BAB II PEMBAHASAN
Kerajaan Thai
(Ratcha Anachak Thai)
Lagu kebangsaan: Phleng Chat Thai Lagu kerajaan: Phleng Sansoen Phra Barami
Ibu kota (dan kota terbesar)
Bangkok
Bahasa resmi
Thai
Pemerintahan
Monarki konstitusional
- Raja
Raja Bhumibol Adulyadej
- Perdana Menteri
Yingluck Shinawatra
Kemerdekaan
- Kerajaan Sukhothai
1238 – 1368 1368
- Kerajaan Ayutthaya
1350 – 1767 1767
- Kerajaan Thonburi
Kerajaan Ratanakosin
1767-7 April 1782
7 April 1782 - ???
Luas
- Total
514,000 km2 (49)
- Air (%)
0,4%
Penduduk
- Perkiraan 2006
64.700.000 (19)
- Kepadatan
126/km2 (80)
PDB (KKB)
Perkiraan 2005
- Total
US$560,7 miliar (21)
- Per kapita
US$8.300 (69)
IPM
0,784
Mata uang
Baht (฿)
Zona waktu
(UTC+7)
Kerajaan Thai (nama resmi bahasa Thai: ราชอาณาจักรไทย Ratcha Anachak Thai; atau Prathēt Thai), yang lebih sering disebut Thailand dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa aslinya Mueang Thai (dibaca: "meng-thai", sama dengan versi Inggrisnya, berarti "Negeri Thai"), adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Kerajaan Thai dahulu dikenal
sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei 1949. Kata "Thai" (ไทย ) berarti "kebebasan"
dalam bahasa Thai, namun juga dapat merujuk kepada suku Thai, sehingga menyebabkan nama Siam masih digunakan di kalangan warga negara Thai terutama kaum minoritas Tionghoa. Sejarah
Kerajaan Thailand adalah Negara Kesatuan dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional memiliki nama resmi Ratcha Anachak Thai; juga Prathēt Thai, kadangkala juga disebut Mueang Thai Asal mula Kerajaan Thai secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskanKerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Kerajaan Thai dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16 namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Kerajaan Thai tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa, meski pengaruh Barat, termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania. Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional. Sebelumnya dikenal dengan nama Siam, negara ini mengganti nama internasionalnya menjadi "Thailand" pada tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca-Perang Dunia II. Pada perang tersebut, Kerajaan Thai bersekutu dengan Jepang; tetapi saat Perang Dunia II berakhir, Kerajaan Thai menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang, namun Kerajaan Thai mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an. Kalender Kerajaan Thai didasarkan pada Tahun Buddha, yang lebih cepat 543 tahun dibandingkan kalender Barat. Tahun 2000 Masehi sama dengan tahun 2543 dalam kalender Kerajaan Thai. Pada 26 Desember 2004, pesisir barat Kerajaan Thaiditerjang tsunami setinggi 10 meter setelah terjadinya gempa bumi Samudra Hindia 2004, menewaskan 5.000 orang di Kerajaan Thai, dan setengahnya merupakan wisatawan. Pada awal 2005 terjadi sebuah tragedi di Kerajaan Thai Selatan yang mempunyai populasidengan mayoritas Muslim. Sekitar 70 orang terbunuh akibat kekerasan yang dilakukan oleh rezim Shinawatra. Banyak negara yang mengecam keras tragedi ini. Namun dalam pemilihan kepala pemerintahan, Thaksin Shinawatra kembali memerintah negara ini untuk empat tahun berikutnya. Ekonomi
Setelah menikmati rata-rata pertumbuhan tertinggi di dunia dari tahun 1985 hingga 1995 - rata-rata 9% per tahun - tekanan spekulatif yang meningkat terhadap mata uang Kerajaan Thai, Baht, pada tahun 1997 menyebabkan terjadinya krisis yang membuka kelemahan sektor keuangan dan memaksa pemerintah untuk mengambangkan
