BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Latar Belakang Belakang
Sebagian besar negara di dunia ini mengandalkan sumber keuangannya dari pajak. Entah itu negara besar atau negara kecil, negara kaya ataupun negara miskin. Masing-masing negara tentu mengenakan pajak sesuai dengan keentuan dan aturan yang diatur oleh masing-masing negara. Di Indonesia, dasar hukum tertinggi pengenaan pajak diatur dalam Pasal 2 !yat "2# $ndang-undang Dasar %&'( yang kemudian diatur lagi oleh $ndang-undang. )enis pajak yang banyak diterapkan di banyak negara adalah Pajak Penghasilan. Dalam hal pengenaan pajak penghasilan ini, ada tiga asas pengenaan pajak yaitu •
asas domisili "asas kependudukan#,
•
asas sumber, dan
•
asas ke*arganegaraan.
Penerapan masing-masing a+as pengenaan pajak oleh negara yang berbeda berpotensi meni menimb mbul ulka kan n peng pengen enaa aan n paja pajak k yang yang berb berbed edaa pada pada satu satu subj subjek ek paja pajak k tert terten entu tu atas atas penghasilannya. al ini biasanya b iasanya terjadi bila dua yurisdiksi perpajakan dari dua negara berbeda mengenakan pajak kepada orang atau badan yang sama atas penghasilannya yang disebabkan oleh oleh a+as pengena pengenaan an pajak pajak yang ditera diterapkan pkannya nya.. Inilah Inilah yang yang menyebab menyebabkan kan timbul timbulnya nya pajak pajak berganda. 1.2 Tu Tujuan juan Penulisan Penulisan %. $ntuk $ntuk mengeta mengetahui hui sebab sebab timbul timbulnya nya pajak pajak berganda berganda.. 2. $ntuk $ntuk dapat mengeta mengetahui hui upaya upaya yang dapat dilakuk dilakukan an dalam mengata mengatasi si masalah masalah pajak berganda tersebut. . !gar lebih memahami memahami tentang tentang a a reaty reaty.. 1.3 Rumusan Permasalahan Permasalahan %. !pa yang yang dimak dimaksud sud deng dengan an pajak pajak berg berganda anda// 2. 0aga 0agaim iman anaa upay upayaa yang yang dapa dapatt dila dilaku kuka kan n dala dalam m meng mengat atas asii paja pajak k ber bergand gandaa tersebut/ . !pa yang yang dimak dimaksud sud denga dengan n a a re reaty aty//
1
BAB II A!IAN PU"TAA
2.1 Pajak Bergan#a
Sehubungan dengan pengertian pajak berganda "double taxation), Knechtle dalam bukunya yang berjudul ”Basic Problems in Internasional Fiscal Law” "%&1&# memberikan pembahasan secara rinci. . Knechtle membedakan pengertian pajak berganda, yaitu %. Secara 3uas, Pajak berganda adalah bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali, yang dapat berganda atau lebih atas suatu 4akta 4iskal. 2. Secara Sempit, Pajak berganda dianggap terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek dan5atau objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama, yang mengesampingkan pembebanan pajak oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, pajak berganda sesuai dengan 6egara " yurisdiksi # pemungut pajaknya, dapat dikelompokkan menjadi pajak berganda %. Internal " domestic # 2. Internasional Dalam kedua kelompok tersebut terdapat pajak berganda 7ertical, hori+ontal dan diagonal "terutama dalam 6egara yang berbentuk 4ederal#. 2.2 Ta$ Treat%
a treaty adalah perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. Penentuan aspek perpajakan tersebut dilakukan berdasarkan klausulklausul yang terdapat dalam ta treaty yang bersangkutan sesuai jenis transaksi yang sedang dihadapi. Setiap ta treaty mempunyai prinsip-prinsip dasar yang kurang lebih sama, sebagai bagian dari kon7ensi internasional di mana setiap negara yang terlibat dalam suatu ta treaty menyusun treaty-nya masing-masing berdasarkan model-model perjanjian yang diakui secara internasional. Di dunia ini, ada dua model treaty yang sering dijadikan acuan dalam menyusun suatu treaty yaitu model 8E9D dan model P00. Memahami treaty yang berlaku antara suatu negara dengan negara lainnya, bisa dimulai dengan memahami prinsip-prinsip dasar tersebut. Dalam kenyataannya, memahami suatu ta treaty tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. 0ahasa yang digunakan, jumlah klausul yang cukup banyak, pemahaman seseorang tentang dasar-dasar perpajakan dan berbagai sebab lainnya merupakan hal yang dapat mempengaruhi kesulitan tersebut. Dengan memahami prinsip prinsip dasar dan prinsip umum yang berlaku dalam suatu treaty, seseorang akan menjadi lebih mudah memahami suatu treaty yang secara spesi4ik berlaku untuk negara tertentu.
