bpjs

BAB I  

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran  penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan k esehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber da ya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kesehatan adalah salah satu komponen utama selain  pendidikan dan pendapatan Dalam !ndang"undang #omor $% tahun 1&&$ tentang Kesehatan ditetapkan bah'a kesehatan adalah keadaan seahtera dari badan i'a dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produkti produk ti se*ara sosial dan ekonomi. +uuan pembangunan kesehatan adalah ter*apainya deraat kesehatan masyarakat yang setinggi" tingginya agar ter'uud manusia Indonesia yang bermutu sehat dan produkti. !ntuk men*apai tuuan pembangunan kesehatan dilaksanakanupaya dilaksanakanupaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan  perorangan.  perorangan. Kedua upaya adalah pelayanan berkesinambungan atau continuum care. care. !paya kesehatan masyarakat dilaksanakan pada sisi hulu untuk mempertahankan agar masyarakat tetap !saha ke arah itu sehat dan tidak atuh sakit sedangkan upaya kesehatan perorangan dilaksanakan pada sisi hilir.sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan  beberapa bentuk aminan sosial di bidang kesehatan diantaranya adalah melalui P+ ,skes (Persero) dan P+ -amsostek (Persero) yang melayani antara lain pega'ai negeri sipil penerima  pensiun veteran dan pega'ai s'asta. !ntuk masyarakat miskin dan tidak mampu pemerintah memberikan aminan melalui skema -aminan Kesehatan Masyarakat (-amkesmas) dan -aminan Kesehatan Daerah (-amkesda). #amun demikian skema"skema tersebut masih terragmentasi terbagi" bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menadi sulit terkendali. !ntuk mengatasi hal itu pada $/ dikeluarkan !ndang"!ndang #o./ tentang 0istem -aminan 0osial #asional (0-0#). !! /$/ ini mengamanatkan bah'a aminan sosial 'aib bagi seluruh penduduk termasuk -aminan Kesehatan #asional (-K#) melalui suatu Badan Penyelenggara -aminan 0osial (BP-0). Dengan telah disahkan dan diundangkannya !! #o. $/ +ahun $11 tentang Badan Penyelenggara -aminan 0osial (!! BP-0) pada tanggal $2 #ovember $11 maka P+ ,skes (Persero) dan P+ (Persero) -amsostek ditranormasi menadi BP-0 Kesehatan dan BP-0 Ketenagakeraan.

1.$ 3umusan Masalah

,dapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini antara lain 4 a.

Bagaimana searah singkat penyelenggaraan program ,suransi Kesehatan di Indonesia5

 b. ,pa landasan hukum transormasi P+ ,skes menadi BP-0 Kesehatan5 *.

Bagaimana proses transormasi P+ ,skes menadi BP-0 Kesehatan5

1.% +uuan +uuan dari pembuatan makalah ini adalah 4 a. Pemba*a dapat mengetahui searah singkat penyelenggaraan program ,suransi Kesehatan di Indonesia.  b. Pemba*a dapat mengetahui landasan hukum transormasi P+ ,skes menadi BP-0 Kesehatan. *.

Pemba*a dapat mengetahui proses transormasi P+ ,skes menadi BP-0 Kesehatan.

B,B II  

P6MB,7,0,#

$.1 0earah 0ingkat Penyelenggaraan ,skes ,suransi kesehatan adalah sebuah enis produk asuransi yang se*ara khusus menamin  biaya kesehatan atau pera'atan para anggota asuransi tersebut ika mereka atuh sakit atau mengalami ke*elakaan. 0e*ara garis besar ada dua enis pera'atan yang dita'arkan perusahaan"

 perusahaan asuransi yaitu ra'at inap (in"patient treatment) dan ra'at alan (out"patient treatment). Produk asuransi kesehatan diselenggarakan baik oleh perusahaan asuransi sosial perusahaan asuransi i'a maupun uga perusahaan asuransi umum. DiIndonesia P+ ,skes Indonesia merupakan salah satu perusahaan asuransi sosial yang menyelenggarakan asuransi kesehatan kepada para anggotanya yang utamanya merupakan para pega'ai negeri baik sipil maupun non"sipil. ,nak"anak mereka uga diamin sampai dengan usia $1 tahun. Para pensiunan  beserta istri ataupun suami uga diamin seumur hidup. P+ ,skes (Persero) merupakan Badan !saha Milik #egara yan g ditugaskan khusus oleh  pemerintah untuk menyelenggarakan aminan pemeliharaan kesehatan bagi Pega'ai #egeri 0ipil Penerima Pensiun P#0 dan +#IP8L3I 9eteran Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan !saha lainnya. 0earah singkat penyelenggaraan program ,suransi Kesehatan sebagai berikut 4 a. +ahun 1&:; Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebiakan yang se*ara elas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pega'ai #egeri dan Penerima Pensiun (P#0 dan ,B3I) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden #omor $% +ahun 1&:;. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan 3I yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) dimana oleh Menteri Kesehatan 3I pada 'aktu itu (Pro. Dr. <.,. 0i'abessy) dinyatakan sebagai *ikal"bakal ,suransi Kesehatan #asional.

