peran pemerintah bagi perekonomian

SOAL UAS KFF: 5 (LIMA) DARI 7 (TUJUH) SOAL

JAWABAN 1. MENGAPA

PERAN

PEMERINTAH

DALAM

PEREKONOMIAN

SANGAT

SIGNIFIKAN? PILIH TEORI PERAN PEMERINTAH DAN JELASKAN DENGAN CONTOH. Peran pemerintah yang semakin besar dalam perekonomian tidak dapat dilepaskan dari kegagalan pasar (market (market failure). failure). Kegagalan pasar inilah yang pada mulanya menjadi latar belakang dirasa perlunya campur tangan pemerintah. Mekanisme pasar melalui invisible hand dinilai tidak mampu secara efisien dan efektif dalam menjalankan

“

”

fungsinya. Kegagalan pasar barulah merupakan syarat perlu (necessary (necessary condition) condition) bagi campur tangan pemerintah. Barton (2000) menyebutkan pula bahwa dalam ekonomi pasar yang dikendalikan oleh pemerintahan yang dipilih secara demokratis, hanya ada dua alasan bagi pemerintah untuk masuk ke dalam aktivitas masyarakat, yaitu: social equity equity dan kegagalan pasar. Berdasarkan alasan-alasan itu, secara garis besar peran pemerintah dengan kebijakan publiknya adalah mengkoreksi kegagalan pasar untuk memperbaiki efisiensi produksi dan alokasi sumber daya dan barang, serta mengalokasi ulang oportunitas dan barang untuk mencapai nilai-nilai distribusional dan nilai-nilai lainnya (Weimer dan Vining, 1992). Sementara itu, Barton (2000) dalam (Weimer dan Vining, 1992) menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah: 1) p eran alokasi sumber daya, 2) peran regulator, 3) peran kesejahteraan sosial, 4) peran mengelola ekonomi makro. Penjelasan ke-empat peran pemerintah tersebut adalah sebagai berikut: 1) Dalam peran alokasi sumber daya tercakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian (keseimbangan sektor publik dan sektor swasta). Peran pemerintah dalam hal ini erat dengan pertimbangan untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya secara tepat yang salah satunya dilakukan melalui melalui APBN.

Sebagai contoh, APBN dialokasikan dialokasikan untuk pos-pos

TAKE HOME KEBIJAKAN FINANSIAL DAN FISKAL – FARIDHA ISNAINI

Page 1

tertentu seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 2) Peran regulator. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk menjaga agar kegiatan perekonomian dilakukan tanpa merugikan salah satu pihak. Hal ini mencakup undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan kepastian dan jaminan hukum, termasuk undangundang yang mengatur dunia bisnis yang memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak-hak kepemilikan pribadi. Peran pemerintah selaku regulator dapat dimisalkan, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melindungi pedagang pedagang kecil agar tidak kalah saing dengan waralaba seperti Indomart dan Alfamart yang dirasakan masyarakat dapat mematikan usaha toko-toko kecil masyarakat. Disitulah peran pemerintah sebagai regulator dibutuhkan agar tercipta kondisi yang kondusif untuk terjadinya kegiatan perekonomian. 3) Peran kesejahteraan sosial. Peran pemerintah dalam kesejahteraan sosial yang utama adalah dapat menyediakan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat tanpa ada kesenjangan. Masyarakat yang mendapat pelayanan publik secara layak akan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini juga mencakup kebijakankebijakan yang mendorong pemerataan sosial di negara yang bersangkutan seperti perpajakan, jaminan sosial (transfer payment ) dan penyediaan lapangan kerja. Peran ini dapat dimisalkan, seorang kepala keluarga yang menghidupi empat anggota keluarganya, harus bekerja dan membutuhkan lapangan pekerjaan. Pemerintah selaku penjamin kesejahteraan sosial harus dapat menyediakan lapangan kerja. Dengan gaji yang diperoleh pekerja, maka pekerja tersebut dapat menghidupi keluarganya. Sementara pajak penghasilan dari pekerja tersebut dapat diakumulasikan dan diredistribusi untuk membangun pelayanan publik, pelayanan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Disinilah peran pemerintah sebagai penjamin kesejahteraan sosial diperlukan agar tercipta kesejateraan sosial bagi masyarakat di suatu negara. 4) Peran mengelola ekonomi makro yang memfasilitasi stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan-kebijakan yang didesain untuk


