1. Pendahuluan
PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang/jasa kena pajak d dalam daerah pabean. Sesuai legal karakter dari PPN yang bersifat non kumulatif, maka dalam perlakuan pajak-PPN tidak membolehkan terjadinya pajak berganda karena konsumen terakhir yang menangung PPN ini. PPN juga memiliki karakteristik sebagai pajak objektif yang berarti bahwa timbulnya kewajiban PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak.
Mekanisme Pemungutan PPN
Mekanisme pemungutan PPN menggunakan mekanisme
Alasannya : Adanya kewajiban membuat faktur pajak setiap transaksi. Memudahkan melakukan pemeriksaan. Tidak perlu menentukan besarnya keuntungan untuk setiap barang yang dijual. Kewajiban perpajakannya dapat dihitung setiap saat.
Perencanaan PPN
Pembahasan tentang perencanaan PPN ini difokuskan pada beberapa upaya berikut ini : Memaksimalkan mekanisme pengkreditan PPN Memaksimalkan Fasilitas di Bidang PPN Sentralisasi pengenaan PPN Memaksimalkan restitusi PPN Membangun sendiri dalam kegiatan usaha PPN atas barang gratis untuk keperluan promosi Penjagaan cash flow Pengendalian PPN Tanggung jawab renteng
2. Memaksimalkan Mekanisme Pengkreditan PPN
Sebelum dikukuhkan menjadi PKP 2. Faktur Pajak sederhana 3. Faktur Pajak cacat 4. Pajak masukan atau pembelian mobil sedan, jeep , station wagon, van, dan combi 5. Pajak masukan yang berkaitan dengan produksi BKP/JKP 6. Pajak masukan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan kegiatan usaha atas BKP 7. Pajak masukan yang dilaporkan pada SPT masa PPN , yang ditemukan pada saat pemeriksaan atau yang ditagih melalui SKP.
Mekanisme Indirect Substraction Method
( PM-PK )
Mekanisme penggeseran PPN dilakukan melalui pemungutan kembali PPN dari pembeli berikutnya.
1. Memenuhi ketentuan formal
2. Memenuhi ketentuan material
dari defenisi , beberapa poin penting yang dapat dicacat adalah : 1. Faktur pajak hanya boleh di buat oleh Pengusaha Kena Pajak 2. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atau karena impor BKP yang digunakan oleh DJBC 3. PPN yang dipungut berfungsi sebagai pajak keluaran bagi penjual dan pajak masukan bagi pembeli. Secara umum, Faktur Pajak dibagi menjadi tiga : 1. Faktur Pajak 2. Faktur Pajak gabungan 3. Dokumen tertentu yang di persamakan dengan Faktur Pajak
a. Untuk meringankan beban administrasi wajib pajak, saat yang tepat untuk
membuatan Faktur Pajak adalah saat terutangnya pajak, yaitu pada saat penyerahan atau dalam hal pembayaran mendahului penyerahan maka Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran. b. Untuk membantu likuiditas Wajib Pajak, saat peyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN diperlonggar menjadi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. c. Faktur Pajak gabungan merupakan Faktur Pajak yang harus dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP.
a. Dalam hal penjualan BKP/JKP yang pembayarannya belum diketahui,
pembuatan faktur pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. b. Berkaitan dengan hal ini, sebaiknya PKP penjual dalam menentukan syarat pembayaran yang ideal, yaitu tidak lebih 45 hari setelah penyerahan BKPatau JKP .
4. Saat Terutangnya PPN Sesuai Peraturan Menkue No. 240/PMK.30/2009, saat terutangnya PPN ditetapkan sebagai berikut : Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah menganut prinsip akrual •
Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP , atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP Tak Berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean. •
Sesuai PER Dirjen Pajak No. 14/PJ./2010, batas waktu penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN ditetapkan sebagai berikut: •PPN dan PPn BM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. •SPT Masa PPN harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal akhir bulan adalahhari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka SPT Masa PPN dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.
Sejak diberlakukannya UU Nomor 36 Tahun 2008, fasilitas dibidang PPN yang dikenal dalam ketentuan PPN adalah PPN yang Tidak Dipungut, PPN Dibebaskan, dan PPN ditanggung pemerintah. Bagi PKP yang mendapatkan fasilitas PPN Tidak Dipungut, PPN masukan yang berhubungan dengan perolehan BKP/JKP tidak dapat dikreditkan. Fasilitas yang berkaitan dengan PPN adalah: Fasilitas PPN tidak dipungut Fasilitas PPN dibebaskan Fasilitas PPN ditanggung pemerintah
Dalam Pasal 1A ayat f UU PPN disebutkan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang, termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak. Pengecualian dari ketentuan tersebut dengan tujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan , wajib pajak dengan kriteria tertentu yang memiliki lebih dari satu tempat untuk melakukan penyerahan BKP/JKP dapat mengajukan permohonan Pemusatan/Sentralisasi Tempat PPN Terutang kepada Kanwil DJP setempat dengan ketentuan sebagai berikut: - Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Wajib Pajak besar dapat melakukan sentralisasi otomatis sesuai dengan KEP- 335/ PJ./2002. - PKP yang memiliki lebih dari satu tempat PPN terutang (selain butir a) dapat memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang
1. Pengusaha Kena Pajak dimaksud harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 2. Tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha 3. Pembeitahuann secara tertuis harus memenuhi persyaratan:
•Bila besarnya PPN yang lebih bayar tersebut cukup signifikan/material
Jumlahnya. •Bila kondisi keuangan perusahaan mengalami gangguan cash flow. •Bila sudah diyakini kesiapan perusahaan untuk diperiksa oleh fiskus. •Bila prediksi masa depan pembayaran PPN menunjukan lebih bayar PPN.
