Tugas Mata Kuliah Perizinan

TUGAS MATA KULIAH HUKUM PERIZINAN DOSEN PENGAMPU: SYAHRIZAL, S.H MH

PENGELOLALAAN PENGELOLALAAN PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH :  KELOMPOK IV 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING PEKANBARU 2016

Kata pengantar  Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan semangat menulis makalah ini. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perizinan yang berjudul “ PENGELOLAAN

PERIZINAN

LINGKUNGAN HIDUP”.

Dalam makalah ini menyajikan pembahasan mengenai perizinan sebagai prduk tritas dan mnpli pemerintah dengan berpegang teguh pada prinsip kekuasaan atas semua sumber daya alam demi kepentingan hidup rang banyak. Dengan adanya makalah ini diharapkan agar kita dapat memahami suatu persetujuan penguasa dalam hal tertentu menyimpang dari ketentuan! ketentuan larangan perundang undangan. Dalam pembuatan makalah ini" kami menyadari bah#a masih banyak terdapat kekurangan baik dari penjelasan materi dan penulisan. $amun penulis telah berusaha keras untuk menyelesaikan tugas yang telah di bebankan kepada penulis dan men%ba memberikan hasil yang semaksimal mungkin.

Pekanbaru" Agustus &'()

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul Kata Pengantar................................................................................................ 1 Daftar Isi......................................................................................................... 2 BAB I

I PENDAHULUAN...................................................................................... 3  A. *atar +elakang............................................................................................... 3 BAB II

II PEMBAHAAN......................................................................................... !  A. Penerapan ,istem Perizinan -erpadu +idang *ingkungan Hidup.  ! +. Persebrangan Knsep negara Hukum Kesejahteraan dan Hukum *ingkungan dalam

Me#ujudkan Pembangunan +erkelanjutan../

0. Membangun ,istem Perizinan -erpadu +idang *ingkungan Hidup. "

BAB III III PENUTUP.................................................................................................. 1"

A. Kesim#ulan...................................................................................................... 1" B. aran................................................................................................................ 1" BAB IV

A. Daftar Pusta$a ................................................................................................. 2%

DA&'A( PU'AKA...................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

 A. *atar +elakang $egara 1ndnesia adalah negara hukum seperti yang disimpulkan 22D (345 yaitu prinsip bah#a “negara 1ndnesia berdasarkan atas hukum” tidak berdasarkan pada kekuasaan" dan prinsip pemerintahan berdasarkan knstitusi" tidak bersi6at abslutisme. $egara hukum yamg di anut 1ndnesias sendiri adalah negara hukum materiil atau disebut negara hukum mdern7kesejahteraan dengan tujuan yang ingin di%apai yaitu ter#ujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materil berdasarkan pan%asila. Dalam negara hukum pan%asila" tujuan penyelenggaraan pemerintahan lebih luas yakni berke#ajiban turut serta dalam berbagai sektr  kehidupan dan penghidupan. Dengan berlandaskan pada 6ungsi negara 1ndnesia yaitu 6ungsi keamanan" 6ungsi kesejahteraan" 6ungsi pendidikan" dan 6ungsi me#ujudkan ketertiban dan kesejahteraan dunia juga didukung leh alinea keempat 22D (345 dan pasal ( ayat 8 22D (345 maka dapat diyakini bah#a sebagai negara hukum mdern7 kesejahteraan negara memiliki landasan kuat sehingga mampu mengatur dan menyelenggarakan mekanisme pemerintahan" memberi ke#enangan pemerintah untuk mengatur pengellaan lingkungan hidup se%ara adil serta pemerintah dapat membentuk dan melaksanakan sistem perizinan lingkungan hidup termasuk sektr kehutanan" perkebunan" dan pertambangan untuk me#ujudkan kesejahtertaan rakyat. 9leh karena itu perlindungan dan pengellaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem terpadu berupa suatu kebijakan nasinal perlindungan dan pengellaaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan se%ara taat asas dan knsekuen dari pusat sampai ke daerah. +. :umusan Masalah +erdasarkan uraian latar belakang diatas adapun permasalahan dalam makalah ini sebagai berikut ; ! +agaimana penerapan sistem perizinan terpadu dalam bidang lingkungan hidup< ! +agaimana kndisi lingkungan sebagai akibat dari pembangunan< ! =aktr penyebab dan slusi ketidakterpaduan perizinan lingkungan hidup<

