SOAL KEUANGAN DAERAH PETUNJUK:
1. A. B. C. D. 2. A. B. C. D. 3. A. B. C. D. 4. A. B. C. D. 5. A. B. C. D. 6. A. B. C. D.
1.
Soal terdiri dari 50 butir.
2.
Pilihlah satu jawaban yang paling benar antara A, B, C, atau D.
3.
Tidak berlaku sistem pengurangan (minus) untuk jawaban yang salah.
4.
Untuk setiap jawaban yang benar mendapat nilai 2 (dua).
5.
Tulislah jawaban Saudara pada lembar jawaban yang telah disediakan.
Pengeluaran daerah saat ini yang nantinya akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya disebut: Pengeluaran belanja daerah Pengeluaran pembiayaan daerah Pengeluaran anggaran daerah Pengeluaran pendapatan daerah Penyerahan dana perimbangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mempunyai tujuan-tujuan berikut ini, kecuali: Membantu daerah mendanai penyelenggaraan kewenangannya Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah Membantu daerah menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah Mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah Pelaksanaan kegiatan dalam rangka dekonsentrasi didanai oleh: Pemerintah pusat Pemerintah daerah Pemerintah pusat bersama-sama pemerintah daerah Gabungan dari pemerintah-pemerintah daerah yang menerima manfaat dari kegiatan tersebut Pengalokasian dana untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka desentralisasi tertuang dalam: APBN APBD Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Dana Perimbangan Kegiatan yang merupakan urusan pemerintah pusat yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah disebut kegiatan dalam rangka: Sentralisasi Desentralisasi Dekonsentrasi Deregulasi Salah satu bentuk pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten oleh pemerintah pusat antara lain adalah: Evaluasi Raperda APBD kabupaten oleh Presiden Evaluasi Raperda APBD kabupaten oleh Mendagri Evaluasi Raperda APBD kabupaten oleh Menkeu Evaluasi Raperda APBD kabupaten oleh Gubernur
7. A. B. C. D. 8.
Koordinasi pembinaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh: Presiden Menteri Dalam Negeri Menteri Keuangan Ketua Bappenas Tujuan utama pengangkatan pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal daerah adalah: A. Mengungkapkan kecurangan pengelolaan keuangan daerah B. Menjaga efisiensi, efektivitas dan kehematan pengelolaan keuangan daerah C. Membantu pejabat pengawasan eksternal D. Membantu kepala daerah mengelola keuangan daerah 9. Pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil merupakan pelaksanaan asas umum: A. Efektif B. Efisien C. Ekonomis D. Bertanggung jawab 10. Penyelenggaran pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip keterbukaan merupakan pelaksanaan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang: A. Efektif B. Transparan C. Tertib D. Bertanggung jawab 11. Salah satu bentuk pelaksanaan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang taat pada peraturan perundang-undangan adalah: A. Pembangunan monumen kota dengan penunjukan langsung B. Pembangunan pasar untuk relokasi pedagang pasar lama dengan metode penunjukan langsung C. Pembangunan jembatan ke daerah terisolasi yang putus karena banjir bandang dengan penunjukan langsung D. Pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan penunjukan langsung 12. Menurut pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah: A. Bendahara umum daerah B. Pejabat pengelola keuangan daerah C. Sekretaris daerah D. Kepala daerah 13. Kepemilikan saham pemerintah daerah pada BUMD diwakili oleh: A. Bendahara umum daerah B. Pejabat pengelola keuangan daerah C. Sekretaris daerah D. Kepala daerah
14. Pejabat yang berwenang memerintahkan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan pada suatu dinas pada pemerintahan daerah adalah: A. Kepala daerah B. Bendahara umum daerah C. Kepala dinas yang bersangkutan D. Pejabat pelaksana teknis kegiatan yang bersangkutan 15. Penerimaan bagi hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikelompokkan dalam: A. Pendapatan asli daerah B. Dana perimbangan C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah D. Pendapatan bagi hasil 16. Atas transaksi penjualan barang oleh pelaku usaha di daerah yang dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka pemerintah daerah: A. Menerima bagi hasil dari pemerintah pusat B. Memungut langsung PPN tersebut dan menyetorkan ke kas daerah C. Menerima kembali dalam bentuk dana dekonsentrasi D. Tidak menerima bagian apapun atas pungutan PPN tersebut 17. Jika dalam suatu tahun anggaran, pemerintah daerah memperoleh pinjaman dari pemerintah pusat untuk mendanai pengeluarannya, maka penerimaan pinjaman tersebut dalam struktur APBD dikelompokkan dalam: A. Pendapatan dana perimbangan B. Pendapatan pinjaman C. Penerimaan pembiayaan D. Penerimaan asli daerah 18. Dalam struktur APBD, belanja daerah dikelompokkan dalam : A. Belanja tidak langsung dan belanja langsung B. Belanja operasional dan belanja modal C. Belanja rutin dan belanja pembangunan D. Belanja pegawai dan belanja kegiatan 19. Bahan utama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah: A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah C. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD D. Rencana Kinerja SKPD 20. Dari sisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), urutan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan penyusunan APBD adalah: A. Rencana Kerja SKPD Æ Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran Æ Rencana anggaran SKPD B. Rencana Kerja SKPD Æ Rencana kerja dan anggaran SKPD Æ Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran C. Rencana strategis SKPD Æ Rencana Kerja SKPD Æ Rencana kerja dan anggaran SKPD D. Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran Æ Rencana Kerja SKPD Æ Rencana kerja dan anggaran SKPD
21. Gaji yang dibayarkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai dengan Peraturan Gaji PNS, dalam struktur APBD dikelompokkan ke dalam kelompok: A. Belanja langsung B. Belanja tidak langsung C. Belanja modal D. Belanja operasional 22. Pembahasan Raperda APBD oleh DPRD dititik beratkan pada kesesuaian antara program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda APBD dengan: A. Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara B. Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD C. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 23. APBD kabupaten berlaku sah dan dapat dilaksanakan setelah: A. Disahkan DPRD kabupaten B. Disahkan bupati C. Disahkan gubernur D. Disahkan Menteri Dalam Negeri 24. Pengembalian kelebihan pendapatan pajak hiburan yang diterima tahun lalu kepada penyetornya (wajib pajak), pada tahun ini dibukukan dengan cara: A. Membebankan ke rekening pendapatan pajak hiburan tahun ini B. Membebankan ke Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah C. Membebankan ke rekening belanja bunga D. Membebankan ke rekening belanja tak terduga 25. Penatausahaan Surat Perintah Membayar pada suatu SKPD dilakukan oleh: A. Bendahara pengeluaran SKPD B. Bendahara penerimaan SKPD C. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD D. Bendahara umum daerah 26. Pada bulan Maret, Kabupaten X tertimpa bencana angin puting beliung yang menyebabkan kerusakan parah di kabupaten tersebut. Untuk menanggulangi bencana tersebut, pemerintah Kabupaten X memerlukan dana sebesar 21 milyar, namun dana tersebut tidak tersedia dalam APBD tahun yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten X: A. Tidak boleh melakukan pengeluaran tersebut karena tidak terdapat anggaran untuk kegiatan tersebut B. Boleh melakukan pengeluaran tanpa persetujuan DPRD terlebih dahulu, selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD C. Boleh melakukan pengeluaran asal telah memperoleh persetujuan DPRD terlebih dahulu D. Boleh melakukan pengeluaran dengan catatan pengeluaran tersebut nantinya dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran untuk kegiatan yang telah disetujui dalam APBD 27. Keputusan untuk menggeser anggaran Dinas Kebersihan ke anggaran Dinas Pendidikan dilakukan melalui: A. Keputusan kepala daerah B. Keputusan sekretaris daerah C. Keputusan pejabat pengelola keuangan daerah D. Perubahan APBD
28. Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi keadaan luar biasa. Contoh kejadian yang termasuk keadaan luar biasa adalah: A. Realisasi pendapatan semester I hanya mencapai 40% dari taksirannya B. Terjadi bencana alam di daerah tersebut C. Terdapat kebijakan pemerintah daerah untuk menaikkan gaji PNS daerah D. Terdapat keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus dipakai 29. Permintaan pembayaran belanja subsidi dilakukan dengan pengajuan: A. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) jika jumlahnya kurang dari 5 juta rupiah B. SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) C. SPP Tambahan Uang persediaan (SPP-TU) D. SPP Langsung (SPP-LS) berapapun jumlah pembayarannya 30. Pertanggungjawaban secara fungsional pengelolaan uang persediaan oleh bendahara pengeluaran pada SKPD disampaikan kepada: A. Kepala SKPD B. Bendahara umum daerah C. Sekretaris daerah D. Kepala daerah 31. Pembantu bendahara pengeluaran pada SKPD berkewajiban: A. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran B. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala SKPD C. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah D. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Umum Daerah 32. Dinas Kependudukan pada suatu kabupaten berkewajiban menyusun pertanggung- jawaban pelaksanaan anggaran dalam bentuk: A. Neraca, laporan arus kas, dan laporan realisasi anggaran B. Laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan C. Neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan D. Neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan 33. Menurut Stándar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan pajak daerah dicatat/dibukukan pada saat: A. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah B. Surat Ketetapan Pajak Daerah diserahkan kepada wajib pajak daerah C. Wajib pajak daerah melakukan penyetoran ke kas daerah D. Tahun anggaran berakhir 34. Pengawasan pelaksanaan APBD oleh DPRD ditujukan untuk: A. Menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD B. Menjamin pelaksanaan APBD telah dilakukan secara efisien dan efektif C. Menjamin tidak terdapat penyelewengan anggaran D. Menjamin terdapatnya pengawasan melekat dalam pelaksanaan APBD 35. Seorang pejabat pengawas pada Badan Pengawasan/Inspektorat Daerah: A. Dapat merangkap sebagai pejabat struktural pada dinas lain di kabupaten B. Dapat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan kendaraan di Badan Pengawasan/Inspektorat Daerah C. Dapat menjadi anggota panitia pengadaan di dinas lain jika telah memiliki Sertifikat Keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah
D. Dapat menjadi anggota panitia penerimaan pengadaan software sistem akuntansi keuangan daerah di sekretariat Daerah 36. Apabila banding sehubungan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima, maka wajib pajak memperoleh pengembalian sejumlah: A. Kelebihan pembayaran pajaknya saja B. Kelebihan pembayaran pajaknya ditambah bunga yang disepakati C. kelebihan pembayaran pajak yang telah masuk kas daerah tidak dapat dikembalikan D. kelebihan pembayaran pajak ditambah bunga 2% per bulan maksimal selama 24 bulan 37. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan: A. Pajak pusat B. Pajak propinsi C. Pajak kabupaten/kota D. Pajak desa 38. Besarnya pajak daerah yang harus dibayar oleh wajib pajak daerah ditetapkan dengan cara: A. Dihitung sendiri oleh wajib pajak B. Didasarkan pada penetapan kepala daerah C. Jawaban a dan b benar D. Jawaban a dan b salah 39. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa perizinan adalah: A. Mempertimbangkan biaya penyediaan jasa B. Mempertimbangkan kemampuan masyarakat C. Perolehan keuntungan yang layak D. Menutup biaya penyelenggaraan pemberian ijin 40. Salah satu kriteria retribusi jasa umum adalah: A. Penyediaan jasa tersebut seyogyanya disediakan oleh sektor swasta B. Pemungutan retribusinya memungkinkan peningkatan kualitas pelayanannya C. Pemungutan retribusinya memungkinkan untuk membiayai dampak penyelenggaraan jasa tersebut D. Terdapatnya aset pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah 41. Salah satu ciri retribusi yang membedakan dari pungutan lainnya adalah: A. Sifatnya wajib bagi semua warga masyarakat B. Hasil pungutannya untuk pembangunan daerah C. Dapat dikaitkan langsung dengan jasa yang dinikmati D. Dapat dipaksanakan kepada semua orang/badan 42. Berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) sektor perikanan, pemerintah daerah yang tidak memiliki wilayah laut: A. Tidak menerima bagi hasil SDA sektor perikanan B. Menerima bagi hasil SDA sektor perikanan sesuai luas wilayahnya C. Menerima bagi hasil SDA sektor perikanan sama besar dengan daerah lain D. Menerima bagi hasil SDA sektor perikanan sesuai dengan alokasi Dana Alokasi Umum daerah yang bersangkutan 43. Penyerahan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka: A. Desentralisasi B. Dekonsentrasi C. Tugas pembantuan
D. 44. A. B. C. D. 45.
Deregulasi Penerimaan pinjaman dari pemerintah daerah lain, dalam struktur APBD dicantumkan sebagai: Pendapatan pinjaman Pendapatan hibah Penerimaan pembiayaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Jika pemerintah daerah memutuskan untuk mendanai pembangunan jalan untuk membuka isolasi salah satu wilayahnya dengan menggunakan pinjaman daerah, maka penyelesaian kewajiban pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya: A. Harus diselesaikan pada tahun anggaran yang bersangkutan B. Harus diselesaikan paling lambat sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir C. Harus diselesaikan dalam jangka waktu sedikitnya 5 tahun D. Harus diselesaikan sebagai pinjaman jangka panjang 46. Belanja pembelian mobil, menurut jenis belanjanya dikelompokkan sebagai: A. Belanja barang B. Belanja modal C. Belanja hibah D. Belanja tidak terduga 47. Pengeluaran daerah dalam bentuk pemberian mesin jahit kepada masyarakat dikelompokkan sebagai jenis belanja: A. Belanja modal B. Belanja barang C. Belanja bantuan sosial D. Belanja hibah 48. Menurut jenis pelaksanaan urusan pemerintahan, belanja pemerintah untuk penyelenggaraan kesehatan masyarakat digolongkan sebagai: A. Belanja urusan wajib B. Belanja urusan pilihan C. Belanja urusan kesehatan D. Belanja urusan kesejahteraan 49. Investasi pemerintah daerah tidak boleh dilakukan untuk kegiatan: A. Membeli surat utang negara B. Membeli sertifikat Bank Indonesia (SBI) C. Membeli saham perusahaan di bursa saham D. Mendanai dana bantuan bergulir kepada masyarakat 50. Contoh pengeluaran pembiayaan daerah meliputi hal-hal berikut ini, kecuali: A. Pembayaran bunga pinjaman daerah B. Pembentukan dana cadangan daerah C. Pembelian saham perusahaan daerah D. Pemberian pinjaman kepada daerah lain
