Anisa Utami (069014) 70A
CH 10: CorporateGovernance Corporate governance adalah kumpulan struktur serta proses untuk mengarahkan dan mengawasi Corporate governance ce framework OECD (Organization for Economic Cooperation berjalannya perusahaan. Corporategovernan fairness,responsibility,tran ,transparency, sparency, danaccountability . Tujuan and Development) dibangun atas 4 nilai yaitu fairness,responsibility
dikembangkannya CG code adalah untuk: 1) membantu memastikan pembangunan berkelanjutan dari pasar sekuritas dan berkontribusi terhadap ekonomi yang lebih bersih dan lebih sehat, 2) menetapkan peraturan dasar corporategovernance dengan maksud untuk melindungi hak dan kewajiban pemegang saham yang sah, menetapkan standar untuk tindakan profesional dan moralitas direksi, Dewan Komisaris dan manajer perusahaan yang terdaftar, 3) menjadi dasar penilaian penerapancorporategovernance dari perusahaan yang terdaftar. Corporategovernance proses yang berkelanjutan, bukan tindakan yang hanya berjalan satu kali. Tidak
peduli berapa banyak struktur dan proses corporategovernance yang dimiliki, perusahaan disarankan untuk secara teratur memperbarui dan memeriksanya. Pasar cenderung menghargai komitmen jangka panjang terhadap praktik tata kelola yang baik daripada satu tindakan atau latihan. 4 manfaat potensial dari corporate governance, yaitu: reputasi yang lebih baik bagi perusahaan, BOD, dan para manajer; costofcapital yang lebih
rendah; akses ke pasar modal; dan meningkatkan efisiensi operasional.
A. Bentuk Hukum Entitas Komersial Hukum Indonesia mengizinkan pembentukan jenis entitas komersial berupa: Kemitraan Sipil (Maatschap), Firma (Vennootshap onder firma), CV (Commanditair Vennootschap), PT (perseroan terbatas), Limited Liability Liability Company Company (Perseroan Terbatas - PT) adalah badan hukum yang Koperasi, dan Yayasan. Limited
merupakan aliansi modal yang dibentuk berdasarkan kontrak untuk menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi menjadi saham. B. Keuntungan perusahaan terdaftar (listedcompany) dibandingkan nonlisted dan dan CV / kemitraan.
-
Akses ke investor. Perpindahan saham secara bebas Pembatasan risiko terhadap pemegang saham: Risiko yang dibawa oleh pemegang saham terbatas pada nilai investasi dan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang Indonesia. Pemegang saham biasanya tidak bertanggung jawab atas kewajiban hukum dan keuangan perusahaan.
-
Diversifikasi risiko: Risiko perusahaan publik tersebar di sejumlah besar pemegang saham.
C. Kerugian/ kekurangan perusahaan yang terdaftar ( listedcompany)
-
Harus patuh terhadap peraturan sekuritas Memiliki struktur organisasi yang kompleks: bertujuan untuk melindungi pemegang saham dari penyalahgunaan dan membiarkan direktur profesional menjalankan perusahaan
-
Harus patuh terhadap pengungkapan dan peraturan lainnya: Perusahaan publik harus memastikan tingkat transparansi dan publisitas yang sesuai melalui pengungkapan semua peristiwa penting yang tepat waktu, akurat dan lengkap. Semua kewajiban tersebut mensyaratkan alokasi dana untuk pemenuhannya.
AmericanTherapeuticsInc.
Perusahaan farmasi yang bernama American Therapeutics Inc. adalah perusahaan pembuatan obat generik yang berada di Bohemia NYC. FoodandDrugsAdministration (FDA) adalah biro departemen Health andHumanServices di U.S Amerika, bertugas untuk mengendalikan obat-obatan yang beredar di negara
tersebut. AmericanTherapeuticsInc. membuat suatu obat antidepresan bernama Trazodone Hydrochloride yang berasal dari obat paten milik Johnson Company yang bernama Desyrel. Kemudian kasus mulai muncul ketika paten untuk obat Desyerel dari perusahaan Johnson sudah habis (1980an). American Theurapistic secara cepat menganggapi ini dengan memproduksi sebuah obat generik dengan nama Tradozone Hydrochloride. Stakeholder dalam kasus ini adalah Food and Drug Administration (FDA), konsumen, karyawan American
Therapeutics Inc., shareholder , dan supplier (outsider laboratory of American Therapeutics Inc.). Urutan prioritas stakeholder dari yang teratas sampai terendah adalah: FDA, shareholder , karyawan, konsumen, supplier . Sikap Vegesna, Chang, dan Sturm jika dikaitkan dengan prinsip utilitarian, justice, caring, dan rights
adalah: 1. Vegesna.
Utilitarian: Karena menyuap karyawan FDA untuk memudahkan perolehan izin produksi, ini akan membahayakan banyak orang apabila obat Trazodone Hydrochloride dikonsumsi masyarakat luas. Justice: perbuatan menyuap akan menjadikan seseorang bekerja dengan tidak objektif, sehingga pemberi suap cenderung akan didahulukan keperluannya. Caring: perusahaan kurang peduli kepada konsumen obat, apabila ternyata obat akan memberikan efek negatif akibat tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Rights: Vegesna melanggar hak positif orang atau perusahaan lain 2. Chang
Justice: dengan mendapatkan suap akan membuat Chang cenderung memberikan penilaian yang subjektif Rights: Chang melanggar hak positif perusahaan lain 3. Sturm
Justice: memberikan informasi yang seharusnya tidak dipublikasikan kepada perusahaan pendaftar semata-mata hanya untuk meloloskan perusahaan dari persyaratan yang ditentukan Rights: Chang melanggar hak positif perusahaan lain Dalam kasus ini, pemenangya adalah American Therapeutics Inc., dan FDA adalah pihak yang kalah. Vegesna melakukan pelanggaran ini karena mempertimbangkan waktu. Perusahaan yang pertama memunculkan obat generik baru akan dapat meningkatkan market share secara signifikan. Tindakan yang dilakukan Vegesna untuk American Therapeutics Inc., menandakan bahwa industri obat dalam risiko, karena pekerja FDA yang seharusnya bersifat tidak memihak bahkan dapat disuap untuk keperluan pihak-pihak tertentu. Padahal penilaian dari FDA merupakan jaminan bagi masyarakat akan kualitas suatu obat. Vegesna bertanggung jawab apabila terjadi bencana akibat efek samping obat yang diproduksi, selain itu Vegesna juga bertanggung jawab terhadap karyawan American Therapeutics Inc apabila mereka kehilangan pekerjaan karena perusahaan bangkrut. Vegesna dapat dengan cepat mendapatkan izin dari FDA dengan legal dengan cara mengalokasikan dana untuk riset dan pengembangan produk. Perusahaan harus memperbaiki reputasi untuk mengembalikan kepercayaan konsumen dan shareholder, misalnya dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG).