Take Home Quiz Gcg

TAKE HOME QUIZ GCG REPORT SUBTITLE FIFI AGUSTINA | 023162116 | PPA BCA

1. Terdapat 5 (lima) asas corporate governance (CG) yang dikenal luas yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Berilah contoh kasus pelanggaran (boleh kasus dalam negeri maupun luar negeri) untuk tiap-tiap asas CG tersebut. a.

TRANSPARANSI Terungkapnya skandal Waskita Karya, salah satu BUMN Jasa Konstruksi yang diduga melakukan rekayasa laporan keuangan patut dicermati secara mendalam. Di tengah gembar gembor pelaksanaan implementasi good corporate governance (GCG) BUMN, kasus ini memberikan tamparan keras untuk Kementerian Negara BUMN. Kasus Waskita, yang disebutsebut sebagai Enron-nya Indonesia menunjukkan bahwa Kementerian Negara BUMN perlu  berupaya

lebih

keras

lagi

dalam

implementasi

GCG

di

BUMN.

Terbongkarnya kasus ini berawal saat pemeriksaan kembali neraca dalam rangka penerbitan saham perdana tahun lalu. Direktur Utama Waskita yang baru, M. Choliq yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, menemukan pencatatan yang tak sesuai, dimana ditemukan kelebihan pencatatan Rp 400 miliar. Direksi periode sebelumnya diduga melakukan rekayasa keuangan sejak tahun buku 2004-2008 dengan memasukkan  proyeksi pendapatan proyek proyek multitahun ke depan sebagai sebagai pendapatan tahun tertentu. Kasus ini memberikan beberapa pelajaran berharga. Pertama, implementasi GCG di Indonesia ternyata masih sekedar formalitas belaka. Fakta ini terungkap dari keengganan Direksi Waskita melaksanakan GCG di Waskita. Walaupun di Waskita telah beberapa kali assessment (pemetaan) implementasi GCG, namun tetap saja kasus ini tidak terlacak. Hal ini menunjukkan betapa canggih dan cermatnya penutupan jejak dari kasus ini. Hasil assessment GCG yang dilakukan Konsultan, pada akhirnya kemungkinan besar hanya menjadi hiasan lemari Direksi belaka, yang digunakan sebagai “penggugur kewajiban” terhadap kewajiban

implementasi GCG. Hal ini menguatkan hipotesa penulis yang beberapa kali mengungkapkan  bahwa jika GCG hanya sekedar menjadi formalitas, maka tunggulah saat kehancurannya. Tunggulah saatnya dimana bom waktu siap meledak dan menimbulkan guncangan skandal sebagai

akibat

lemahnya

implementasi

GCG.

Kedua, terlihat bahwa terjadi kerjasama sistemik melakukan rekayasa keuangan yang dilakukan karena lemahnya fungsi internal control. Hal ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang melakukan internal control mulai dari Dewan Komisaris sampai dengan Internal Audit tidak melakukan fungsinya dengan baik. Hal ini patut disayangkan mengingat GCG merupakan alat kontrol yang menciptakan check and balances bal ances yang digunakan dalam pengawasan pengelolaan  perusahaan. Kementerian BUMN selaku pemegang pemegang saham dalam hal ini tidak dapat disalahkan, disalahkan, mengingat selaku pemegang saham Kementerian BUMN telah menempatkan wakilnya untuk melakukan pengawasan yang melekat pada diri Dewan Komisaris. Selain itu, potensi terjadinya

kerjasama dengan Auditor Eksternal semakin mencuatkan dugaan kasus ini sebagai kasus Enron-nya Indonesia. Ketiga, GCG di BUMN belumlah menjadi corporate culture. Implementasi GCG pada hakikatnya adalah menjadi corporate culture. Lemahnya implementasi GCG menunjukkan  bukti bahwa GCG baru sampai tataran compliance driven, belum menjadi culture. Tidak menjadi culture pada hakikatnya membuka peluang terjadinya fraud. Fraud dapat dengan mudah terjadi, apabila insan perusahaan mendiamkan saja terjadinya pelanggaran. Kebijakan whistleblower yang memungkinkan terjadinya pelaporan pelanggaran secara dini penulis nilai  juga belum diterapkan di Waskita. Waskita.

b.

 AKUNTABILITAS  AKUNTABILIT AS Sebuah Rumah Sakit swasta melalui pengurus mengumumkan kepada seluruh karyawan yang akan mendaftar PNS, otomatis dinyatakan mengundurkan diri. A sebagai salah satu karyawan di rumah sakit tersebut mengabaikan pengumuman dari pihak pengurus, karena menurut pendapatnya ia diangkat oleh pengelola, dalam hal ini Direktur Rumah Sakit, sehingga segala hak dan kewajibannya berhubungan dengan pengelola bukan pengurus. Pihak pengelola sendiri tidak memberikan surat edaran resmi mengenai kebijakan tersebut. Dalam kasus ini rumah sakit tersebut dapat dikatakan melanggar prinsip akuntabilitas, karena tidak ada kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban antara pengelola dan pengurus Rumah sakit. Seorang karyawan yang berniat melamar pekerjaan PNS atau melamar pada  perusahaan lain adalah hak karyawan. Pihak rumah ru mah sakit tidak bisa melarangnya. Karena hal ini berhubungan dengan masa depan karyawan. Kebanyakan karyawan menginginkan mendapat tempat bekerja yang enak sekaligus bisa menjamin masa depan karyawan tersebut. Kalau memang di rumah sakit tersebut belum menjamin kesejahteraaan karyawan, maka langkah karyawan untuk melamar pekerjaan adalah hak karyawan tersebut.Walaupun itu merupakan hak karyawan, maka sebagai karyawanpun tidak boleh sewenang-wenang terhadap rumah sakit dimana dia bekerja. Karena mau melamar ditempat lain, dengan seenaknya sendiri  bekerja dan lupa tanggungjawabnya.Mis tanggungjawabnya.Misalnya alnya harus berkali-kali ijin meninggalkan  pekerjaannya. Sebaiknya seorang karyawan tetap pada kewajiban atau tanggungjawabnya sebagai karyawan rumah sakit tersebut.Dan tetap bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat di rumah sakit. Jadi apabila karyawan berniat melamar pekerjaan ditempat lain jangan sampai merugikan pihak rumah sakit. Karena walaupun demikian karyawan tersebut posisinya masih bekerja dan masih ada hubungan dengan rumah sakit tersebut. Di sisi lain, pihak rumah sakitpun juga tidak mau dirugikan karena karyawannya melamar pekerjaan ditempat lain. Karena hal ini akan mengganggu kinerja karyawan tersebut.