 b. +ahun 1&;/ !ntuk lebih meningkatkan program aminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola se*ara proesional Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah #omor $$ +ahun 1&;/ tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pega'ai #egeri 0ipilPenerima Pensiun (P#0 ,B3I dan Peabat #egara) beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah #omor $% +ahun 1&;/ status badan penyelenggara diubah menadi Perusahaan !mum 7usada Bhakti. *. +ahun 1&&1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah #omor :& +ahun 1&&1 kepesertaan program aminan  pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum 7usada Bhakti ditambah dengan 9eteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Disamping itu perusahaan diiinkan memperluas angkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela. d. +ahun 1&&$

Berdasarkan Peraturan Pemerintah #omor : +ahun 1&&$ status Perum diubah menadi Perusahaan Perseroan (P+ Persero) dengan pertimbangan leksibilitas pengelolaan keuanga n kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manaemen lebih mandiri. e. +ahun $2 P+. ,skes (Persero) diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen Kesehatan 3I sesuai Keputusan Menteri Kesehatan 3I #omor 1$/1M6#K600K=I$/ dan #omor 2:M6#K600KI$2 sebagai Penyelenggara Program -aminan Kesehatan Masyarakat Miskin (P-KMM,0K60KI#). Dasar penyelenggaraan 4 a) !!D 1&/2  b) !! #o. $%1&&$ tentang Kesehatan *) !! #o./$/ tentang 0istem -aminan 0osial #asional (0-0#) d) Keputusan Menteri Kesehatan #omor 1$/1M6#K600K=I$/ dan #omor 2:M6#K600KI$2. Prinsip penyelenggaraan Menga*u pada 4 a) Diselenggarakan se*ara serentak di seluruh Indonesia dengan a>as gotong royong sehingga teradi subsidi silang..  b) Menga*u pada prinsip asuransi kesehatan sosial. *) Pelayanan kesehatan dengan prinsip managed *are dilaksanakan se*ara terstruktur dan  berenang. d) Program diselenggarakan dengan prinsip nirlaba.. e) Menamin adanya protabilitas dan ekuitas dalam pelayanan kepada peserta.. ) ,danya akuntabilitas dan transparansi yang teramin dengan mengutamakan prinsip kehati" hatian eisiensi dan eektiitas. . +ahun $1/ Mulai tanggal 1 -anuari $1/P+ ,skes Indonesia (Persero) berubah nama menadi BP-0 Kesehatan sesuai dengan !ndang"!ndang no. $/ tahun $11 tentang BP-0.

$.$ Landasan 7ukum Dasar hukum transormasi ,skes menadi BP-0 Kesehatan ialah4 !ndang"!ndang #omor / +ahun $/ tentang 0istem -aminan 0osial #asional. $. !ndang"undang #omor $/ +ahun $11 tentang Badan Penyelenggara -aminan 0osial. Dalam !ndang"!ndang #omor / +ahun $/ tentang 0istem -aminan 0osial #asional menelaskan bah'a 0istem -aminan 0osial #asional adalah suatu tata *ara penyelenggaraan  program aminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan aminan sosial. 0istem -aminan 0osial #asional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan asas manaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 0istem -aminan 0osial #asional bertuuan untuk memberikan aminan terpenuhinya dasar hidup yang layak bagi setiap peserta danatau anggota keluarganya. 0istem -aminan 0osial #asional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip 4 a. kegotong"royongan?
*.  prinsip keterbukaan kehati"hatian dan akuntabilitas? Prinsip prinsip manaemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan d ana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. d.  portabilitas?

