.
United Kingdom - Renegosiasi
10% 10%
56. 57. 58.
USA - Renegosiasi Uzbekistan venezuela
15% 10% 10% 10%
59.
Vietnam
10%
Sesuai UU domestik
5% Seusai UU domestik
* terminasi mulai 1 Januari 2005 **Khusus Saudi Arabia, P3B hanya mencakup Lalu Lintas Internasional
Kantor Perwakilan Dagang PT Kawatir (Perusahaan Sepatu Selandia Baru) di Jakarta melakukan ekspor sepatu kulit buaya pada tahun 1995 dengan nilai ekspor Rp 250.000.000,dengan biaya-biaya untuk proses ekspor sebesar Rp34.000.000,-kemudian pada tahun 2011 membuka Kantor Perwakilan Dagang yang berkedudukan sementara di Klaten dan melakukan ekspor tas hias dengan nilai ekspor Rp 1 Milyar dengan biaya-biaya untuk proses ekspor sebesar Rp52.000.000,-
Dasar Hukum : KMK No. 634/KMK.04/1994, SE-2/PJ.03/2008 PPh Pasal 15 (tahun 1995) = 0,44% x nilai ekspor bruto = 0,44% x Rp250.000.000,= Rp 1.100.000,- (bersifat final) PPh Pasal 15 (tahun 2011) = 0,44% x Rp1.000.000.000,= Rp 4.400.000,- (bersifat final)
Kantor Perwakilan Dagang PT Wonogiri (Perusahaan Karpet Arab Saudi) yang beralamat di Jl. Sayub-Sayub Semarang melakukan ekspor Karpet Ibadah pada tanggal 20 April 2011 dengan nilai ekspor Rp 850.000.000,dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses ekspor sebesar Rp32.000.000,- . Perlu diketahui bahwa Negara Arab Saudi telah terikat P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) dengan Indonesia yang mencakup lalu lintas internasional dengan tarif BPT (Branch Profit Tax) sebesar 10% Dasar Hukum : KMK No. 634/KMK.04/1994, KEP667/PJ./2001, SE-2/PJ.03/2008 PPh Pasal 15 (tahun 1995) = 0,44% x nilai ekspor bruto = 0,44% x R850.000.000,= Rp 3.740.000,(bersifat final)
Anda, sebagai pemeriksa pajak KPP Tangerang menemukan data bahwa terdapat nilai ekspor bruto Representative Office Perusahaan Alat Kesehatan dari Negara Sudan yang terletak di wilayah KPP Tangerang sebesar Rp3 milyar dengan biayabiaya pengurusan ekspor sebesar Rp50.000.000,- Setelah dicek di Kementerian Luar Negeri, ternyata Libya merupakan Negara mitra P3B dengan tarif BPT sebesar 10%. Bagaimana langkah anda selanjutnya? Dasar Hukum : KMK No. 634/KMK.04/1994, KEP667/PJ./2001, SE-2/PJ.03/2008 PPh atas penghasilan kena pajak = 30% x 1% = 0,3% Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT = 10% x (1-0,3)% = 0,07% Tarif pajak yang terutang = 0,3% + 0,07% = 0,37% PPh Pasal 15 = 0,37% x Rp3.000.000.000,= Rp11.100.000,- (bersifat final)
PPh Pasal 15 PELAYARAN DLM NEGERI KMK 416/KMK.04/1996
PENERBANGAN DLM NEGERI KMK 475/KMK.04/1996
Atas Pengangkutan Orang/ Barang (baik Charter atau Tidak) PPh Final = 1,2% dari Ph Bruto
Atas Pengangkutan Orang/ Barang (khusus Charter) PPh Tdk Final = 1,8% dari Ph bruto
Norma Ph Netto 6% PELAYARAN & PENERBANGAN LUAR NEGERI YG PUNYA BUT KMK 417/KMK.04/1996
Atas Pengangkutan Orang/ Barang (baik Charter atau tidak) PPh Final = 2,64% dari Ph Bruto
CHARTER – DIPOTONG PENYEWA (DALAM HAL PENYEWA ADALAH PEMOTONG) NON CHARTER & CHARTER OLEH BUKAN PEMOTONG – SETOR SENDIRI
Penghasilan Bruto •
•
•
Perusahaan Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri : Semua nilai penggantian dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri : Seluruh penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri berdasarkan perjanjian charter. Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri : Seluruh penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari : - pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia - pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia - pelabuhan dari luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia - pelabuhan dari luar Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia .
