1. Alira Aliran n pene penerap rapan an p3b Monistic Principle: Hukum internasional dan Hukum nasional menjadi hukum domestik dan Hukum Nasional tunduk kepada Hukum Internasional (”doctrine of incorporation”), Treaty Treaty yang telah telah disepakati disepakati dapat segera segera diberlakukan diberlakukan (”self (” self executing” ) ) Treaty Treaty se!ara se!ara otomatis menjadi menjadi bagian hukum hukum domestik domestik Tidak perlu perlu diundang"undangka diundang"undangkan n Negara"negara yang menerapkan seperti# $eran!is %epang &u'emburg elanda $ortugal panyol *it+erland. *it+erland. eberapa negara mensyaratkan prosedur ,ormal di tingkat eksekuti, !ontoh# Indonesia Austria elgia %erman -A.
Dualistic Principle:
Hukum internasional terpisah dari Hukum nasional Agar dapat diberlakukan Treaty harus dijadikan hukum domestik terlebih dulu melalui proses legislasi (”doctrine of transformation”), transformation”), eberapa negara yang menerapkan# Australia anada /enmark India Israel Ne* 0ealand Nor*egia *edia -
kema lihat di po*er point222
. Atur Aturan an domi domisi sili li A. eseorang akan dianggap sebagai penduduk negara pihak pihak pada pada persetujuan persetujuan dimana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya. Apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua negara ia akan dianggap sebagai penduduk negara di mana terdapat hubungan"hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan"kepentingan pokok)4 . %ika negara pihak pihak pada persetujuan persetujuan di mana pusat kepentingan"k kepentingan"kepentingan epentingan pokoknya tidak dapat ditentukan atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu negara maka ia akan dianggap sebagai penduduk negara di mana ia biasanya berdiam4 . %ika ia mempunyai tempat tempat kebiasaan kebiasaan berdiam di kedua kedua negara negara pihak pihak pada persetujuan atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu negara pihak pada persetujuan tersebut maka pejabat"pejabat pejabat"pejabat yang ber*enang dari negara pihak pada persetujuan akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama. /. Apabila suatu badan badan mempunyai tempat kedudukan kedudukan di kedua kedua negara pihak pihak pada persetujuan maka pejabat"pejabat yang ber*enang dari negara pihak pada persetujuan akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama
3. Independent Personal Services Klausul ini mengatur tentang pemajakan atas penghasilan yang diterima orang pribadi yang bersumber dari negara treaty partner sebagai imbalan dari jasa-jasa profesional yang diberikannya di negara tersebut. Aturan ini pada dasarnya sejalan dengan aturan permanent establishment dan business profits namun secara khusus ditujukan untuk orang pribadi yang memberikan jasa-jasa profesional (seperti dokter, pengacara) untuk dan atas namanya sendiri di negara treaty partner . Negara treaty partner tempat jasa tersebut dilakukan dapat mengenakan pajak sepanjang orang pribadi tersebut memiliki pangkalan tetap di sana atau berada di negara treaty partner melebihi batas waktu yang disepakati bersama. Dependent Personal Services Klausul ini mengatur tentang pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pemberian jasa yang dilakukannya di negara lain dalam suatu hubungan kerja. erbeda dari pemberian jasa oleh independent personal yang dilakukan untuk dan atas namanya sendiri, jasa yang diberikan oleh orang pribadi yang dimaksud di sini merupakan jasa yang dilakukan untuk dan atas nama pihak lain yang memiliki hubungan kerja dengannya. !i sini diatur bahwa negara tempat orang pribadi tersebut bekerja dapat mengenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya. Namun untuk mengenakan pajak tersebut ada beberapa syarat kumulatif yang terlebih dahulu harus dipenuhi yaitu" - #rang pribadi yang bersangkutan berada di negara lain melebihi time test yang telah disepakati$ - %enghasilan yang diterima oleh orang pribadi tersebut dibayarkan oleh pemberi kerjanya - %enghasilan tersebut tidak dibebankan kepada &'. 