2
Sebagai suatu perjanjian, sebuah treaty adalah kontrak yang mengikat suatu negara dengan negara lain dalam hal perlakuan perpajakan. 8leh sebab itu, di dalamnya selalu berisi klausul-klausul, pasal-pasal dan ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu aspek transaksi dan pihak tertentu tertentu. Pasal-pasal atau ayat-ayat "article atau artikel# yang terdapat dalam sebuah ta treaty pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat bagian besar yaitu bagian yang mengungkapkan cakupan ta treaty, bagian yang mengatur minimalisasi pengenaan pajak berganda, bagian tentang pencegahan penghindaran pajak dan bagian yang mencakup hal-hal lainnya. Semua bagian itu cenderung lebih mudah dipahami dari pada berbagai de4inisi, istilah dan pengertian yang sering disebutkan dalam suatu ta treaty. 0erbagai de4inisi, istilah dan pengertian inilah yang menjadi lebih penting untuk dipahami setiap pihak khususnya berkaitan dengan kepentingan dalam praktek bisnis sehari-hari.
3
BAB III PE&BAHA"AN
3.1 &em'erketat Penagihan Pajak Dengan (ara &em'erkuat Ta$ Treat% Untuk &eningkatkan Penerimaan Dari "e)t*r Pajak
Setiap negara mempunyai metode penghindaran pajak berganda, tetapi hal ini tidak menjamin bah*a pengenaan pajak berganda dapat dihindarkan sepenuhnya. al inilah yang menjadi dasar dari pentingnya suatu perjanjian untuk mengatur hak pemajakan masing-masing negara untuk menghindari pengenaan pajak berganda. Perjanjian ini disebut sebagai Perjanjian Penghindaran Pajak 0erganda "P0# atau Tax Treaty. Pada umumnya perjanjian ini dilakukan secara bilateral oleh antar dua negara. Suatu P0 harus timbul dari pertimbangan akan persamaan kedudukan antara kedua administrasi pajak yang terlibat "!rnorld :netchle, %&1&#. Menurut Mansyuri " 2;;' #, tujuan langsung dibuatnya Perjanjian Penghindaran Pajak ganda ada dua yaitu untuk menghindarkan terjadinya pajak ganda internasional dan untuk mencegah terjadinya penyelundupan pajak. ujuan dari P0 tercermin pula pada nama lengkap dari P0 Indonesia dengan !merika Serikat yang mempunyai nama lengkap
4
=oy =ohatgi " 2;;( # menyatakan 4ungsi dari suatu P0 adalah membagi hak pemajakan antar masing-masing negara dan menghindari pengenaan pajak berganda. Selain itu, suatu P0 juga mengatur hal-hal seperti %. Mencegah diskriminasi pemajakan atas status ke*arganegaraan, 0entuk $saha etap dan perusahaan dari negara mitra P0. 2. Penyelesaian sengketa pajak dalam hal perbedaan pena4siran atau penerapan P0. . :e*enangan kepada otoritas pajak untuk melakukan pertukaran in4ormasi dengan otoritas pajak negara lainnya. '. Secara bersama-sama memberikan bantuan dalam penagihan pajak. Metode yang dipergunakan dalam suatu tax treaty untuk menghindari adanya pemajakan berganda adalah menggolongkan suatu penghasilan berdasarkan suatu penggolongan tertentu " scheduler income# dan menentukan hak pemajakan suatu negara atas jenis-jenis penghasilan yang dihasilkan dari penggolongan penghasilan tersebut. Dengan demikian, hak pemajakan suatu negara atas suatu jenis penghasilan dengan jenis penghasilan lainnya dapat berbeda-beda. )adi,penentuan jenis penghasilan merupakan hal penting karena menentukan negara mana yang berhak untuk memajaki atas penghasilan tersebut. !dapun pembagian hak pemajakan suatu negara berdasarkan distributie rules yang diatur dalam tax treaty pada dasarnya adalah sebagai berikut "=obert Deutsch sebagaimana dikutitip oleh Darussalam " 2;;> # a# ak pemajakan diberikan sepenuhnya kepada salah satu negara. Pada umumnya diberikan kepada negara di mana subjek pajak tersebut terda4tar sebagai subjek pajak dalam negeri "resident state#. b# ak pemajakan dibagi antara negara domisili "resident state) dan negara sumber penghasilan " source state#. Menurut =achmanto Surachmat " 2;;( # distibutie rules tersebut belum lengkap tanpa metode penghindaran pajak berganda yang diterapkan oleh kedua negara. Metode yang dipilih dalam suatu P0 tergantung pada kebijakan masingmasing negara dan ketentuan dalam undangundang domestiknya
5
BAB I+ PENUTUP
,.1 esim'ulan
