KRIMINOLOGI
SILABUS KRIMINOLOGI
1.
Penge Pengert rtia ian, n, ruang ruang ling lingkup kup dan dan obj objek ek Krim Krimin inol ologi ogi 1.1.Definisi kriminologi menurut para ahli 1.2.Pengertian kriminologi teoritis dan kriminologi praktis 1.3.Hubungan antar kriminologi dan untuk Pidana atau ilmu sosial lainnya.
2.
Asal Asal usul usul dan perk perkem emban banga gan n stu studi di tent tentang ang kejaha kejahata tan n
3.
2 .1.
Zaman kuno
2 .2.
Abad pertengahan
2 .3.
Permulaan sejarah baru
2 .4.
Abad ke 18
2 .5.
Kriminologi modern
Teor Teorii klas klasiik dan dan Posi Posittivism vismee 3.1.Diferensial Association 3.2.Teori anomi 3.3.Teori social control and containment 3.4.Teori labeling
4.1. 4.1. Meto Metode de cons consen ensu suss 4.2. 4.2. Meto Metode de Plur Plural alis is 4.3. 4.3. Met Metode ode Konf Konfllik 5.
Paradigma Kriminologi 5.1. 5.1. Para Paradi digm gmaa Posit Positif if 5.2. 5.2. Para Paradi digma gma Int Inter erak aksi sioni oniss 5.3. 5.3. Para Paradi digma gma Sosi Sosial alis is
6.
Kejahatan dan Pembangunan
Hubungan antara kejahatan masyarakat dan pembangunan
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
1
STUDI KEJAHATAN
Legal aspect
Sociological aspect (Bertentangan dengan perasaan kesusilaan masyarakat)
Kriminologi
Mala prohibita
Mala in se
Criminal Liability (Pertanggung jawaban pidana )
Perbedaan Hukum dan Kesusilaan
Kesusilaan
1. 2. 3. 4.
Manusia Manusia sebagai perseorangan perseorangan Titik Berat pada sikap bhatin Penilaian dari dalam ke luar Tida Tidak k puas puas hany hanyaa deng dengan an ting tingka kah h
laku lahiriah 5. Bers Bersif ifat at meng mengik ikat at kare karena na sesu sesuai ai
Hukum
1. 2. 3. 4.
Manusia Manusia sebagai mahluk sosial sosial Titik Berat pada perbedaan individu Penilaian ke luar Puas Puas denga dengan n ting tingkah kah laku laku lahi lahiria riah h
5. Bers Bersif ifat at tidak tidak meng mengik ikat at
dengan kehendak (rasa susila) kita
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
2
STUDI KEJAHATAN
Legal aspect
Sociological aspect (Bertentangan dengan perasaan kesusilaan masyarakat)
Kriminologi
Mala prohibita
Mala in se
Criminal Liability (Pertanggung jawaban pidana )
Perbedaan Hukum dan Kesusilaan
Kesusilaan
1. 2. 3. 4.
Manusia Manusia sebagai perseorangan perseorangan Titik Berat pada sikap bhatin Penilaian dari dalam ke luar Tida Tidak k puas puas hany hanyaa deng dengan an ting tingka kah h
laku lahiriah 5. Bers Bersif ifat at meng mengik ikat at kare karena na sesu sesuai ai
Hukum
1. 2. 3. 4.
Manusia Manusia sebagai mahluk sosial sosial Titik Berat pada perbedaan individu Penilaian ke luar Puas Puas denga dengan n ting tingkah kah laku laku lahi lahiria riah h
5. Bers Bersif ifat at tidak tidak meng mengik ikat at
dengan kehendak (rasa susila) kita
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
2
Lingkaran Hukum Lingkaran Kesusilaan Agama Perbedaan yang bersifat onrecht matigedaad Perbedaan antara hukum dan kesusilaan
Prof. Dr. J. E. Sahetapy, SH & Mardjono Reksodipuro
Kejaha Kejahatan tan adalah adalah setiap setiap perbuat perbuatan an termas termasuk uk kelalai kelalaian an yang yang dilara dilarang ng oleh oleh hukum hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara, perbuatan tersebut diberi pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga negara.
Pengertian kejahatan
1.
E. H. H. Su Sutherland / yuridis as aspek Adalah perbuatan yang melanggar UU (ditinjau dari sudut yuridis) sehingga ia menggolongkan perbuatan yang melanggar UU sebagai suatu kejahatan & jika tidak diatur dalam UU adalah bukan kejahatan.
2.
Thousten Sellir / Sosiologis Adalah suatu perbuatan yang melanggar norma tingkah laku yang hidup dalam masyarakat masyarakat (Segi sosiologis) sosiologis).. Disini Disini Sellir Sellir tidak mempersoalkan mempersoalkan apakah suatu perbuatan itu melanggar UU atau tidak.
3.
W. A. Bonger (Yuridis Sosiologis) Adalah perbuatan yang sangat anti sosial & ditentang secara sadar oleh negara berupa pemberian penderitaan (hukuman/tindakan). Ia berpendapat bahwa suatu perbuat perbuatan an dapat dapat dikata dikatakan kan kejahat kejahatan an apabil apabilaa menurut menurut masyar masyarakat akat maupun maupun UU dicela serta ada sanksinya.
4.
Hoef Nagles / psikologis Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila terdapat unsur-unsur stigma (cacat atau noda/ cap dari masyarakat) dan keseriusan. Kejahatan adalah perilaku yang dinyatakan sebagai tindakan yang dayadihk.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
3
5.
Paul Mudigdo Moelyono Adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat.
Prof. Dr. Sahetapy (Konsep Sobural) / Sosial-Budaya-Kultural
Pada dasarnya merupakan suatu abstraksi mental & oleh sebab itu segalanya dilihat sebagai perwujudan yang relatif. Konotasi tentang perwujudan yang relatif itu tentu berakar pada masyarakat & olah karena itu bergantung dari hasil proses atau interaksi dalam wadah nilai-nilai SOBURAL masyarakat yang bisa mendapat rangsangan dari berbagai praktek, misalnya kemiskinan, pengangguran ketidakseimbangan pribadi, ketidakpuasan, ketidakselarasan keluarga, kebijakan penguasa yang berpihak, penegak hukum yang tidak adil, UU yang buruk, modern, dll.
