AFIFUDDIN 417071 ETIKA BISNIS BAB 9 Good Corporate Governance Menurut IFC, Good Corporate Governance Governance (GCG) adalah struktur dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan. Di Indonesia penerapan GCG dimulai sejak terjadinya krisis pada tahun 1998, baik pada pemerintahan maupun swasta. Pada tahun 1999, Indonesia sudah membentuk komite nasional GCG di bawah pengawasan kementerian perekonomian dan mengeluarkan program GCG pertama pada tahun 2001 yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Setiap instansi harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran instansi. Asas GCG yaitu transparansi, akuntanbilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha instansi dengan memperhatikan pemangku kepentingan. Corporate governance governance fokus pada struktur dan proses perusahaan untuk memastikan perilaku perusahaan adil, bertanggung bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Sedangkan Sedangkan corporate management fokus fokus pada hal-hal yang dibutuhkan untuk mengoperasikan bisnis. GCG sangat penting bagi perusahaan karena perusahaan akan memiliki akses modal yang lebih baik. Perusahaan yang menerapkan GCG akan mengurangi risiko investasi, sehingga dapat menarik lebih banyak investor. Biaya yang dibutuhkan untuk menerapkan GCG diantaran ya biaya untuk mempekerjakan staf yang berdedikasi seperti sekretaris, dewan direksi dan dewan komisaris; auditor internal; penasehat eksternal; auditor eksternal; dan konsultan. Berikut ini adalah karakteristik sektor korporasi di Indonesia, yakni peran BUMN, kepemilikan
konsentrat,
sedikit
pemisahan
kepemilikan dan pengendalian, struktur pegangan yang tidak baik, dan badan perusahaan yang tidak berpengalaman dan memadai. Sekarang ini ada banyak institusi di indonesia yang menerapkan GCG, diantaranya KPK, Mahkamah Agung, OJK, KSEI, BI, peradi, dll.
Kasus American Therapeutics Inc.
1.
Stakeholder dalam kasus ini adalah CEO American CEO American Therapeutics, FDA Therapeutics, FDA sebagai regulator, karyawan American karyawan American Therapeutics, konsumen American konsumen American Therapeutics.
2.
Menurut saya, dari beberapa stakeholder yang ada dalam kasus ini dan yang menjadi prioritas adalah konsumen. Prioritas yang kedua adalah para karyawan ATI, investor, dan
pemerintah yang telah dilanggar hak mereka untuk mendapatkan informasi-informasi yang benar. 3.
Dalam kasus ini setidaknya terdapat tiga pelanggaran yang dilakukan oleh Vegesna, Chang, dan Strurm yakni memberi dan menerima suap, memalsukan informasi keuangan, dan membocorkan informasi internal perusahaan. Pela nggaran tersebut melanggar hak dan keadilan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai konsumen dan melanggar hak bagi para investor.
4.
Menurut saya dalam kasus ini ATI merupakan pihak yang menang. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan kecurangan, mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi hanya mendapat hukuman ringan. Sedangkan pihak yang dirugikan adalah masyarakat sebagai konsumen karena mereka bisa jadi mengkonsumsi obat-obatan yang tidak melalui proses dan tahap pengujian.
5.
Dalam pengembangan obat Trazodone Hydrochloride, Vegesna sebagai CEO memiliki tujuan pribadi yakni ingin mendapatkan keuntungan atas kepemilikan li sensi obat generik yang tidak dimiliki oleh pesaingnya, serta keuntungan atas penjualan dan memonopoli obat anti depresi.
6.
Pelanggaran yang terjadi pada kasus tersebut menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap obat-obatan genererik. Masyarakat sebagai konsumen akan berpikiran bahwa obat generik tidak lagi aman untuk dikonsumsi karena para produsen dapat melakukan upaya ilegal agar produknya cepat disetujui sehingga tidak melalui tahap pengujian yang seharusnya.
7.
Akibat tindakan yang dilakukannya, Vegesna berkewajiban untuk menarik seluruh obat Trazodone Hydrochloride yang telah beredar dan memberi konpensasi kepada konsumen dan stakeholder lainnya.
8.
Tindakan alternatif lainnya yang dapat dilakukan oleh Vegesna untuk mendapat persetujuan dari FDA terkait obat generiknya, yakni melalui cara mengajukan sampel obat yang sudah memenuhi standar dan keamanan sehingga pengujian obat tersebut tidak memakan waktu yang lama.
9.
Untuk mencegah terjadinya kasus penyuapan adalah dengan cara menerapkan etika dalam berbisnis, selain itu menerapkan komitmen, independensi dan integritas pada semua individu di dalam perusahaan agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggungjawab. Selain itu, dapat juga dengan pengendalian dan pengawasan secara sistematis agar dapat mencegah kecurangan.