Selain kalau sudah diterima akan kehilangan karyawan yang mungkin sudah baik dan kinerjanya sudah bagus, sehingga harus merekrut kembali karyawan, yang berarti tidak efisien segala-galanya. Tetapi walaupun demikian tidak seharusnya pihak rumah sakit memberikan  pengumuman  pengumum an bahwa yang melamar pekerjaan PNS akan dianggap mengundurkan diri. Dalam hal ini tindakan rumah sakit dinilai terlalu emosional dalam mengambil keputusan.Seharusnya  pihak rumah rumah sakit berkoordinasi dulu dengan pihak-pihak yang terkait, jadi tidak hanya dengan  pengurus saja, tetapi juga dengan pihak pengelola (Direktur Rumah Sakit). Bagaimana tanggungjawab pihak rumah sakit terhadap keputusan yang dibuatnya. Apakah segala resiko akan ditanggung sendiri? Maka sebaiknya perlu dibicarakan secara prosedural kepada pihak pihak yang terkait supaya tidak terjadi permasalahan yang diharapkan. diharapkan.

c.

RESPONBILITY Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada  perkerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Februari, 2017, menururt informasi yang diperoleh Otto, di Kementerian ESDM, upah yang diperoleh pegawai Freeport hanya setara dengan UMR atau sebesar Rp. 3,3 juta. Mei, 2017. Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Melky Nahar , mencatat sederet pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia yang dilakukan Freeport, seperti : a. Meracuni sungai, muara dan laut di Kabupaten Mimika dengan limbah yang mengandung merkuri dan sianida. Tercatat lima sungai yang terkena dampak Aghawagon, Otomana, Ajkwa, Minajerwi, dan Aimore karena digunakan sebagai tempat pengendapan limbah tambang (tailing).  b. Freeport juga mengerjakan perluasan tanggul di barat dan timur ke arah selatan lantaran aliran tailing tak terkendali. t erkendali. Limbah ini mengancam sungai baru, yaitu Tipuka. Jatam juga menemukan dugaan penolakan pembayaran pajak air tanah yang seharusnya sehar usnya disetorkan Freeport ke Pemerintah Kabupaten Mimika. Mei, 2017 . BPK ( Badan Pemerika Keuangan ) , total potensi kerugian lingkungan yang timbul mencapai Rp. 185 Triliun. Temuan ini diperoleh dari berbagai berbagai analisis dan evaluasi data data dari berbagai sumber. sumber. Berikut enam  pelanggaran lingkungan Freeport Freeport versi BPK : a. Pelanggaran penggunaan kawasan hutan lindung seluas 4.535,93 hektare. Freeport tidak mengantongi izin pinjam-pakai pada 2008-2015. Negara kehilangan penerimaan negara  bukan pajak dari penggunaan kawasan hutan. Potensi kerugian negara sebesar Rp. 270 miliar.  b. BPK menemukan kelebihan pencairan jaminan reklamasi sebesar US$ 1,43 juta atau Rp. 19,4 miliar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada 25 Mei 2016 yang mana dana itu

seharusnya masih ditempatkan di pemerintah. Ditemukan pula ketidaksesuaian laporan reklamasi dengan fakta di lapangan. c. Freeport melakukan penambangan di bawah tanah tanpa izin lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan yang dikantongi Freeport sejak 1997 tidak mencakup tambang bawah tanah. d. Penambangan Freeport membuat kerusakan gara-gara membuang limbah operasional di sungai, muara dan laut. Pemerintah tak mampu mencegah kerusakan hingga produksi Freeport telah mencapai 300 ribu ton. Potensi kerugian negara Rp 185 triliun. e. Freeport belum menyetorkan kewajiban dana pascatambang periode 2016 ke pemerintah. Potensi kerugian negara US$ 22,29 juta atau sekitar Rp 293 miliar. f.

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kurang ketat mengawasi Freeport dalam hal dampak penurunan permukaan akibat tambang bawah tanah. Potensi kerugian negara Rp 185,563 t riliun.

d.

INDEPENDENSI Kasus dugaan penggelapan investasi di Adam Air senilai Rp 157 miliar dengan tersangka Wakil Komisaris Utama PT Adam Air, Sandra Ang disebut-sebut juga menjadi faktor runtuhnya Adam Air. Kasus ini bermula dari laporan lapora n Direktur Keuangan Adam Air yang juga  perwakilan PT Global Transportation Transportation Services, Gustianto Kustianto. Kustianto. PT Global Transportation Transportation Services sendiri merupakan anak usaha Bhakti Investama yang memiliki 19 persen saham di Adam Air. Pada 26 Maret 2008, Gustianto melaporkan empat pendiri dan tiga direksi Adam Air dengan tudingan penggelapan dana perusahaan senilai Rp 157 miliar. Menurut Juru Bicara Kepolisian, Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira kasus ini sudah dilimpahkan tahap  pertama ke Kejaksaan Agung. Agung.

e.

