SPESIFIKASI TEKNIS Pasal 1 KETENTUAN YANG BERLAKU DAN MENGIKAT 1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosia Tenaga Kerja; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 5. Peraturan umum Algemen Voorwade ( AV ); 6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257 Tahun 2004, tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Bahan Bangunan Indonesia; 8. Tata cara mendirikan Bangunan Gedung SNI 1728 – 1989 F; 9. Metode Pengujian Kuat Tekan Beton SK SNI M 13 - 1989 F; 10. Gambar, Bestek, Rencana Kerja dan Syarat-syarat ( RKS ).
Pasal 2 PENJELASAN UMUM 1.
Lapangan kerja akan diserahkan kepada kontraktor dalam keadaa seperti waktu pemberian penjelasan dan sebelum memulai pekerjaan dianggap mengetahui benar letak, batas - batas tanah, maupun situasi tanah tana h pada waktu itu. 2. Kontraktor wajib menyelesaikan pekerjaan hingga lengkap, yaitu dengan membuat, memasang, menyediakan bahan-bahan bangunan, alat - alat dan sebagainya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan tersebut 3. Setiap pekerjaan yang akan dimulai kontraktor , maupun yang sedang dilaksanakan, kontraktor wajib berhubungan dengan pengawas untuk menyaksikan sejauh tidak ditentukan lain untuk mengesahkannya. 4. Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor harus mengajukan jadwal pelaksanaan secara terperinci ( Network planning Bar Chart ). 5. Setiap permohonan dari kontraktor, maupun pengesahan dari pengawas dianggap sah dan berlaku serta mengikat , jika dilakukan secara tertulis. 6. Ketelitian dan kerapihan kerja akan dinilai oleh pengawas, apabila yang menyangkut penyelesaian dan kerapihan pekerjaan ( Finishing Work ). 7. Penimbunan bahan-bahan dilapangan harus memenuhi syarat-syarat teknis serta dapat dipertanggung jawabkan dan tidak menimbul bahaya.. 8. Jika terjadi perbedaan antara gambar dengan uraian ini, kontraktor wajib menghubungi pengawas guna mendapatkan pemecahannya. 9. Jika terjadi perbedaan ukuran pada gambar , maka yang terdapat dalam gambar skala terbesar yang berlaku. 10. Semua ukuran yang dimaksud dalam persyaratan pelaksanaan ini adalah mengikat, dan dinyatakan lanjut, mengenai masing-masing bagian dalam pasal-pasal selanjutnya yang digunakan sebagai dasar pedoman pelaksanaan.
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI
1
Pasal 3 PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Kantor dan gudang Kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan ini , kontraktor dapat membuat kantor kontraktor, barak-barak untuk pekerjaan dan gudang penyimpanan bahan ( boukeet ) yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari pihak Direksi/Pengawas berikut dengan Kontruksi atau penempatannya. Semua boukeet perlengkapan pemborong dan sebagainya, pada waktu pekerjaan berakhir (serah terima kedua) harus dibongkar. 2. Syarat Kerja. a. Kontraktor wajib memasukkan identifikasi tempat kerja bagi semua pekerjaan yang dilakukan diluar lapangan, sebelum pemasangan peralatan yang dimiliki serta jadwal kerja. b. Semua sarana yang digunakan harus benar-benar baik dan memenuhi persyaratan kerja, sehingga memudahkan dan melancarkan kerja dilapangan. c. Pemyediaan tempat penyimpanan bahan/material dilapangan harus aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal lain-lain yang dapat mengganggu pekerjaan lain yang sedang berjalan. 3. Pengaturan jam kerja dan pengerahan tenaga kerja. a. Pemborong harus dapat mengatur sedemikian rupa dalam pengerahan tenaga kerja, dan pengaturan jam kerja maupun penempatan bahan hendaknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Direksi/Pengawas lapangan,khususnya dalam pengawasan tenaga kerja dan peraturan perburuhan yang berlaku. b. Kecuali ditentukan lain, pemborong harus menyediakan akomodasi dan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya seperti penyediaan kelengkapan PPPK yang cukup, serta pencegahan penyakit menular. 