Prinsip portabilitas aminan sosial dimaksudkan untuk memberikan aminan yang berkelanutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekeraan atau tempat tinggal dalam 'ilayah #egara Kesatuan 3epublik Indonesia. e. kepesertaan bersiat 'aib? Kepesertaan 'aib dimaksudkan agar seluruh rakyat menadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersiat 'aib bagi seluruh rakyat penerapann ya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. +ahapan  pertama dimulai dari pekera di sektor ormal bersamaan dengan itu sektor inormal dapat menadi peserta se*ara mandiri sehingga pada akhirnya 0istem -aminan 0osial #asional (0-0#) dapat men*akup seluruh rakyat. . Dana amanat? Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan"badan  penyelenggara untuk dikelola sebaik"baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk  keseahteraan peserta. g. hasil pengelolaan Dana -aminan 0osial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan  program dan untuk sebesar"besar kepentingan peserta. 0edangkan dalam !ndang"undang #omor $/ +ahun $11 tentang Badan Penyelenggara -aminan 0osial menelaskan Badan Penyelenggara -aminan 0osial yang selanutnya disingkat BP-0 adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program aminan sosial. BP-0  bertuuan untuk me'uudkan terselenggaranya pemberian aminan terpenuhinya kebutuhan dasar  hidup yang layak bagi setiap Peserta danatau anggota keluarganya. BP-0 menyelenggarakan sistem aminan sosial nasional berdasarkan asas4 a.

kemanusiaan?

 b. manaat? dan *. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan !ndang"undang #omor $/ +ahun $11 BP-0 akan menggantikan seumlah lembaga aminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi aminan kesehatan P+ ,skes dan lembaga aminan sosial ketenaga keraan P+ -amsostek . +ransormasi P+ ,skes dan P+ -amsostek menadi BP-0 dilakukan se*ara bertahap. Pada a'al $1/ P+ ,skes akan menadi BP-0 Kesehatan selanutnya pada $12 giliran P+ -amsostek menadi BP-0 Ketenagakeraan. 0etiap 'arga negara Indonesia dan 'arga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan 'aib menadi anggota BP-0. Ini sesuai pasal 1/ !! BP-0. 0etiap

 perusahaan 'aib mendatarkan pekeranya sebagai anggota BP-0. 0edangkan orang atau keluarga yang tidak bekera pada perusahaan 'aib mendatarkan diri dan anggota keluarganya  pada BP-0. 0etiap peserta BP-0 akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. 0edangkan bagi 'arga miskin iuran BP-0 ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran. Menadi peserta BP-0 tidak hanya 'aib bagi pekera di sektor ormal namun uga pekera inormal. Pekera inormal uga 'aib menadi anggota BP-0 Kesehatan. Para pekera 'aib mendatarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manaat yang diinginkan. -aminan kesehatan se*ara universal diharapkan bisa dimulai se*ara bertahap pada $1/ dan pada $1& diharapkan seluruh 'arga Indonesia sudah memiliki aminan kesehatan tersebut. Menteri Kesehatan #asiah Mboi menyatakan BP-0 Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala enis penyakit namun dengan melakukan upaya eisiensi. Kementerian Sosial mengklaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang erlak! "ada a#al $%&' akan menadi "rogram aminan sosial teraik dan teresar di Asia Nam!n "elaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasionaloleh BPJS "ada $%&' di"erkirakan terkendala "ersia"an dan in*rastr!kt!r +isalnya, !mlah kamar r!mah sakit kelas III yang masih k!rang &$- ri! !nit  J!mlah kamar r!mah sakit kelas III saat ini tidak isa menam"!ng $. !ta orang miskin Kalangan DP/ menilai BPJS Kesehatan el!m sia" ero"erasi "ada $%&' mendatang

