KESELAMATAN KERJA (BAGIAN II) Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
Dean Andreas Simorangkir, ST, MBA Inspektur Tambang Sub Direktorat Keselamatan Pertambangan Direktorat Teknik dan Lingkungan
S1 – Teknik Pertambangan ITB S2 – Energy Management ITB 081394383518
[email protected]
UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
“
”
Mengapa K3? ASPEK LEGAL • • • •
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Keputusan Menteri
HAK ASASI MANUSIA
EKONOMI Teori Kerugian / Biaya Kecelakaan Direct Costs • Medical Costs • Worker’s Compensations
Indirect costs • Time Lost (by worker and supervisor) • Schedule delays • Training new employees • Cleanup time / equipment repairs • Legal fees
TEORI GUNUNG ES (Nilai suatu kecelakaan)
Injury & Illness Cost •Medical
•Lost
Time
1
6 - 53
Property, Process, Material & Others Cost •Production •Building
or Plant •Tool & Equiepment •Legal Fees •Emergency Supplies Others
Why Mining? Direct and Indirect Benefit from Mining
Ultimate Benefits Mining Activities General Survey Exploration Feasibility Study
Construction Mining Processing and Refining Marketing Reclamation Mine Closure
Mining Outputs Resource Data Reserve Data Investment Purchasing Mining Product Company Revenues Social Responsibility Environmental Responsibility Jobs
Benefits Criteria Gross Domestic Product Employment and Wages Government Revenue Human Development
Direct Benefit (Economy Benefit)
Ecology Linkage and Multiplier Effect
Indirect Benefit (Sustainable Development)
Peraturan Kai a Pertam angan yang Bai Permen ESDM No 26 Tahun 2018 Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018
Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
9 BAB
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PELAKSANAAN KAIDAH TEKNIK PERTAMBANGAN YANG BAIK
BAB III PELAKSANAAN TATA KELOLA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
BAB IV PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
Permen ESDM No 26 Tahun 2018 Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
BAB V PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Kepmen 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran I Pedoman Permohonan, Evaluasi dan/atau Pengesahan Kepala Teknik Tambang, Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan, Kepala Tambang Bawah Tanah, Pengawas
Lampiran II
Lampiran III
Pedoman
Pedoman Pelaksanaan
Pengelolaan Teknis
Keselamatan
Pertambangan
Pertambangan dan
Operasional, Pengawas Teknis,
Keselamatan
dan/atau Penanggung Jawab
Pengolahan dan/atau
Operasional
Pemurnian Minerba
Lampiran IV
Pedoman Penerapan SMKP Minerba
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan
Pedoman Pelaksanaan
Pedoman Pelaksanaan Konservasi
Pedoman Kaidah Teknik
Lingkungan Hidup Pertambangan Minerba
Reklamasi dan
Mineral dan Batubara
Usaha Jasa
Pascatambang serta
Pertambangan dan
Pascaoperasi pada
Evaluasi Kaidah Teknik
Kegiatan Usaha
Usaha Jasa
PERMEN ESDM NO 26 TAHUN 2018 BAB II BAGIAN KETIGA PENGELOLAAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN KESELAMATAN PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA
Keselamatan dan Kesehatan
Pengelolaan Keselamatan
Sistem Manajemen
Kerja dan Keselamatan
Pengolahan dan/atau
Keselamatan
Operasi Pertambangan
Pemurnian
Pertambangan
Pasal 16 dan Pasal 17
Pasal 18 dan Pasal 19
Mineral dan Batubara
Pelaksanaan Keselamatan Kerja Pertambangan Meliputi
Manajemen Risiko
Program
LOREM Kerja IPSUM DOLOR
Keselamatan
Pendidikan dan Pelatihan
Kampanye
Keselamatan Kerja
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Administrasi
Manajemen
Inspeksi
Keselamata
Keadaan
Keselamatan
n Kerja
Darurat
Kerja
Penyelidikan Kecelakaan dan Kejadian Berbahaya
Program Keselamatan Kerja Program keselamatan kerja dibuat dan dilaksanakan untuk mencegah kecelakaan, kejadian berbahaya, kebakaran, dan kejadian lain yang berbahaya
serta
menciptakan
budaya keselamatan kerja. Program keselamatan kerja disusun dengan
mengacu
kepada
peraturan
perundang-undangan,
kebijakan, kebutuhan, dan proses
Pelaksanaan Keselamatan Kerja Pertambangan Meliputi
Manajemen Risiko
Program
LOREM Kerja IPSUM DOLOR
Keselamatan
Pendidikan dan Pelatihan
Kampanye
Keselamatan Kerja
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Administrasi
Manajemen
Inspeksi
Keselamata
Keadaan
Keselamatan
n Kerja
Darurat
Kerja
Penyelidikan Kecelakaan dan Kejadian Berbahaya
Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan kerja
Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada pekerja baru, pekerja
tambang
untuk
tugas
baru,
pelatihan
untuk
menghadapi bahaya dan pelatihan penyegaran tahunan atau pendidikan dan pelatihan lainnya.