5. $ajak atas pension atlet dan peneliti Artistes and Sportsmen Klausul ini mengatur tentang pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh artis (entertainer ) dan olahragawan ( sportsmen) dari negara lain. %rinsip pemajakan yang diatur dalam artikel ini adalah negara tempat penghasilan tersebut bersumber dapat mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh artis atau atlit. %rinsip ini juga berlaku meskipun penghasilan tersebut tidak langsung dibayarkan kepada sang artisatlit (dibayarkan kepada pihak lain, contohnya agen). 'ermasuk dalam pengertian entertainer dalam artikel ini antara lain yaitu artis teleisi, artis radio atau musisi. *edangkan yang termasuk o lahragawan antara lain adalah pemain sepak bola, pemain golf, pemain tenis, pemain catur atau pemain bridge. Pensions Klausul ini mengatur tentang penghasilan yang diterima oleh pensiunan swasta. %ada umumnya, penghasilan berupa pensiun dikenai pajak di negara tempat di mana pekerjaan itu dahulunya dilakukan. Namun sebagian besar tax treaty mengatur bahwa penghasilan tersebut dikenai pajak di negara di mana yang bersangkutan menjadi penduduk pada saat pensiun. Government Service Klausul ini mengatur tentang perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh para pegawai negeri. %ada prinsipnya, hak pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh para pegawai negeri diberikan kepada negara di mana ia bekerja. +al yang sama juga berlaku atas penghasilan yang diterima oleh pensiunan pegawai negeri. Namun demikian, apabila pegawai negeri atau pensiunan tersebut merupakan warga negara dari salah satu negara dan
sudah sejak awal menjadi penduduk di negara tersebut maka penghasilan yang diterimanya hanya dikenakan pajak di sana. . +&&NAN *'/01A $ihak"pihak yang 6empunyai Hubungan Istime*a adalah pihak"pihak yang dianggap mempunyai hubungan istime*a bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signi7kan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.
Pengertian hubungan istimewa menurut pasal 9 UN Model:
*uatu perusahaan dari satu Negara pihak pada persetujuan, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan di Negara pihak persetujuan lainnya, atau #rang atau badan yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara pihak pada persetujuan lainnya, dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang la2im berlaku antara perusahaan perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, sehingga laba yang timbul dinikmati oleh salah satu perusahaan yang apabila syarat-syarat itu tidak dapat dinikmati oleh perusahaan tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenai pajak. Apabila suatu negara pihak pada persetujuan mencakup laba satu perusahaan di Negara itu dan dikenai pajak laba yang telah dikenai pajak di Negara lainnya dan laba tersebut adalah laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan-perusahaan independen, maka Negara lain itu akan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas jumlah laba yang dikenai pajak. %enyesuaian-penyesuaian itu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam persetujuan ini dan apabila dianggap perlu, pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada persetujuan saling berkonsultasi. Hubungan Istimewa menurut UU Pajak Penghasilan
+ubungan istimewa dianggap ada apabila " %engusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 34 (dua puluh lima persen ) atau lebih pada %engusaha lain, atau hubungan antara %engusaha dengan penyertaan 34 ( dua puluh lima persen ) atau lebih pada dua %engusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua %engusaha atau lebih yang disebut terakhir$ atau %engusaha menguasai %engusaha lainnya atau dua atau lebih %engusaha berada di bawah penguasaan %engusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat danatau ke samping satu derajat.
+ubungan istimewa antara %engusaha Kena %ajak dengan pihak yang menerima penyerahan arang Kena %ajak danatau 5asa Kena %ajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena faktor kepemilikan atau penyertaan$ adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. *elain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara o rang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan. %ada perundang-undangan perpajakan ndonesia ada prosentase penyertaan modal yang lebih detil dan hubungan kekeluargaan, sedangkan pasal 6 &N model, yang disebut hubungan istimewa yaitu hubungan manajemen antara induk perusahaan yang berdomisili di salah satu negara dan anak perusahaan yang berdomisili di negara lainnya. 7.