FAIRNESS Pabrik pembuatan alat dapur yang digerebek polisi karena menyekap karyawannya di kawasan Sepatan, Tangerang, Banten, (3/5). Polisi membebaskan 25 orang karyawan pabrik tersebut. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Heri Heryanto merasa kecolongan atas terjadinya kasus perbudakan kasus perbudakan buruh pabrik panci di Sepatan, Kabupaten Sepatan, Kabupaten Tangerang. CV Cahaya Logam, produsen panci di Kampung Bayur Opak, Desa Lebak Wangi, milik Yuki Irawan, dipastikan tidak berizin alias ilegal. "Bagaimana kami mau mengawasi jika namanya saja tidak terdata karena tidak ada izin," katanya. Menurut Heri, selain Dinas Tenaga Kerja, fungsi pengawasan juga seharusnya dilakukan oleh instansi terkait lain, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Tangerang. Tangerang. Kepolisian Resor Kota Tangerang menggerebek pabrik yang melakukan praktek perbudakan tersebut pada Jumat petang, 3 Mei 2013. Pabrik ilegal ini dilaporkan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, seperti menyiksa dan menyekap karyawan, mempekerjakan karyawan di bawah umur, dan para karyawan tersebut tidak diberi upah yang standar. Pabrik ini sudah beroperasi 1,5 tahun, tapi memperlakukan karyawannya sangat tidak manusiawi," ujar Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Tangerang, Komisaris Shinto Silitonga.

2.  Jelaskan maksud dari prinsip/sub prinsip/sub-sub prinsip di corporate governance di bawah ini dan berilah contoh implementasinya: a. Supervisory, regulatory and enforcement authorities should have the authority, integrity and resources to fulfil their duties in a professional and objective manner. Moreover, their rulings should be timely, transparent and fully explained. (10%). Corporate Governance Framework harus mendukung pasar yang transparan dan efisien, konsisten dengan hukum yang berlaku dan mengartikulasikan secara jelas mengenai  pembagian tanggung jawab di antara otoritas pengawasan, peraturan, dan penegakan yang  berbeda. Untuk memenuhi memenuhi salah satu prinsip prinsip OECD, memastikan memastikan dasar Corporate Corporate Governance yang efektif, maka diperlukan adanya badan pengawas, pengatur dan penegak hukum harus memiliki otoritas, integritas dan sumber daya untuk memenuhi tugasnya secara profesional dan obyektif. Selain itu, keputusan mereka harus tepat waktu, transparan dan sepenuhnya dijelaskan.

b. Shareholders should be able to vote in person or in absentia, and equal effect should be given to votes whether cast in person or in absentia. (10%). Corporate Governance Framework harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham termasuk harus dapat memilih secara langsung atau in absentia, dan efek yang sama harus diberikan untuk memilih apakah diberikan secara langsung atau in absentia. Hal tersebut merupakan salah satu prinsi OECD yaitu The Right of Shareholders and Key Ownership and Key Ownership Function. Salah satu contoh implementasi yang ada di  perusahaan BCA dimana apabila pemegang saham tidak dapat hadir maka dapat diwakilkan oleh kuasa yang membawa surat blanko

c. Stakeholders, including individual employees and their representative bodies, should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and to the competent public authorities and their rights should not be compromised for doing this. (10%).

Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan individu dan badan perwakilan mereka, harus dapat secara bebas mengkomunikasikan keprihatinan mereka tentang praktik ilegal atau tidak etis eti s kepada dewan dan kepada otoritas publik yang kompeten dan hak mereka tidak boleh dikompromikan untuk melakukan hal ini. Hal tersebut t ersebut merupakan salah satu prinsip OECD yaitu The Role of Stakeholders in Corporate Governance. Corporate Governance Framework harus mengakui hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh undang-undang atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dan  pemangku kepentingan dalam menciptakan pekerjaan kekayaan, dan keberlangsungan bisnis yang sehat secara financial.

3. - Jelaskan secara singkat 3 (tiga) teori yang relevan dengan konsep corporate governance. Tiga teori yang relevan dengan konsep GCG adalah Agency Theory, Stakeholder Theory, dan Stewardship Theory. a.Agency a. Agency Theory adalah theory yang menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agensi) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut.  b. Stakeholder Theory adalah theory yang mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. c. Stewardship Theory adalah theory yang berasumsi bahwa kepentingan personal antara manajer dan pemegang saham dapat diselaraskan melalui pencapaian tujuan organisasi. Apabila terdapat kepentingan antara principal dan steward , steward akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Selain itu dalam teori stewardship diasumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan perusahaan. Kesuksesan perusahaan akan memaksimumkan utilitas kelompok manajemen dan memaksimalisasi memaksim alisasi utilitas kelompok ini dan pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada di dalam kelompok perusahaan tersebut.

