SKB-Aspek Hukum

ASPEK HUKUM DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS Studi Kelayakan Bisnis

PENDAHULUAN 





Untuk memulai studi kelayakan usaha, umumnya dimulai dari aspek hukum, walaupun banyak yang melakukannya dari aspek lainnya tergantung dari kesiapan masing-masing perusahaan. Tujuan dari analisis terhadap aspek hukum yaitu untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Bagi peneliti studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti keabsahan, kesempuranaan dan keasliannya meliputi badan hukum, perizinan yang dimiliki, sertifikat tanah atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut.

www.murtaqicomunity.wordpress.com

PENDAHULUAN 

Dalam aspek hukum hal yang dibahas meliputi:   



Bentuk badan hukum perusahaan Prosedur perizinan/legalitas Lembaga/departemen/instansi yang terkait dengan perusahaan Rencana anggaran dasar perusahaan


BADAN HUKUM USAHA 

Dalam prakteknya, jenis badan hukum yang ada di Indonesia meliputi:        

Perseorangan Firma Perseroan comanditer (CV) Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan Negara (BUMN) Perusahaan Daerah (BUMD) Yayasan Koperasi



Perusahaan Perseorangan   



Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang hanya dimiliki perseoarngan (hanya seorang) Pendirian tidak memerlukan syarat khusus, sebagaimaan badan usaha lainnya Kebutuhan modal hanya dipenuhi dari pemilik sendiri, dan untuk mencari modal dari luar relatif lebih sulit

Firma (Fa)  

Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan Untuk mendirikan Fa, dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:  

Pertama: melalui akta resmi yang proses selanjutnya sampai di berita negara Kedua: melalui akta di bawah tangan yaitu kesepakatan antara pihak-pihak terkait



Perseroan Kamanditer (Comanditer Vennotschap)  

 



CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan Dalam CV terdapat sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya, kemudian ada satu sekutu atau lebih yang bertindak sebagai pemberi modal Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas hanya pada modal yang ditanamkan dalam perusahaan Tujuan pendirian CV adalah memberi peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas

Perseroan Terbatas (PT)  

UU tentang PT adalah UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya



Perseroan Terbatas (PT) 

Dalam prakteknya jenis PT terdiri dari: 

Dilihat dari segi kepemilikannya:   



Dilihat dari segi status Perseroan Terbatas:  



Perseroan Tertutup Perseroan Terbuka

Modal perseroan terbatas terdiri dari:   



Perseroan Terbatas biasa Perseroan Terbatas Terbuka Perseroan Terbatas PERSERO

Modal dasar (authorized capital) Modal ditempatkan atau dikeluarkan (issued capital) Modal disetor (paid-up capital)

Syarat pendirian PT:     

PT didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang Pendirian PT dituangkan dalam Akta Notaris Bahasa yang digunakan adalah bahasa indonesia Mencantumkan perkataan “PT” dalam akta notaris Disyahkan oleh menteri kehakiman




Syarat pendirian PT:    



Didaftarkan dalam berita negara Memiliki modal dasar skurang-kurangnya Rp 50.000.000,- (UU PT No. 40 Tahun 2007) Modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar Menyetor modal setor 50% dari modal ditempatkan pada saat perusahan didirikan

Bagi PT yang mengalami perubahan dipersyaratkan untuk:    

Mencantumkan nama, maksud, dan tujuan kegiatan perseroan Perpanjangan jangka waktu perseroan Peningkatan atau penurunan modal Perubahan status perseroan terbatas dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya




Hal yang perlu diteliti khususnya berkaitan dengan keabsahan PT adalah:    



Akta notaris Persetujuan menteri kehakiman Pendaftaran di pengadilan setempat Diumumkan dalam Berita Negara Repubilik Indonesia

Perusahaan Negara (PN)   

Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang Modal untuk mendirikan PN adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham PN dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah



Perusahaan Daerah   



Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Modal seluruh atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan kesuali dengan ketentuan lain dengan dasar undang-undang Pimpinan perusahaan daerah diangkat oleh Kepala Daerah

Yayasan   

Pendirian yayasan didasarkan atas PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Yayasan Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial Yayasan memiliki pengurus dan harta milik pengurus yang dipisahkan dari harta yayasan



Koperasi   

Pendirian koperasi didasarkan atas UU No. 25 Tahun 1995 Tentang Koperasi Pendirian koperasi melalui akta pendirian setelah memperoleh pengesahan pemerintah dan diumumkan dalam Berita Negara Koperasi dibentuk melalui rapat anggota minimal 20 orang yang masingmasing memenuhi tiga syarat yaitu:   



Mampu melaksanakan tindakan hukum Menerima landasan idiil, asas, dan sendi dasar koperasi Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota koperasi

Dalam prakteknya, jenis koperasi meliputi:     

Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi

produksi konsumsi jasa serbaguna usaha fungsional dan golongan masyarakat tertentu