Baht. Setelah sekian lama dipatok pada nilai 25 Baht untuk satu dolar AS, Baht mencapai titik terendahnya pada kisaran 56 Baht pada Januari 1998 dan ekonominya melemah sebesar 10,2% pada tahun yang sama. Krisis ini kemudian meluas ke krisis finansial Asia. Kerajaan Thai memasuki babak pemulihan pada tahun 1999; ekonominya menguat 4,2% dan tumbuh 4,4% pada tahun 2000, kebanyakan merupakan hasil dari ekspor yang kuat - yang meningkat sekitar 20% pada tahun 2000. Pertumbuhan sempat diperlambat ekonomi dunia yang melunak pada tahun 2001, namun kembali menguat pada tahun-tahun berikut berkat pertumbuhan yang kuat di RRC dan beberapa program stimulan dalam negeri serta Kebijakan Dua Jalur yang ditempuh pemerintah Thaksin Shinawatra. Pertumbuhan pada tahun 2003diperkirakan mencapai 6,3%, dan diperkirakan pada 8% dan 10% pada tahun 2004 dan 2005. Sektor pariwisata menyumbang banyak kepada ekonomi Kerajaan Thai, dan industri ini memperoleh keuntungan tambahan dari melemahnya Baht dan stabilitas Kerajaan Thai. Kedatangan wisatawan pada tahun 2002 (10,9 juta) mencerminkan kenaikan sebesar 7,3% dari tahun sebelumnya (10,1 juta). Pembagian administratif
Kerajaan Thai dibagi kepada 76 provinsi (changwat ), yang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok provinsi. Nama tiap provinsi berasal dari nama ibu kota provinsinya. Utara
Timur Laut
Chiang Mai
Amnat Charoen
Chiang Rai
Buriram
Kamphaeng Phet
Chaiyaphum
Lampang Lamphun Mae Hong Son Nakhon Sawan Nan Phayao Phetchabun Phichit Phitsanulok Phrae Sukhothai Tak
Kalasin Khon Kaen Loei Maha Sarakham Mukdahan Nakhon Phanom Nakhon Ratchasima Nongbua Lamphu Nong Khai Roi Et Sakhon Nakhon Sisaket
Uthai Thani
Surin
Uttaradit
Ubon Ratchathani
Timur
Udon Thani Yasothon
Chachoengsao
Chanthaburi
Chonburi Rayong Prachinburi Srakaeo Trat
Tengah
Selatan
Chumphon Krabi Nakhon Si Thammarat Narathiwat Pattani Phang Nga
Phattalung
Phuket
Ranong Satun Songkhla Surat Thani Trang Yala
Ang Thong Ayutthaya Bangkok Chainat Kanchanaburi Lopburi Nakhon Nayok Nakhon Pathom Nonthaburi Pathumthani Phetchaburi Prachuap Khiri Khan Ratchaburi Samut Prakan Samut Sakhon Samut Songkhram Saraburi Sing Buri Suphanburi
Peta Kerajaan Thai dengan kota-kota penting.
Provinsi-provinsi tersebut kemudian dibagi lagi menjadi 795 distrik ( Amphoe), 81 subdistrik (King Amphoe) dan 50 distrik Bangkok (khet) (jumlah hingga tahun 2000), dan dibagibagi lagi menjadi 7.236 komunitas (Tambon), 55.746 desa ( Muban), 123 kotamadya (Tesaban), dan 729 distrik sanitasi (Sukhaphiban ) (jumlah hingga tahun 1984).
Geografi
Kerajaan Thai merupakan tempat terletaknya beberapa wilayah geografis yang berbeda. Di sebelah utara, keadaannya bergunung-gunung, dan titik tertingginya berada di Doi Inthanon (2.576 m). Sebelah timur laut terdiri dari Hamparan Khorat, yang dibatasi di timur oleh sungaiMekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datar, dan mengalir ke Teluk Thailand. Di sebelah selatan terdapat Tanah Genting Kra yang melebar ke Semenanjung Melayu. Cuaca setempat adalah tropis dan bercirikan monsun. Ada monsun hujan, hangat dan berawan dari sebelah barat daya antara pertengahan Mei dan September, serta monsun yang kering dan sejuk dari sebelah timur laut dari November hingga pertengahan Maret. Tanah genting di sebelah selatan selalu panas dan lembab. Kota-kota besar selain ibu kota Bangkok termasuk Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Chiang Mai, dan Songkhla. Kerajaan Thai berbatasan dengan Laos dan Myanmar di sebelah utara, dengan Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dengan Myanmar dan Laut Timur di barat dan dengan Laos dan Kamboja di timur. Koordinat geografisnya adalah 5°-21° LU dan 97°-106° BT
Politik
Balai Takhta Ananta Samakhom, gedung parlemen lama Kerajaan Thai, di Bangkok. Sang raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi namun merupakan pelindung Buddhisme Kerajaan Thai dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang dilantik sang raja dari anggotaanggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas. Parlemen Kerajaan Thai yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha - , yang terdiri dari Dewan Perwakilan (Sapha Phuthaen Ratsadon - ท ) yang beranggotakan 480 orang dan Senat (Wuthisapha ) yang beranggotakan 150 orang. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun.