BAB II PEMBAHASAN

 A. Penerapan Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup

Menurut peraturan menteri dalam negeri nmr &' tahun &''/ tentang pedman rganisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah. 1zin sebagai dkumen yang dikeluarkan leh pemerintah yang merupakan bukti legalitas" menyatakan sah atau diperblehkan seserang atau badan untuk melakukan usaha

atau kegiatan tertentu. Artinya pemberian izin yang dimaksud adalah tertulis berupa dkumen dan bukan lisan. Pengellaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan apabila administrasi pemerintahan ber6ungsi se%ara e6ekti6 dan terpadu. ,alah satu sarana yuridis administrati6 untuk men%egah dan menanggulangi pen%emaran lingkungan adalah sistem perizinan terpadu bidang lingkungan hidup. De#asa ini jenis# dan prsedur perizinan di 1ndnesia masih beraneka ragam" rumit" dan sukar di telusuri" sehingga sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. >enis perizinan di 1ndnesia sedemikian banyaknya. $amun" bukan berarti #e#enang yang dimiliki leh pemerintah7 daerah dapat memberikan izin sebanyak! banyaknya tanpa mempertimbangkan aspek lain. 1nilah yang seringkali terjadi perbedaan pandangan antara pemerintah dengan kalangan akademisi atau akti?is lingkungan. Pemerintah di satu sisi memandang" izin sebagai instrumen peningkatan in?estasi untuk pertumbuhan eknmi" leh karena itu harus dipermudah. Pertimbangan perlindungan 6ungsi lingkungan terabaikan. Di pihak lain" kalangan akti?is lingkungan dan akademisi berpendirian" #alaupun diakui izin merupakan instrumen pembangunan namun lebih merupakan alat penertib agar  penglaan lingkungan hidup berkesinambungan menuju pembangunan berkelanjutan. Perizinan merupakan instumen penglahan lingkungan hidup yang paling penting" yang diberikan dalam bentuk & jenis izin "yaitu izin yang diberikan. *ingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda" daya" keadaan" dan makhluk hidup" termasuk manusia dan perilakunya" yang mempengaruhi alam itu sendiri" kelangsungan perikehidupan" dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. ,edangkan perlindungan dan pengellaan lingkungan hidup dide6inisikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan 6ungsi lingkungan hidup dan men%egah terjadinya pen%emaran dan7atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi peren%anaan" peman6atan" pengendalian" pemeliharaan" penga#asan dan penegakan hukum. 2ntuk melaksanakan hukum lingkungan" dibutuhkan tindakan nyata pemerintah. Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup merupakan bentuk tindakan pemerintah dalam rangka melaksanakan hukum lingkungan. Perizinan #ujud penyelenggaraan #e#enang pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengellaan lingkungan hidup. Akti?itas perizinan bidang lingkungan jelas akan menimbulkan dampak negati6 dan dampak psiti6 terhadap lingkungan. ,istem perizian terpadu lingkungan hidup seharusnya merupakan #ujud nyata dari taat asas dan knsekuen sebagai bentuk ketegasan sistem terpadu yang harus dilaksanakan dalam perlindungan dan pengellaan lingkungan hidup sebagai upaya pre?enti6dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan se%ara maksimal instrumen penga#asan dan perizinan. Mengenai substansi keterpaduan sistem perizinan lingkungan hidup. Prinsip keterpaduan dibedakan atas pertama" keterpaduan jenis dan pelaksanaan pengaturan perizinan. Kedua" keterpaduan dalam tata ruang berdasarkan %rak atau karakteristik sumber! sumber daya lingkungan. Ketiga" keterpaduan dan ke#enangan. (. Penerapan pada bidang kehutanan Yaitu izin peman6aatan hasil hutan kayu dari hutan kayu dari hutan alam. Perusahaan pemegang izin melanggar pla! pla tradisinal hak kepemilikan atau hak penggunaan lahan. Kurangnya penga#asan dan akuntabilitas perusahaan berarti penga#asan terhadap pengellaan hutan sangat lemah. Menurut klasi6ikasi pemerintah" pada saat