4. Benda-benda bersejarah, kontraktor wajib mengamankan sekaligus melaporkan / menyerahkan kepada pihak yang berwenang jika nantinya menemukan benda-benda bersejarah. 5. Perlindungan terhadap bangunan yang ada, segala kerusakan yang timbul pada bangunan/ kontruksi sekitarnya menjadi tanggung jawab pemborong untuk memperbaikinya, bila kerusakan tersebut jelas akibat pelaksaan pekerjaan. 6. Pembersihan dan penebangan pohon , bila dilapangan terdapat pohon-pohon, pagar, dan lain sebagainya, pemborong tidak boleh membasmi, menebang atau merusaknya, kecuali telah ditentukan atau sebelumnya telah diberi tanda pada gambar bastek yang menandakan bahwa pohon-pohon dan pagar harus disingkirkan. 7. Jika ada hal yang mengharuskan pemborong untuk melakukan penebangan, maka ia harus mendapatkan izin dari pemberi tugas. 8. Pencegahan pelanggaran wilayah , Pemborong harus membatasi daerah operasinya disekitar tempat pekerjaan, supaya pekerjaan tidak melanggar wilayah bangunan-bangunan lain yang berdekatan. Pemborong harus melarang siapapun yang tidak berkepentingan memasuki wilayahnya.
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI
2
9. Penjagaan , Pemborong bertanggung jawab atas penjagaan dan perlindungan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan yang dianggap penting selama pelaksanaan. 10. Sebelum memulai pekerjaan , Kontraktor harus memasang papan nama proyek dengan ukuran papan yang ditentukan kemudian. 11. Melaksanakan Pengukuran dan Pemasangan Bouplank . a. Kontraktor harus mengadakan pemeriksaan/pengukuran dan pengecekan langsung kelapangan guna menentukan dengan pasti kondisi lapangan, bahan-bahan yang kelak akan dijumpainya dan keadaan lapangan sekarang menjadi yang munkin nanti akan mempengaruhi jalannya pekerjaan. b. Pengukuran dan Titik Pile Bangunan .
> Pemborong harus mengadakan pengukuran yang tepat berkenaan dengan letak / kedudukan bangunan terhadap titik patok / pedoman yang telah ditentukan dengan siku bangunan maupun datar tegak bangunan harus ditentukan dengan memakai alat Waterpass / Theodolit, hal tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan ketinggian lantai, langit-langit bangunan dan sebagainya dengan hasil yang baik dan siku. > Untuk mendapatkan titik Pile harus disesuaikan dengan notasi-notasi yang tercantum pada gambar rencana. Apabila terjadi penyimpangan atau tidak sesuai antara kondisi lapangan dengan Lay Out, pemborong harus melaporkan kepada Pengawas / Perencana. c. Pemasangan Bouplank.
> Pemborong harus bertanggung jawab atas ketepatan dan kebenaran kesiapan bouplank / pengukuran pekerjaan sesuai referensi ketinggian dan Benchmark yang diberikan konsultan pengawas secaaraa tertulis serta bertanggung jawab atas ketinggian posisi, dimensi serta seluruh bagian pekerjaan. > Bilamana suatu waktu dalam proses pembangunan ternyata terjadi suatu kesalahaan dalam hal tersebut diatas, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pemborong serta wajib memperbaiki kesalahan tersebut. > Pengecekan pengukuran atau lainnya pengawas atau wakilnya tidak menyebabkan tanggung jawab pemborong menjadi berkurang, Pemborong wajib melindungi Bencmark dan lain-lain atau seolah refermal yang perlu adanya pengukuran pekerjaan ini. > Bahan bouplank menggunakan kayu kelas II ukuran 5/7 cm dan dipasang setiap 2 m, sedangkan pada papan bouplank dengan ukuran 2/20 cm dari papan berkwalitas baik. Diketam halus dan lurus, bagian atasnya dipasang datar, pemasangan bouplank harus sekeliling bangunan dengan jarak 2 m dari As bangunan dengan patok-patok yang kuat, bouplank tidak boleh dilepas / dibongkar dan harus berdiri tagak pada tempatnya
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI
3
sehingga dapat dimamfaatkan hingga pekerjaan mencapai transtram tembok bawah.