Page 2

mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, full employment , inflasi yang rendah, dan stabilitas neraca pembayaran. Ekonomi makro berhubungan dengan pertumbuhan

ekonomi,

ketersediaan

lapangan

kerja,

inflasi,

dan

neraca

pembayaran. Fungsi dan peran pemerintah adalah menjaga aspek-aspek tersebut dapat berjalan stabil dan tidak jatuh. Sebagai contoh, kondisi politik suatu negara dapat mempengaruhi perekonomian negara tersebut, ketika pemerintahan kolaps misal pada tahun 1998 di Indonesia menyebabkan tingkat inflasi di Indonesia menjadi naik bahkan nilai mata uang rupiah terjun bebas saat itu. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai pengelola perekonomian makro dan jangka panjang sangat dibutuhkan untuk menjaga agar perekonomian suatu negara tetap stabil.

2. DAPATKAH PERAN PEMERINTAH BERKURANG? PILIH TEORI PERAN PEMERINTAH DAN JELASKAN DENGAN CONTOH. Melihat urgensi dari pentingnya peran pemerintah bagi negara, maka peran pemerintah tidak dapat berkurang. Semakin hari peran pemerintah semakin berkembang. Menurut Adolf Wagner tentang peran pemerintah yang semakin besar terjadi akibat: a. Permintaan akan barang publik; Semakin banyak penduduk di suatu negara menyebabkan permintaan akan barang publik menjadi meningkat. Sehingga pemerintah memerlukan pengeluaran lebih besar sebagai modal menyediakan barang publik untuk masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah akan semakin besar karena populasi penduduk di suatu negara terus meningkat sehingga dapat menyebabkan peningkatan permintaan barang publik. b. Harga barang publik yang mahal; Setiap negara pasti mengalami inflasi sekecil apapun, inflasi inilah yang membuat harga-harga menjadi mahal. Oleh karena itu, harga barang publik menjadi semakin tinggi. Sementara itu kebutuhan masyarakat akan barang publik juga semakin banyak sehingga menyebabkan beban peran pemerintah untuk menyediakan barang publik menjadi semakin besar. Sebagai contoh, untuk mendirikan rumah sakit dibutuhkan biaya yang besar untuk gedung, alat-alat, sarana dan prasarana lain. Hal ini


Page 3

menjadikan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk menikmati pelayanan rumah sakit juga semakin besar. c. Harga untuk mengelola pertumbuhan penduduk; Pertumbuhan

populasi

penduduk

menyebabkan

peran

pemerintah

semakin

berkembang karena peningkatan populasi akan menyebabkan pengangguran karena tidak ada keseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja dibutuhkan untuk mengimbangi peningkatan populasi penduduk. Pengeluaran ekstra tentunya diperlukan pemerintah untuk membuka lapangan kerja. d. Pembiayaan keputusan bersama Melihat populasi penduduk yang semakin meningkat maka tidak dipungkiri adanya pemekaran daerah-daerah baru yang berkembang dan memiliki pemerintah daerah baru. Pengambilan keputusan bersama yang bersifat bottom up yaitu mekanisme pengambilan keputusan yang diambil dari bawah ke atas menyebabkan biaya untuk mengambil keputusan ini tidak efisien karena banyak yang harus dilibatkan dari pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat. Sebagai contoh, untuk memutuskan kebijakan otonomi untuk desa, pemerintah pusat mengkoordinasikan terlebih dahulu agenda kebijakan ini kepada para pihak termasuk pada pemerintah daerah. Koordinasi tersebut memerlukan dana yang besar karena harus membiayai pertemuan-pertemuan untuk membicarakan agenda kebijakan.