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda di Indonesia /i Indonesia $ersetujuan $enghindaran $ajak erganda ($3) diatur dalam $asal 3A -ndang"-ndang Nomor 8 Tahun 19:3 tentang $ajak $enghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan -ndang"-ndang Nomor 3; Tahun <<: (-- $$h). edudukan $3 berdasarkan ketentuan ini adalah lex specialist terhadap undang"undang domestik. /engan demikian jika ada ketentuan dalam undang" undang domestik bertentangan dengan ketentuan dalam $3 maka yang dimenangkan adalah ketentuan $3. ementara itu proses pembentukan $3 seperti proses pendekatan perundingan rati7kasi serta pemberlakuannya tunduk kepada -ndang"-ndang Nomor 5 Tahun <<< tentang $erjanjian Internasional. $3 merupakan istilah yang dikenal dalam -- $$h dikenal juga dengan istilah Tax Treaty atau Tax Convention/Agreement. $3 ini pada umumnya merupakan kesepakatan dua negara tentang bagaimana mengatur pengenaan pajak yang memiliki hubungan internasional dari dua negara yang melakukan kesepakatan tersebut agar tidak terjadi pengenaan pajak se!ara ganda. $engaturan ini menjadi penting karena beban pajak yang ditanggung oleh orang atau badan yang memiliki kaitan di dua negara tersebut akan mempengaruhi keputusan in=estasi dan permodalan di antara kedua negara selain itu men!akup hak pemajakan (taxing right) suatu negara. arena masing"masing negara sangat berkepentingan terhadap kebijakan perpajakan internasional sehingga dibuatlah suatu perjanjian perpajakan dengan tujuan menguntungkan semua pihak. Treaty/ $ersetujuan dapat diartikan suatu perjanjian internasional yang disepakati antara dua negara atau lebih dan dibuat sesuai hukum internasional. %adi Tax Treaty atau $3 adalah suatu perjanjian di bidang perpajakan antara dua negara atau lebih dengan membagi hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang berasal dari suatu negara yang diperoleh penduduk atau resident negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pen!egahan pengelakan pajak agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Hal ini merupakan implementasi dari $asal 3A -- $$h yang menyatakan bah*a pemerintah ber*enang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pen!egahan pengelakan pajak. /engan demikian inti dari suatu $3 adalah pembagian hak pemajakan antarnegara. $3 tidak menimbulkan jenis pajak baru dan tidak mengatur tari, pajak. $3 hanya akan mengatur pembagian hak pemajakan sehingga nantinya atas beberapa jenis penghasilan hak pemajakan suatu negara akan dibatasi oleh $3. Tujuan $3 adalah sebagai berikut#
a. Tidak terjadi pemajakan berganda yang memberatkan ikim dunia usaha4 b. $eningkatan in=estasi modal dari luar negeri ke dalam negeri4 !. $eningkatan sumber daya manusia4 d. $ertukaran in,ormasi guna men!egah pengelakan pajak4 e. edudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara. A+as utama yang dijadikan landasan untuk mengenakan pajak adalah# a. A+as domisili atau a+as kependudukan4 b. A+as umber4 !. A+as Nasionalitas atau a+as ke*arganegaraan. 6etode hak pemajakan di berbagai negara untuk menghindari pemajakan berganda antara lain# a. 6etode $emajakan -nilateral 6etode ini mengatur bah*a negara >epublik Indonesia mempunyai kekuatan hukum didalamnya yang mengatur masyarakat atau badan internasional dan ditetapkan sepihak oleh negara Indonesia sendiri dengan kata lain tidak ada yang bisa mengatur negara kita lain karena hail itu merupakan ke*iba*aan dan kedaulatan negara kita. b. 6etode $emajakan ilateral 6etode ini dalam penghitungan pengenaan pajaknya harus mempertimbangkan perjanjian kedua negara (Tax Treaty ). Indonesia tidak dapat sesuka hati menerapkan jumlah pajak terutang penduduk asing atau badan internasional dua negara yang telah mengadakan perjanjian. %ustru peraturan perpajakan Indonesia tidak berlaku bilamana terdapat Tax Treaty. !. 