Pasal 4 PEKERJAAN LUAR BANGUNAN 1.
Pemborong bertanggung jawab untuk : a. Penelitian yang menyeluruh atas gambar - gambar dan persyaratan kontrak ini dan kontrak lain yang berhubungan dengan kegiatan ini serta addendumnya. b. Penelitian atas semua kondisi lapangan serta semua fasilitas yang ada. c. Melakukan semua pengukuran lapangan, sehubungan dengan pekerjaan ini untuk mendapatkan ketentuan atas semua lingkup kegiatan, seperti yang disyaratkan dan disetujui oleh pengawas.
2.
Pemborong bertanggung jawab penuh atas kesimpulan yang ditariknya dari imformasi yang disampaikan kepadanya dan dari pemeriksaaan imformas lapisan tanah yang diperolehnya. Pemborong diperbolehkan melakukan endleri pemeriksaan tambahan bila mana dianggap perlu untuk menentukan lebih lanjut kondisi lapangan guna pembangunan yang diisyaratkan atas biaya sendiri.
3.
Pemborong harus memberikan rencana peralatan lapangan kepada pengawas untuk persetujuannya ditentukan bersama pengawas , tumbuh-tumbuhan yang harus dipertahankan dan disingkirkan.
4. Bebaskan semua daerah yang terkena peralatan dari genangan air dengan membuat saluran-saluran, parit-parit, lumpur harus dikeruk dan dikumpulkan disuatu tempat , sesuai dengan petunjuk pengawas, sebelum dikeluarkan dari lapangan pekerjaan . 5. Sebelum memulai pekerjaan urukan /galian, pemborong harus yakin bahwa semua permukaan tanah yang ada maupun garis-garis transis yang tertera dalam gambar rencana adalah benar. Jika pemborong merasa tidak puas dengan ketelitian permukaan tanah, pemborong harus memberitahukan secara tertulis kepada pemberi tugas, jika tidak, maka tuntutan mengenai ketidaksamaan permukaan tanah tidak akan dipertimbangkan. 6. Pekerjaan tanah galian, kedalaman dan lebarnya harus disesuaikan dengan penampang galian yang terlukis dalam gambar, rencana pekerjaan lanjutan dapat dilaksanakan bila galian tersebut sudah mendapat persetujuan dari pengawas. 7. Pemborong harus menjaga sedemikian rupa agar lubang- lubang galian tersebut tidak digenangi air yang berasal dari air hujan, rembesan parit, banjir dan mata air. 8. Tanah galian hanya dapat dipergunakan sebagai bahan urukan atau dibuang menurut yang diintruksikan oleh direksi / pengawas tanah yang tidak memenuhi persyaratan harus dibuang dari lokasi dengan biaya ditanggung pemborong sendiri.
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI
4
Pasal 5 UKURAN DAN SATUAN 1.
Pell = 0,00 ditetapkan sama tinggi dengan lantai tiap-tiap bagian dihitung dari pell tersebut sedemikian juga tinggi permukaan tanah. 2. Semua urukan dalam gambar dan bestek dinyatakan dengan tanda m ( meter ), Cm ( centi meter ), mm (melli meter), ukuran diatas juga + (plus) dan dibawah juga dinyatakan dengan tanda – (min). 3. Jika dalam gambar bestek terdapat perbedaan ukuran tidak jelas dapat di tanyakan kepada pengawas.
Pasal 6 PEKERJAAN PERSIAPAN LAPANGAN 1. Lapangan harus diratakan , dibuat miring sedikit, parit - parit harus diatur sedemikian rupa sehingga pengaliran air pada waktu hujan dapat berjalan dengan baik tidak ada air tergenang. 2. Pohon – pohon tidak ada yang harus ditebang kecuali dengan izin pengawas jika diperlukan untuk pengurangan harus bebas dari kotoran, sampah, bahan lainnya yang mungkin menjadi busuk. 3. Lapangan harus bersih dari sampah-sampah, akar-akar dan lain-lain yang mengganggu pelaksanaan pekerjaaan pembangunan.
