BUDAYA TITIP ABSEN DI KALANGAN MAHASISWA SEBAGAI SALAH SATU PERILAKU KORUPSI Untuk memenuhi salah satu mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi oleh Bu Neneg Yetty Hanurawaty, SH.,M,Kes
KELOMPOK 1 ANGGOTA KELOMPOK
Fairuz Hayati
P17333115401
Alvi Adi Pradana
P17333115407 P17333115407
Siti Rochmah
P17333115408
Eva Indah
P17333115423
Kartika
P17333115417
Leontine Awalun Nisa
P17333115430
M.Ibnu Nasrullah
P17333115435
Gian Septian
P17333115412
PRODI D-IV JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANDUNG 2018
BUDAYA TITIP ABSEN DI KALANGAN MAHASISWA SEBAGAI SALAH SATU PERILAKU KORUPSI 1.1 Latar Belakang
Mahasiswa bagian dari generasi muda sebuah negara yang memiliki kesempatan mengasah kemampuan di perguruan tinggi. Sebagai kalangan yang berkesempatan lebih untuk memangku pendidikan mahasiswa dituntut lebih cerdas baik secara akademis maupun secara moral dalam bersikap. Dalam berinteraksi baik dengan teman, senior dan dosen diperlukan suatu etika dan moral yang bersifat pasti dan berbeda dalam penerapannya sesuai dengan subjek yang berinteraksi dengan kita. Mahasiswa memiliki peran dan fungsi sebagai agent of change, moral force, Iron stock, dan social control. Hal ini karena dilihat dari stratanya sendiri, mahasiswa adalah strata paling tinggi di tingkat akademisi. Mahasiswa merupakan kaum intelektual yang harus tahu segala sesuatu dan mampu menyelesaikan permasalahan, hal inilah yang sering menjadi pandangan masyarakat saat berbicara mengenai mahasiswa. Maka dari itu ekspetasi dari keluarga, masyarakat bahkan Indonesia sangat besar kepada mahasis wa. Perguruan tinggi identik sebagai tempat kaum cendekiawan dan intelek senantiasa dipercaya oleh publik. Perguruan tinggi merupakan wadah pengembangan IPTEK dan menjadi tolak ukur tata perilaku dan etika. Namun, kenyataan sekarang ini banyak mahasiswa yang tidak lagi menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Fenomena yang merebak dikalangan mahasiswa yaitu, budaya ketidakjujuran mahasiswa. Fakta menunjukkan bahwa, budaya ketidakjujuran kian menggejala di kalangan mahasiswa, salah satunya adalah me nitip absen ketika tidak hadir dalam perkuliahan. Titip absen merupakan hal yang tidak baru lagi tetapi sampai sekarang seperti tidak ada upaya menghapuskan budaya ini. Bahkan fenomena ini sudah menjadi sebuah masalah klasik dan mendarah daging ( Internalized value ). Titip absen merupakan kecurangan yang kerap kali dilakukan oleh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan maksud tetap dianggap hadir dalam presensi walaupun tidak dating dalam perkuliahan. Perilaku seperti ini jelas menggambarkarkan sebuah tindakan demoral di kalangan mahasiswa. Budaya titip absen atau biasa disebut TA telah menjamur dalam beberapa instansi pemerintahan dan di kalangan mahasiswa khususnya. Ada diantara mereka yang memang rajin hadir dalam pertemuan tertentu dan adapula mereka yang jarang hadir. Hal
seperti inilah yang membuat budaya titip absen sering terjadi. Mereka yang tidak hadir akan senantiasa meminta tolong kepada yang hadir untuk titip absen.
1.2 Landasan teori 1.2.1
Pengertian Korupsi
Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruption dari kata kerja corrumpere berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku
pejabat publik, baik politikus/
politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dalam Kamus Al-Munawwir , term korupsi bisa diartikan meliputi: risywah, khiyânat , fasâd , ghulû l, suht, bâthil.2 Sedangkan dalam Kamus Al-Bisri kata korupsi diartikan ke dalam bahasa arab: risywah, ihtilâs, dan fasâd . Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi mempergunakan bahan kamus, yang berasal dari bahasa Yunani Latin “corruptio” yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar normanorma agama materiil, mental dan hukum (Nurdjana, 1990 : 77). Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana, yang tidak dapat dijadikan tolak ukur atau standart perbuatan KKN, sebagai tindak pidana korupsi oleh Lubis dan Scott ( 1993 : 19) dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela”. Jadi pandangan tentang Korupsi masih ambivalen hanya disebut dapat dihukum apa tidak dan sebagai perbuatan tercela.