- Jelaskan keterkaitan agency theory dan transaction cost theory. Agency Theory memunculkan transaction cost berupa biaya agensi yang terdiri dari : a.The a. The monitoring exenditure by the principle, principle, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh  principal untuk megawasi megawasi perilaku dari agen dalam mengelola mengelola perusahaan.  b.The  b. The bounding expenditure by the agent , yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin perilaku dari agen dalam mengelola perusahaan c.The c. The residual loss , yaitu penurunan tingkat utilitas principal maupun agen karena adanya hubungan agensi

- Jelaskan keterkaitan stakeholder theory dan legitimacy theory. Dilihat dari essensi teori stakeholders yaitu perusahaan tidak dapat melepaskan diri operasinya dengan lingkungan sosial (social setting) sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholders serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan yaitu stabilitas usaha dan  jaminan going concern tersebut diatas jika ditarik interkoneksi dengan teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya mengurangi gap expectasi dengan masyarakat (publik) sekitar guna meningkatkan legitimasi (pengakuan) masyarakat, ternyata terdapat  benang merah. merah. Untuk itu, perusahaan hendaknya hendaknya menjaga reputasinya yaitu dengan menggeser menggeser  pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata diukur dengan ecocomic rational yang cenderung shareholders orientation, kearah memperhitungkan faktor sosial (social factors) sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan (stakeholders orientation). Greenley dan Foxall (1998) menyatakan bahwa terkait keberadaan  perusahaan yang tak dapat dipisahkan dengan keberadaan stakeholders serta daya dukungnya terhadap upaya meningkatkan kinerja ekonomi dan sosial perusahaan, terdapat empat klasifikasi stakeholders perusahaan, yaitu (1) customer orientation; (2) competitor orientation; (3) employee orientation; dan (4) shareholders orientation.

- Jelaskan keterkaitan agency theory dan stakeholder theory? Agency Theory adalah theory yang menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agensi) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut sedangkan stakeholder Theory adalah theory yang mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat  bagi stakeholdernya.Kedua teori ini berhubungan principal dalam hal ini merupakan salah satu  bagian dari stakeholder yaitu yaitu , shareholder yang yang mempekerjakan mempekerjakan agennya berupa top manager, middle manager, maupun first line manager (seluruh lingkup perusahaan ) untuk dapat memberikan manfaat baginya sekaligus dapat memberikan manfaat bagi stakeholder lain , seperti karyawan,masyarakat, kerditur, dll.

4. - Bagaimanakah peran akuntan dalam struktur CG (organ perusahaan) Untuk dapat mengembangkan mengembangkan dan menerapkan GCG dibutuhkan peran akuntan, baik sebagai sebagai akuntan perusahaan maupun sebagai praktisi accounting dan auditing baik secara internal maupun sebagai eksternal auditor. Untuk membuktikan bahwa perusahaan sudah menjalankan GCG maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak ketiga yang independen terhadap  praktek corporate governance. Pihak ketiga independen tersebut adalah akuntan manajemen dan akuntan publik.

Akuntan manajemen dengan berlandaskan pada etika bisnis dan profesi dapat memberikan saran sesuai dengan fungsi dari akuntansi manajemen yaitu masalah efisiensi, dukungan dukungan dalam  proses pengambilan keputusan yang optimal, pengukuran kinerja, perhitungan dan penetapan renumerasi yang wajar, serta penyiapan strategi yang dapat meningkatkan posisi saing dan tentunya juga kinerja perusahaan. Selain itu pula akuntan manajemen dapat memberikan  bantuan kepada kepada direksi dan dewan komisaris komisaris menyusun dan mengimlementasikan mengimlementasikan kriteria GCG GCG di perusahaan, membantu menyediakan data keuangan dan operasi serta data lain yang dapat dipercayai, accountable, akurat, tepat waktu, obyektif, dan relevan. Selain itu, akuntan manajemen membantu direksi menyusun dan mengimplem mengimplementasikan entasikan struktur pengendalian intern. Akuntan publik sebagai pihak luar yang independen dituntut menjunjung tinggi kode etik  profesi akuntan publik. publik. Dalam Kode Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia ditetapkan ditetapkan delapan prinsip etika yang meliputi tanggung jawab profesi, kepentingan umum, integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, perilaku professional, dan standar teknis. Akuntan publik melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien, apakah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum (GAAP). Laporan auditor akan digunakan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk mengambil keputusan ekonomi, untuk itu auditor dituntut bersikap independen. Sikap independensi inilah yang diperlukan diperlukan sesuai dengan fungsi fungsi akuntan publik dalam mendukung  penerapan good corporate governance. governance.

- Berilah contoh salah satu soft structure (pedoman, kebijakan, piagam dan lainnya) dalam rangka implementasi CG dan jelaskan fungsi dan garis besar isi dari soft structure tersebut. Contoh salah satu soft structure dalam rangka implementasi Corporate Governance adalah Code of Conduct. Code of conduct adalah dokumen tertulis yang mengatur mengenai  bagaimana tata cara atau prilaku perusahaan terhadap para para pemangku pemangku kepentingannya kepentingannya dan juga mengatur bagaimana prilaku karyawan dalam berinteraksi dengan sesama karyawan dan juga  bagaimana prilaku karyawan diatur dalam rangka memenuhi tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingannya. Karenanya Code of Conduct seringkali terbagi menjadi 2 bagian besar, yakni Standar Etika Usaha, atau yang lazimnya biasa kita kenal dengan etika bisnis, dan Standar Etika Perilaku. Standar Etika Usaha mengatur etika perseroan terhadap para pemangku kepentingan, termasuk diantaranya kepada para pekerja, pelanggan, penyedia barang dan jasa (pemasok), kreditur, masyarakat, pesaing, pemerintah, media massa. Penerapan standar etika usaha bertujuan untuk memastikan Perseroan memenuhi hak dan kewajiban perseroan terhadap para pemangku

kepentingan, sedangkan Standar Tata Prilaku mengatur Manajemen dan Karyawan Perseroan dalam berperilaku. Pada intinya Code Of Conduct merupakan pedoman prilaku yang harus dilakukan guna membantu sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi dan misinya. Serta Code of Conduct harus bersumber dari nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan. Penerapan Code of Conduct ini berlaku untuk setiap karyawan dan manajemen (termasuk Dewan Komisaris dan Direksi) tanpa terkecuali, serta secara berkala direview dan disosialisasikan kembali kepada seluruh elemen perusahaan.