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan kegiatan, jenis, dan risiko pekerjaan pada kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan/atau pemurnian dan mengacu kepada standar kompetensi yang berlaku atau kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang
Pelaksanaan Keselamatan Kerja Pertambangan Meliputi
Manajemen Risiko
Program
LOREM Kerja IPSUM DOLOR
Keselamatan
Pendidikan dan Pelatihan
Kampanye
Keselamatan Kerja
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Administrasi
Manajemen
Inspeksi
Keselamata
Keadaan
Keselamatan
n Kerja
Darurat
Kerja
Penyelidikan Kecelakaan dan Kejadian Berbahaya
Kampanye
#1
#2
#3
#4
#5
Kampanye keselamatan kerja direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangundangan. Pelaksanaan
kampanye
keselamatan
dievaluasi
sebagai
bahan
Pelaksanaan Keselamatan Kerja Pertambangan Meliputi
Manajemen Risiko
Program
LOREM Kerja IPSUM DOLOR
Keselamatan
Pendidikan dan Pelatihan
Kampanye
Keselamatan Kerja
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Administrasi
Manajemen
Inspeksi
Keselamata
Keadaan
Keselamatan
n Kerja
Darurat
Kerja
Penyelidikan Kecelakaan dan Kejadian Berbahaya
Administrasi Keselamatan Kerja Buku Tambang Pemegang izin usaha pertambangan memiliki Buku Tambang yang disimpan dan selalu tersedia di Kantor KTT/PTL serta salinannya disimpan di Kantor KaIT/Kepala Dinas.
RKAB Keselamatan Kerja
Buku Daftar Kecelakaan Tambang
Pelaporan Keselamatan Kerja
Pemegang izin usaha pertambangan memiliki Buku Daftar Kecelakaan Tambang yang disimpan dan selalu
Pelaporan keselamatan kerja
tersedia di Kantor KTT/PTL.
dengan ketentuan
KTT/PTL
ketentuan peraturan perundang-undangan.
seluruh
undangan. menyusun,
menetapkan, laksanakan,
sosialisasikan, dokumentasikan
prosedur
dan/atau
instruksi kerja untuk menjamin setiap
format dan dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-
Prosedur dan Instruksi Kerja
RKAB Keselamatan disusun sesuai dengan format dan dilaksanakan sesuai dengan
dilakukan sesuai dengan
kegiatan
dapat
dijalankan secara aman.
Dokumen dan Laporan Pemenuhan Kompetensi; dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta persyaratan lainnya.