Ada beberapa alasan pertumbuhan sektor publik, antara lain : a. Perang Kerugian akibat perang terutama dalam hal perekonomian sangat besar karena selama suatu negara mengalami perang, perekonomian menjadi lesu dan bahkan lumpuh. Oleh karena itu pasca perang, pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk membangkitkan dan menstabilkan perekonomian. b. Kebutuhan pegawai pemerintah Urusan pemerintahan yang semakin banyak menyebabkan kebutuhan akan pegawai pada pemerintahan menjadi meningkat. Kebutuhan pegawai ini akan menjadikan pengeluaran pemerintah meningkat yang digunakan untuk membayar


Page 4

gaji pegawai. Banyaknya pegawai pemerintah ini menimbulkan pertumbuhan kuantitas baik pada jumlah pegawai dan pengeluaran untuk gaji pada sektor publik. c. Kebutuhan transfer antar pemerintah Banyaknya daerah-daerah yang mengalami pemekaran dan membentuk daerah baru dengan pemerintahan daerah yang baru membutuhkan dana transfer dari pemerintah pusat meningkat. Alokasi dana perimbangan akan meningkat seiring dengan berkembangnya jumlah pengeluaran pemerintah daerah.

3. APA SAJA PRINSIP DALAM PENDISTRIBUSIAN PENGELUARAN? Beberapa prinsip dalam pendistribusian pengeluaran antara lain : 

Etika untuk memprioritaskan penduduk yang termarginalkan dari perekonomian. Pengeluaran pemerintah harus lebih diprioritaskan pada kesejahteraan penduduk yang termarginalkan. Masyarakat marginal adalah kelompok masyarakat yang tersisih atau disisihkan dari pembangunan,sehingga tidak mendapat kesempatan untuk menikmati pembangunan. Jika pemerintah ingin pendistribusian pengeluaran secara adil dan merata maka kaum marginal ini harus diprioritaskan agat tidak tertinggal dan malah menjadi korban dari adanya pembangunan. Sebagai contoh, di daerah Gresik banyak perusahaan baik BUMN maupun nonBUMN berdiri yang berarti banyak lapangan kerja tersedia disana. Namun hal ini tidak banyak berpengaruh bagi masyarakat daerah Gresik yang kondisi perekonomiannya seharusnya lebih baik jika dibandingkan dengan daerah yang tidak banyak tersedia lapangan kerja. Disinilah diperlukan redistribusi pendapatan yang lebih adil dan merata.



Prioritas distribusi pengeluaran pemerintah disesuaikan dengan besaran sektor pemerintah (sesuai dengan karakteristik kebutuhan). Pendistribusian pengeluaran harus sesuai dengan rencana alokasi yang telah ditetapkan.

Alokasi

dana

berlebih

pada

pos-pos

tertentu

menyebabkan

pendistribusian pengeluaran tidak efektif dan efisien. Hal ini juga menyebabkan pemborosan anggaran pada sektor publik yang pada akhirnya menyebabkan anggaran negara mengalami defisit.


Page 5

Sebagai contoh, distribusi pengeluaran negara dalam APBN untuk pos belanja pegawai sangat besar sementara pada pos pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik lain sangat terbatas. Seharusnya ditetapkan prioritas yang lebih besar pada pos infrastruktur dan pelayanan publik karena untuk pos belanja pegawai dapat lebih diminimalisir. 

Redistribusi pendapatan sebagai barang publik yang dapat mengurangi kemiskinan. Pajak berfungsi sebagai pengumpul dana untuk pelayanan publik dan memperbaiki ketidaksempurnaan pasar sehingga tercipta efisiensi ekonomi sektor publik. Pajak juga digunakan untuk alat redistribusi pendapatan dan kekayaan. Pajak yang dipungut dari masyarakat akan diredistribusi oleh pemerintah dan diwujudkan dengan ketersediaan barang publik. Karena asas pengenaan pajak ini bersifat proporsional maka sistem pajak proporsional ini diharapkan mampu memeratakan ketersediaan barang publik sehingga tidak ada kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lain atau antara si kaya dan si miskin. Sebagai contoh si A berpenghasilan Rp.10.000.000/bulan dan si B berpenghasilan Rp.1.000.000/bulan. Masing-masing dikenakan pajak penghasilan sebesar 10% kemudian akumulasi dari pajak tersebut digunakan untuk membangun jembatan yang dapat dipakai oleh semua orang. Disinilah fungsi redistribusi pendapatan pemerintah sebagai barang publik dapat mengurangi kemiskinan dengan keadilan bagi masyarakat dalam mengakses barang publik.