Pasal 7 PEKERJAAN TANAH URUG 1.
Pekerjaan Tanah Urug, dipergunakan untuk mengurug bekas galian pondasi, memadatkan tanah urug tidak dibenarkan menyimpan air , melainkan tanah urug harus ditimbas atau digiling selapis demi selapis.
Pasal 8 PEKERJAAN PONDASI 1.
Pondasi bangunan yang digunakan adalah Pondasi Batu Kali atau Beton Bertulang sesuai dengan gambar kerja. 2. Sebelum pondasi dibuat , keadaan galian/ dasar tanah harus Mendapat persetujuan pengawas lapangan terlebih dahulu. 3. Untuk Pondasi Batu Kali, Lapisan dasar adalah pasir urug setebal 5 – 10 cm kemudian diatasnya pasangan batu kosong (Aanstampang) setebal 20 cm, lalu diatasnya lagi pasangan batu kali ( dimensi sesuai dengan gambar ). Perbandingan semen dan pasir untuk Spasl / Adukan adalah 1 PC : 4 Ps. 4. Untuk Pondasi Beton Bertulang, Lapisan dasar : adalah pasir urug setebal 5 – 10 Cm, kemudian diatasnya lantai kerja dengan Cor Beton 1 : 3 : 5 setebal 20 cm, lalu Pondasi Cor Beton Bertulang sesuai dengan gambar kerja.
Pasal 9 PEKERJAAN BESI BETON 1.
Besi beton harus berkwalitas baik dan betul-betul bulat serta diameter sesuai dengan gambar. Besi beton disimpan dan diamankan dari karat dan luka pahat serta bersih dari kotoran, cat, minyak , dan bahanbahan lain yang mengganggu kekuatan ikatannya dari beton. 2. Pemotongan dan pembengkokan besi beton dilakukan dalam keadaan dingin dan dibentuk sesuai dengan gambar konstruksi. 3. Pemasangan besi beton harus seteliti mungkin dalam dimensi yang sesuai dengan gambar konstruksi diikat kuat dengan kawat beton DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI
5
4.
dan dipisahkan dengan kait-kait, dapat lurus dengan dudukan deking (beton tahu) dan disetujui oleh pengawas. Sambungan besi beton hanya boleh dilakukan pada daerah tempat tertentu dan disambung dengan las atau cara lain yang sudah mendapat persetujuan pengawas.
Pasal 10 PEKERJAAN BETON BERTULANG. 1. 2.
3. 4.
5.
6.
7.
8.
Pekerjaan beton yang harus dilaksanakan adalah beton yang dinyatakan dalam gambar kerja. Pekerjaan beton bertulang campuran 1 PC : 2 Ps : 3 Krl (batu pecah) adalah untuk : a. Kolom-kolom, Ring Balok dan Sloof. b. Balok pinggang dan Balok diatas lubang jendela /pintu yang lebarnya lebih dari 1,00 meter. c. Pondasi beton. d. Pekerjaan beton bertulang campuran 1 PC : ½ Ps : ½ Krl adalah beton kedap air. Pengecoran harus dilaksanakan atas persetujuan pengawas , setelah diadakan pemeriksaan pembesian , dibuatlah berita acara. Pengecoran harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan menggunakan alat penggetar ( Vibrator ) untuk menjamin beton cukup kuat, padat dan harus dihindarkan terjadinya cacat pada beton seperti keropos sarang - sarang karat yang dapat memperlemah konstruksi beton. Apabila pengecoran akan dihentikan dan akan diteruskan pada berikutnya maka pada tempat pemberhentian tersebut harus disetujui oleh pengawas. Selama proses pengerasan, beton tidak dibenarkan untuk dibebani, demikian juga untuk bagian k onstruksi lain, khusus plat atap maka setelah di cor harus digenangi air selama 1 minggu. Permukaan Plat Leufel Beton, harus dilapisi dengan plaster dengan campuran 1 Pc : 3 Ps yang permukaannya diberi miring kearah lubang pipa talang air hujan dengan kemiringan 1 %, Segala sesuatu pekerjaan harus menurut ketentuan PBI 1971.