1.2.2
Pengertian Perilaku Korupsi
Perilaku korupsi adalah serangkaian tindakan-tindakan perilaku terlarang atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pribadi atau publik yang dalam peraturan perundangan tidak diatur. Seperti kegiatan mencontek dalam ujian, menitipkan absensi, dan sebagainya.
1.2.3
Bentuk Korupsi
Beberapa bentuk korupsi diantaranya adalah sebagai berikut:
Penyuapan (bribery) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
Embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
Fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (trickery or swindle). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungankeuntungan tertentu.
Extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
Favouritism,
adalah
mekanisme
penyalahgunaan
kekuasaan
yang
berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah.
1.2.4
Jenis Korupsi
Jenis korupsi diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu (Anwar, 2006:18): 1. Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.
2. Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. 3. Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. 4. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.
1.2.5
Dampak Korupsi
Korupsi memiliki pengaruh yang negatif bagi suau negara. Akibat dari tindak korupsi tersebut memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi negara. Berikut dampak dari korupsi. 1. Dampak Terhadap Ekonomi Ekonomi berfunsi sebagai faktor terpenting bagi masyarakat. apabila korupsi sudah masuk pada perekonomian negara mana mungkin bisa makmur masyaraktnya jikalau semua proses ekonomi dijalankan oleh oknum yang korup. Hasil dari dampak korupsi terhadp ekonomi yakni, 2. Lambatnya Pertumbuhan ekonomi dan Investasi a.
Turunnya Produktifitas
b.
Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa
c.
Menurunnya Pendapatan Negara dari Sektor Pajak
d.
Meningkatnya Hutang Negara
3. Dampak Sosial dan Kemiskinan Rakyat Dari dampak sosial dan Kmiskinan Rakyat akan menybabkan a.
Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik
b.
Lambatnya pengentasan kemiskinan rakyat
c.
Akses bagi masyarakat sangat terbatas
d. bertambahnya anka kriminalitas 4. Runtuhnya Otoritas Pemerintahan Penyebab dari runtuhnya otoritas pemerintahan yakni, a.
Matinya Etika Sosial Politik Para wakil rakyat sudah tidak dapat dipercaya sebagai pelindung rakyat,
karna mereka hanya memikirkan anak buah mereka jika salah satu dari
mereka melakukan tindak korupsi dengan kekuatan politiknya mereka akan melakukan berbagai cara untuk menyelamatkannya. b.
Tidak Berlakunya Peraturan dan Perundng Undangan Peraturan perundang undangan tidak lagi berlaku karna, kebanyakan
para pejabat tinggi, pemegang kekuasaan atau hakim sering kali dijumpai bahwa mereka mudah sekali terbawa oleh hawa nafsu mereka. dan juga sering kali semua permasalahan selalu diselesaikan dengan korupsi. 5.
Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi Berdampak terhadap politik dan demokrasi yaitu: a.
Munculnya kepemimpinan yang korup/Pemicu kepemimpinan yang korupsi
6.
b.
Hilangnya kepercayaam publik pada demokrasi
c.
Menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal
d.
Hancurnya kedaulatan rakyat.
Dampak Terhadap Penegak Hukum Korupsi terhadap penegak hukum dapat melemahkan suatu pemerintahan. bahwasanya setiap pejabat atau pemegang kekusaan memiliki peran penting dalam membangun suatu negara, apabila pejabat sudah melalaikan kewajibannya maka yang akan terjadi yakni, a.
Fungsi pemerintahan tidak berjalan dengan baik
b.
Masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah
7. Dampak terhadap Pertahanan dan keamanan Dampak terhadap pertahanan dan keamanan mengakibatkan: a. Lemahnya alusistra (senjata) dan SDM b. Lemahnya garis batas negara c. Menguatnya kekerasan dalam masyarakat 8. Dampak Terhadap Lingkungan Dampak korupsi terhadap lingkungan dapat menyebabkan a. Menurunnya kualitas lingkungan b. Menurunnya kualitas hidup
1.2.6
Faktor-faktor Penyebab Korupsi
1. Faktor internal Faktor Internal, merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi: a) Sifat tamak/rakus manusia Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki b) Gaya hidup konsumtif Pada era-modern ini, terutama kehidupan dikota- kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila Perilaku konsumtif tidak di imbangi dengan pendapatan yang memadai,maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. c) Moral yang kurang kuat Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi.