JENIS IZIN USAHA 



Dokumen dan izin diperlukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan perusahaan itu sendiri dari berbagai hal. Oleh karena itu, bagi pembuat studi kelayakan bisnis masalah izin perlu segera diurus sebelum usaha dijalankan Banyaknya izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan, izin tersebut meliputi:   

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Izin-izin Usaha      



Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Izin domisili Izin gangguan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin tenaga kerja asing

Sertifikat Tanah dan surat berharga yang dimiliki


JENIS IZIN USAHA 

Dokumen yang tidak kalah penting adalah penelitian dokumen lainnya yaitu:    

Bukti diri (KTP atau SIM) Sertifikat tanah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Surat atau sertifikat lainnya yang dianggap perlu


SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) 

Penggolongan SIUP 





SIUP Besar, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam Akta Pendirian/Perubahan dengan nilai diatas Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah). SIUP Menengah, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam Akta Pendirian/Perubahan dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (duartus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah). SIUP Kecil, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam Akta Pendirian/Perubahan dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000- (duartus juta rupiah).



Penggolongan SIUP 





SIUP Besar, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam Akta Pendirian/Perubahan dengan nilai diatas Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah). SIUP Menengah, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam Akta Pendirian/Perubahan dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (duartus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah). SIUP Kecil, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam Akta Pendirian/Perubahan dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000- (duartus juta rupiah).



Prosedur Permohonan SIUP 





Perusahaan mengambil formulir, mengisi dan mengajukan permohonan SIUP beserta persyaratannya melalui Kantor Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota/Wilayah sesuai domisili perusahaan untuk permohonan SIUP Menengah dan SIUP Kecil. Sedangkan untuk permohonan SIUP-BESAR diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Kota/Propinsi sesuai domisili perusahaan

Masa Berlaku 

SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan barang/jasa sejak tanggal dikeluarkan



Persyaratan Pengajuan SIUP 

Copy Akta pendiran (asli diperlihatkan)



Copy Akta perubahannya & Laporannya, jika ada (asli diperlihatkan)



Copy SK. Menteri Hukum & HAM RI (asli diperlihatkan) atau Bukti PNBP untuk PT-Baru



Copy Surat Keterangan Domisili perusahaan, (asli diperlihatkan)



Copy SITU-Surat Izin Tempat Usaha (bagi perusahaan yang dipersyaratan)



Copy Kontrak/Sewa T.Usaha/Surat Keterangan dari pemilik gedung



Copy NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak (asli diperlihatkan)



Copy KTP Pemegang Saham atau NPWP jika Badan Usaha



Copy KTP Pengurus Perseroan (Direksi & Komisaris)



Copy KK jika Pimpinan/Penanggung Jawab perusahaan adalah Wanita



Pas Photo Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan (3 x 4) 2 lembar



Copy Neraca Awal Perusahaan


DOKUMEN YANG DITELITI 

Secara umum, dokumen-dokumen yang akan diteliti sehubungan dengan aspek hukum adalah:      

Bentuk badan usaha Bukti diri Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Izin-izin Perusahaan Keabsahan dokumen lainnya   

Status hukum tanah Kendaraan bermotor Surat dan sertifikat lainnya yang dianggap perlu


PENELITIAN LAPANGAN 

Penelitian ke lapangan diperlukan untuk mengecek kebenaran dan data atau informasi yang dibutuhkan untuk menguji kebenaran dan keabsahan dokumen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:  

Mendatangi sumber informasi yang berhak mengeluarkan surat atau dokumen yang diperlukan Mencari informasi dari laporan, koran, majalah atau perpustakaan yang memuat informasi yang relevan dengan analsisi yang dilakukan


DOKUMEN YANG PELU DIPERSIAPKAN


PERATURAN DAN PERUNDANGUNDANGAN 

Peraturan pemerintah berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipatuhi dalam pendirian suatu usaha:     

 

 

UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Yayasan UU No. 25 Tahun 1995 Tantang Koperasi UU No. 13 Tahun 1995 Tantang Izin Usaha Industri Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 13/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/MENKES/SK/X/2002 Tantang Izin Pendirian Apotik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah PP No. 10 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset


DAFTAR REFRENSI 

Kasmir, dan Jakfar. 2003. Studi Kelayakan Bisnis : Edisi Pertama. Jakarta: Kencana



Kasmir, dan Jakfar. 2003. Studi Kelayakan Bisnis : Edisi Kedua. Jakarta: Kencana



Suad Husnan. 1994. Studi Kelayakan Proyek, Konsep, dan Teknik Penyusunan Laporan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN



UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas



PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Yayasan



UU No. 25 Tahun 1995 Tantang Koperasi



UU No. 13 Tahun 1995 Tantang Izin Usaha Industri


Tnx, N Nex C U www.murtaqicomunity.wordpres.com

SKB-Aspek Hukum

Recommend Documents