SEJARAH PERTANAHAN DI INDONESIA LATAR BELAKANG
Sebutan agraria tidak selalu dipakai dalam arti yang sama. Dalam bahasa latin ager berarti berarti tanah atau sebidang sebidang tanah. tanah. Agrarius Agrarius berarti perladangan, persawahan, pertanian (Prent K. Adisubrata, Adisubrata, J. Poerwadaminta, W.J.S.,1!", W.J.S.,1!", Kamus #atin $ndonesia, %ayasan %ayasan Kanisisus, Semarang&. 'enurut kamus besar bahasa $ndonesia (1, edisi kedua )etakan ketiga, balai pustaka, departemen pendidikan dan kebudayaan, Jakarta& agrarian berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, *uga urusan pemilikan tanah. (balai pustaka, Jakarta&. 'aka sebutan agrarian atau agrarian atau dalam dalam bahasa $nggris agrarian selalu agrarian selalu diartikan tanah dan dihubung dihubungkan kan dengan dengan usaha pertanian (bla)k+s (bla)k+s law di)tionar di)tionary y, 1-, west publishing publishing o., St paul, minn.&. sebutan agrarian laws laws bahkan seringkali digunakan untuk menun*uk kepada perangkat peraturan/peraturan hukum yang bertu*uan mengadakan pembagian tanah/tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya. Di $ndo $ndone nesi siaa sebu sebuta tan n agra agrari rian an di lingkungan lingkungan administras administrasii pemerintaha pemerintahan n dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian. 0etap etapii agrarisch agrarisch recht recht atau atau hukum hukum agrari agrarian an di lingku lingkunga ngan n admini administr strasi asi pemerintahan di batasi pada perangkat/perangkat peraturan perundang/ unda undang ngan an yang yang memb member erik ikan an land landas asan an huku hukum m bagi bagi peng pengua uasa sa dala dalam m melaksanakan kebi*akannya di bidang pertanahan. maka perangkat hukum tersebut merupakan bagian dari hukum administrasi egara. Dengan mulai berlakunya 22PA ter*adi perubahan 3undamental pada hukum agrarian di $ndone $ndonesia sia,, teruta terutama ma hukum hukum di bidang bidang pertan pertanaha ahan, n, yang yang kita kita sebut hukum tanah, yang dikalangan pemerintahan dan umum *uga dikenal sebagai hukum agraria. Perubahan itu bersi3at mendasar atau 3undamental, karena baik mengenai struktu strukturr perang perangkat kat hukumn hukumnya, ya, mengen mengenai ai konsep konsepsi si yang yang mendas mendasari arinya nya,, maupun isinya, yang dinyatakan dalam bagian 4berpendapat5 22PA harus sesu sesuai ai deng dengan an kepe kepent ntin inga gan n raky rakyat at $ndo $ndone nesi siaa sert sertaa meme memenu nuhi hi pula pula keperluannya menurut permintaan 6aman. Sebelum berlakunya 22PA berlaku bersamaan berbagai perangkat hukum agrarian. agrarian. Ada Ada yang yang bers bersum umbe berr pada pada huku hukum m adat adat,, yang yang berk berkon onse seps psii komunalistik religius. Ada yang bersumber pada hukum perdata barat yang individualistic-liberal dan dan ada ada pula pula yang yang bera berasa sall dari dari berb berbag agai ai beka bekass pemerintahan Swapra*a, yang umumnya berkonsepsi 3eodal.
A.
Cultuur-stelsel
Adalah politik yang memaksa penduduk bangsa $ndonesia menanam tanaman yang diperintahkan oleh pemerintah agung. ontoh tanaman yang diperintahkan adalah 7 gula, kopi, nila, dan sebagainya dan hasil/hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah (verplichte,cultuurdiensten,contingenten en leverantien &. uluurstelsel ini memberikan banyak kerugian bagi rakyat dan memberikan keuntungan bagi pemerintah belanda, bumi putra yang memiliki tanah 189 harus ditanami dengan tanaman komoditi yang bisa di e:port *ika tidak memiliki tanah harus ker*a rodi kurang lebih !! hari dalam setahun. Pada waktu tengah giat/giatnya dilaksanakannya apa yang dikenal sebagai )ultuur/stelsel (system tanam paksa& se*ak tahun 1-", sangatlah terbatas kemungkinannya bagi para pengusaha besar. Se*alan dengan politik monopolo egara dalam pengusahaan tanaman/tanaman untuk e:port, bagi pengusaha besar swasta yang belum memiliki sendiri tanah yang luas dengan hak eigendom, sebagai apa yang dikenal dengan sebutan 4tanah partikelir5, tidak ada kemungkinan untuk memperoleh tanah yang diperlukannya dengan hak yang kuat dan dengan *angka waktu penguasaan yang )ukup lama. Sebelum terbentuknya AW pada tahun 1;" satu/satunya )ara yang terbuka adalah menyewa tanah dari pemerintah. Sebelum tahun 1- memang ada tanah/tanah yang belum dikuasai dan diusahakan oleh rakyat (tanah/tanah egara yang 4kosong5& yang disewakan oleh pemerintah untuk usaha/usaha perkebunan swasta. 0etapi se*ak tahun 1- se*alan dengan dilaksanakannya )ultuur/stelsel, tidak lagi diadakan persewaan baru.
ayat -, se)ara tegas dibuka kembali kesempatan untuk menyewa tanah dari pemerintah, yang peraturannya, dimuat dalam algemenee matregel van bestuur (A'?<& yang diundangkan dalm S.$ 9!/! Sementara itu, para pengusaha besar belanda di negeri belanda, karena keberhasilan usahanya mengalami kelebihan modal. Karenanya memerlukan bidang usaha baru untuk mengin@estasikannya, mengingat bahwa masih banyak tersedia tanah hutan di hindia belanda yang belum dibuka dan diusahakan, maka se*ak pertengahan abad 1, mereka menuntut diberikannya kesempatan unruk berusaha di bidang perkebunan besar. Se*alan dengan semangat liberalisme yang sedang berkembang, dituntut penggantian system monopoli egara dan ker*a paksa dalam melaksanakan )ultuur/stelsel, dengan system persaingan bebas dan system ker*a bebas, berdasarkan konsepsi kapaitalisme liberal .
0untutan untuk mengakhiri system tanam paksa dan ker*a paksa dengan tu*uan bisnis tersebut, se*alan dengan tuntutan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dari golongan lain di negeri belanda, yang melihat ter*adinya penderitaan sangat hebat di kalangan petani di *awa, sebagai akibat penyalah gunaan wewenang dalam melaksanakan )ultuur/stelsel oleh para pe*abat yang bersangkutan. Sebaliknya ada *uga golongan yang ingin tetap melaksanakan system yang ada, atas pertimbangan bahwa pelaksanaan )ultuur/stelsel telah mampu menyelamatkan negeri belanda, yang pernah mengalami krisis keuangan sebagai akibat perang pemisahan dengan belgia di eropa dan perang diponegoro di *awa. olongan ini berpendapat bahwa )ultuur/stelsel dan monopoli egara masih perlu dipertahankan sebagai sumber utama pengisi 4s)htkist negerinya5, dari hindia belanda, sebagai dareah *a*ahan yang merupakan 4wingewest5. 'enurut @an der@enter *umlah keuntungan pemerintah dari tahun 1"/1;9 ada ;".""".""" euro atau >>.""".""" tiap tahunnya . uangnya itu dipergunakan oleh pemerintah belanda untuk mengadakan pembanguunan di negerinya sendiri yang baru menderita kerusakan/kerusakan sebagai akibat peperangan dengan belgia. Pemerintah sangat takut akan mendapat persaingan yang hebat yang akan melenyapkan segala keuntungan *ika perusahaan/perusahaan partikelir di beri i6in untuk berkembang di $ndonesia. amun demikian dengan memun)aknya penderitaan rakyat, kesengsaraan, kelaparan, ber*angkitnya berbagai ma)am penyakit, kematian dan laian/lain ditambah dengan serangan/serangan dalam ma*alah/ma*alah, surat kabar dan *uga parlemen belanda, pemerintah terpaksa lambat laun mengubah haluan dan tunduk pada desakan/desakan itu. B.