2. Faktor eksternal Faktor Eksternal,merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi empat, yaitu: a) Faktor Politik Politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi intrabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. b) Faktor Hukum Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi, disatu sisi dari aspek perundang – undangan, dan disisi lain dari lemahnya penegak hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi
adalah tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan aturan – aturan yang diskrimatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menumbulkan multi tafsir, serta terjadinya kontradiksi dan overlapping dengan aturan lain. c) Faktor Ekonomi Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapat atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan. d) Faktor Organisasi Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, tidak hanya organisasi yang ada dalam suatu lembaga, tetapi juga sistem pengorganisasian yang ada didalam lingkungan masyarakat. Faktor faktor penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi: a. Kurang adanya teladan dari pemimpin b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar c. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai d. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi e. Lemahnya pengawasan.
1.2.7
Perilaku Titip Absen
Peranan absen atau kehadiran bagi mahasiswa adalah sebagai prasyarat dalam mengikuti UTS ataupun UAS. Fenomena Titip absen ini seakan menjadi budaya bagi mahasiswa yang malas untuk menghadiri perkuliahan. Namun, alasannya bermacam-macam, ada yang beralasan karena kesiangan, malas, dan lain-lain. Dari banyaknya alasan tersebut, munculah ide untuk titip absen, yaitu tanpa harus menghadiri perkuliahan, dia tetap dianggap hadir oleh dosennya, Mantan ketua KPK Abraham Samad menekankan beberapa nilai-nilai integritas yang harus dimiliki mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Nilainilai itu di antaranya kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, kesederhanaan, keberanian, dan kepedulian. Menurut Abraham, pentingnya peran universitas untuk terus menanamkam nilai-nilai integritas kepada para mahasiswa di ruang akademik maupun di ruang ekstrakurikuler. Abraham menegaskan, mahasiswa
yang sering menitip absen, menyontek atau karya ilmiahnya dibuat orang lain adalah mahasiswa yang sedang mempraktikkan perilaku korupsi.
1.3 Kesimpulan
Korupsi adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar normanorma agama materiil, mental dan hukum. Selain itu tindakan korupsi adalah melakukan perbuatan korupsi dan melanggar hukum, seperti menyuap, gratifikasi dan lain-lain. Sedangkan perilaku korupsi dalah melakukan perbuatan korupsi atau menjadi cikal bakal tindakan korupsi namun tidak diatur dalam perundang-undangan, seperti menyontek, titip absen dan lain-lain.
1.4 Pesan dari Ilustrasi gambar
Titip absen adalah salah satu perilaku korupsi yang akan menjadi cikal-bakal tindakan korupsi jika dilakukan terus menerus sehingga terbiasa. Kegiatan titip absen dikalangan mahasiswa sudah menjadi kegiatan yang lumrah dilakukan. Adanya berbagai macam cara dan alat untuk melakukan absen yang benar kepada mahasiswa, namun tidak mempengaruhi budaya titip absen ini. Oleh karna itu kami membuat poster dengan ilustrasi melakukan perilaku titip absen dengan mencopotkan jarinya sendiri untuk absen, hal ini mengambarkan sesusah apapun sistem, cara atau alat untuk mengabsen seseorang namun masih bisa dilakukannya perilaku titip absen. Sistem, cara atau alat yang kami maksud seperti sistem absen sesudah dan sebelum kbm, tanda tangan, menggunakan mesin absen dan berbagai hukuman agar tidak dulakukannya titip absen tapi tetap saja budaya titip absen dikalangan mahasiswa masih terjadi.
DAFTAR BACAAN
https://www.kompasiana.com/muhammadnurikhsanarifandi/dampak-dampakkorupsi_58213625d99373230cff92ea
http://www.penabudaya.com/2016/04/21/fenoma-titip-absen-tipsen/
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/01/19/ok0m5h384-samadmahasiswa-berperilaku-korup-itu-titip-absen-dan-menyontek