Unsur-unsur kejahatan
-
Sutherland
a.
Mempunyai akibat tertentu yang merugikan masyarakat.
b.
Kerugian yang terjadi harus terdapat dalam UU & merupakan larangan.
c.
Ada perilaku sikap & perbuatan yang mengikat.
d.
Adanya maksud jahat atau mens rea.
e.
Adanya hubungan atau kesatuan hubungan antara mens rea dan conduct.
f.
Adanya hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang UU dengan
misalnya conduct yang voluntair (dilakukan atas dasar keinginan sendiri bukan dipaksa orang lain). g.
Adanya hukuman yang ditetapkan Undang-undang.
Pembagian antara UU dan kesusilaan tidak dapat dibagi secara hitam dan putih. Stephen Schlaffer
Kriminologi adalah
- usaha-usaha untuk menjelaskan setiap musabab tingkah laku kriminal. - Usaha menjelaskan rehabilitasi kriminal dan efisiensi sistem pemidanaan.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
4
Pendekatan Klasik (Historical Approach)
Pendekatan sebab-sebab terjadinya kejahatan A.
Desore Lambroso (pendekatan antropologis)
K=B
B.
Lacassagne (Pendekatan sosiologis)
K=L
C.
Enrico Ferri ( pendekatan biososiologis)
K = B+L
Dilema dalam kriminologi :
Subject
Classical School - Lahir Abad 18 - Pendasar / Pemuka J. Bentham Becarria - Pandangan tentang Free will
Positive School Abad 19 Lambroso Gomfah Feri Determinisme
manusia - Reaksi terhadap kejahatan Punishment / penjatuhan Treatment hukuman lable
“crime
about
of
crime
is a undesiablecial behavior
behavior focus an juvenile.
focus on role making” Classical theory
Merupakan reaksi terhadap sistem hukum, penghukuman pada masa sebelum revolusi Prancis (1789) dianggap tidak manusiawi (barbaric) 1.
Cesare Beccaria (1728-1794)
Free will Criminal justive system based on law
2.
Jeremy Bentham (1748 – 1832)
Utilitarianism Felicific calculus (individuals as human calculation) Utilitarian principles of punishment
Landasan Pemikiran Aliran Klasik (Williams III & Mc. Shaire) a. Individu dilahirkan dengan kehendak bebas untuk menentukan pilihannya sendiri b. Individu memiliki hak asasi
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
5
c. Pemerintah negara dibentuk untuk menaungi hak-hak tersebut & muncul sebagai perjanjian antara yang diperintah dan yang memerintah. d. Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat demi kepentingan sebagian terbesar dari masyarakat. e. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial dan karenanya kejahatan merupakan kejahatan moral. f.
Hukuman hanya dibenarkan selama ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial oleh
karena itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan lain di kemudia hari. g. Setiap orang dianggap sama dimuka hakim.
Positive theory
Merupakan reaksi atas aliran klasik yang tidak mampu menjelaskan “Why people become criminal” 1.
Biological Determinism
Charles Darwin
(1809 – 1882)
Cecare Lambroso
(1835 – 1909)
Rafaele Garafalo
(1852 – 1934)
Earico Ferri
(1856 – 1929)
2.
Psychological determinism
- Issac Roy
(1807 – 1881)
- Hency Movasieo
(1835 – 1918)
3.
Sociological Determinism
Landasan pemikiran aliran Positif a. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. b. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. c. Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas. Abnormalitas ini mungkin terletak pada individu atau juga lingkungannya.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
6
d. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. e. Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki & karenanya penjahat dapat diperbaiki. f.
Treatment dapat menguntungkan sehingga tujuan sanksi bukanlah untuk penghukuman melainkan treatment (membina pelaku kejahatan)
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
7
BAB I Pengertian, Ruang Lingkup & Objek Kriminologi
1.
Definisi Kriminologi
(Prof. Mr. W.A. Bonger)
adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluasluasnya. Pengertian ini disebut juga kriminologi teoritis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejalagejala & mencoba menyelidiki sebab dari gejala-gejala tersebut (aetiologi) dengan cara-cara yang ada padanya. Kriminologi dalam arti sempit (Manheim) = kejahatan Kriminologi dalam arti luas mempelajari penology & metode-metode yang berkaitan
dengan kejahatan & masalah prevensi kejahatan dengan tindakan yang bersifat non positif. Kriminologi Praktis.
2.
Hubungan Kriminologi dengan dengan Hukum pidana & ilmu sosial
lainnya. -
Objek dari ilmu
kriminologi adalah kejahatan.
Kejahatan
merupakan suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana. Kualifikasi seseorang dapat dianggap melakukan kejahatan (yang melanggar ketentuan pidana). Mengenai sanksi pidana, bahkan kajian mengenai perbuatan yang dikategorikan dalam kejahatan, masuk dalam kajian hukum pidana. Dari hal tersebut kita dapat melihat betapa erat hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana. -
Kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu yakni :
a. Antropologi kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari manusia yang jahat. b. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa. d. Psiko dan neuro patologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
8
e.
Penologi yaitu ilmu pengetahuan tentang timbul & pertumbuhannya hukuman,
arti dan faedahnya.
KRIMINOLOGI TEORITIS
KRIMINOLOGI PRAKTIS hyegiene kriminal & politik kriminal termasuk :
-
Kriminalistik : yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan merupakan gabungan dari ilmu jiwa tentang kejahatan dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang, braphologi, dan lain-lain.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
9
BAB II Asal Usul Dan Perkembangan Studi Kejahatan
Terbagi ke dalam beberapa periode, yaitu : 1.