ini hampir 8' persen dari knsensi hph telah di sur?ei" masuk dalam kategri ”sudah terdegradasi” . kedua" izin peman6aatan hasil hutan kayu hutan tanaman. Hutan tanaman telah diprmsikan se%ara besar! besaran dan diberi subsidi sebagai suatu %ara untuk menyediakan paskan kayu bagi industri pulp yang berkembang pesat di 1ndnesia" tetapi %ara ini telah merusak kualitas hutan alam. &. Penerapan bidang perkebunan Pembangunan bidang perkebunan selama 8' tahun terakhir merupakan 6aktr utama penyebab deprestasi" tetapi sulit menyajikan data de6initi6 mengenai luas hutan yang telah dikn?ersi menjadi perkebunan. ,etiap departemen “berlmba” menerbitkan perizinan" tak peduli tumpang tindih dengan izin lain tanpa mempertimbangkan kn6lik antar sektr. Pryek skala besar diperasikan tanpa hitungan daya dukung lingkungan" hitungan resik ben%ana" apalagi hitungan pemulihan ka#asan dan penghuninya. +erdasarkan uu n (/ tahun &''4 tentang perkebunan" perkebunan diharuskan dikembangkan diatas lahan hutan yang sudah se%ara resmi ditentukan untuk kn?ersi untuk peman6aatan hutan lainnya. Dalam praktiknya" ada & 6aktr penting yang melemahkan landasan hukum ini. Pertama" sebagian besar hutan kn?ersi di 1ndnesia terdapat di ka#asan 1ndnesia -imur yang relati6 belum berkembang" tetapi sebagian besar perusahaan lebih suka mengembangkannya dibagian barat" yang lebih dekat dengan tenaga kerja" in6rastruktur penglahan" dan pasar. Kedua" pembangunan perkebunan diatas lahan hutan dua kali lebih menarik" karena setelah memperleh izin peman6aatan kayu@ipk sebuah perusahaan dapat menebang habis ka#asan tersebut dan menjual kayunya kepada industri penglahan kayu. Hal ini merupakan keuntungan tambahan" diatas keuntungan yang diharapkan dari panen kelapa sa#it pada masa mendatang. Pada beberapa kasus" pemilik perkjebunan adalah juga pengusaha knsensi hph" sehingga “penjualan” kayu tebangan tersebut merupakan trans6er  sederhana dari suatu perusahaan ke perusahaan lain dalam kelmpk usaha yang sama" dengan harga tentu saja paling rendah. -ampaknya beberapa perusahaan hanya mengejar izin kn?ersi untuk memperleh keuntungan dari kayu yang didapat dari pembukaan hutan 8. Penerapan pada bidang petambangan Pada prakteknya" pertambangan di 1ndnesia menimbulkan berbagai dampak negati6. Pertama" pertambangan men%iptakan ben%ana lingkungan. ,ebagian besar perasi pertambangan dilakukan se%ara terbuka ketika suatu #ilatyah sudah dibuka untuk pertambangan" maka kerusakan yang terjadi di #ilayah tersebut tidak dapat dituliskan kembali hampir semua perasi pertambangan melakukan pembuangan limbah se%ara langsung kesungai" lembah dan laut. Kedua" pertambangan kurang meningkatkan %mmunity de?elpment perasi perusahaan pertambangan belum sepenuhnya belum melibatkan masyarakat sekitar hutan. Perusahaan pertambangan sebagian besar  tenaga kerjanya didatangkan dari luar masyarakat sekitar hutan. Ketiga" pertambangan

merusBaksumber! sumber kehidupan masyarakat. Cilayah perasi pertambangan yang seringkali tumpang tindih dengan #ilayah hutan serta #ilayah hidup masyarakat adat dan lkal telah menimbulkan kn6lik atas hak kella dan hak kuasa masyarakat setempat. Kelmpk masyarakat harus terusir dan kehilanagan sumber kehidupannnya baik akibat tanah yang dirampas maupun akibat yang ter%emar dan rusaknya lingkungan akibat limbah perasi pertambangan. Keempat" pertamabangan memi%u terjadinya pelanggaran HAM. Pada banyak perasi pertambangan di 1ndnesia" aparat keamanan