Pendistribusian pendapatan dapat menjadi tidak ideal apabila dipengaruhi proses politik Pemerintahan erat kaitannya dengan politik. Namun ada beberapa aspek dalam pemerintahan yang tidak dapat dicampur adukkan dengan politik. Aspek ini misalnya dalam pendistribusian pendapatan. Sebagai contoh, banyak daerah baru hasil pemekaran yang membutuhkan dana transfer dari pusat yang masih sangat besar karena daerah tersebut baru dan belum mandiri. Namun muncul isu bahwa pemekaran daerah baru ini hanya alat pemerintah daerah untuk mendapatkan dana transfer yang besar dari pusat. Padahal apabila dilihat, daerah baru ini banyak yang tidak memenuhi syarat sebagai daerah baru dan dana transfer sari pemerintah pusat tidak digunakan untuk realisasi


Page 6

pembangunan daerah tersebut. Dana tersebut banyak masuk ke kantong-kantong pejabat

yang banyak

ditunggangi

kepentingan

partai

untuk

mendapatkan

keuntungan dari dana transfer tersebut. 

Pengeluaran pemerintah ditujukan untuk meratakan kesempatan mendapat penghasilan & mengakumulasi kemakmuran Pemerintah menarik pajak kepada rakyat dan pajak tersebut akan diredistribusikan untuk rakyat kembali berupa kebutuhan akan pelayanan dan barang publik, lapangan kerja, dan lain sebagainya. Melalui pembukaan lapangan kerja pemerintah memeratakan kesempatan pada rakyat untuk sama-sama mendapat penghasilan. Output dari keseluruhan pengeluaran pemerintah pada akhirnya bertujuan untuk mengakumulasi kemakmuran dan meminimalisir kesenjangan.



Redistribusi melalui cara non-fiskal: penetapan upah minimum Salah satu cara meredistribusi pendapatan adalah dengan penetapan upah minimum. Melalui penetapan upah minimum, setiap pekerja pada suatu daerah memiliki standar upah yang diterimanya dari faktor produksi yang telah ia keluarkan. Hal ini meminimalisir adanya kesenjangan antara pekerja pada satu daerah dengan daerah lain karena upah pekerja telah ditentukan standar minimumnya.

6. BAGAIMANA DESENTRALISASI MENINGKATKAN PENYEDIAAN BARANG PUBLIK? JELASKAN DENGAN TEORI DAN CONTOH. Penerapan desentralisasi sistem perpajakan dalam bidang kebijakan fiskal disamping kebijakan moneter

–

merupakan kebijakan yang tengah dilaksanakan oleh

–

banyak negara. Pajak berfungsi sebagai pengumpul dana untuk pelayanan publik dan memperbaiki ketidaksempurnaan pasar sehingga tercipta efisiensi ekonomi sektor publik. Pajak juga digunakan untuk alat redistribusi pendapatan dan kekayaan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran untuk penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah, serta penyediaan sarana dan prasarana umum yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pajak sebagai alat redistribusi pendapatan dan kekayaan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah dan miskin. Dana pajak salah satunya digunakan