Jaman Kuno
2.
Abad Pertengahan
3.
Permulaan Sejarah Baru
4.
Abad ke 18
5.
Dari Revolusi Prancis tahun 30 ke-Abad 19
Ad.1. Zaman Kuno
Plato “Republiek” “Emas manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan, makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap kemanusiaan.”
“De Wetten” “Jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang miskin & tidak ada yang kaya, tentunya akan terdapat kesusilaan yang tinggi, karena disitu tidak akan terdapat ketakaburan, tidak pula kelaliman, juga tidak ada rasa iri hati dan benci”.
Aristotles “Politiek” “Kemiskinan menimbulkan kejahatan & pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat / memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tapi untuk kemewahan”.
Ad.2. Zaman Abad Pertengahan
Golongan Scholastik Thomas Van Aquino Memberikan pendapat tentang pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan -
Orang kaya, jika suatu kali jatuh miskin mudah menjadi pencuri.
-
Kemiskinan biasanya memberi dorongan untuk mencuri (Suma
contra Gentile)
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
10
-
Dalam keadaan yang sangat memaksa orang boleh mencuri
(summa theologica)
Ad.3. Permulaan Sejarah Baru Tokoh Thomas More
Melihat kejahatan dalam hubungannya dengan masyarakat dan mencari sebabsebabnya dalam masyarakat – (pra kriminologi dalam arti sempit)
Ad.4. Abad ke 18
a.
Penentangan terhadap hukum pidana & acara pidana yang berlaku -
Montesquieu
“Pembentuk perundang-undangan yang baik harus lebih mngikhtiarkan pencegahan kejahatan daripada penghukuman”. -
Voltaire
“Pencurian dan lain-lain kejahatan adalah kejahatannya orang miskin”. -
Rosseau
“Kesengsaraan merupakan ibu dari kejahatan yang besar” -
Beccaria
“Pencurian biasanya adalah kejahatan yang timbul karena kesengsaraan dan putus asa”. -
J. Bentham (Inggris)
“Lebih utama mencegah kejahatan daripada menghukumnya dan menyebutkan beberapa tindakan untuk mencapai tujuan tersebut”. -
H. Pestalozzi (Jerman)
“Lebih diperhatikan beberapa faktor sosial, seperti umpamanya tingkatan kesusilaan umum dari rakyat”. -
Mr. H. Calkoen (Belanda)
“Kemiskinan dan pengangguran dipandangnya sebagai sebab utama dari kejahatan ekonomi”.
b. Sebab-sebab antropologi daripada kejahatan -
J.C. De. La Matrie
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
11
“Mengupas
kejahatan
dari
sudut
determinisme
murni,
namun
tidak
menyebabkan ia berpendapat bahwa seseorang penjahat tidak perlu dihukum”.
Ad.5. Dari revolusi Perancis tahun 30 ke Abad-19
1. Perubahan dalam hukum pidana/ acara pidana dan hukuman -
Revolusi Perancis dengan “Code penal ” mengakhiri hukum
pidana & acara pidana dari “ancien regime” -
Tak ada analogi.
-
Cara pemeriksaan pada tingkatan penghabisan dilakukan di muka
umum, langsung dan bersifat accusation.
2. Sebab-sebab sosial kemasyarakatan dari kejahatan Owen lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat dan lingkungan baik juga sebaliknya.
3. Sebab-sebab psikiatri dari kejahatan Hal dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan pelaku, terbatas pada mereka yang menderita beberapa macam penyakit jiwa yang dikenal pada waktu itu, tetapi dengan majunya ilmu penyakit jiwa, batas ini diperluas.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
12
BAB III Teori Klasik Dan Positivisme
Aliran-aliran/ school dalam kriminologi menunjuk kepada proses perkembangan
pemikiran dasar konsep-konsep tentang kejahatan dan pelakunya. -
Schools / aliran Classical School
Pionir / Tokoh Abad 18
Positive schools
Beccaria & J. Benthan Abad 19 C. Lambroso
-
Sociological schools
E. Ferri Abad 19 E. Durkheim
-
Socialdefence schools
G. Tarde Abad 19 Marc fincel
Apabila konsep berpikir dari kedua aliran tersebut dibandingkan (classicical dan
positive) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : a. Aliran klasik tidak dapat menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan. Aliran Positive sebaliknya. Aliran Klasik lebih banyak mempersoalkan aturan yang seharusnya diberlakukan untuk memelihara ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Aliran Positive menekankan kepada usaha yang bersifat ilmiah untuk tujuan memelihara ketertiban melalui studi dan penelitian tentang tingkah laku manusia. b. Aliran klasik cenderung menempatkan pidana sebagai satu-satunya jalan keluar. Aliran Positive: pelanggaran terhadap perjanjian sosial justru harus ditanggapi sebagai sesuatu yang abnormal sehingga tanggung jawab atas pelanggaran tersebut bukan sepenuhnya berada pada si pelanggar melainkan juga masyarakat secara keseluruhan. Jadi jalan keluar bukan untuk mempidana, tetapi untuk mencegah. c. Konsep-konsep aliran klasik lebih relevan dengan perkembangan hukum pidana dari segi hukum sedangkan konsep aliran positive relevan bagi perkembangan studi kejahatan.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
13
d. Aliran lasik menerima sepenuhnya definisi kejahatan dari segi hukum sedangkan aliran positive menolak dan menerima definisi kejahatan dari segi psikologi.
Aliran Social Defense
Timbul karena adanya revolusi di kalangan penganut aliran positif. a. Social Defense tidak bersifat deterministic. b.
Social Defense menolak tipologi yang bersifat kaku tentang penjahat dan
menitikberatkan pada keunikan kepribadian manusia. c.
Social Defense meyakini sepenuhnya nilai-nilai moral.
d.
Menghargai
sepenuhnya
kewajiban-kewajiban
masyarakat
terhadap
penjahat, dan mencoba menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan penjahat serta menolak mempergunakan pendekatan yang bersifat security sebagai suatu alat administratif. e.