Agraris)he wet
Apa yang disebut 4agraris)he wet5 adalah undang/undang (dalam bahasa belanda disebut 4Wet5& yang dibuat di negeri belanda pada tahun 1;". agrais)he wet (aw& diundangkan dalam s 1;"/99 sebagai tambahan ayat/ ayat baru pada pasal !> regerings reglement hindia belanda tahun 19.
Dasar/dasar dalam agraische wet tersebut di follow-up yang ter)antum dalam keputusan s. 1;"/11. pasal 1 dari keputusan agrarian mengandung suatu dasar atau la6im di sebut 4asas umum tanah egara atau pernyataan umum tanah egara5. (algemeen domein beginsel atau algemeen domeinverkalring & yaitu suatu pernyataan umum, bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai hak eigendom adalah tanah milik (domein& negara. 2ntuk men*aga *angan sampai bangsa $ndonesia tidak mempunyai tanah, sudah pasti akan menimbulkan banyak kesulitan bagi pemerintah. Karena itu dengan S. 1;9/1; diadakan larangan pen*ualan tanah dari bangsa $ndonesia kepada bukan bangsa $ndonesia, karena peraturan/ peraturan tersebut sangat penting maka kita akan bi)arakan lebih lan*ut dengan mengutip peraturan tersebut seluruhnya. Akan tetapi penggarisan pemberian perlindungan hukum kepada rakyat pribumi itu bukan merupakan tu*uan AW. 0u*uan AW adalah memberikan dasar bagi berkembangnya perusahaan/perusahaan kebun besar swasta. Dikhawatirkan bahwa dalam usaha dan kegiatan mengembangkan perusahaan/perusahaan kebun besar tersebut memerlukan tanah yang luas, hak/hak rakyat akan dilanggar atau dikorbankan. Kekhawatiran tersebut ter)ermin dalam pembahasan AW di parlemen belanda dan ran)angan/ ran)angan sebelumnya serta dalam pemberian perintah kepada gubernur *enderal sloet @an de beele untuk membuat suatu pernyataan pada tahun 1!!. tetapi bagaimana pun bukan merupakan tu*uan AW untuk *uga mense*ahtrakan rakyat pribumi. 0erhadap rakyat pribumi pendekatannya 4pasi35, bukan5akti35 seperti halnya terhadap pihak pengusaha. Dalam praktik pelaksanaan AW, kepentingan pengusaha dalam banyak hal lebih didahulukan dari pada kepentingan rakyat pribumi. 0etapi biarpun demikian, tu*uan utamanya memang bukan untuk menye*ahtrakan rakyat pribumi, dibandingkan dengan tu*uan dan rumusan pokok politik pertanahan nasional kita yang dituangkan dalam pasal -- ayat - 22D 19, *elas tampak perbedaannya yang hakiki. =umusan 7
C.
Agraris)h besluit
Sebagai pelaksanaan Agrarische Wet dengan keputusan ra*a tanggal >" *uli 1;"/19 (S.1;"/11& telah ditetapkan keputusan yang dinamakan keputusan agrarian (agrarische besluit &. Peraturan ini hanya ada di daerah/ daerah di *awa dan madura, tetapi kemudian pernyataan domein tersebut diberlakukan *uga untuk daerah pemerintahan langsung di luar *awa dan madura, dengan suatu ordonansi yang diundangkan dalam S.1;9/11a. sedangkan mengenai hal/hal yang telah di tetapkan dalam peraturan ini akan diatur dengan ordonansi sesuai dengan agrarische wet dan dasar/dasar dari keputusan agrarian tersebut yang terpenting ialah pasal 1 yang memuat pernyataan umum tanah egara ( Algemeenedomein verklaring & yang menetapkan sebagai berikut 7 4 Selain menurut apa yang telah ditentukan dalam nomor dua dan tiga dari wet tersebut