PENERBITAN DOKUMEN REGULASI RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA
RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA Jl. Ronggowarsito No. 130 Surakarta, Jawa Tengah 57131 Telp: (0271) 714578 Email :
[email protected]
00
1/2
Tanggal Terbit
dr. H. Mardiatmo, Sp Rad NBM. 1086.487 :
Pengertian
:
:
Kebijakan
Halaman :
Ditetapkan Direktur
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
Tujuan
No Revisi : No Dokumen :
Yang dimaksud dengan : 1. Dokumen regulasi adalah : - Kebijakan adalah penetapan Direktur pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang mengikat - Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Merupakan hal pokok yang menjadi dasar untuk menentukan atau melaksanakan kegiatan - Panduan adalah petunjuk dalam melakukan kegiatan - Standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin. 2. Penerbitan Dokumen kebijakan adalah kegiatan untuk membuat suatu aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai organisasi Untuk mengatur proses penerbitan dokumen regulasi sesuai dengan kebutuhan organisasi 1. SK Direktur Nomor . /SK/ RS PKU/ XI/ 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemantauan Pelaksanaan, Regulasi RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 2. SK Direktur Nomor 858/ SK/RS PKU/ XI/ 2013 tentang Penunjukan Personel Pengelolaan, Pengembangan dan Pemantauan Pelaksanaan Regulasi RS PKU Muhammadiyah Surakarta
RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA Jl. Ronggowarsito No. 130 Surakarta, Jawa Tengah 57131 Telp: (0271) 714578 Email :
[email protected]
PENERBITAN DOKUMEN REGULASI RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA No Revisi :
Halaman :
00
2/2
No Dokumen :
3. Dokumen kebijakan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen regulasi lainnya, misalnya : Panduan, Pedoman, Standar Prosedur Operasional 4. Kebijakan yang diusulkan harus memiliki dasar hukum yang kuat, misalnya : Undang –Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah dll Prosedur
Unit Kerja Terkait
:
1. Kebijakan/ Pedoman/ Panduan/ SPO atas sesuatu hal diusulkan oleh unit kerja terkait kepada Direktur, melalui Tim Pengelola & Pengembangan Regulasi RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 2. Tim Pengelola & pengembangan Regulasi RS PKU Muhammadiyah Surakarta mengkaji apakah kebijakan yang diusulkan sudah ada sebelumnya. 3. Apabila kebijakan yang diajukan telah ada dan sesuai diinformasian kepada unit terkait sehingga tidak perlu diterbitkan 4. Apabila kebijakan yang diajukan belum ada, tim pengelola & pengembangan Regulasi RS PKU Muhammadiyah Surakarta memberikan telaah dan verifikasi, bila diperlukan dapat menghadirkan tenaga profesi terkait. 5. Dokumen hasil telaah dikoordinasikan dengan wakil direktur terkait. 6. Dokumen kebijakan yang telah diverifikasi diajukan ke Direktur untuk disyahkan 7. Dokumen kebijakan disampaikan dan disosialisasikan kepada unit kerja terkait untuk dilaksanakan. 8. Dokumen kebijakan asli disimpan di sekretariat 9. Proses penyelesaian dokumen sejak pengajuan dari unit kerja sampai diajukan pengesahan ke Direktur paling lama 1 ( satu ) minggu Sekretariat Unit kerja terkait
MONITORING DOKUMEN REGULASI RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA
RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA Jl. Ronggowarsito No. 130 Surakarta, Jawa Tengah 57131 Telp: (0271) 714578 Email :
[email protected]
Kebijakan
Prosedur
00
1
Tanggal Terbit
dr. H. Mardiatmo, Sp Rad NBM. 1086.487 :
Tujuan
Halaman :
Ditetapkan Direktur
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
Pengertian
No Revisi : No Dokumen :
Yang dimaksud dengan : 1. Monitoring pelaksanaan regulasi adalah suatu mekanisme untuk memantau pelaksanaan/ penerapan regulasi di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 2. Monitoring internal adalah kegiatan monitoring yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja terkait 3. Monitoring eksternal adalah kegiatan monitoring yang dilakukan oleh SPI : 1. Untuk mengetahui apakah regulasi yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik 2. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul terait penerapan regulasi. : 1. Kebijakan RS PKU Muhammadiyah Surakarta Nomor. / SK/ RS PKU/ XI/ 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemantauan Pelaksanaan Regulasi RS PKU Muhammadiyah Surakarta 2. SK Direktur Nomor 858/ SK/RS PKU/ XI/ 2013 tentang Penunjukan Personel Pengelolaan, Pengembangan dan Pemantauan Pelaksanaan Regulasi RS PKU Muhammadiyah Surakarta. : 1. Monitoring rutin pelaksanaan regulasi dilakukan secara internal oleh jajaran jenjang struktural organisasi di RS PKU Muhammadiyah Surakarta dan eksternal oleh SPI