5. - Jelaskan tentang organ utama dan organ pendukung/penunjang dalam perusahaan, berikan contoh organ penunjang? a. Organ Utama Selaras dengan sistem hukum Europe Continental yang dianut Indonesia, maka organ utama korporasi-korporasi di Indonesia terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Organ utama ini memainkan peranan yang sungguh penting dalam implementasi GCG secara efektif. Sebagaimana Bacelius Ruru (2002) berpendapat sangat tegas bahwasanya efektifitas peran dan fungsi organ utama di suatu perusahaan merupakan kata kunci yang menjadi penentu sukses atau tidaknya implementasi GCG. Oleh karena itu, stuktur dan/atau mekanisme governansi organ utama di suatu perusahaan harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjalankan fungsinya sesuai ketentuan yang  berlaku dan/atau atas dasar prinsip bahwa setiap organ memiliki independensi ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, semata-mata demi kepentingan  perusahaan.  b. Organ Pendukung Pada umumnya organ pendukung implementasi GCG meliputi: komite-komite, baik di bawah  pengawasan dan tanggung jawab Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi. Pada praktiknya di lapangan, organ utama dan organ pendukung berjalan beriringan dalam menjalankan fungsinya sehingga membentuk GCG infrastructure infrastructure,, dan sekaligus menjadi “kepanjangan tangan” perusahaan ketika mengimplementasikan GCG sehari -hari.

Contoh organ pendukung adalah :

-

Komite Audit

-

Komite Nominasi dan Remunerasi

-

Komite Pemantau Risiko

-

Komite Human Capital

-

Komite Teknologi Informasi

-

Komite Kredit

-

Komite Produk

-  Jelaskan peran RUPS sebagai organ perusahaan dalam rerangka struktur corporate governance? -

RUPS berperan sebagai mekanisme utama untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak  pemegang saham. Sebagai organ perusahaan, RUPS memegang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan, serta memiliki segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Namun demikian RUPS tidak dapat melakukan intervensi terhadap  pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini tidak meniadakan otoritas RUPS untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.

-

RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang  berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan dalam RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan dan didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

-

Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui  perubahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, menunjuk auditor independen Perseroan, memutuskan alokasi keuntungan usaha, menetapkan remunerasi dan kompensasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta membuat keputusan terkait aksi korporasi atau hal strategis lainnya yang diusulkan oleh Direksi.

- Mengapa sebuah perusahaan perlu memiliki Komisaris Independen dalam dewan Komisaris? Jelaskan aturan-aturan yang terkait dengan Komisaris Independen? -

Dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, keberadaan Komisaris Independen adalah sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan Komisaris

Independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham  publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya.

-

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

-

Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ  perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinamb berkesinambungan ungan dalam

jangka

panjang

bagi

pemegang

saham,

dengan

tetap

memperhatikan

kepentingan stakeholderlai stakeholderlainnya, nnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang  berlaku, yaitu :

-

Afiliasi adalah :

-

Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical;

-

Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

-

Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

-

Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

-

Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau

-

Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

-

Jabatan Eksekutif adalah jabatan yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan untuk kepentingan dan atas beban perusahaan.

-

Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham yang memiliki 20% (dua puluh  perseratus) atau lebih saham perusahaan per usahaan yang ditempatkan, atau pemegang saham yang memiliki kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan meskipun jumlah saham yang dimiliki kurang dari 20% (dua puluh perseratus).

-

Pertimbangan Independen adalah cara pandang atau penyelesaian masalah dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan.

PAGE 1

-

Profesional adalah penguasaan tugas atau pekerjaan yang didasarkan kepada keahlian dan keterampilan yang teruji serta didukung oleh dedikasi dan etika profesi.

-

Stakeholders adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kesinambungan perusahaan, termasuk didalamnya pemegang saham, karyawan, pemerintah, pelanggan, pemasok, kreditor, dan masyarakat.

-

Misi Komisaris Independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (fairness) di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan  perusahaan dan stakeholder sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris. Komisaris Independen harus mendorong diterapkannya prinsip dan  praktek tata kelola perusahaan per usahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada perusahaan di Indonesia.

- Terdapat dua jenis board system, jelaskan keduanya dan jelaskan Indonesia menerapkan board system yang mana? -

One Tier System Dalam one-tier system, peran dewan komisaris (pengawas) dan peran dewan direksi (pelaksana/eksekutif) dijadikan dalam satu wadah. Wadah ini disebut board of director (BOD). Penyatuan ini membuat tidak jelasnya peran dari pengawas pengawas dan pelaksana. Onetier systems banyak dipakai di negara anglo-saxon seperti US, UK, Kanada, dan Australia. Di dalam one-tier corporate governance system, ada empat tipe struktur board:

-

Semua direktur eksekutif adalah anggota board.

-

Top managers adalah juga anggota board. ini banyak ditemukan pada perusahaan kecil,  perusahaan keluarga dan start-up start-up business.

-  Mayoritas anggota board board adalah direktur direktur eksekutif. eksekutif. -

Di struktur ini ada direktur non-eksekutif dalam board namun jumlahnya sedikit (minoritas)

-  Mayoritas adalah direktur direktur non-eksekutif. non-eksekutif. -

Sebagian besar dari direktur non-eksekutif ini adalah direktur independen.

-

Semua non-eksekutif direktur adalah anggota board .

-

Banyak ditemukan dalam organisasi non-laba. Struktur ini hampir mirip dengan struktur two-tier Eropa.

-

Two Tier System

PAGE 2

-

Dalam two-tier system, peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas. Dewan komisaris akan mengawasi kerja dewan direksi. Two-tier system banyak dipakai di negara Eropa daratan seperti Jerman dan Belanda.