dan

militer

seringkali

menjadi

pendukung

pengamanan

perasi

pertambangan. Ketika perusahaan petambangan pertama kali datang ke suatu lkasi" kerap terjadi pengusiran dan kekkerasan terhadap #arga masyarakat setempat. 2raian tersebut menunjukkan" bah#a akibat ketidakterpaduan sistem perizinan bidang lingkungan hidup" pertama" tumpang tindih keputusan izin antar sektr lingkungan hidup. ,uatu ka#asan yang telah di%adangkan untuk ka#asan perkebunan" ternyata dibenani izin peman6aatan leh kementerian kehutanan. 1zin usaha pertambangan tumpang tindih dengan izin peman6aatan hutan" kedua" izin lingkungan yang seharusnya menjadi instrumen pen%egahan bagi pen%emaran atau kerusakan lingkungan hidup" justru tidaBk ber6ungsi. Ketiga" krdinasi kelembagaan antar sektr  lingkungan hidup sulit dilaksanakan padahal krdinasi merupakan sarana penting bagi pemerintah daBlam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. -anpa krdinasi yang baik" bisa dipastikan pelayanan publik perizinan seperti bidan6  lingkungan hidup tidak akan terpadu. keempat" perizinan lingkunagn hidup yang tidak terpadu" pada akhirnya merusak lingkungan hidup. Hal ini semakin menyulitkBan pen%apaian pembangunan berkelanjutan di indnesia. Calaupun sistem perizinan sudah relati6 baik dalam uu!PP*H" sayangnya pengaturan bidang! bidang lingkungan tidak mendukung keterpaduan tersebut. 1nilah yang menjadi penyebab kelaBnjutan tidak e6ekti6nya uu!P*H dalam praktiknya. ,elain itu" sistem perizinan bidang lingkungan hidup perlu didukung pula dengan keterpaduan dalampraktik" sehingga sistem tersebut dapat men%apai keseimbangaBn kepentingan eknmi" lingkungan" dan ssial. B.

Persebrangan

Konsep

negara

Hukum

Kesejahteraan

dan

Hukum

Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

(. $egara hukum adalah negara yang menempatkan kekuasaan hukum sebagai dasar  kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan diba#ah kekuasaan hukum. Hukum menjadi instrumen pengendalian kehidupan bernegara. Kmpleksitas berbagai persalan menyangkut kebutuhan rakyat" hubungan antara rakyat dengan penyelenggara negara" dan mun%ulnya urusan! urusan mengharuskan adanya %ampur tangan akti6 penyelenggara negara mendrng lahirnya paham negara hukum materiil berikut akan dikemukakan tentang negara hukum materiil atau juga dengan negara hukum kesejahteraan.