maka tetap dipertahankan pendirian ( asas &, bahwa semua tanah yang tidak bertuan dan 8 tidak dapat dibuktikan bahwa tanah itu milik eigendom orang lain, adalah tanah egara ( domein van de staat &5 . Pernyataandomein khusus di ter*emehkan sebagai berikut 7 Semua tanah kosong dalam daerah pemerintahan langsung adalah domein egara,ke)uali yang di usahakan oleh para penduduk asli dengan hak/hak yang bersumber pada hak/hak membuka hutan.mengenai tanahCtanah egara tersebut kewenangang untuk mmemutuskan pemberiannya kepada pihak lain hanya ada pada penerintah tanpa mengurangi hak yang sudah di punyai oleh penduduk untuk membukanya 'aksud pernyataan tersebut adalah untuk menegaskan agar tidak ada keraguan, bahwa satu/satunya penguasa yang memberikan tanah/tanah yang di maksud itu kepada pihak lain adalah pemerintah. FUNGSI DOMEIN VERKLARING
Dalam praktik 22 pertanahan domein verkalring ber3ungsi 7 1. sebagai landasan hukum bagi pemerintah yang mewakili egara sebagai pemilik tanah untuk memberikan tanah dengan hak/hak tanah yang diatur dalam K2Pdt seperti hak erfah,hak postal ,dan lain/lain .dalam rangka domein verklaring ,pemberian tanah dengan hak eigendom dilakukan dengan )ara pemindahan hak milik egara kepada penerima tanah >. di bidang pembuktian pemilikan apa yang dinyatakan dalam pasal 1 agrarisch besluit bukan hal yang baru ,karena sudah ada ketentuannya dalam pasal 91 dan 9>" K2Pdt setiap
bidang tanah harus ada yang memiliki kalau tidak di miliki oleh perorangan atau badan hukum, maka egaralah pemilikinya karena asas domein itu sudah ada sebelumnya maka pernyataan dalam agaraische besluit menggunakan bahasa 4bli33 het beginsel 4 menururt @an @ollen ho@en masih ada - ta3siran lain mengenai tanah/tanah yang ter)akup dalam domein @erkalring E 1. tanah domei negara adalah bukan tanah hak eigendom yang diatur dalam K2Per >. tanah domei egara adalah yang bukan tanah hak eigendom,hakagrarische eigendom dan bukan pula tanah milik rakyat yang telah bebas dari kungkungan hak rakyat. -. tanah domein egara adalah yang bukan tanah hak eigendom,hak agarais)he eigemndom dan bukan pula tanah milik rakyat baik yang sudah maupun yang belum bebas dari kungkungan hak ulayat. Dalam ta3siran pemerintah india
Pasal !> =.=.
Pasal !> == kemudian men*adi Pasal 91 $ndis)he Staatregeling ($S& pada tahun 1>9 #engkapnya isi pasal 91 $S adalah sbb 7 1. gubernur *enderal di larang membuang tanah >. boleh men*ual tanah sempit apabila untuk kepentingan umum perluasan *alan ,desa dan perindustrian. -. gubernur *enderal boleh menyewakan tanah ,termasuk tanah di kelola oleh orang bumi putra. Agraris wet (S .1;" 8 99& berbunyi 7
1. menurut aturan yang di tetapkan dengan ordonansi,di berikan tanah/ tanah dengan er3pa)ht,yang lamanya tidak boleh dari ;9 tahun. >. gubernur *enderal men*aga, *angan sampai ada sesuatu pemberian tanah hak/hak penduduk asli(bangsa $ndonesia& -. tanah/tanah di usahakan (di pergunakan & bangsa $ndonesia untuk keperluan sendiri, atau tanah/tanah yang berupa tanah pengembalaan umum atau karena salah suatu sebab ter masuk turut kampung (desa/ desa&, tidak di kuasai gubernur *enderal