Social
Defense
ingin
dikuasai
oleh
penemuan
ilmiah
sekalipun
mempergunakannya atau menggantinya dengan politik kriminal.
Sampai dengan abad ke-20 terjadi pergeseran nilai-nilai dalam perkembangan studi
kejahatan. -
Semula
studi
kejahatan
menitikberatkan
pada
nilai-nilai
kemanusiaan yang bersifat abstrak. Namun selanjutnya terjadi pergeseran dengan memandang pentingnya unsur-unsur individu dan peranan faktor kepribadian serta lingkungan dalam membentuk seseorang sebagai manusia penjahat. -
Terjadi perubahan mengenai pandangan yang kurang menghargai
penerimaan ilmiah dan menggantikannya dengan pandangan yang lebih bersifat praktis – pragmatis dalam menghadapi penjahat. -
Aliran ketiga memperlakukan penjahat tidak lagi sebagai objek
alat-alat peradilan pidana melainkan diperlakukan sebagai manusia dengan integritas kemanusiaan-nya.
Kriminologi
1.
Merupakan studi tentang tingkah laku (nonkriminal).
2.
Merupakan ilmu yang bersifat inter dan multi disipliner.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
14
3.
Berkembang
sejalan
dengan
berkembangnya
ilmu
pengetahuan lainnya. 4.
Perkembangan studi kejahatan telah membedakan antara
kejahatan sebagai suatu tingkah laku dan pelaku kejahatan sebagai subjek perlakuan sarana peradilan pidana. 5.
Sejajar dengan ilmu pengetahuan lainnya.
Pendekatan yang dipergunakan dalam mempelajari kriminologi adalah :
1)
Deskriptif
Penafsiran terhadap fakta-fakta dapat dipergunakan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan. 2)
Kausalitas
Penafsiran terhadap fakta-fakta dapat dipergunakan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan. 3)
Normatif
a. Indighrapic dicipline Mempelajari fakta sebab akibat dan kemungkinan dalam kasus individual.
b. Nomothetic dicipline Bertujuan untuk menemukan atau mengungkapkan hukum-hukum umum yang bersifat ilmiah yang diakui keseragaman atau kecenderungannya.
Herman Mannheim, tiga (3) tipe masalah yang merupakan lingkup
pembahasan kriminologi, antara lain: a)
The problem of detecting the law breaker (criminalistic )
b) The problem of the custody and treatment of the offerder (penology) c) The problem of explaining crime and criminal behavior (the problem of
scientifically accounting and criminals in a society )
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
15
Teori Differential Association
Disusun oleh Sutherland
Bertitik tolak dari 3 teori, yaitu sebagai berikut : 1. Ecological and cultural transmission theory. 2. Symbolic interactionism 3. Culture conflict theory
Dua (2) versi Teori Differential Association
1)
Systematic = karir kriminal atau praktek teror organisasi dari kejahatan ini diartikan sebagai tingkah laku yang mendukung norma-norma yang sudah berkembang didalam masyarakat.
2)
Semua tingkah
laku itu dipelajari dan mengganti istilah social
disorganization dengan differential social organization . Terdapat sembilan (9) proposisi mengenai hal ini, yaitu : a.
Tingkah laku kriminal dipelajari
b.
Dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui
proses komunikasi. c.
Bagian p enting d ari m empelajari t ingkah l aku k riminal t erjadi
dalam keluarga yang intim. d.
Mempelajari tingkah laku kriminal termasuk didalamnya tehnik
melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembenar. e.
Dorongan tertentu dipelajari melalui penghayatan atas peraturan
perundangan disukai atau tidak disukai. f.
Seseorang menjadi d eliquent karena p enghayatannya terhadap
peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada menaatinya. g.
Assosiasi differential ini bervariasi, tergantung dari frekuensi,
duration, priority dan intensity. h.
Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan
dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
16
i.
Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari
kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.
Differential Association mengakui keberadaan pelbagai ragam
organisasi masyarakat yang terpisah masing-masing satu sama lain, dengan norma dan nilainya sendiri dilain pihak. Differential Association hendak mencari dan menemukan bagaimana nilai dan norma dimaksud dapat dikomunikasikan atau dialihkan dari kelompok masyarakat yang satu kepada yang lainnya.
Kritik dan Pendapat Pakar Kriminologi terhadap teori Differential
Association . Matza
Differential Association, kurang peka terhadap pembaharuan pemikiran dan kemasyarakatan, yaitu antara pelaku penyimpangan tingkah laku (deviant ) dan dunia yang konvensional. Differential Association mengabaikan apa yang menjadi arti dan tujuan hidup manusia. Pelaku kejahatan dipandang sebagai pelaku pasif dalam menghadapi pola tingkah laku kriminal dan non kriminal. Box
Differential Association merupakan peletak dasar bagi teori tentang pola hubungan antara tingkah laku manusia. “The two realy major principles in Sutherlands formulations are ambigue. And
have led to differential interpretation of their meaning by disciples and critics ” Netler
Judul istilah Differential Association adalah menyesatkan karena itu akan menunjuk kepada suatu hubungan pergaulan antar individu, sebagaimana halnya teori bad companion yang menghasilkan kejahatan. Clinard
Teori tersebut tidak dapat menjelaskan secara memadai semua kasus pelanggaran hukum terutama terhadap transaksi yang terjadi dipasaran gelap, dan tidak dapat
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
17
diperlakukan secara tepat terhadap adanya perbuatan-perbuatan individual sepanjang yang menyangkut masalah pentaatan terhadap UU dalam kaitan dengan dunia perdagangan pentingnya certain personality traits dari seorang individu. Cullen
Hanya semata-mata mengetengahkan eksistensi dan transisi budaya kriminal, sedangkan ia mengabaikan masalah asal usul budaya dimaksud.
Kesalahan Redaksional Dalam Teori Differential Association
1.