Badan kehakimantertinggi adalah Mahkamah Agung (Sandika - ), yang jaksanya dilantik oleh raja. Kerajaan Thai juga adalah anggota aktif dalamASEAN. Geografi
Populasi Kerajaan Thai didominasi etnis Thai dan etnis Lao, yang berjumlah 3/4 dari seluruh penduduk. Selain itu juga terdapat komunitas besar etnis Tionghoa yang secara sejarah memegang peranan yang besar dalam bidang ekonomi. Etnis lainnya termasuk etnis Melayu di selatan, Mon, Khmer dan berbagai suku orang bukit. Sekitar 95% penduduk Kerajaan Thai adalah pemeluk agama Buddha aliran Theravada, namun ada minoritas kecil pemeluk agama Islam,Kristen dan Hindu. Bahasa Thai merupakan bahasa nasional Kerajaan Thai, yang ditulis menggunakan aksaranya sendiri, tetapi ada banyak juga bahasa daerah lainnya. Bahasa Inggris juga diajarkan secara luas di sekolah. Budaya
Muay Thai, sejenis seni bela diri kickboxing ala Kerajaan Thai, adalah olahraga nasional di Kerajaan Thai dan merupakan seni beladirisetempat. Popularitasnya memuncak di seluruh dunia pada tahun 1990-an. Ada pula seni beladiri yang mirip dengan muay Thai di negaranegara lain di Asia Tenggara. Ucapan penyambutan yang umum di Kerajaan Thai adalah isyarat bernama wai, yang gerakannya mirip dengan gerakan sembahyang. Hal-hal yang tabu dilakukan di antaranya menyentuh kepala seseorang dan menunjuk dengan kaki, karena kepala dan kaki masingmasing merupakan bagian tubuh yang paling atas dan bawa
Bentuk pemerintahan negara Thailand
a. Dari bentuk Monarki Absolut ke Demokrasi Parlementer - Jatuhnya kerajaan Sukhothai berdirinya kerajaan Ayutthaya (sangat memuja raja). - Militer dan sipil menjadi terpisah; sentralisasi pemerintahan. - Pertengahan 1800, Raja Chulalongkorn membuat pemerintahan yang terdesentralisasi. - Sebuah kudeta tidak berdarah terjadi thn 1932, menuntut monarki berdasarkan konstitusi. - Raja Prajadhipok menyetujui penghapusan monarki absolut dan memberlakukan sistem pemerintahan berlandaskan konstitusi. - Konstitusi pertama Thailand ditandatangani pada 10 Desember 1932.
b. Sistem Check-and-Balance - Raja adalah kepala angkatan bersenjata dan penegak semua agama. - Sebagai Kepala Negara, Raja melaksanakan kekuasaan legislatifnya melalui parlemen; kekuasaan eksekutifnya melalui kabinet; kekuasaan yudisialmelalui pengadilan.
- Kerajaan memiliki hak untuk mendukung dan hak untuk memperingatkan pemerintah apabila pemerintah tidak menjalankan urusan negara atas nama kebaikan rakyat. - Badan legislatif Thailand adalah bikameral. - 500 anggota legislatifnya (anggota parlemen) dipilih secara populer. Menduduki jabatan selama 4 tahun. - 400 anggota berasal dari daerah (dipilih langsung oleh konstituennya; masing-masing mewakili sekitar 150.000 orang). - 100 anggota berasal dari partai (dipilih secara tdk langsung oleh persentase suara yang diterima partai). - Senat terdiri dari 200 kursi. - Senator Thailand dipilih langsung untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2000 (sbelumnya diangkat oleh Raja atas rekomendasi Dewan Menteri).Menduduki jabatan selama 6 tahun. - Lembaga eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri (sejak amandemen konstitusi 1992 harus anggota parlemen). - Kabinet bertanggungjawab atas administrasi 14 kementerian, dan Kantor Perdana Menteri.
c. Pemerintah - Panitia kabinet yang lebih kecil dibentuk untuk menyeleksi proposal dari berbagai kementerian sebelum dimasukkan ke kabinet besar/ full cabinet . - Panitia tersebut juga bisa diberi tugas oleh PM untuk memeriksa proyek atau kebijakan. - Kantor PM adalah sebuah badan sentral, yg sejajar dgn kementerian, Tanggungjawab utamanya: memformulasikan kebijakan nasional.
d. Angkatan Bersenjata - Raja adal Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. - Menteri Pertahanan mengkoordinasikan aturan kerja Angkatan Bersenjata.
Perkembangan Politik • Pemilu pertama – dibawah Konstitusi 1997 – berlangsung pada 6 Januari 2001 ( people’s constitution ); jumlah pemilih 69.95%. • Partai Thai Rak Thai (TRT) – didirikan 1999 oleh Thaksin Shinawatra – meraih 248 kursi.
• Pada 9 Februari 2001, Thaksin dilantik sebagai Perdana Menteri. • Thaksin memimpin koalisi pemerintahan (TRT, Chart Thai Party, New Aspiration Party). • Pemilu tahun 2005: jumlah pemilih 72.3%. • TRT meraih 10.130.251 suara (60.66%; 377 kursi dr 500 kursi di parlemen) • Democratic Party (DP) meraih 3,062,184 suara (18.34%; 96 kursi) • Chart Thai Party (TNP) meraih 1,902,470 suara (11.39%; 25 kursi) • Mahachon Party (PP) meraih 1,382,858 suara (8.28%; 2 kursi di parlemen)
Partai Politik • Menganut sistem multi partai. • Pemilu pertama (1997) dilangsungkan di bawah “Konstitusi Rakyat”; pemerintahan koalisi. • Pemilu 2005, Partai TRT memperoleh 377 kursi (dr 500 kursi di Majelis Rendah), menjadikannya “pemerintahan satu partai”. Referendum Konstitusi 19 Agustus 2007 • Dewan Keamanan Bangsa membatalkan UUD 1997. • UUD ke-18 yg dipakai Thai sejak 75 thn lalu. ketika kup tentara mengakhiri kerajaan mutlak dan menggantikannya dengan sistem demokratik dan kerajaan konstitusional. Dalam 75 tahun terakhir, Thailand mengalami 18 kudeta tentara. Perubahan besar dlm konstitusi yg diusulkan: - Hampir setengah dari Senator ditunjuk, bukannya dipilih. - Membatasi masa jabatan PM menjadi 2 kali 4 tahun masa jabatan. - Melarang PM memegang jabatan di perusahaan-perusahaan swasta. - Mempermudah meminta pertanggungjawaban (impeach ) PM.
e. Sistem dan Rincian Pembagian Urusan Thailand menganut sistem campuran dengan dominan ultra vires dengan sistem monarkhinya. Sistem campuran ini diindikasikan berpola ajaran riil karena sulitnya menemukan dokumen pembagian urusan secara nasional. Dengan demikian, daerah otonom menjalankan urusanurusan pemerintahannya yang diatur dalam produk hukum pembentukannya yang sewaktuwaktu dapat dikembangkan.
BAB III PERSAMAAN DAN PERBEDAAN Persamaan-perbedaan dari Negara Indonesia dan Thailand, 1. Indonesia Kepala Negara / Kepala Pemerintahan adalah Presiden
Kepala Negara (Presiden) dipilih langsung
Masa Jabatan Kepala Negara Adalah 5 (lima) tahun
Presiden tidak dapat membubarkan Parlemen
Badan Legislatif terdiri dari dua Kamar (bicameral)
Anggota Legislatif dipilih secara langsung
Masa jabatan Anggota Legislatif 5 (lima) tahun
Presiden adalah Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata
Sistim pemerintahan Presidensial
Jumlah Provinsi 33 dan 440 Kabupaten/Kota
Sistim Pembagian Urusan sentralisasi-desentralisasi
2.
Thailand
Kepala Negara Adalah Raja
Kepala Negara (Raja) tidak dipilih Langsung
Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri
Raja adalah Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata
Raja dapat membubarkan Parlemen
Masa Jabatan Anggota Legislatif 4 (empat) Tahun
Badan Legislatif terdiri dari dua Kamar (bicameral)
Kerajaan memiliki hak untuk mendukung dan hak untuk memperingatkan pemerintah apabila pemerintah tidak menjalankan urusan negara atas nama kebaikan rakyat.
Sistim Pemerintahan Thailand adalah Monarki Konstitusional
Jumlah Provinsi 75 dan 811 Kabupaten/Kota
sistem urusan pemerintahan, campuran dengan dominan ultra vires dengan sistem monarkhinya.