ke)uali untuk keperluan umum berdasarkan pasal 1-- $.S dan untuk tanaman/tanaman yang di adakan oleh pemerintah agung menurut aturan/aturan yang berhubungan dengan itu dengan pemberian keugian yang layak. . kepada orang $ndonesia yang mempunyai tanah milik dengan sah,atas permintaannya di berikan hak eigendom atas tanah itu dengan memakai pembatasan/pembatasan kekuasaan untuk men*ualnya kepada bukan bangsa $ndonesia ,pembatasan/pembatasan mana akan di tetapkan dengan ordonansi dan akan di sebutkan dalam eigendom itu. 9. menyewakan tanah atau menyerahkan tanah untuk di pakaimoleh orang $ndonesia kepada bukan orang $ndonesia dilaksanakan menurut aturan/aturan yang di tentukan dengan ordonansi. Seluruh pasal di atas adalah pasal 91 $.S 8indi)e startlegeling ada ayat yaitu - ayat dari !> == dan 9 ayat dari agraris wet&.karena belum lengkap dari gabungan pasal di atas maka di bentuklah agraris besluit S.1;" 811 . setelah mengalami beberapa perubahan dan tambahan ,nama == itu di ganti dengan $.S dan di undangkan lagi seluruhnya dalam S.1>9/; .pasal 91 $.S memuat larangan men*ual tanah untuk men)egah bertambahnya tanah/tanah partikelir yang merupakan tanah egara dalam egara hal ini di pandang dari sudut politik membahayakan . %ang men*adi tu*uan dari agararis wet adalah untuk membuka kemungkinan dan memberikan *aminan hukum kepada pengusaha swasta agar dapat berkembang di hindia belanda . Dari isi pasal 91 $S F pasal !> == & ayat 9 dan ayat ! kita mengetahui bahwa agararis wet *uga mengariskan perlindungan kepada rakyat pribumi . arus di*aga agar pemberian tanah kepada para pengusaha besar tidak melanggar hak rakyat pribumi (ayat 9 & . pengambilan tanah/tanah pribumi hanya boleh bagi kepentingan umum, melalui a)ara pen)abutan hak dan disertai pemberianganti rugi keugian yang layak(ayat !&. 0etapi pengarisan pemberian perlindungan hukum kepada rakyat pribumi bukan merupakan tu*uan agararis wet . tu*uan agraris wet adalah memberikan dasar bagi berkembangnya perusahaan/perusahaan kebun besar swasta. Dikhawatirkan bahwa dalam usaha dan kegiatan mengembangkan
perusahaan/perusahaan kebun besar tersebut, yang akan memerlukan tanah yang luas,hak/hak rakyat akan di langgar atau di korbankan .kekhawatiran tersebut ter)ermin dalam pembahasan agrari)he wet di parlemen belanda dan ran)angan/ran)angan sebelumnya serta dalam pemberian perintah kepada gubernur *enderal slot @an de beele untuk membuat suatu pernyataan pada tahun 1!!.tetapi bagaimanapun bukan merupakan tu*uan agararis)he wet untuk *uga mense*ahtrakan rakyat pribumi. 0erhadap rakyat pribumi pendekatannya pasi3 bukan akti3 seperti halnya terhadap pihak penguasa. Dalam praktik pelaksanaan agraris)he wet ,kepentingan pengusaha lebih di dahulukan dari pada rakyat pribumi. D.
Pasal 91 $.S
Salah satu tu*uan pokok diadakanya 22PA adalah untuk meletakaan dasar/ dasar dalam mengadakan kesatuan dan kesederhanaan di bidang ukum yang mengantar pertanahan. Di)abutnya berbagai peraturan oleh 22PA dan dinyatakannya ukum Adat sebagai dasar ukum 0anah asional adalah dalam rangka mewu*udkan kesatuan dan kesederhanaan hukum tersebut.
E.