Menurut Vold = tidak setiap orang
yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih atau mengakui pola-pola kriminal. 2.
Teori
ini
mengatakan
seseorang
menjadi penjahat karena adanya suatu pergaulan yang terlalu sering dengan para penjahat. Padahal seseorang dapat mempelajari kriminal dari bukan penjahat dan seseorang dapat belajar tentang pola tingkah laku anti kriminal dari seorang penjahat besar dan profesional. 3.
Tidak jelas apa atau siapa yang
dimaksud mengenai “ sistematic behavior ” 4.
Tidak
menjelaskan
mengapa
seseorang mempunyai hubungan sedemikian atau lebih suka melanggar daripada menaati UU.
Lima (5) kritikan untuk teori Differential Association
1. Tidak dapat menjelaskan pola tingkah laku kriminal -> tidak didasarkan pada suatu penelitian. 2. Tidak mempertimbangkan faktor kepribadian atau variabel psikologis dalam tingkah laku kriminal. 3. Menekankan pesan-pesan sebagai suatu proses sosial tetapi mengurangi nilai atau arti dari proses penerimaan tiap individu. 4. Perbandingan pola tingkah laku yang dipergunakan untuk menjelaskan kejahatan tidak dapat ditentukan dengan setepat-tepatnya dalam beberapa kasus tertentu.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
18
5. Terlalu menyederhanakan proses seseorang menjadi penjahat.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
19
Teori Anomi
Telah terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat sebagai akibat dari depresi yang terjadi didunia khususnya Eropa pada tahun 1930-an tradisi telah menghilang dan telah terjadi “deregulasi” didalam masyarakat. Keadaan ini dinamakan sebagai “Anomi” oleh Durkheim. Terdapat hubungan erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku (deviant behavior ) individu.
Merton
Kesenjangan antara cara (means) dan tujuan antara atau cita-cita ( goals) sebagai hasil kondisi masyarakat sehingga penyimpangan tingkah laku di Amerika atau deviant merupakan gejala dari suatu struktur masyarakat dimana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat. Sehingga penyimpangan tingkah laku atau deviance merupakan gejala dari suatu struktur masyarakat dimana aspirasi budaya yang sah terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat.
Riset Durkheim tentang “ suicide ” (1897) atau bunuh diri dilandaskan pada asumsi bahwa rata-rata bunuh diri yang terjadi di masyarakat yang merupakan tindakan akhir adalah suatu Anomi, bervariasi atas dua (2) keadaan, yaitu sosial integration dan
social regulation.
Konsep anomi yang diterjemahkan sebagai “normlessness ”. Beberapa pakar mengatakan bahwa lebih tepat diterjemahkan sebagai “deregulation ”. Sekalipun kedua terjemahan diatas tampaknya begitu sama, namun terdapat perbedaan penting. “normlessness ” menunjukkan kepada “total absence of norms ”. “deregulation ” menunjukkan kepada “inability of norms to control or regulate
behavior ”. Sebaiknya anomi tidak dikacaukan dengan istilah anomia, yang menunjuk kepada suatu keadaan psikologis seseorang, bukan mengenai kondisi sosial.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
20
Social conditions Soc. Integration Soc. Regulation
High Altruisme Fatalism
Low Egoism Anomi
Hipotesa Durkheim tentang “ suicide ” (bunuh diri) (i)
Deregulasi kebutuhan atau anomi
(ii) Regulasi yang keterlaluan atau egoisme (iii) Kurangnya integrasi struktural atau egoisme (iv) Proses sosialisasi dari seorang individu kepada suatu nilai budaya “altruistic ” yang mendorong yang bersangkutan untuk melaksanakan bunuh diri. Teori Key ini tidak termasuk Teori Stress.
Konsep Durkheim ini lebih lanjut berguna untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena kondisi ekonomi di dalam masyarakat. Dikembangkan lebih lanjut oleh Merton terhadap tingkah laku di Amerika, dimana di USA masyarakatnya sudah melembaga suatu cita-cita ( goals) untuk mengejar sukses semaksimal mungkin, dan pada umumnya diukur harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Untuk mencapai sukses dimaksud masyarakat sudah menetapkan cara-cara (means) tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Namun dalam kenyataannya tidak semua orang dapat mencapai cita-cita dimaksud melalui cara yang melanggar UU ( Illegitimate means).
Individu dalam keadaan masyarakat yang anomistis selalu dihadapkan kepada adanya tekanan (Psikologis) atau strain karena ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.
Merton mencoba mengemukakan dalam bukunya “Social Structure and Anomi”,
bagaimana struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat pada diri seseorang di dalam masyarakat sehingga ia melibatkan dirinya kedalam tingkah laku yang bertentangan dengan UU. Lima (5) cara adaptasi yang dilakukan terhadap kondisi “ strain” (tekanan) yaitu sebagai berikut : a.
Conforming
= penyesuaian diri
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
21
b.
Innovation
= perubahan
c.
Ritualism
= ritual
d.
Retreatism
= mengasingkan
e.
Rebellion
= pemberontakan
Kritik atas teori ini yaitu : Teori ini beranggapan bahwa di setiap masyarakat terdapat
•
nilai-nilai dan norma-norma yang dominan yang diterima sebagian besar masyarakatnya. Namun teori ini tidak menjelaskan secara memadai mengapa hanya
individu
tertentu
dari
golongan
masyarakat
yang
melakukan
penyimpangan-penyimpangan (Traub & Litle : 1975 )
Analisis Merton sama sekali tidak mempertimbangkan
•
aspek-aspek
interaksi
pribadi
untuk
menjadi
deviant dan
juga
tidak
memperhatikan hubungan erat antara kekuatan sosial dengan kecenderungan bahwa seseorang akan secara formal memperoleh cap sebagai deviant (Traub & Litle : 1975)
Cohen (1955)
•
Analisis Merton tidak dapat menjelaskan secara memadai kegiatan – kegiatan anak-anak dan remaja delinkuen . Disamping mereka melibatkan diri mereka kedalam cara-cara yang ilegal untuk memperoleh sukses, juga mereka melakukan tindakan yang bersifat “non utilitarian ”, kejam dan negatif.