Dalam $$ Pajak Penghasilan "PPh#, istilah perjanjian perpajakan ini lebih dikenal dengan Persetujuan Penghindaran Pajak 0erganda atau biasa disingkat dengan P0. Sampai dengan saat ini Indonesia sudah memiliki (> perjannjian perpajakan tax treaty# dengan negara lain. !da juga beberapa P0 yang masih dalam proses sehingga belum berlaku e4ekti4. ujuan diadakannya ta treaty itu sendiri untuk menghindari pajak berganda dan menghindari pengelakan pajak. selain itu juga terdapat beberapa tujun lain, diantaranya untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain, untuk mendorong arus modal, teknologi, dan keahlian ke suatu negara, juga akan memberikan kepastian hukum kepada ?ajib Pajak, memperlancar transaksi ekonomi antar negara dan meningkatkan kerjasama antar negara. Dalam P0 juga biasanya akan diatur mengenai corres#ondin! ad-utment dalam kasus trans"er #ricin! serta memuat ketentuan tentang metode penghilangan pajak berganda. Corres#ondin! ad-utment mengandung makna bah*a jika satu negara melakukan koreksi harga dalam suatu transasksi dengan la*an transaksi di negara lain, maka negara lain juga harus melakukan koreksi sebaliknya agar pengenaan pajak tidak berganda. )adi, Persetujuan Penghindaran Pajak 0erganda benar-benar berguna, karena bisa menghindari pengelakan pajak berupa tax aoidance engelakan dengan menggunakan dalil-dalil dan masih dalam ketenuan pajak# dan tax easion #en!!ela#an Pa-a(). ,.2 "aran
Selain dengan memperkuat a reaty, Pajak 0erganda Internasional dapat pula dicegah dengan metode diba*ah ini . Pembebasan5pengecualian " exem#tion ) Metode ini berupaya untuk secara total mengeliminasi P0I. Metode tersebut menghendaki suatu 6egara pemegang yurisdiksi pemajakan untuk rela melepaskan hak pemajakannya dan sepertinya mengakui pemajakan eksklusi4 di 6egara lain. Metode ini meliputi a. Pembebasan subjek, umumnya diberlakukan terhadap anggota korps diplomatic, konsuler, dan organisasi internasional. Para duta besar, anggota korps diplomatic dan konsuler, yang sesuai dengan hokum internasional, mendapat #riela!e pemajakan. Mereka hanya dikenakan pajak oleh 6egara pengirimnya saja.
6
b. Pembebasan objek, yang lebih dikenal dnegan "ull exem#tion diberikan dengan mengeluarkan penghasilan luar negeri dari basis pemajakan ?PD6 6egara tersebut. :arena penghasilan luar negeri dikeluarkan dari basis penghitungan pajka atas penghasilan global, maka secara *ajar, kerugian juga dikeluarkan sebagai pengurang basis penghitungan pajak. c. Pembebasan pajak " ta #, pada prinsipnya penghasilan luar negeri dibebaskan dari pajak domestic, namun untuk keperluan penghitungan pajak pengaruh progresi penghasilan luar negeri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan global dipertahankan. !pabila 6egara residen memberlakukan tari44 sepadan "proposional atau 4lat#, maka pengaruh progresi tersebut adalah nihil. Progresi akan berpengaruh positi4 apabila penghasilan luar negeri negati7e, karena kerugian tersebut merupakan pengurang basis penghitungan pajak atas pengh asilan global. al ini merupakan salah satu perbedaan antara metode pembebasan penghasilan dengan pembebasan pajak. Pengaruh progresi aka e4ekti4 di 6egara penganut tari44 pajak progresi4. /. Kredit Pa-a( 0erbeda dengan metode eksemsi "yang mengeliminasi penghasilan luar negeri dari basis pengenaan atau pemajakan dengan memperhitungkan penghasilan terhadap pengahsilan income a!ainst income ), metode kredit memberikan keringan atau eliminasi P0I dengan cara mengkreditkan "mengurangkan atau mengimputasikan# pajak luar negeri terhadap pajak penghasilan global yang merupakan porsi penghasilan luar negeri. 0eberapa 7arian dari metode kredit, antara lain d. :redit penuh, mengurangkan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri sepenuhnya terhadap pajak domestic yang dialokasikan terhadap penghasilan dimaksud. Metode ini sangat jarang 6egara yang memberlakukan metode kredit penuh. e. :redit pajak biasa, memberikan keringan pajak berganda internasional yang berupa pengurangan pajak luar negeri terhadap pajak nasioanl dnegan batasan jumlah yang terendah antara pajak domestic yang dialokasikan kepada penghasilan luar negeri dan pajak yang sebenarnya terutang atau dibayar di luar negeri atas penghasilan dimaksud yang termasuk dalam penghasilan global.
7
D!@!= P$S!:!
Suandy, Early.2;%%. 0u(um Pa-a(. )akarta Salemba Empat 3ink erkait http55***.pajakonline.com5engine5artikel5art.php/artidA>1(1 http55a7iantara.*ordpress.com52;;>5%25%>5memahami-ta-treaty5 http55taationindonesia.blogspot.com5
8