Aliran #iberalisme
Konsepsi indi@idualisti) berpangkal dan berpusat pada hak indi@idu atas tanah yang bersi3at pribadi semata/mata. al ini *elas ter)ermin pada rumusan hak indi@idu yang tertinggi, yang dalam K2Pdt disebut hak eigendom (pasal 9;"&. ak eigendom adalah hak untuk dengan leluasa menikmati kegunaan sesuatu benda, dan untuk berbuat bebas terhadap benda yang bersangkutan dengan kekuasaan yang sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang/ undang dan peraturan/peraturan lainnya yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenag dan tidak mengganggu hak/hak pihak lainEsemuanya itu terke)uali pen)abutan hak untuk kepentingan umum, dengan pemberian ganti kerugian yang layak menurut ketentuan peraturan perundang/undangan yang berlaku. Kewenangan indi@idu yang demikian luas dan kuatnya, pembatasannya sempit dan 4legalisti)5, yaitu terbatas pada hak/hak pihak lain dan ketentuan undang/undang, keleluasaan dan kebebasan tersebut dalam pelaksanaaanya mendapat dukungan semangat 4liberalisme5, yang men*adi )ri abad ke/1 lalu. $ni membuat hak eigendom bersi3at 4pribadi semata/mata5. Dalam arti bahwa dalam pelaksanaanya kepentingan pribadilah yang men*adi satu/ satunya tu*uan dan pedomannya. Kepentingan pribadilah yang menentukan apakah tanah yang yang dimiliki akan digunakan atau tidak. Dan *ika digunakan, dalam menentukan peruntukan dan )ara penggunaanya, kepentingan dan kebebasan pribadilahyyang men*adi tolak ukur dan penentuannya. Adalah merupakan keyakinan pada abad ke/1, bahwa dengan bertoplak pada indi@idu yang diberi keleluasaan dn kebebasan berusaha, akan di)apai tingkat kemakmuran yang setinggi/tingginya. 0ugas egara terbatas pula pada memelihara tata tertib serta melindungi *iwa dan harta kekayaan rakyatnya (poli)e state&. Kemudian ternyata bahwa kemakmuran hanya dinikmati oleh sebagian ke)il rakyat yang menguasai modal dan alat produksi. Kemakmuran mmang meningkat, tetapi tidak terbagi se)ara adil dan merata. 'aka dalam lingkup konsepsi indi@idualisti)/liberal yang murni tersebut diadakan modi3ikasi, dengan memasukan unsure masyarakat atau unsure kebersamaan dalam pelaksanaan dan penggunaanya. Kebebasan indi@idu dikurangi. Dimasukan unsure kebersamaan kedalam hak indi@idu yang semula pribadi semata/ mata. Dalam melaksanakan haknya, wa*ib diperhatikan *uga kepentingsn bersama. 'aka hak/hak indi@idu atas tanah dinyatakan mempunyai 3ungsi so)ial.
0ugas egara yang mewakili kepentingan bersama men*adi lebih luas dalm mengusahakan peningkatan kemakmuran yang adil dan merata (wel3are state&. F.
Koninkli*k
Diantaranya yang perlu dibahas adalah suatu Koninkli*k besluit yang dikenal dengan sebutan Agraris)h " ter*adi perubahan anggapan, bahwa tanpa perlu bertindak sebagai pemilik, egara selaku penguasa dapHat memberikan tanah yang dikuasainya dengn hak/hak eigendom, asal ada peraturan (undang/undang& yang memberikan kepadanya kewenangan untuk itu. Kebenaran pendirian ini dapat kita lihat buktinya dalam suatu Koninkli*k 11&. 22PA *uga berpendirian demikian (pen*elasan 2mum bagian $$ butir >&. ak agraris)h eigendom ini berasal dari hak milik adapt yang atas permohonannya pemiliknya, melalui suatu prosedur tertentu, diakui keberadaanya oleh pengadilan. Pengaturannya dalam Koninkli*k /11; dan ordonansi S.1;-/- (engelbre)ht,1!", halaman >11"&. Demikianlah maka menurut pena3siran resmi pemerintahan ini, semua tanah yang tidak dapat dibuktikan oleh yang menguasainya, bahwa tanah yang bersangkutan dipunyai dengan hak eigendom atau hak agraris)h eigendom
adalah tanah domain egara. Dan dasar hukumnya Koninkli*k no. 1; dan peraturan pelaksana.
SEJARAH PERTANAHAN DI INDONESIA Dia*ukan untuk memenuhi salah satu tugas 'ata kuliah ukum Agraria
Di susun oleh 7 '. A3i3 Abdul . %usep 0ri Susanto Ahmad Saptari 'aulana inan*ar =. Siti o@ianti K.W. %ogi Suprayoga =ahmawita Juliana
1"""""911"""""9>>" 1"""""9>19 1"""""9>"1 1"""""9>" 1"""""91; 1"""""91;
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG 2!