Cullen (1983)
•
(i) Durkheim tidak secara jelas merinci sifat dari keadaan sosial yang sedang terjadi. (ii) Durkheim tidak konsisten dalam menjelaskan bagaimana “currents anomy” menyebabkan bunuh diri. Current anomy keadaan masyarakat yang sedang berlangsung pada saat itu, atau sering disebut “ social currents ”
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
22
Bahkan apa yang dimaksud dengan “currents anomy ” atau “ social currents” dimaksud economy anomy . Tidak hanya economy anomy yang menghasilkan bunuh diri akan tetapi juga “conjugal anomy ” seperti hidup sendirian, dalam status perkawinan, perceraian, dan menjanda. (iii)
Durkheim tidak berhasil membahas bagaimana kondisi sosial dapat membentuk penyimpangan tingkah laku masyarakat.
•
Cloward & Ohlin (1959) Differential Opportunity
Sesungguhnya terdapat cara-cara untuk mencapai sukses yaitu cara yang disebut dengan legitimate dan illegitimate , sedangkan Merton hanya mengakui yang pertama.
Proses pembentukan sub kultur kriminal : Apabila masyarakat sangat integrative, remaja delinkuen merupakan kader-kader penjahat profesional dan sekaligus merupakan partner dari penjahat dewasa. Sehingga menurut Cloward dan Ohlin dalam masyarakat tersebut akan tumbuh dengan subur apa yang disebut sub cultur criminal . Atau sebaliknya jika masyarakat tidak bersifat integrative maka akan terdapat pertentangan antara kultur kriminal dan kultur non kriminal sehingga akan tampak keadaan yang disebut konflik sub kultur.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
23
Teori Kontrol Sosial Dan Containment
♣
Pengertian “Teori Kontrol Sosial” menunjuk kepada pembahasan delikuensi dan
kejahatan dikaitkan dengan variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan.
♣
Pemunculan Teori Kontrol Sosial diakibatkan oleh tiga (3) ragam perkembangan
dalam kriminologi, yaitu : 1.
Reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Munculnya studi tentang “criminal justice ” sebagai ilmu baru
2.
telah memberi pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. 3.
Teori Kontrol Sosial telah dikaitkan dengan suatu tehnik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/ remaja.
♣
Reis
Tiga (3) komponen dari kriminal sosial dalam menjelaskan kenakalan anak/ remaja : 1. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama anak-anak. 2. Hilangnya kontrol sosial tersebut. 3. Tidak adanya norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud (di sekolah, orangtua, atau lingkungan dekat).
Dua (2) macam kontrol : - personal control - social control *
Personal control/ internal control : kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.
*
Social Control : kemampuan keluarga sosial atau lembaga-lembaga masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
24
♣
Walter Reckless (1961) dengan bantuan Simon Dinitz containment theory
(penataan), yang berbicara mengenai kenakalan remaja merupakan hasil akibat dari interrelasi antara dua (2) bentuk kontrol yaitu kontrol eksternal dan internal.
♣
Ivan F. Nye (1968)
Teori social control merupakan penjelasan yang kasuistis. Nye tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, disamping unsur-unsur sub-kultur dalam proses terjadinya kejahatan. Menurut Nye, sebagian kasus dilikuensi disebabkan hubungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.
♣
Reckless
Containment internal dan eksternal memiliki posisi netral, berada diantara tekanan sosial ( social pressure) dan tarikan sosial ( social pulls) lingkungan dan dorongan dalam individu.
♣
Matza & Gresham Sykes (1957) – kritik untuk teori sub kultur dari Cohen.
Kenakalan remaja sekalipun dilakukan oleh mereka dari strata sosial rendah, terikat pada sistem-sistem nilai dominan dalam masyarakat (technique of neuralization ). Tehnik tersebut telah memberikan kesempatan bagi seorang individu untuk melonggarkan keterikatannya pada sistem yang dominan sehingga ia merasakan kebebasan untuk melakukan kenakalan. Lima (5) teknik netralisasi, yaitu : i)
denial of responsibility (menolak untuk tanggung jawab)
ii)
denial of injury (menolak untuk diperlakukan tidak adil)
iii) Denial of the victim (menolak diperlakukan sebagai korban) iv) Cendemnation of the condernners v)
Ad. I.
Appeal to higher loyalities
Menunjuk pada suatu anggapan dikalangan remaja nakal yang mengatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orang tua yang tidak menghasilkan lingkungan pergaulan buruk atau berasal dari tempat kumuh.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
25
Ad II.
Menunjuk pada suatu alasan dikalangan remaja delinkuen bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang besar atau berarti.
Ad III. Menunjuk pada suatu keyakinan diri pada remaja nakal, bahwa mereka adalah pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan. Ad IV. Menunjuk pada suatu anggapan bahwa polisi sebagai hipokrit. Sebagai pelaku yang melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang kepada mereka. Pengaruh teknik ini adalah mengubah subyek menjadi pusat perhatian, berpaling dari perbuatan-perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya. Ad V.
Anggapan bahwa mereka terperangkap diantara tuntutan masyarakat, hukum dan kehendak kelompok mereka.
♣
Matza
Kelima teknik itu disebut bond to moral order . Mengakibatkan seseorang terjerumus dalam keadaan tidak menentu akan tujuan. Dalam keadaan demikian, seseorang akan dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kenakalan atau penyimpangan tingkah laku merupakan suatu yang diperbolehkan. Terjadinya penyimpangan tingkah laku atau kejahatan, sesungguhnya tergantung kepada kehendak untuk melakukan sesuatu, yang meliputi dua kondisi : 1.
Preparation ,
mendorong
dilakukannya pergaulan dalam penyimpangan tingkah laku. 2.