-

Untuk two-tier corporate governance system, struktur yang ada ialah terdiri dari dua board:

-

Dewan pengawas (supervisory board).

-

Ini terdiri dari direktur non-eksekutif independent dan direktur non-eksekutif tidak independent (connected).

-

Dewan pelaksana (executive board).

-

Ini terdiri dari semua direktur pelaksana spt. CEO, CFO, COO, CIO (C-level management).

-

Indonesia menganut sistem two-tier governance. Hal ini mungkin karena pengaruh Belanda yang juga menganut sistem itu.

6. - Sebutkan prinsip-prinsip GCG yang dilanggar pada kasus diatas! Dari kasus tersebut adalah kasus penyimpangan laporan keuangan tahun 2011 dan ketidakefektifan dalam kinerja kinerja PT SAKURA FLOWERIST. Oleh Oleh karena itu, kasus seperti ini harus lah segera diselesaikan dan ditindaklanjuti agar penyimpangan laporan keuangannya tidak berkepanjangan. Tentunya dengan cara pembenahan tata kelola  perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip dari good coorporate governance itu sendiri dimana adanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kewajaran. Dari kasus ini dapat dilihat beberapa penyimpangan yang terjadi jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip GCG diantaranya: Transparansi PT. Sakura Flowerist ini

tidak menyediakan informasi yang material dan relevan

dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. BPK melihat masih terdapat beberapa kelemahan dalam pemantauan piutang hasil investasi. Pengendalian dan monitoring perusahaan perusahaan ini atas piutang jatuh tempo dan bunga deposito  belum sepenuhnya memadai. Akuntabilitas PT. Sakura Flowerist tidak dapat mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Berdasarkan audit atas laporan keuangan 2011 nya, ditemukan penyimpangan dengan nilai di atas Rp 7 triliun. Pada laporan keuangan 2011, potensi penerimaan Sakura flowerist yang hilang mencapai Rp 36,5 miliar karena tidak menerapkan tarif jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan.

PAGE 3

Responsibility PT. Sakura Sakura Flowerist Flowerist

tidak mematuhi peraturan perundang-undang perundang-undangan an dan tidak

melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan karena tidak berpegang dengan prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhannya terhadap peraturan perundangundangan. Kasusnya Sakura Flowerist membentuk Dana Pengembangan Progran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp 7,24 triliun yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah  No.22 tahun 2004. Indepensi Khususnya karyawan PT. Sakura Flowerist yang melakukan penyimpangan masih mendahului

kepentingan

pribadinya.

Karena

BPK

juga

menemukan

sejumlah

ketidakefektifan dalam kinerja perusahaan ini. Sakura Flowerist belum efektif mengevaluasi kebutuhan pegawai dan beban kerja untuk mendukung penyelenggaran  program JHT. Sakura Flowerist juga dinilai belum efektif dalam mengelola data peserta JHT. Peristiwa ini diakibatkan karena kurang baiknya sistem good c orporate governance di PT. ini serta kurangnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pihak perusahaan sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan dana yang begitu besar.

- Bagaimana peranan stakeholder pada kasus diatas dan kepentingannya yang belum dipenuhi karena adanya kasus diatas? -

Peranan stakeholder sebagai bagian dalam PT Sakura Flowerist yaitu harusnya mematuhi  peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, lalu setelah itu para stakeholder bisa melakukan konfirmasi kepada perusahaan mengenai haknya yang belum terpenuhi. Karena  perusahaan ini belum mematuhi prinsip-prinsip GCG sehingga kepentingan dari para stakeholder tidak bisa terpenuhi dengan baik salah satunya adalah karyawan belum mendapat dana JHT sesuai dengan perjanjiannya.

- Cara apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen untuk menjalankan me njalankan GCG diperusahaan setelah kasus itu terjadi? Melihat kasus seperti ini seharusnya pihak perusahaan lebih bisa menyeleksi karyawankaryawannya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sikapnya dan kejujurannya ataupun intelektualitasnyaa agar sedikit banyak dapat menghindari terjadinya penyimpangan seperti intelektualitasny ini. Menurut saya, perusahaan yang sehat dan memiliki tata kelola yang baik adalah  perusahaan yang memperkerjakan orang-orang yang memang memang mau mau bekerja untuk kemajuan  perusahaan dan ditunjang dengan akhlak serta kemampuannya. Dalam hal ini perusahaan

PAGE 4

harus dapat menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan dan pengendalian atau pengawasan dengan sebaik mungkin agar dapat tercapainya tujuan dari perusahaan. Oleh karena bukan hanya pihak perusahaan saja yang harus bekerja ekstra tapi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) juga harus dapat Menjaga kestabilan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sehingga tercipta aktivitas pasar modal yang jujur, transparan, aman dan sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku. Agar masalah  penyimpangan seperti ini ini dapat segera teratasi dan tidak tidak dapat terulang kembali. kembali.