Pasal 11 PEKERJAAN DINDING 1.
2. 3.
Dinding dari pasangan batu bata dengan perbandingan adukan 1 Pc : 4 Ps yang berkwalitet baik dan harus mendapat persetujuan pengawas. Pasangan batu bata untuk dinding harus dilaksanakan dengan baik, rapi , halus dan tidak melengkung ( bergelombang). Batu bata yang akan dipakai terlebih dahulu harus diredam dalam air hingga jenuh, setelah itu baru dilakukan pemasangan.
Pasal 12 PEKERJAAN PELESTERAN 1.
2.
Semua pasangan dinding batubata harus diplester tebal 1,5 Cm, permukaan plesteran harus benar-benar rata, halus dan tidak bergelombang, Sudut-sudut luar maupun dalam harus tajam. Dinding diplester serata mungkin dengan campuran sebagai berikut : a. Plesteran dinding biasa luar dan dalam 1 Pc : 4 Ps. b. Plesteran transtram ( setinggi 0,5 m ) 1 Pc : 2 Ps c. Plesteran beton Kolom, Balok dan sejenisnya 1 Pc : 3 Ps. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI
6
3. 4.
Semua bidang plesteran harus rata, halus dan lurus, begitu juga sudut-sudut luar maupun dalam, harus lurus dan tajam / siku. Setiap pertemuan pada kusem (pinggir kusen) diberi alur (nat) sedalam 5 mm.
Pasal 13 PEKERJAAN PENGECATAN 1.
Semua bagian / bidang yang di cat, harus terlebih dahulu di gosok / diamplas, dicat dasar, kemudian dicat penutup 2 (dua) kali. 2. Bidang yang telah di cat harus dilindungi terhadap kotoran lain yang dapat merusak dan menurunkan mutu dari cat tersebut. 3. Waarna-warna dari cat akan ditentukan kemudian oleh pemberi tugas dan pengawas.
Pasal 14 PEKERJAAN PERPIPAAN Peryaratan teknis pengadaan dan pemasangan Instalasi Air Bersih mengikuti syarat-syarat sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
5.
6.
Semua Instalasi air bersih terbuat dari pipa PVC dan pipa galyanis, median untuk pipa PVC dipakai standar SNI. Seluruh pekerjaan perpipaan harus dipasang dengan cara yang benar, rapi dan kuat. Pipa tidak boleh di bengkokkan, tetapi harus menggunakan alat rakit belokan, ( bend elbow ) dan pencabang ( Tee) untuk maksud tertentu. Pemasangan pipa dalam tanah, pipa harus dipasang lurus dan pada kedalaman yang tepat , sesuai dengan gambar rencana, dasar galian harus dibentuk sedemikian rupa dan bebas dari benda- benda yang keras. Perlintasan pipa pada badan jalan, kontraktor harus mengerjakan erossing jalan dan pipa harus ditanam dibawah badan jalan dengan rapi serta bekas erossing harus diperbaiki sebagaimana mestinya. Penyambungan pipa: - Pengangkutan pipa dari gudang ke lokasi supaya berhati-hati jangan sampai ada pipa yang pecah, patah (rusak), pipa diangkut sesuai dengan kebutuhan. - Galian tanah untuk pipa diperhatikan diameter pipa yang akan dipasang,Pengurukan kembali dilakukan dengan lapis demi lapis dengan ketebalan 30 cm dengan mempergunakan peralatan yang sederhana seperti kayu atau papan dengan cara pemadatan yang merata dan jangan sampai pipa pecah atau rusak. - Setiap penyambungan pipa , jangan dipaksakan yang mengakibatkan terjadinya pecah atau rusak diujung pipa. - Pipa PVC mempergunakan penyambungan dari soket dan lem. - Pipa galvanis mempergunaka penyambungan dari Flens /mur dan pengelasan. - Setelah pipa tersambung dan terpasang diuji secara hidrolitis selama 2 jam, untuk itu bagian sambungan pipa dan alat rakit maupun perlengkapan lainnya tidak boleh ditimbun sebelum pengujian dilakukan guna untuk pengecekan terhadap kebocoran. - Untuk berfungsi atau tidaknya air, dilakukan penyuntikan setiap jarak 100 M”
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI
7
Pasal 15 PEKERJAAN PEMBERSIHAN 1. 2.