SOAL KESEMBILAN PT Ketoprak pada bulan Januari 2011 melakukan kegiatan mengangkut tas dan sepatu senilai Rp800.000.000,- milik PT Balon Meletus dengan kapal laut dari Makasar ke Cirebon. Atas kegiatan tersebut PT Ketoprak memperoleh penghasilan sebesar Rp25.000.0000,- dengan biaya perjalanan (bahan bakar, keamanan, tenaga kerja, dll) sebesar Rp15.000.000,-. JAWABAN Dasar Hukum : KMK No. 416/KMK.04/1996 PPh Pasal 15 = 1,2% x peredaran bruto = 1,2% x Rp25.000.000,= Rp300.000,- (bersifat final)
SOAL KEENAM PT Angin Ribut terdaftar di KPP Jurang Mangu, pada bulan Februari 2011 mengangkut alat-alat rumah tangga senilai Rp2.000.000.000,dengan kapal dari Cina menuju pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan imbalan Rp32.000.000,- dengan biaya-biaya perjalanan sebesar Rp20.000.000,- Selain itu pada bulan Maret 2011 ternyata juga mengangkut produk kerajinan ukir kayu senilai Rp600.000.000,milik PT Demak Makmur dengan kapal dari pelabuhan Tanjung Mas menuju Pelabuhan Pahang Malaysia. Atas hal tersebut PT Angin Ribut memperoleh penghasilan Rp28.000.000,- dengan total biaya perjalanan sebesar Rp20.000.000,JAWABAN Dasar Hukum : KMK No. 416/KMK.04/1996 PPh Pasal 15 = 1,2% x peredaran bruto PPh Pasal 15 (Februari) = 1,2% x Rp32.000.000,- = Rp384.000,PPh Pasal 15 (Maret) = 1,2% x Rp28.000.000,- = Rp336.000,Total PPh Pasal 15 = Rp720.000,- (bersifat final)
SOAL KEDELAPAN PT APEM berkantor di Jl CEGER Jakarta Timur melakukan usaha melalui BUT pada bulan April 2010 mengangkut produk elektronik milik PT MERIAM senilai Rp1.000.000.000,- dengan kapal dari Pelabuhan Gresik menuju pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan imbalan Rp40.000.000,- dengan biaya-biaya perjalanan sebesar Rp25.000.000,-. Karena kondisi produk elektronik masih bagus, diberi tambahan Rp10.000.000,kepada PT APEM JAWABAN Dasar Hukum : KMK No. 417/KMK.04/1996 PPh Pasal 15 = 2,64% x peredaran bruto PPh Pasal 15 = 2,64% x Rp50.000.000,= Rp1.320.000,- (bersifat final)
SOAL KESEBELAS PT STEVEN berkantor di Jakarta merupakan Wajib Pajak Luar Negeri merupakan perusahan pelayaran ternama di Indonesia, pada bulan April 2011 mengangkut batu bara dan nikel PT MERIAM senilai Rp10.000.000.000,- dengan kapal laut dari Pelabuhan Sorong menuju pelabuhan luar negeri, dengan total biaya perjalanan sebesar Rp100.000.000,- Atas hal tersebut PT STEVEN memperoleh imbalan sebesar Rp200.000.000,-. Setelah dicek, ternyata negara asal PT Steven bersama Pemerintah RI telah menandatangani P3B (Perjanjian Pajak Berganda) yang sudah ditandatangani masing-masing Menteri Luar Negeri tanggal 1 Januari 2006 , belum notifikasi, atas P3B tersebut sudah terbit Keppres yang ditandatangani Presiden tanggal 4 Maret 2006. Adapun dalam P3B tersebut disebutkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dari negara asal PT Steven adalah sebesar 1% dari peredaran bruto. JAWABAN Dasar Hukum : KMK No. 417/KMK.04/1996 PPh Pasal 15 = 2,64% x peredaran bruto PPh Pasal 15 = 2,64% x Rp200.000.000,= Rp1.776.000,- (bersifat final)