Unit Kerja Terkait
2. Setiap pimpinan unit kerja membuat laporan hasil monitoring pelaksanaan regulasi kepada atasannya paling sedikit 1 ( satu ) kali dalam 3 ( tiga ) bulan 3. Monitoring ekternal oleh SPI dilakukan paling sedikit 1 ( satu ) kali dalam setahun 4. Dalam keadaan khusus Direktur dapat menugaskan SPI untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan regulasi tertentu berdasarkan surat tugas Direktur 5. Hasil pelaksanaan monitoring regulasi dilaporkan kepada Direktur secara tertulis : 1. Unit Kerja Terkait 2. SPI
RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA Jl. Ronggowarsito No. 130 Surakarta, Jawa Tengah 57131 Telp: (0271) 714578 Email :
[email protected]
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL :
Pengertian
Tujuan Kebijakan
REVIEW/ EVALUASI DOKUMEN REGULASI RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA No Revisi :
Halaman :
No Dokumen : 00
1/ 2
Ditetapkan Direktur Tanggal Terbit
dr. H. Mardiatmo, Sp Rad NBM. 1086.487
Yang dimaksud dengan : 1.Dokumen regulasi adalah : - Kebijakan adalah penetapan Direktur pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang mengikat - Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Merupakan hal pokok yang menjadi dasar untuk menentukan atau melaksanakan kegiatan - Panduan adalah petunjuk dalam melakukan kegiatan - Standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/ langkah-langak yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin. 2.Review/ evaluasi dokumen regulasi adalah suatu mekanisme yang lakukan untuk memantau atau meriview dokumen regulasi RS PKU Muhammadiyah Surakarta : 1.Untuk menyempurnakan dokumen regulasi yang telah ada apabila terdapat ketentuan yuridis terbaru 2.Untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan efektifitas pelaksanaan dokumen regulasi yang ada. : 1.SK Direktur Nomor . /SK/ RS PKU/ XI/ 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemantauan Pelaksanaan, Regulasi RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 2.SK Direktur Nomor 858/ SK/RS PKU/ XI/ 2013 tentang Penunjukan Personel Pengelolaan, Pengembangan dan Pemantauan Pelaksanaan Regulasi RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 3.Review dilakukan apabila terdapat ketentuan yuridis terbaru 4. Review dilakukan apabila dokumen regulasi yang ada sudah tidak
sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan yang ada
RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA Jl. Ronggowarsito No. 130 Surakarta, Jawa Tengah 57131 Telp: (0271) 714578 Email :
[email protected]
Prosedur
Unit Kerja Terkait
REVIEW/ EVALUASI DOKUMEN REGULASI RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA No Revisi :
Halaman :
No Dokumen : 00
2/ 2
1. Usulan review : a. Review atas Kebijakan/ Pedoman/ Panduan/ SPO diusulkan oleh unit kerja terkait b. Review regulasi dapat diajukan sebagai tindaklanjut dari hasil monitoring pelaksaan regulasi. c. Review regulasi dapat diajukan oleh Tim Pengelola & Pengembangan Regulasi RS PKU Muhammadiyah Surakarta 2. Usulan point a dan b, diajukan melalui Tim pengelola dan pengembangan regulasi RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 3. Tim Pengelola & pengembangan Regulasi RS PKU Muhammadiyah Surakarta mengkaji / menelaah kesesuaian dengan peraturan perundang undangan serta kebijakan yuridis lainnya ( surat keputusan Direktur, SPO, pedoman / panduan dll). 4. Dalam pelaksanaan pengkajian (telaah ) atas review regulasi dapat melibatkan profesi terkait. 5. Dokumen hasil telaah regulasi dikoordinasikan dengan wakil direktur terkait. 6. Dokumen kebijakan yang telah dilakukan review diajukan ke Direktur untuk disyahkan 7. Dokumen kebijakan disampaikan dan disosialisasikan untuk dilaksanakan unit kerja terkait. 8. Proses penyelesaian dokumen sejak pengajuan review sampai diajukan pengesahan ke Direktur paling lama 1 ( satu ) minggu : Seluruh Unit kerja