Peraturan Pelaporan Keselamatan Pertambangan
PERMEN ESDM NO. 11 TAHUN 2018 KETENTUAN UMUM
KEPMEN ESDM NO. 1806.K/30/MEM/2018 FORMAT PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA
LAPORAN SANKSI
FORMAT PENYUSUNAN LAPORAN KHUSUS
Daftar Pelaporan Keselamatan Pertmbangan Minerba 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Bentuk III-i. Laporan Statistik Kecelakaan Tambang Bentuk X-i. Pemberitahuan Kejadian berbahaya Rencana dan Realisasi Program dan Biaya KP TW. I/II/III/IV Pengelolaan Lingkungan Kerja Pertambangan dikirimkan pada TW. IV Pengelolaan Kesehatan Kerja Pertambangan dikirimkan pada TW. IV Bentuk XII-i. Data Kompetensi Tenaga Kerja dikirimkan pada TW. IV Bentuk IV-i. Daftar Persediaan dan Pemakaian Bahan Peledak Bentuk XIV-i. Laporan Persediaan dan Pemakaian Bahan Bakar Cair Laporan Persediaan dan Pemakaian Bahan Berbahaya dan Beracun Bentuk V-i. Daftar Kecelakaan Tambang Bentuk VI-i. Daftar Jumlah Tenaga Kerja Bentuk VII-i. Daftar Jumlah Jam Kerja Bentuk VIII-i. Daftar Frequency Rate (FR) dan Severity Rate (SR) Bentuk IX-i. Perhitungan Biaya Kecelakaan Tambang Bentuk XI-i. Rekapitulasi Kejadian berbahaya Bentuk XIII-i. Daftar Penyakit Tenaga Kerja Laporan Audit Internal SMKP Minerba Pemberitahuan Awal Kecelakaan Kepada KaIT Pemberitahuan Awal Kejadian berbahaya Kepada KaIT Pemberitahuan Awal Kejadian Akibat Penyakit Kepada KaIT
Pelaksanaan Keselamatan Kerja Pertambangan Meliputi
Manajemen Risiko
Program
LOREM Kerja IPSUM DOLOR
Keselamatan
Pendidikan dan Pelatihan
Kampanye
Keselamatan Kerja
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Administrasi
Manajemen
Inspeksi
Keselamata
Keadaan
Keselamatan
n Kerja
Darurat
Kerja
Penyelidikan Kecelakaan dan Kejadian Berbahaya
Inspeksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian terhadap
kondisi yang tindakan tidak aman
penyimpangan-penyimpangan
tidak aman
baik
Inspeksi Keselamatan Kerja perencanaan inspeksi;
persiapan inspeksi;
pelaksanaan inspeksi
rekomendasi dan tindak lanjut hasil inspeksi;
evaluasi inspeksi;
laporan dan penyebarluasan hasil inspeksi.
Objek Inspeksi (4M + 1 E)
Mesin
Material
Manusia
Metode
Lingkungan Kerja
Pelaksanaan Keselamatan Kerja Pertambangan Meliputi
Manajemen Risiko
Program
LOREM Kerja IPSUM DOLOR
Keselamatan
Pendidikan dan Pelatihan
Kampanye
Keselamatan Kerja
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Administrasi
Manajemen
Inspeksi
Keselamata
Keadaan
Keselamatan
n Kerja
Darurat
Kerja
Penyelidikan Kecelakaan dan Kejadian Berbahaya
Kecelakaan Kejadian yang: • Tidak direncanakan • Tidak diinginkan • Tidak diduga • Terjadi kapan saja, dimana saja dan dapat menimpa siapa saja Mengakibatkan cideranya seorang kerusakan alat, produksi terhenti atau ketiganya Kontak langsung dengan suatu bahan yang melebihi batas
Kriteria Kecelakaan Tambang akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan/atau pemurnian atau akibat kegiatan penunjang lainnya
mengakibatkan cidera
terjadi pada jam kerja pekerja
pekerja tambang atau
tambang yang mendapat cidera
orang yang diberi izin oleh
atau setiap saat orang yang
KTT atau PTL
benar-benar terjadi, yaitu tidak diinginkan, tidak direncanakan, dan tanpa
diberi izin; dan
terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek
Kriteria Cidera Akibat Kecelakaan Tambang
Cidera Ringan Cidera
akibat
kecelakaan
Cidera Berat •
tambang yang menyebabkan pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula lebih dari 1 (satu) hari dan kurang dari 3 (tiga) minggu, termasuk
hari minggu dan hari libur.