7.  Jelaskan Maksud dari prinsip/sub prinsip/sub-sub prinsip di corporate governance di bawah ini dan berilah contoh implementasinya: - The corporate governance framework should be complemented by an affective, efficient insolvency framework and by effective enforcement of creditor rights. Terutama di pasar negara berkembang, kreditur adalah pemangku kepentingan utama dan  persyaratan, volume dan jenis kredit yang diberikan kepada perusahaan akan sangat bergantung pada hak dan keberlakuannya. Perusahaan dengan catatan tata kelola  perusahaan yang baik sering dapat meminjam jumlah yang lebih besar dan persyaratan yang lebih menguntungkan daripada mereka yang memiliki catatan buruk atau yang  beroperasi di pasar yang tidak tidak transparan. Kerangka kerja kerja untuk kebangkrutan perusahaan perusahaan sangat bervariasi antarnegara. Di beberapa negara, ketika perusahaan mendekati kebangkrutan, kerangka kerja legislatif memberlakukan tugas pada direktur untuk  bertindak demi kepentingan kreditur, yang karenanya dapat memainkan peran penting dalam pemerintahan perusahaan. Negara lain memiliki mekanisme yang mendorong debitur untuk mengungkapkan informasi yang tepat waktu mengenai kesulitan perusahaan sehingga solusi konsensus dapat ditemukan antara debitur dan kreditornya. Hak kreditur  bervariasi, mulai dari pemegang obligasi yang dijamin sampai kreditur tanpa jaminan. Prosedur kepailitan biasanya memerlukan mekanisme yang efisien untuk mendamaikan kepentingan berbagai kelas kreditor. Dalam banyak ketentuan yurisdiksi dibuat untuk hak khusus seperti melalui pembiayaan "debitur dalam kepemilikan" yang memberikan insentif / perlindungan untuk dana baru yang tersedia bagi perusahaan yang bangkrut. Contoh : Dalam Dalam laporan Code of Conduct Conduct Antam 2017 menyatakan menyatakan Antam memenuhi

hak-hak

Kreditor

sesuai

kebijakan

Perusahaan

dan

untuk

ketentuan/

PAGE 5

 peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku ataupun kesepakatan yang dicapai kedua  belah pihak.

- Channels for disseminating information should provide for equal, timely and cost-efficient access to relevant information by users. Dimana

undang-undang

dan

praktik

sistem

tata

kelola

perusahaan

memberikan partisipasi oleh pemangku kepentingan, penting bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan akses informasi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Contoh : Praktik sistem tata kelola perusahaan memberikan partisipasi oleh pemangku kepentingan, PT Antam (Persero) (P ersero) untuk sudah memberikan akses informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

- Boards should consider setting up specialized committees to support the full board in performing its functions, particularly in respect to audit, and, depending upon the company’s company’s size and and risk profile, also in respect to risk

management and remuneration. When commitees of the board are established, their mandate, composition and working procedures should be  well defined and disclosed by the board. Ketika dewan komisaris tidak diamanatkan oleh hukum, koordinasi atau kepemilikan entitas harus mengembangkan kebijakan untuk menentukan dalam hal mana dewan komisaris khusus harus dipertimbangkan. Kebijakan ini harus didasarkan pada kombinasi kriteria, termasuk ukuran BUMN dan risiko spesifik yang dihadapi atau kompetensi yang harus diperkuat dalam dewan BUMN. BUMN setidaknya harus memiliki komite audit atau a tau  badan yang setara dengan wewenang wewenang untuk bertemu dengan dengan pejabat perusahaan. Contoh : Komite Audit BCA dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan (oversight) atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi GCG serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- The division of responsibilities among different authorities should be clearly articulated and designed to serve the public interest.

PAGE 6

Persyaratan tata kelola perusahaan dan praktek dipengaruhi oleh berbagai domain hukum, hak asasi manusia dan hukum lingkungan. Risiko dari pengaruh hukum dapat menyebabkan tumpang tindih dan konflik. Penegakan hukum yang efektif mensyaratkan alokasi tanggung jawab untuk pengawasan, pelaksanaan dan penegakan antara otoritas yang berbeda didefinisikan secara jelas, sehingga kompetensi badan dan lembaga  pelengkap dihormati dan dan dapat digunakan secara efektif. Otoritas publik harus memastikan memastikan  bahwa wewenang yang diterapkan adil, konsisten, dan sesuai dengan hukum. Hal ini  penting bahwa struktur tata kelola lembaga yang didelegasikan tersebut dapat menjadi transparan dan mencakup kepentingan publik. Contoh : setiap perusahaan pastinya memiliki pembagian tugas di antara otoritas yang  berbeda-beda. Misalnya BCA dibentuk dari berbagai macam divisi yang memiliki tugas yang berbeda-beda.

- Cross-border co-operation should be enhanced, including throught bilateral and multilateral arrangements for exchange of information. Tingginya tingkat kepemilikan lintas batas dan perdagangan membutuhkan kerjasama internasional yang kuat antara regulator, termasuk melalui pengaturan bilateral dan multilateral untuk pertukaran informasi. Kerjasama internasional menjadi semakin relevan untuk tata kelola perusahaan, terutama perusahaan yang aktif di banyak yurisdiksi melalui kedua entitas terdaftar dan tidak terdaftar, dan mencari beberapa listing pasar saham di  bursa dalam yurisdiksi yang yang berbeda. Contoh : ILO (International ( International Labour Organisation / Organisasi Buruh Internasional) ILO / Organisasi Buruh Internasional adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah PBB. ILO didirikan pada 11 April 1919 sebagai bagian Persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Organisasi ini menjadi bagian PBB setelah pembubaran LBB dan pembentukan PBB pada akhir Perang Dunia II. ILO memiliki tujuan untuk mewujudkan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh, stabilitas ekonomi, sosial dan menyusun hukum perburuhan. sejak tanggal 11 Juni 1950 Indonesia resmi menjadi anggota ILO.