Page 7

untuk penyediaan pelayanan dan barang publik dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yang dapat diakses oleh masyarakat miskin. Pajak dipungut oleh pemerintah pada setiap tingkatan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pada berbagai negara sebagian besar pajaknya dipungut oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memungut sebagian kecil dari jenis pajak tertentu saja. Perkembangan selanjutnya melalui kebijakan desentralisasi sistem perpajakan, beberapa jenis pajak yang semula dipungut oleh pemerintah pusat, dilimpahkan kewenangan pemungutannya kepada pemerintah daerah, serta beberapa jenis pajak lainnya dibagihasilkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Desentralisasi sistem perpajakan adalah pelimpahan kewenangan perpajakan dan penggunaan dana bagi hasil pajak kepada pemerintah daerah. Desentralisasi sistem perpajakan bertujuan agar daerah mampu mengurus dan mengelola rumah tangganya sendiri secara mandiri, termasuk menyangkut penyediaan sumber dana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan serta barang publik dari penerimaaan pajak. Kebijakan ini tertuang dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan perundangan tentang pajak dan retribusi daerah. Perimbangan keuangan mengatur tentang bagi hasil pajak dan sumber daya alam serta dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perundangan pajak dan retribusi daerah mengatur jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk memungutnya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah membutuhkan pendanaan yang cukup, maka dana dari pajak merupakan sumber utama penerimaaan. Desentralisasi sistem perpajakan diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga masyarakat dapat langsung merasakan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan, dalam bentuk pelayanan publik yang mereka terima. Dana yang diperoleh dari masyarakat melalui pajak digunakan sesuai peruntukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan pemerintah daerah melalui kebijakan desentralisasi. Pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat daerahnya karena pemerintah daerah sendiri lah yang lebih tau kebutuhan dari masyarakatnya sehingga pengadaan pelayanan dan barang publik dapat segera tertangani tanpa harus bergantung


Page 8

pada instruksi pemerintah pusat karena pemerintah daerah telah diberi wewenang yang cukup untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi daerahnya. Contoh dari adanya desentralisasi yang dapat meningkatkan pelayanan publik, pada kabupaten Sidoarjo redistribusi pendapatan melalui pajak dilakukan untuk perbaikan pelayanan kesehatan pada rumah sakit dan Puskesmas. Namun pada Kabupaten Biak, masyarakatnya lebih membutuhkan pemabangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan perumahan karena belum tersedia infrastruktur yang memadai. Dalam hal ini terjadi perbedaan prioritas kebutuhan antara satu daerah dengan daerah lain. Melalui desentralisasi maka pemerintah daerah dapat mengusahakan untuk mendahulukan prioritas daerahanya dalam pemakaian pajak.

7. BAGAIMANA PEMERINTAH MENGURANGI KETIMPANGAN HORIZONTAL DAN VERTIKAL? JELASKAN DENGAN TEORI DAN CONTOH. 

Ketimpangan vertikal yang minimum berarti pusat memberikan perhatian dan apresiasi kepada daerah sebagai penghasil sumber daya, sehingga tercipta keharmonisan hubungan keuangan antara pusat dan daerah.



Ketimpangan horizontal yang minimum mempunyai pengertian bahwa pola hubungan keuangan yang terbangun akan menciptakan kapasitas fiskal yang relatif seimbang antar-daerah, untuk menjamin pencapaian standar pelayanan minimum yang dapat dimanfaatkan oleh setiap lapisan masyarakat.



Secara umum, yang ingin dituju adalah daerah mempunyai sumber daya fiskal yang cukup signifikan untuk menunjang tugas otonominya tanpa membuat pusat kekurangan sumber daya fiskal untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintah negara kesatuan.



Berikut adalah yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan horizontal dan vertikal: 1. Sistem yang adil, transparan dan akuntabel Segala bentuk wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah harus dilakukan melalui sistem yang adil, transparan, dan akuntabel. Begitu pula dengan mekanisme perimbangan keuangan pusat dan daerah yang digunakan untuk mengatasi ketimpangan fiskal. Tanpa adanya sistem yang adil, transparan,


Page 9

dan akuntabel maka mekanisme perimbangan akan menimbulkan berbagai masalah. Sebagai contoh, adanya laporan pertanggung jawaban APBN yang di dalamnya berisi laporan pertanggung jawaban atas kinerja dan dana yang telah dihabiskan. Kemudian laporan pertanggungjawaban tersebut dipublikasikan ke khalayak umum melalui internet agar masyarakat dapat mengetahuinya. Laporan ini merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk membangun sistem yang adil, transparan, dan akuntabel 2. Dana Perimbangan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimum pemerintah daerah Dana perimbangan merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan otonomi daerah. Bentuk dari dana perimbangan tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusu (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Tujuan dari adanya dana perimbangan ini adalah untuk membantu keuangan pemerintah daerah melalui transfer dana dari pemerintah pusat karena kapasitas fiskal daerah yang belum mampu membiayai kebutuhan fiskal daerah. Selain itu dana perimbangan ini digunakan untuk memeratakan kesejahteraan antara daerah yang kaya dengan daerah yang miskin sehingga dapat mengurangi ketimpangan horizontal. 3. Pengeluaran dari berbagai tingkat pemerintahan yang sesuai dengan pembagian kewenangan Pengeluaran pemerintah hendaknya disesuaikan dengan apa yang menjadi kewenangannya. Hal ini dilakukan untuk efetifitas dan efisiensi anggaran pada sektor publik. Sehingga tidak ada lagi pengeluaran berlebih untuk kinerja yang minim. 4. DAK difokuskan pada prioritas nasional dan fungsi yang didesentralisasikan DAK diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk membiayai program-program khusus pada daerah tersebut. Misalnya, Kabupaten Tenggarong melakukan program terima penduduk transmigrasi dari Pulau Jawa, maka pemerintah pusat memberikan DAK pada Kabupaten Tenggarong untuk