Membangun sendiri untuk tempat tggal atau tempat usaha oleh rang pribadi atau badan dikena PPN, dengan kodisi: •Luas bagunan 220 M persegi atau lebih •Banguan permanen. •Tarif10% x 40% biaa banguna(tanpa harga tanah) •Disetor tiap bulan, pada tanggal 15 bulan berikutnya sejak
pebangunan diulai
Kejadian ini sering terjadi dalam praktik, baik pada saat perusahaan baru memulai kegiatan bisnisnya maupun pada saat perusahaansudah berjala dan sebagai bagian dari implementasi marketing strategy perusahaan mereka melakukan kegiatan promosinya untuk meningkatkan omset penjualan
Penjualan 2.000 eksemplar @Rp.4000 = Rp. 8.000.000 PPN 10% = Rp. 800.000 Harga difaktur: Harga jual + PPN = Rp. 8.800.000 Tambahan beban PPN atas pemberian Cuma-Cuma: 10% x 200 eks x Rp.2.500 = Rp. 50.000
Penjualan 2.200 eksemplar @Rp.4000 = Diskon = Dasar Pengenaan Pajak = PPn 10% = Harga yang difaktur: Harga jual + PPN =
Rp. 8.800.000 Rp. 800.000 Rp. 8.000.000 Rp. 800.000 Rp. 8.800.000
Mana yang lebih menguntungkan?
11. Salah satu tujan diaukannya perencanaan ajak oleh manajemen perusahaan adalah untuk menjaga kesehatan cash flow. Berikut cara-cara yang aman dalam perencanaan pajak yang perlu diagendakan oleh manajemen perusahaan untuk diaplikasikan dalam kerangka peningkatan efisiensi pajak dan keuangan perusahaan: a. b. c. d. e.
Menyegerakan Pengajuan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak pada perusahaan yang baru berdiri Memilih mendirikan perusahaan dilokasi yang mendapatkan fasilitas perpajakan PPN Mengusahakan membeli bahan baku pada saat akan menjalankan proses produksi Mengajukan permohonan sentralisasi PPN bagi perusahaan yang mempunyai kantor cabang Penanganan faktur pajak dengan baik
merupakan pelayanan yang bertujuan untuk menelaah dan meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak secara umum dan memberikan rekomendasi untuk meminimalkan pajak yang belum diketahui perusahaan. Tax Review meliputi selurah kewajiban perpajakan wajib pajak termasuk PPN dan PPnBM.
1. Review waktu penerbitan faktur pajak 2. Periksa apakah PPN Masukan atas pembelian berhubungan dengan kegiatan usaha atau bisnis perusahaan dan telah dikreditkan dengan PPN keluaran. 3. Review penyiapan SPT masa PPN 4. Memastikan memiliki system filing atau penyimpanan dokumen PPN yang cuku untuk dapat menghadapi pemerikasaan pajak menjelaskan dengan baik. 5. Hasil ekualisasi harus dapat berkaitan dengan perbedaan antara penjualan yang dilaporkan pada SPT PPh badan dengan penjualan yang dilaporkan pada SPT masa PPN.
Analisis Tax Review
Tujuan Tax Review PPN Prosedur Tax Review PPN
Pada awalnya ketentuan tanggung jawab renteng ini diatur dalam Pasal 33 UU KUP No. 16 tahun 2000, kemudian ketentuan ini dihapus dalam UU KUP No. 28 tahun 2007, kemudian dihidupkan lagi melalui penambahan Pasal 16F kedalam UU PPN No. 42 tahun 2009, yakni: “Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayarkan”.
Contoh
Pada tahun 2006 pemeriksa pajak dari KPP A melakukan pemeriksaan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari sampai Desember 2004 dari KPP D, ditemukan fakta bahwa KPP D dalam suatu masa pajak melakukan penyerahan BKP dengan harga jual Rp300juta, ternyata tidak membuat faktur pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, KPP A menerbitkan SKPKB terhadap PKP D disertai sanksi bunga sebesar 2% per bulan , dan denda 2% dari dasar pengenaan Pajak karena PKP D menyerahkan BPK tidak membuat faktur pajak.
Pada tahun 2007, pemeriksa pajak dari KPP B tempat PKP E dikukuhkan sebagai PKP melakukan pemeriksaan SPT Masa PPN masa pajak Januari sampai Desember 2004, ditemukan fakta dari pembukuannya bahwa ketika dalam suatu masa pajak PKP E membeli BKP dari PKP D tapi tidak membayar PPN. Hal ini diyakini oleh pemeriksa karena PKP E tidak dapat menunjukkan Faktur Pajak sebagai bukti bahwa ia telah membayar PPN kepada PKP D. Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, KPP B menerbitkan SKPKB berdasarkan ketentuan tanggung jawab renteng yang pada waktu itu diatur dalam Pasal 33 UU KUP. Dalam SKPKB ini ditagih pokok pajak sebesar Rp30 juta (yakni 10% x Rp300juta), ditambah sanksi bunga sebesar 2% perbulan.
Kesannya, ketentuan tanggung jawab renteng tersebut menimbulkan ketidakadilan pajak. Maka dalam melakukan tax review, seorang tax manager perusahaan (PKP) harus melakukan pengawasan secara lebih cermat dengan memastikan:
Jangan pernah ada satu pun faktur penjualan ( commercial invoice ) yang diterbitkan perusahaan tanpa dsertai faktur pajak. Setiap transaksi penjualan harus ada kontrak atau sales agreement -nya dan atau purchase order (PO), sehingga dispute tentang syarat penjualan (harga, Pajak, termin pembayaran, dan lain-lain) disa dihindari dikemudian hari.