Desperation ,
memperkuat
pembentukan tingkah laku yang baru.
♣
Travis Hirchi (1969) – (social bond) ikatan sosial
Tingkah laku seseorang mencerminkan pelbagai ragam pandangan tentang kesusilaan. Seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Hirschi menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku masyarakat. Tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat. Unsur social bond :
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
26
1.
Attachment
: keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan.
2.
Involvement
: Frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan.
Commitment : Investasi
3.
seseorang
dalam
masyarakat,
dalam
bentuk
pendidikan, reputasi yang baik, kemajuan dalam wiraswasta. 4.
Belief
: Mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat.
Dasar pandangan Hirschi yaitu : -
Tingkah laku seseorang mencerminkan keragaman pandangan
tentang kesusilaan. -
Seseorang bebas untuk melakukan kejahatan / penyimpangan
tingkah laku. -
Penyimpangan karena kurangnya pelaku terhadap masyarakat.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
27
Teori Labeling
Tanenboum
♣
Kejahatan tidaklah sepenuhnya hasil dari kekurangmampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan keluarga, akan tetapi pada kenyataannya ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya.
Dua (2) macam Labeling, yaitu :
♣
1.
Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang
memperoleh cap atau label ? 2.
Ad 1
Efek labeling terhadap penyimpangan berikutnya !
Labeling sebagai dependent variable (tidak bebas), keberadaannya memerlukan penjelasan sebagai akibat dari reaksi masyarakat.
Ad 2
Bagaimana labelling mempengaruhi seseorang yang terkena label/ cap. Variabel yang independent ada dua proses bagaimana labelling mempengaruhi seseorang yang terkena label/ cap untuk melaksanakan penyimpangan tingkah lakunya.
1.
Cap/ label tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat
selalu memperhatikannya dan kemudian seterusnya cap/ label tersebut melekat pada orang itu. 2.
Label/ cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan membawa pengaruh pada
dirinya, sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana cap/ label itu diberikan padanya oleh si pengamat.
Schrag (1971)
♣
Asumsi dasar teori labelling : -
Tidak ada satu perbuatan terjadi dengan sendirinya bersifat
kriminal. -
Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan
sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasan.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
28
-
Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar UU,
melainkan karena ditetapkan oleh penguasa. -
Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat
baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua (2) bagian, yaitu kelompok kriminal dan non kriminal. -
Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling .
-
Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan
pidana adalah fungsi dari pelaku penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya. -
Usia, tingkat sosial ekonomi, dan ras merupakan karakteristik
umum pelaku kejahatan dan menimbulkan perbuatan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana. -
Sistem
peradilan
pidana
dibentuk
berdasarkan
perspektif
kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.
Labelling merupakan suatu proses yang akan melahirkan
-
identifikasi dengan citra sebagai deviant dan sub-cultur serta menghasilkan “rejection of the rejector ”.
Dua (2) konsep penting dalam teori labelling
♣
Primary deviance kepada penyimpangan perbuatan tingkah
laku awal.
Secondary deviance dengan reorganisasi psikologis dari
-
pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat.
♣
Kritik terhadap kritik ini yaitu : 1.
Terlalu
bersifat
deterministik
dan
menolak
pertanggungjawaban individual. Penjahat bukanlah robot yang pasif dari reaksi masyarakat. 2.
Masih ada penyimpangan tingkah laku lainnya yang sudah
secara intrinsic merupakan kejahatan, seperti memperkosa seorang perempuan, membunuh, dll. Sehingga teori ini tidak berlaku pada semua jenis kejahatan.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
29
3.
Jika
kejahatan
hanya
merupakan
persoalan
reaksi
masyarakat. Maka bagaimana dengan bentuk penyimpangan tingkah laku yang tidak tampak atau tidak terungkap pelakunya. 4.
Teori ini mengabaikan faktor penyebab awal dari munculnya
penyimpangan tingkah laku. 5.
Teori labelling selalu beranggapan bahwa setiap orang
melakukan kejahatan dan tampak bahwa argumentasinya adalah cap yang dilekatkan secara random. Kenyataan bahwa hanya kejahatan yang sangat serius memperoleh reaksi masyarakat atau cap.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
30
Teori Paradigma Studi Kejahatan
♣
Simmeca & Lee
Tiga (3) perspektif tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan, yaitu : - Perspektif consensus (conservative ) - Perspektif pluralist (liberal ) - Perspektif conflict (radical )
Paradigma tentang studi kejahatan - Paradigma positivis - Paradigma Interaksionis - Paradigma sosialis
•
Model Konsensus
Berasal dari kesepakatan umum masyarakat
Prinsip-prinsipnya yaitu bahwa : 1)
Hukum merupakan pencerminan dari kehendak
masyarakat banyak. 2)
Hukum melayani semua orang tanpa kecuali atau
secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum tidak membeda-bedakan seseorang atas dasar ras, agama dan suku bangsa. 3)
Mereka yang melanggar hukum mencerminkan
keunikan-keunikan atau merupakan kelompok yang unik.
Praduga yang melandasi model ini :
(i)
Masyarakat
merupakan
Masyarakat
telah
suatu
struktur yang relatif stabil. (ii)
terintegrasi
secara baik. (iii)
Suatu
infrastruktur
sosial
dilandaskan pada kesepakatan atas nilai-nilai.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
31
Prinsip-prinsip yang dianut oleh perspektif konsensus
memiliki dampak terhadap paradigma positivis dari studi kejahatan. Positivis menekankan pada determinisme dimana tingkah laku seseorang disebabkan oleh hasil hubungan erat antara sebab-akibat antara individu yang bersangkutan dengan lingkungannya.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
32
•
Paradigma Positivis
Prinsip-prinsip paradigma positivis :
1. Tingkah laku manusia merupakan hasil dari hukum sebab akibat. 2. Hubungan sebab akibat tersebut dapat diketahui (melalui metode ilmiah) . 3. Penjahat mewakili suatu hubungan sebab akibat yang unik. 4. Jika hubungan sebab akibat ini dapat diketahui (melalui metode ilmiah) maka tingkah laku kriminal dapat diprediksi dan diawasi dan penjahat itu dapat dibina.