$.% +ransormasi ,skes menadi BP-0 Kesehatan UU SJSN dan UU BPJS memeri arti kata 0trans*ormasi1 seagai "er!ahan ent!k BU+N Persero yang menyelenggarakan "rogram aminan sosial, menadi BPJS Per!ahan ent!k ermakna "er!ahan karakteristik adan "enyelenggara aminan sosial seagai "enyes!aian atas "er!ahan 2loso2 "enyelenggaraan "rogram  aminan sosial Per!ahan karakteristik erarti "er!ahan ent!k adan h!k!m yang men3ak!" "endirian, r!ang lingk!" kera dan ke#enangan adan yang selan!tnya diik!ti dengan "er!ahan str!kt!r organisasi, "rosed!r kera dan !daya organisasi  4rans*ormasi menadi kosa kata "enting seak t!!h tah!n terakhir di Indonesia, te"atnya seak di!ndangkannya UU SJSN "ada &. 5ktoer $%%' 4rans*ormasi akan menghadirkan identitas ar! dalam "enyelenggaraan "rogram aminan sosial di Indonesia Perintah trans*ormasi kelemagaan adan "enyelenggara aminan sosial diat!r dalam UU No '% tah!n $%%' tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN)  Penelasan Um!m alinea kese"!l!h UU SJSN menelaskan ah#a, Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dient!k oleh UU SJSN adalah trans*ormasi dari adan "enyelenggara aminan sosial yang tengah eralan dan dim!ngkinkan mement!k adan "enyelenggara ar!  4rans*ormasi adan "enyelenggara diat!r leih rin3i dalam UU No $' tah!n $%&& tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) UU BPJS adalah "elaksanaan P!t!san +ahkamah Konstit!si atas Perkara No %%67PUU8III7$%%9 Penelasan Um!m UU BPJS alinea keem"at mengem!kakan ah#a UU BPJS mer!"akan "elaksanaan Pasal 9 ayat (&) dan Pasal 9$ UU SJSN "as3a P!t!san +ahkamah Konstit!si Ked!a "asal ini mengamanatkan "ement!kan BPJS dan trans*ormasi kelemagaan P4 ASKES (Persero), P4 ASAB/I (Persero), P4 JA+S5S4EK  (Persero) dan P4 4ASPEN (Persero) menadi BPJS 4rans*ormasi kelemagaan diik!ti adanya "engalihan "eserta, "rogram, aset dan liailitas, serta hak dan ke#aian Dengan telah disahkan dan di!ndangkannya UU No $' 4ah!n $%&& tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), "ada tanggal $9 No:emer $%&&, maka P4 Askes (Persero) ditran*ormasi menadi BPJS Kesehatan 4rans*ormasi terse!t meli"!ti "er!ahan si*at, organ dan "rinsi" "engelolaan, ata! dengan kata lain erkaitan dengan "er!ahan st!kt!r dan !daya organisasi UU BPJS menent!kan ah#a P4 Askes (Persero) dinyatakan !ar tan"a lik!idasi "ada saat m!lai ero"erasinya BPJS Kesehatan "ada tanggal & Jan!ari $%&'  4ran*ormasi P4 Askes (Persero) menadi adan h!k!m "!lik BPJS Kesehatan diantarkan oleh De#an Komisaris dan Direksi P4 Askes (Persero) sam"ai dengan m!lai ero"erasinya BPJS Kesehatan +asa "ersia"an trans*ormasi P4 ASKES (Persero) menadi BPJS Kesehatan adalah selama d!a tah!n terhit!ng m!lai $9 No:emer $%&& sam"ai dengan -& Desemer $%&- Dalam masa "ersia"an, De#an Komisaris dan Direksi P4 Askes (Persero) dit!gasi !nt!k menyia"kan o"erasional BPJS Kesehatan, serta menyia"kan "engalihan asset dan liailitas, "ega#ai serta hak dan ke#aian P4 Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan Penyia"an o"erasional BPJS Kesehatan men3ak!"; & "eny!s!nan sistem dan "rosed!r o"erasional BPJS Kesehatan<

$. sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan? %.  penentuan program aminan kesehatan yang sesuai dengan !! 0-0#? /. koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengalihkan penyelenggaraan program -aminan Kesehatan Masyarakat (-amkesmas)?