&. hakikat negara hukum kesejahteraan Knsep #el6are state atau s%ial ser?i%e state" yaitu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak! hak asasi manusia" pemerintah terlibat se%ara akti6 dalam penyelenggaraan tugas! tugas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan umum" lalu adanya pembatasan kekuasaan dalam perangkat penyelenggaraan tugas! tugas pemerintahan" yakni melalui hukum administrasi negara" selanjutnya jika terdapat perselisihan antar perangkat pemerintahan dengan #arga negara" maka diselesaikan peradilan yang bebas dan tidak memihak. 8. $egara hukum kesejahteraan dan hukum lingkungan Hukum lingkungan men%akup berbagai bidang hukum. Diantara bidang! bidang tersebut" materi hukum lingkungan sebagian besar memang termasuk dalam lingkup hukum administrasi. Hal ini disebabkan bidang yang diatur" yakini lingkugan hidup menyangkut kepentingan umum. Di 1ndnesia" urusan mengenai kepentingan umum menyangkut tentang hubungan antara negara dengan #arga negara. Menurut $.H.,iahaan" hukum lingkungan diperlukan sebagai alat pergaulan ssial dalam masalah lingkungan yang mengandung man6aat sebagai pengatur interaksi manusia dengan lingkungan supaya ter%apai keteraturan dan ketertiban @s%ial rder. Kemudian dikemukakan beberapa hal penting pertama" hukum lingkungan menjadi dasar dan pedman segala pengellaan lingkungan. Keseluruhan aspek! aspek yang diatur leh hukum lingkungan guna ter%apainya keberlanjutan lingkungan bagi kesejahteraan manusia. Kedua" kekuasaan pengellaan di tangan negara. Ketiga" mengatur interaksi lingkungan dan interaksi manusia dengan manusia. Keempat" keserasian sebagi asas pengellaan lingkungan. Kelima" berasaskan keberlanjutan. Hukum lingkungan yang substansi pengaturannya sebagian besar pada bidang hukum publik dalam hal ini hukum administrasi" sejalan dengan knsepsi negara hukum kesejahteraan. Hukum lingkungan demikian" bertujuan untuk men%apai keadilan dalBam pengellaan men6aat lingkungan! lingkungan hidup. 4. Makna perlindungan dan pengellaan lingkungan hidup Dalam perlindungan dan pengellaan lingkungan hidup harus seimbang antara kepentingan peningkatan eknmi dengan kepentingan melestarikan lingkungan. ,elama ini" kedua hal tersebut selah! lah terpisah satu sama lain. Pemerintah dan kalangaBn s#asta dipandang sebagai pihak yang lebih mengutamakan kepentingan eknmi dibandingkan kepentingan pelestarian lingkungan. ,ementara pihak lain" terutama para penggiat lingkungan memandang pelestarian lingkungan merupakan aspek utama yang harus diperhatikan.

. Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup

Perizinan lingkungan adalah sarana yuridis administrasi untuk men%egah dan menanggulangi @pengendalian pen%emaran lingkungan. >enis dan prsedur perizinan lingkungan masih beraneka ragam" rumit dan sukar ditelusuri" sehingga menjadi hambatan bagi kegiatan dunia industri. 1zin sebagai sarana hukum merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang!undangan. Pemegang ijin dilarang melakukan tindakan menyimpanng dari ketentuan!ketentuan tersebut dan juga sebagai instrument yang paling penting. Dengan memberi izin" penguasa memperkenankan pemhn melakukan tindakan! tindakan spesi6ik yang sebenarnya dilarang. Dengan kata lain izin adalah suatu perkenaan dari suatu larangan. Melalui perizinan" serang #arga negara diberikan suatu perkenaan untuk melakukan sesuatu akti?itas yang semestinya dilarang" ini berarti" yang esensial dari perijinan adalah larangan suatu tindakan" ke%uali diperkenakan dengan izin. Dengan demikian" ketentuan!ketentuan perizinan mutlak di%antumkan keluasan perkenaan yang dapat diteliti batas!batasnya bagi setiap kegiatan. Mengenai Perizinian diatur didalam Pasal 8)" 8" 8/" 83" 4'" dan 4( 2ndang   2ndang $. 8& -ahun &''3 Pasal 36 

(. ,etiap usaha dan7atau kegiatan yang #ajib memiliki amdal atau 2K*!2P* #ajib memiliki izin lingkungan. &. 1zin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat @( diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8( atau rekmendasi 2K*!2P*. 8. 1zin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat @( #ajib men%antumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekmendasi 2K*!2P*. 4. 1zin lingkungan diterbitkan leh Menteri" gubernur" atau bupati7#ali kta sesuai dengan ke#enangannya. Pasal 37 

(.

Menteri" gubernur" atau bupati7#ali kta sesuai dengan ke#enangannya #ajib menlak permhnan izin lingkungan apabila permhnan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau 2K*!2P*.

&. 1zin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8) ayat @4 dapat dibatalkan apabila.