Jadi kaitan antara perspektif consensus dengan paradigma studi kejahatan
terletak pada pengakuan tentang keunikan (hubungan sebab akibat)
•
Model Pluralis Prinsip – prinsipnya yaitu :
1. masyarakat terdiri dari pelbagai ragam kelompok 2. Dalam
kelompok-kelompok
terjadilah
perbedaan,
bahkan
pertentangan
mengenai yang disebut benar atau salah. 3. Terdapat kesepakatan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. 4. Sistem hukum berpihak pada kesejahteraan terbesar masyarakat. 5. Sistem hukum memiliki sifat bebas nilai.
Pengaruh model perspektif pluralis terhadap paradigma interaksionis
terdapat pada pengakuannya tentang kemajemukan kondisi yang tumbuh dalam masyarakat. Pengaruh dimaksud kemudian menimbulkan pentingnya peran
labelling pada penganut paradigma interaksionis, sebagai berikut : -
Kejahatan bukanlah terletak p ada tingkah lakunya, melainkan
pada reaksi yang muncul terhadapnya. -
Reaksi terhadap penjahat akan menghasilkan cap sebagai
penjahat. -
Seseorang yang dicap sebagai penjahat dengan sendirinya
termasuk kelompok penjahat. -
Seseorang yang dicap sebagai penjahat melalui proses interaksi.
-
Terdapat kecenderungan bagi seseorang yang dicap sebagai
penjahat akan mengidentifikasi dirinya sebagai penjahat.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
33
Model Konflik
•
Asumsi-asumsinya :
1.
Pada
setiap
tingkatan,
masyarakat
yang
cenderung
melakukan perubahan. 2.
Pada setiap kesempatan, dalam masyarakat sering terjadi
konflik. 3.
Setiap
unsur
dalam
masyarakat
mendukung
kearah
perubahan. 4.
Kehidupan masyarakat ditandai pula oleh adanya paksaan/
coercion antara keluarga yang satu atas keluarga yang lain.
Prinsip-prinsip / landasan : 1. Masyarakat terdiri dari keluarga yang berbeda. 2. Terjadi perbedaan penilaian dalam keluarga tersebut tentang baik dan buruk. 3. Konflik antara kelompok-kelompok tersebut mencerminkan kekuasan politik. 4. Hukum disusun untuk kepentingan mereka yang memiliki kekuasan politik. 5. Kepentingan utama dari pemegang kekuasan politik untuk menegakkan hukum adalah menjaga dan memelihara kekuasaannya.
•
Persamaan Perspektif konflik dan pluralis
Pengakuan keduanya tentang adanya pelbagai keluarga dalam masyarakat dengan berbagai ragam pandangan tentang baik dan buruk.
•
Perbedaan Perspektif konflik dan pluralis dilihat dari upaya
penyelesaiannya, yaitu : Model Pluralis, konflik kepentingan diselesaikan melalui kesepakatan, sedangkan model konflik tidak yakin bahwa konflik kepentingan dapat diselesaikan. Menurut model ini, model konflik tidak ada penyelesaian, yang ada hanyalah paksaan dari pemegang kekuasaan politik kepada keluarga yang tidak berdaya.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
34
•
1.
Prinsip-prinsip model konflik terhadap paradigma studi kejahatan : Negara kapitalis muncul untuk memelihara kepentingan pemegang dominasi ekonomi, seperti Amerika Serikat.
2.
Kepentingan utama dari kaum kapitalis adalah memelihara orde ekonomi dan tertib sosial yang mendukung kekuasaan.
3.
Tujuan utama dari hukum pidana adalah menjaga tertib ekonomi dan tertib masyarakat
yang
menguntungkan
kepada
pemegang
kekuasan
melalui
kriminalisasi tingkah laku yang mengancam tertib diatas. 4.
Tingkah laku yang mengancam tata tertib diatas diawasi melalui pengawasan yang dilakukan oleh mereka yang menjadi alat pemegang kekuasaan politik.
5.
Negara kapitalis menghendaki agar kelas masyarakat yang tidak diuntungkan diawasi melalui kekerasan atau paksaan yang tercermin dalam sistem hukumnya.
6.
Masalah kejahatan di negara kapitalis hanya dapat diselesaikan melalui pembentukan suatu masyarakat baru berlandaskan prinsip-prinsip sosialis.
•
Analisis Studi Kejahatan Yang Mendukung Pembaharuan Hukum Pidana
(Romli Atmasasmita ) 1. Pembaharuan hukum pidana tidaklah dapat terjadi tanpa adanya perubahan pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku. 2. Perubahan penilaian atas suatu tingkah laku dimaksud tidaklah terlepas dari dukungan sosial-budaya dimana masyarakat tumbuh. 3. Paradigma studi kejahatan yang mempergunakan model consensus – pertumbuhan dan pembaharuan hukum pidana yang lebih mementingkan perorangan atau keluarga tertentu. Tujuan Pidana
=> rehabilitasi atau reformasi pelaku kejahatan
Interaksionis
=> mementingkan masyarakat dibanding perseorangan
Tujuan Pidana
=> perlindungan masyarakat “detterance ”, tidak mengakui keunikan dalam tingkah laku manusia.
Kejahatan dipandang sebagai akibat logis dari proses interaksi antar pelaku kejahatan dengan lingkungannya. Keunikan terletak pada kualitas reaksi lingkungan terhadap tingkah laku yang bersangkutan. 4. Paradigma studi kejahatan diatas dapat mempengaruhi bentuk dan sifat perkembangan hukum pidana yang akan dihasilkannya.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
35
5. Kedua model paradigma diatas bersumber pada aliran klasik.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kriminologi
36