PAGE 7

8. Sebutkan

pihak-pihak

yang

menjadi

stakeholders

perusahaan

dan

bagaimanakah perusahaan harus memperlakukan para stakeholders tersebut, kaitkan dengan salah satu prinsip corporate governance! Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam  pengambilan keputusan yang diambil perusahaan.Stakeholder dibagi menjadi 2 yaitu  primary stakeholder dan secondary stakeholder. stakeholder. Yang termasuk primary stakeholder stakeholder ialah shareholder, employee, customer, supplier, dan community. Sedangkan secondary stakeholder terdiri dari government, competitor, media press, dan social pressure group. Stakeholder ini dan perusahaan bekerjasama dalam menambahkan value, pekerjaan, dan mempertahakan keberlajutan dari perusahaan.Oleh karena itu corporate governance framework harus menjelaskan hak dari stakeholder dan peran yang dimilikinya. A. H ak-H ak Sta S takkeholde holder yang yang telah telah ditetap ditetapkan kan secar secar a hukum hukum ata atau u melalui melalui

kesepakatan bersama harus dihormati. Hal ini tentunya juga menjadi concern  perusahaan

dalam melakukan hubungan dengan para pemangku kepentingan di

 perusahaannya karena tanpa adanya pemangku kepentingan, maka belum tentu Bank BCA bisa menjadi maju seperti sekarang ini. Ini bisa kita lihat dari gambar berikut.

B .  Stake  Stakeho hold lde er me memiliki ili ki kese kesem mpatan unt untuk menda ndapatkan kan gant gantii rugi at atas pelangga langgaran ran dar dar i hakhak-hak hak me mer eka. C.  Mecha  Mechanism nism F or Em E mploy loyee Participa Participattion Shoul Should d B e Perm Permitt itte ed To D evelop lop Kerangka corporate governance harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hokum atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan agar perusahaan dapat terus berlanjut dan  berjalan, termasuk

keberlanjutan financial perusahaan. Tingkat dimana karyawan

 berpartisipasi dalam tata kelola perusahaan tergantung pada hokum nasional dan pada  prakteknya berbeda pada tiap perusahaan. Dalam konteks tata kelola perusahaan, meningkatkan kinerja

/mekanisme partisipasi dapat menguntungkan menguntungkan perusahaan secara

langsung dan juga secara tidak langsung melalui kesiapan karyawan untuk meningkatkan keterampilan (berinvestasi) dalam keterampilan khusus perusahaan, Contoh mekanisme  partisipasi karyawan diantaranya adalah membuat para karyawan berpartisipasi dalam  proses pengambilan keptusan. Mengenai peningkatan kinerja mekanisme karyawan,  perusahaan bisa melakukan employee stock ownership plans atau bisa juga melakukan mekanisme profit sharing yang biasa dilakukan oleh beberapa perusahaan. Pension  planning juga biasanya diadakan oleh perusahaan untuk menjalin hubungan antara

PAGE 8

 perusahaan dan calon calon atau atau mantan mantan karyawannya. karyawannya. Dimana hal tersebut membuat perusahaan perusahaan mungkin bisa mempersiapkan dana independen dan mengelola dana tersebut, tentu saja dikelola oleh pihak yang independen.

D. Where stakeholders participate in the corporate governance process , mereka harus mempunyai akses ke informasi yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan pada suatu waktu tertentu. - Employee memiliki kewajiban untuk melaksanakan tata nilai perusahaan yang sudah ditanamkan pada tiap individu yaitu customer focs, integrity, teamwork, continous pursuit of excellence yang ditunjukan pada screenshot dibawah ini. Shareholder - Shareholder memiliki peran dalam pengambilan keputusan yang dapat dibicarakan pada rapat umum pemegang saham. Semua pemegang saham dilakukan secara sama dan tidak dibeda –  bedakan.  bedakan.

E . Pe P emangku angk u ke k epenting nti ngan, an, ter ter masuk karyaw k aryawan an pe per orangan orang an dan dan pe per wak waki lannya harus dapat dengan bebas mengkomunikasikan keprihatinan mereka tentang praktik illegal atau tidak etis kepada dewan dan kepada publik yang kompetenotoritas dan hak mereka tidak boleh dikompromikan untuk melakukan hal ini

F. Kerangka kerja tata kelola perusahaan harus dilengkapi dengan kerangka insolvensi yang efektif dan efisien serta penegakan hak kreditur yang efektif. Dalam prinsip ke 4 bagian ke 6(F) ini membahas mengenai perusahaan yang harus melakukan kelola yang baik berkaitan dengan penegakan hak kreditur yang efektif. Biasanya perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik sering dapat meminjam dalam jumlah yang besar dan dengan persyaratan yang lebih mudah disbanding  perusahaan yang memiliki catatan buruk atau beroperasi beroperasi di pasar yang kurang transparan.

9. Prasyarat penting dalam implementasi GCG adalah melakukan pemetaan

 policy r ecom commenda ndati on of of rep report on on the the keadaan saat ini. Bank dunia melalui  po Obser Obser vance vance of Sta S tanda ndarr ds and Cod Code es (ROSC) telah melakukan pemetaan. Salah satu rekomendasi utama Bank Dunia yaitu perusahaan-perusahaan publik disarankan untuk memiliki komite nominasi dan remunerasi. Hal ini harus

PAGE 9

didukung oleh Bapepam (Sekarang OJK) dan BEI dengan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan perusahaan publik memiliki komite nominasi dan remunerasi. Jelaskan apa saja fungsi utama dari komite Nominasi dan komite Remunerasi?

Berdasarkan pula pada KNKG 2006 mengenai pedoman umum GCG di Indonesia tepatnya pada BAB IV, komite nominasi dan remunerasi tepatnya sebagai komite  penunjang Dewan Komisaris yang berada di bawah Komite Audit. Komite  Nominasi dan Remunerasi mempunyai fungsi utama sebagai berikut: 

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem remunerasinya.



Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mengusulkan besaran remunerasinya:. Dewan Komisaris dapat mengajukan calon tersebut dan remunerasinya untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara sesuai ketentuan Anggaran Dasar.



Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara,  perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya jasan ya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku  profesi dari luar perusahaan

PAGE 10

PAGE 11