Page 10

pembangunan pemukiman, pembukaan lapangan kerja, dan lain-lain yang sesuai dengan tujuan program. 5. DBH

untuk

mengurangi

ketimpangan

vertikal

dengan

tetap

menjaga

kesinambungan fiskal nasional Dana bagi hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan

pajak

pusat

yaitu

pajak

penghasilan

perseorangan

(PPh

perseorangan), pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam (Minyak Bumi, Gas Alam, Pertambangan Umum, Kehutanan dan Perikanan). Berdasarkan UU No.33/2004, bagian daerah dari pajak maupun sumber daya alam tersebut telah ditetapkan besarnya berdasarkan suatu persentase tertentu. DBH dibagikan kepada

pemerintah

daerah

untuk

mengurangi

ketidakseimbangan

antara

penerimaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, inilah yang akan meminimalisir ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah. Sebagai contoh, Pulau Kalimantan adalah penghasil batubara, hasil dari SDA tersebut diambil oleh pemerintah pusat dan Pulau Kalimantan mendapat persentase pembagian yang paling besar, sedangkan sisanya akan dibagi untuk pemerintah pusat sendiri dan dibagi kepada daerah-daerah lain sesuai persentase. 6. DAU difokuskan untuk mengurangi ketimpangan horisontal dengan tetap menjaga keseimbangan vertikal DAU merupakan dana perimbangan yang memiliki tujuan utama adalah pengurangan ketimpangan fiskal antar daerah. Konsep kesenjangan fiskal untuk mengalokasikan DAU sudah tepat untuk diadopsi di Indonesia, karena memperhitungkan dua aspek sekaligus, yaitu kebutuhan dan juga kemampuan fiskal pemerintah daerah. Dalam UU no.33/2004 telah dinyatakan dengan tegas bahwa DAU dibagikan dengan formula yang didasarkan atas alokasi dasar dan kesenjangan fiskal (fiscal gap). Alokasi dasar ditetapkan terutama berdasarkan besarnya belanja pegawai, sedangkan kesenjangan fiskal dihitung dari selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.


Page 11

7. Kebutuhan fiskal yang terukur dari setiap tingkat pemerintahan dan kesenjangan fiskal yang terukur Kebutuhan fiskal pada setiap daerah hendaknya dihitung seefektif dan sefisien mungkin agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Sementara itu, perhitungan kebutuhan fiskal pada saat ini belum dilakukan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan belanja yang sesungguhnya, melainkan masih menggunakan beberapa variabel pendekatan diantaranya adalah: jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Referensi :

Vining, Aidan R. & Weimer, David L., 1992. Welfare economics as the foundation for public policy analysis: Incomplete and flawed but nevertheless desirable. Journal of Behavioral and Experimental Economics, Elsevier, vol. 21(1) Pertama, Hamdi Aniza. 2007. Desentralisasi Pemerintahan: Desentralisasi Sistem Perpajakan dalam Meningkatkan Efisiensi Ekonomi Sektor Publik dan Kualitas Pelayanan Publik . Jurnal. STIA LAN Makassar. *Sumber-sumber lain banyak didapat dari materi perkuliahan Kebijakan Finansial dan Fiskal oleh Ibu Dr. Firda Hidayati S.Sos, MPA.


Page 12

peran pemerintah bagi perekonomian

Recommend Documents