2. kordinasi dengan Kem7an+#I dan P8L3I untuk mengalihkan penyelenggaraan program  pelayanan kesehatan bagi anggota +#IP8L3I dan P#0 di lingkungan Kem7an+#IP8L3I? dan :. koordinasi dengan P+ -amsostek (Persero) untuk mengalihkan penyelenggaraan program  aminan pemeliharaan kesehatan -amsostek. Penyiapan pengalihan asset dan liabilitas pega'ai serta hak dan ke'aiban P+ ,skes (Persero) ke BP-0 Kesehatan men*akup penunukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas4 laporan keuangan penutup P+ ,skes(Persero) laporan posisi keuangan pembukaan BP-0 Kes laporan posisi keuangan pembukaan dana aminan kesehatan. Pada saat BP-0 Kesehatan mulai beroperasi pada 1 -anuari $1/ P+ ,skes (Persero) dinyatakan  bubar tanpa likuidasi. 0emua asset dan liabilitas serta hak dan ke'aiban hukum P+ ,skes (Persero) menadi asset dan liabilitas serta hak dan ke'aiban huk um BP-0 Kesehatan dan semua pega'ai P+ ,skes (Persero) menadi pega'ai BP-0 Kesehatan. Pada saat yang sama Menteri B!M# selaku 3!P0 mengesahkan laporan posisi keuangan  penutup P+ ,skes (Persero) setelah dilakukan audit kantor akuntan publik. Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BP-0 Kes dan laporan keuangan pembuka dana  aminan kesehatan. !ntuk pertama kali De'an Komisaris dan Direksi P+ ,skes (Persero) diangkat menadi De'an Penga'as dan Direksi BP-0 Kesehatan untuk angka 'aktu paling lama $ tahun seak BP-0 Kesehatan mulai beroperasi. Mulai 1 -anuari $1/ program"program aminan kesehatan sosial yang telah diselenggarakan oleh pemerintah dialihkan kepada BP-0 Kesehatan. Kementerian kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program -amkesmas. Kementerian Pertahanan+#I dan P8L3I tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya ke*uali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah. P+ -amsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program aminan kesehatan  pekera.

Men*ermati ruang lingkup pengaturan transormasi badan pen yelenggara aminan sosial yang diatur dalam !! 0-0# dan !! BP-0 keberhasilan transormasi bergantung pada ketersediaan  peraturan pelaksanaan yang harmonis konsisten dan dilaksanakan se*ara eekti. Kemauan  politik yang kuat dari Pemerintah dan komitmen pemangku kepentingan untuk melaksanakan trasnormasi setidaknya ter*ermin dari kesungguhan menyelesaikan agenda"agenda regulasi yang terbengkalai.

Peraturan perundangan aminan sosial yang eekti akan berdampak pada keper*ayaan dan dukungan publik akan transormasi badan penyelenggara. Publik hendaknya dapat melihat dan merasakan bah'a transormasi badan penyelenggara bermanaat bagi peningkatan eisiensi dan eektiitas penyelenggaraan 0-0# sebagai salah satu pilar untuk me'uudkan keseahteraan sosial. Pembangunan dukungan publik diiringi dengan sosialisasi yang intensi dan menangkau segenap lapisan masyarakat. 0osialisasi diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pentingnya  penyelenggaraan 0-0# dan penataan kembali penyelenggaraan program aminan sosial agar sesuai dengan prinsip"prinsip aminan sosial yang universal sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan !! 0-0#.

B,B III P6#!+!P %.1 Kesimpulan Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan makalah ini ialah 4 a. Mun*ulnya asuransi kesehatan di Indonesia dia'ali saat pe merintah Indonesia mengeluarkan kebiakan yang se*ara elas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pega'ai #egeri dan Penerima Pensiun (P#0 dan ,B3I) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden #omor $% +ahun 1&:; hingga berubahnya P+ ,0K60 menadi BP-0 Kesehatan mulai 1 -anuari $1/.

 b. Landasan hukum transormasi ,0K60 menadi BP-0 Kesehatan yakni!ndang"!ndang  #omor / +ahun $/ tentang 0istem -aminan 0osial #asional dan !ndang"undang #omor $/ +ahun $11 tentang Badan Penyelenggara -aminan 0osial *. Masa persiapan transormasi P+ ,0K60 (Persero) menadi BP-0 Kesehatan ada lah selama dua tahun terhitung mulai $2 #ovember $11 sampai dengan %1 Desember $1%. Dalam masa  persiapan De'an Komisaris dan Direksi P+ ,skes (Persero) ditugasi untuk menyiapkan operasional BP-0 Kesehatan serta menyiapkan pengalihan asset dan liabilitas pega'ai serta hak  dan ke'aiban P+ ,skes (Persero) ke BP-0 Kesehatan.

Datar Pustaka

3epublik Indonesia.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara  Jaminan osial .$11.Kementrian 0ekretariat #egara 3I4-akarta. 3epublik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang istem Jaminan osial  Nasional .$/.0ekretaris #egara 3epublik Indonesia4-akarta. +im penyusun. Peta Jalan Jaminan !esehatan Nasional 2012-201".$1$.De'an -aminan 0osial  #asional4-akarta. +im penyusun bahan sosialisasi dan advokasi -K#. Buku Pegangan osialisasi Jaminan  !esehatan Nasional #J!N$ dalam istem Jaminan osial Nasional .$1%.Kementrian Kesehatan4-akarta.