8. persyaratan yang diajukan dalam permhnan izin mengandung %a%at hukum" keliruan" penyalah gunaan" serta ketidak benaran dan atau pemalsuan data" dkumen" dan in6rmasi penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana ter%antum dalam keputusan kmisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekmendasi 2K*!2P* 4. ke#ajiban yang ditetapkan dalam dkumen amdal atau 2K*!2P* tidak dilaksanakan leh penanggungja#ab usaha dan7atau kegiatan. Pasal 38 

,elain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat@&" izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. Pasal 39

(. Menteri" gubernur" atau bupati7#alikta sesuai dengan ke#enangannya #ajib mengumumkan setiap permhnan dan keputusan izin lingkungan. &. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat @( dilakukan dengan %ara yang mudah diketahui leh masyarakat. Pasal 40 

(. 1zin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperleh izin usaha dan7atau kegiatan. &. Dalam hal izin lingkungan di%abut" izin usaha dan7atau kegiatan dibatalkan. 8. Dalam hal usaha dan7atau kegiatan mengalami perubahan" penanggung ja#ab usaha dan 7 atau kegiatan #ajib memperbarui izin lingkungan. Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8)  sampai dengan Pasal 4' diatur dalam Peraturan Pemerintah. BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Kualitas

lingkungan

hidup

yang

semakin

menurun

telah

mengan%am

kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu

dilakukan perlindungan dan pengellaan lingkungan hidup yang sungguh!sungguh dan knsisten leh semua pemangku kepentingan" salah satu prblematika yang tengah menjadi

srtan

dunia

yaitu

pemanasan

glbal

yang

semakin

meningkat

mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Dan saat kita berbi%ara mengenai prblematika lingkungan maka tidak dapat terlepas dari upaya pre?enti6 yang dilakukan leh pejabat administrasi dalam hal ini berupa perizinan sebagai instrumen pen%egahan kerusakan dan atau pen%emaran lingkungan hidup hakikatnya merupakan pengendalian akti?itas pengellaan lingkungan hidup. 9leh karena itu pengaturan dan penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan nrma keterpaduan. Di sisi lain disaat pemerintah 1ndnesia sedang giat! giatnya menggali berbagai sumber daya alam yang melimpah di atas bumi 1ndnesia" dunia internasinal menge%am tindakan tersebut. Hal ini bukannya tanpa alasan karena penggalian sumber daya alam di 1ndnesia dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi perkembangan lingkungan hidup 1ndnesia. $amun" di satu sisi pihak pemerintah 1ndnesia membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk menghidupi negaranya.   Dengan kelemahan disana sini yang disebabkan leh adanya eg sektral masing! masing kementerian namun harus didasarkan 2ndang! undang" rientasi pemberian izin adalah pendapat atau pemasukan sebesar! besarnya kas negara sehingga mengabaikan 6aktr kelestarian lingkungan hidup dan kndisi ssial masyarakat" adanya tumpang tindih izin yang dibarikan dan terakhir lemahnya krdinasi dan penegakan hukum. ,aran Pembenahan dan knsistensi pemerintah dalam menjalankan dan menerapkan suatu sistem dianggap perlu dalam mengupayakan lingkungan hidup yang layak untuk generasi ke depan" kemudian yang dibebankan leh pemerintah yaitu lembaga! lembaga yang mempunyai beban kerja mestinya melakukan krdinasi pelaksanaan kebijakan"

serta

dibutuhkan

suatu

rganisasi

melaksanakan dan menga#asi kebijakan untuk

dengan

prt6li

menetapkan"

kepentingan knser?asi. Dalam

menjalankan tugas dan ke#enangannya kelak dibutuhkan juga pendanaan baik dari  AP+$ dan AP+D.

BAB IV

Da6tar Pustaka Hardjasemantri" Kesnadi. &''). Hukum Tata Lingkungan. Ygyakarta;Fadjah Mada 2ni?ersity. ,ilalahi" Daud. (33). Hukum Lingkungan. +andung;Alumni. Er#in" Muhammad. &''/. Hukum Lingkungan. +andung;P- :e6ika Aditama. ,iahaan" $.H.-. &''3. Hukum Lingkungan. >akarta;Pan%uran Alam. Helmi. &'(&. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup . >akarta;,inar Fra6ika. :epublik 1ndnesia. &''3. 2ndang!2ndang $. 8& -ahun &''3 tentang Perlindungan dan Pengellaan *ingkungan Hidup. *embaran $egara :1 -ahun &''3" $. (44. ,ekretariat $egara. >akarta.