Pembersihan sisa pekerjaan dilaksanakan secara bertahap untuk memudahkan pekerjaan selanjutnya. Setelah semua pekerjaan pembangungan selesai, kontraktor wajib membersihkan sisa-sisa pekerjaan di dalam maupun diluar lingkungan pekerjaan.
Pasal 16 DOKUMENTASI Guna melengkapi laporan maka kontraktor diwajibkan membuat foto-foto atas kemajuan pekerjaan mulai dari pelaksanaan pertama hingga proyek selesai dilaksanakan. 2. Foto – foto tersebut disusun rapi, dibuat rangkap 2 (dua) bersama – sama laporan harian, dan diserahkan kepada pengawas untuk dijadikan dokumentasi. 1.
Pasal 17 HAL – HAL LAIN DAN PERATURAN PENUTUP 1.
Hal-hal lain mengenai perubahan konstruksi dapat diselesaikan antara kontraktor dan pengawas atas persetujuan Direksi Teknis. 2. Mengenai segala perizinan sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan beban kontraktor. 3. Pekerjaan yang nyata menjadi bagian pekerjaan pembangunan tetapi tidak diuraikan atau dimuat dalam perencana kerja dan syarat-syarat ini harus diselenggarakan oleh kontraktor, kontraktor dianggap seakan akan pekerjaan diuraikan dan dimuat dalam rencana kerja dan syarat – syarat, untuk mencapai suatu penyelesaian pengawas maupun pemberi tugas. 4. Semua syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum didalam rencana kerja dan syarat-syarat ini termasuk dalam berita acara penjelasan pekerjaan (Aanwizing) adalah syah dan mengikat.
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI
8
SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN No
1.
2.
Jenis Pekerjaan
Bahan
Pekerjaan Pondasi ; - Pondasi Jalur Batu Kali 1 : 4
Pas. Batu kali berkuwalitas baik Campuran 1 Pc : 4 Ps
Pekerjaan Beton - Beton cor Lantai dan Selasar fc- 9,8 - Beton Bertulang K –175 Besi 150 kg untuk kolom, dinding, sloof, lantai, IPAS, HU, dan KU
3.
4.
5.
6.
7.
yang dipergunakan
Pekerjaan Pasangan Bata - Pekerjaan sloof, Kolom, KU, dinding pasangan batu bata, dipakai untuk dinding skat Rasevoar. Pekerjaan Plesteran - Plesteran dinding KU, HU IPAS dan Rasevoar
Pekerjaan Saringan -. Digunakan pada IPAS
Beton Mutu fc – 9,8 Mps (K125) Kerikil, Pasir berkwalitas baik 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr
Pasir dan bata berkwalitas baik Campuran 1 Pc : 4 Ps.
Pasir berkwalitas baik plesteran dinding 1 Pc : 4 Ps (biasa) Plesteran untuk dinding bak 1 Pc : 2 Ps ( kedap air )
Pasir , kerikil, ukuran3/5 cm dan batu kali 10/15 cm.
Pekerjaan Pipa - Pipa yang digunakan dengan ukuran : 2/4 “, 1 “, 2”, 3 “, 4 “ - Pipa Gip ½ “, 1 “, dan 2 “
Pekerjaan Pengecatan. - Sarana Air Bersih, dinding Rasevoar, IPAS, HU dan KU
- Pipa yang digunakan PVC yang berkwalitas baik. - Pipa PVC Standar Nasional Indonesia (SNI) SII-0344-82 dengan Klasifikasi ( S-12,5) - Seluruh pipa dan accesoris harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SII) Klasifikasi sesuai dengan yang biasa dipakai oleh proyek.
Cat minyak berkwalitas baik.
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI
9