6etode $emajakan 6ultilateral 6etode ini didasarkan pada kon=ensi internasional yang ketentuan atau ketetapan atau keputusan yang dihasilkan untuk kepentingan banyak negara yang ditandatangani oleh berbagai negara misalnya on=ensi ?ina. 6etode $enghindaran $ajak erganda adalah# a. $embebasan @ $enge!ualian4 b. redit $ajak4 !. 6etode &ainnya. 6odel $erjanjian $enghindaran $ajak erganda# a. 6odel B/ (rgani+ation ,or B!onomi! ooperation and /e=elopment)4 b. 6odel -N (-nited Nation)4 !. 6odel Indonesia (Cabungan antara model B/ dan -N). Adapun pokok tujuan $3 tersebut untuk mem,asilitasi perdagangan internasional dan arus in=estasi antar negara antara lain dengan !ara# 1 6enghindarkan pengenaan pajak berganda 6emberikan pengurangan tari, pajak di negara sumber atas penghasilan tertentu $embagian Hak $emajakan. $3 dimaksudkan terutama untuk menghilangkan pajak berganda (double tax). $ajak berganda ini timbul karena dua negara mengenakan pajak atas penghasilan yang sama. etentuan"ketentuan dalam $3 yang dimaksudkan untuk men!egah pengenaan pajak berganda ini misalnya 4 Adanya ketentuan untuk menyelesaikan kasus dual residen!e di mana seseorang atau badan diakui sebagai ubjek $ajak /alam Negeri (resident tax person) oleh dua negara yang berbeda. Aturan ini dikenal dengan istilah Tie rea!er "ule yang di!antumkan dalam $asal 5 ayat () $3. Adanya ketentuan pembagian hak pemajakan dalam $asal ; sampai dengan $asal 1 $3 untuk jenis"jenis penghasilan tertentu. $embagian hak pemajakan ini ada
yang bersi,at ekslusi, diberikan hanya kepada satu negara dan ada juga yang berupa pembatasan kepada suatu negara untuk mengenakan pajak. Adanya ketentuan tentang Corresponding Ad#ustment terhadap la*an transaksi di suatu negara dalam hal negara yang lain melakukan koreksi terhadap satu ?ajib $ajak yang melakukan trans,er pri!ing. Adanya ketentuan tentang penerapan metode penghindaran pajak berganda yang diatur dalam $asal 3 $3. Adanya ketentuan tentang $utual Agreement %rocedures (6A$) di mana jika satu ?ajib $ajak diperlakukan tidak sesuai dengan ketentuan $3 di negara lain maka ?ajib $ajak tersebut dapat meminta otoritas pajak untuk menyelesaikan masalahnya melalui 6A$ ini. elain untuk men!egah pengenaan pajak berganda $3 juga dimaksudkan untuk men!egah terjadinya penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion). %ika tujuan"tujuan tersebut ter!apai tentu saja pada akhirnya $3 dapat menghilangkan hambatan dalam lalu lintas perdagangan modal dan in=estasi antar negara sehingga pada akhirnya dapat di!apai kesejahteraan suatu negara karena sumber daya dialokasikan se!ara e7sien. elain itu $3 dapat digunakan untuk lebih dapat menerapkan aturan"aturan domestiknya tentang# anti tax avoidance ($engelakan $ajak) BoI (&xchange 'f nformation) 6A$. edudukan $3 terhadap -- $ajak /omestik diperlakukan sebagai le' spe!ialis terhadap undang"undang domestik yang bersi,at lex generalis. /alam kaitan pembagian hak pemajakan ini negara"negara yang melakukan perjanjian perpajakan dibagi menjadi dua jenis. $ertama adalah negara sumber (source country) yang merupakan negara di mana penghasilan yang merupakan objek pajak timbul. edua adalah negara domisili (resident country) yaitu negara tempat subjek pajak bertempat tinggal berkedudukan atau berdomisili berdasarkan ketentuan perpajakan. aik negara sumber maupun negara domisili biasanya berhak untuk mengenakan pajak berdasarkan undang"undang domestiknya. $engenaan pajak oleh dua yurisdiksi perpajakan terhadap satu jenis penghasilan inilah yang biasanya menimbulkan pengenaan pajak berganda sehingga perlu diatur dalam suatu persetujuan antara negara sumber dan negara domisili. ontoh sederhana berikut menjelaskan pengertian negara sumber dan negara domisili ini. 6isalkan 6ister >ooney yang bertempat tinggal di Inggris memiliki saham perusahaan $T 6an!hester yang berkedudukan di Indonesia. $ada tahun <15 $T 6an!hester membagikan di=iden kepada para pemegang sahamnya termasuk 6ister >ooney yang mendapatkan di=iden >pD.