• •
cidera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula selama sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) minggu termasuk hari minggu dan hari libur; cidera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang cacat tetap (invalid); dan cidera akibat kecelakaan tambang tidak tergantung dari lamanya pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula, tetapi mengalami seperti salah satu di bawah ini: punggung, pinggul, lengan bawah sampai ruas jari, lengan atas, paha sampai ruas jari kaki, dan lepasnya tengkorak bagian, pendarahan di dalam atau pingsan disebabkan kekurangan oksigen, luka berat atau luka terbuka/terkoyak yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan tetap; atau persendian yang lepas
Mati Kecelakaan
tambang
yang
mengakibatkan
pekerja
tambang
akibat tersebut
mati
kecelakaan
KEJADIAN BERBAHAYA Merupakan kejadian yang dapat membahayakan jiwa atau terhalangnya produksi (Kepmen ESDM No 1827/30/MEM/2018)
Tingkat kekerapan Kecelakaan (Frekuency Rate) (Jumlah Korban Kecelakaan: Jumlah Jam Kerja) x 1.000.000
Tingkat keparahan Kecelakaan (Severity Rate) (Jumlah Hari Kerja Hilang: Jumlah Jam Kerja) x 1.000.000
INVESTIGASI / PENYELIDIKAN KECELAKAAN Suatu proses yang sistematis untuk menemukan / mengungkap penyebab dasar / akar masalah dari suatu masalah (kecelakaan) dengan tujuan untuk menentukan tindakan perbaikan, menentukan tindakan perbaikan, masalah (kecelakaan) dengan penyebab yang sama dapat dicegah terulang kembali . “
”
TEORI DOMINO TERJADINYA KECELAKAAN
LACK OF
BASIC
IMMEDIATE
CONTROL
CAUSE
CAUSE
ACCIDENT
LOSSES
1. PROGRAM KURANG
1. FAKTOR
1. CIDERA
PRIBADI
2. STANDAR
2. KERUSAKAN
KURANG
ALAT
2. FAKTOR
STANDAR
KURANG
PEKERJAAN
3. PRODUKSI
TERHENTI
ANALISIS PENYEBAB KECELAKAAN LACK OF
BASIC
IMMEDIATE
CONTROL
CAUSE
CAUSE
ACCIDENT
LOSSES
1. PROGRAM KURANG
1. FAKTOR
1. CIDERA
PRIBADI
2. STANDAR
2. KERUSAKAN
KURANG
ALAT
2. FAKTOR
STANDAR
KURANG
PEKERJAAN
3. PRODUKSI
WHY ? MENGAPA?
TERHENTI
IMMEDIATE CAUSES
(PENYEBAB LANGSUNG) TINDAKAN TIDAK AMAN •
Mengoperasikan alat tanpa izin
•
Mengoperasikan alat diluar batas kecepatan maksimal
•
KONDISI TIDAK AMAN •
Perkakas atau peralatan rusak
•
Pengaman/pelindung mesin tidak lengkap
Menggunakan alat yang tidak lengkap
•
Peringatan/rambu-rambu tidak lengkap
•
Menggunakan alat yang rusak
•
Tatapapan (Housekeeping) tidak baik
•
Tidak memakai APD
•
•
Merokok ditempat terlarang
Prosedur penggembokan (lock out) tidak sesuai
•
Membuat peralatan keselamatan tidak berfungsi
•
Batu menggantung tidak digugurkan
•
Penerangan kurang
•
Tidak memasang kembali pelindung
•
Kebisingan tinggi
•
Bekerja dengan posisi tidak benar
•
Konsentrasi Debu Tinggi
•
Bekerja dibawah pengaruh alkohol
Ventilasi tidak memadai
BASIC CAUSES
(PENYEBAB DASAR) FAKTOR PRIBADI KURANG
SECARA
FISIK
SECARA
MENTAL
KURANG KURANG S
KEMAMPUAN:
PENGETAHUAN KETERAMPILAN
KEPEMIMPINAN REKAYASA
KURANG
SECARA
FISIK MENTAL
KELIRU/KURANG
KURANG
MATERIAL,PERKAKAS,
DAN PERALATAN
KURANG KERJA KURANG
PENGADAAN
SECARA
DAN PENGAWASAN KURANG
PEMELIHARAAN
STANDAR
T R E S:
MOTIVASI
FAKTOR PEKERJAAN
SALAH
KURANG
PENGGUNAAN
PEMAKAIAN
DAN KERUSAKAN
LACK OF CONTROL
(KURANG KENDALI MANAJEMEN) KEPEMIMPINAN PELATIHAN INSPEKSI
MANAGEMEN
TERENCANA
PEMERIKSAAN ANALISA
DAN ADMINISTRASI
KECELAKAAN
KECELAKAAN
PERSIAPAN
KEADAAN DARURAT
PERATURAN PELATIHAN
PERUSAHAAN /ORGANISASI
KARYAWAN
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara ditetapkan dalam suatu petunjuk teknis oleh Direktur Jenderal.