<<<.<<<.<<<". /i=iden tersebut dibayarkan oleh badan hukum yang berkedudukan di Indonesia ($T 6an!hester). /engan demikian negara sumber dalam hal ini adalah Indonesia. ementara itu pemilik penghasilan di=iden tersebut adalah 6ister >ooney yang bertempat tinggal di Inggris. /engan demikian Inggris disebut negara domisili dalam kasus ini. aat ini sudah ada sekitar ;< $3 Indonesia dengan negara lain yang sudah berlaku e,ekti,. %umlah ini akan terus bertambah karena ada beberapa $3 lagi yang belum berlaku e,ekti, tetapi masih dalam proses perundingan penandatanganan rati7kasi atau proses pemberlakuan. eberapa ketentuan pelaksanaan terkait pelaksanaan atau penerapan $3 ini antara lain sebagai berikut#
1. $eraturan /irektur %enderal $ajak Nomor $B>"5@$%@<1< tanggal 3< April <1< tentang $erubahan atas $eraturan /irektur %enderal $ajak Nomor $B>";1@$%@<<9 tentang Tata ara $enerapan $ersetujuan $enghindaran $ajak erganda . $eraturan /irektur %enderal $ajak Nomor $B>"D@$%@<1< tanggal 3< April <1< tentang $erubahan $eraturan /irektur %enderal $ajak Nomor $B>";@$%@<<9 tentang $en!egahan $enyalahgunaan $ersetujuan $enghindaran $ajak erganda 3. urat Bdraan /irektur %enderal $ajak Nomor B"D1@$%@<<9 tanggal D 6ei <<9 tentang $elaksanaan $ermintaan In,ormasi ke &uar Negeri dalam rangka $en!egahan $enghindaran dan $engelakan $ajak
Kamis, 83 5uni 398:
+ome
%enjelasan &mum %rogram dan Kebijakan %erkembangan %enerimaan %ajak
%N% Kepabeanan ;ukai
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) $erjanjian $enghindaran $ajak erganda ($3) adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Tujuan P3B adalah sebagai berikut: a. Tidak terjadi pemajakan berganda yang memberatkan ikim dunia usaha4 b. $eningkatan in=estasi modal dari luar negeri ke dalam negeri4 !. $eningkatan sumber daya manusia4 d. $ertukaran in,ormasi guna men!egah pengelakan pajak4 e. edudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara. Azas utama ang dijadikan landasan untuk mengenakan pajak adalah: a. A+as domisili atau a+as kependudukan4 b. A+as umber4 !. A+as Nasionalitas atau a+as ke*arganegaraan. Metode hak pemajakan di berbagai negara! untuk menghindari pemajakan berganda! antara lain: a. 6etode $emajakan -nilateral 6etode ini mengatur bah*a negara >epublik Indonesia mempunyai kekuatan hukum didalamnya yang mengatur masyarakat atau badan internasional dan ditetapkan sepihak oleh negara Indonesia sendiri dengan kata lain tidak ada yang bisa mengatur negara kita lain karena hail itu merupakan ke*iba*aan dan kedaulatan negara kita. b. 6etode $emajakan ilateral 6etode ini dalam penghitungan pengenaan pajaknya harus mempertimbangkan perjanjian kedua negara ( Tax Treaty ). Indonesia tidak dapat sesuka hati menerapkan jumlah pajak terutang penduduk asing atau badan internasional dua negara yang telah mengadakan perjanjian. %ustru peraturan perpajakan Indonesia tidak berlaku bilamana terdapat Tax Treaty . !. 6etode $emajakan 6ultilateral 6etode ini didasarkan pada kon=ensi internasional yang ketentuan atau ketetapan atau keputusan yang dihasilkan untuk kepentingan banyak negara yang ditandatangani oleh berbagai negara misalnya on=ensi ?ina.
;opy
