Dampak Masif Korupsi Terhadap Bangsa

17



1



DAMPAK KORUPSI BAGI BANGSA

Jefry Harysandy, Muhammad Raf Sanjani Nasution, Pebriani Hardiyanti,
Reza Dias Primadana, Sukindar Ari Santoso
[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Kelas VII A, Prodip IV Akuntansi Khusus, STAN, Tangerang Selatan

Abstrak – Korupsi, sebuah kejahatan yang sungguh luar bisa kompleks. Hal tersebut dirasa tepat untuk konteks Indonesia, mengingat tingginya daya rusak yang diakibatkannya, menyentuh berbagai bidang dan tatanan kehidupan manusia. Korupsi yang telah berurat akar kini batangnya semakin besar, cabang dan rantingnya pun semakin banyak, menjalar dan merambati area yang semakin luas, pun memunculkan tunas-tunas baru yang mewarisi sifat-sifat sang induk. Dan entah sampai kapan dan sebesar apa perkembangannya nanti.
Mengetahui kekuatan musuh adalah salah satu strategi kemenangan. Mempelajai motifnya, modus dan caranya, dan efek yang dihasilkannya. Dengan mengetahui itu semua, maka kita akan bisa merencanakan persiapan seperti apa yang dibutuhkan, kemampuan, teknik dan peralatan yang harus terus diasah, dan pertahanan yang kokoh dalam menghadapi berbagai macam serangan. Ya, korupsi tidak bisa dibiarkan, harus kita lawan!

Kata Kunci: dampak, kejahatan, korupsi, masif


PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Korupsi merupakan kecenderungan yang dapat dengan mudah ditemui di negara-negara berkembang. Secara etimologis dan terminologis, korupsi dapat dipahami dalam tiga level. Pertama, korupsi dalam pengertian tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan (betrayal of trust) yang ada pada setiap orang. Kedua, korupsi dalam pengertian semua tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) walaupun pelakunya tidak mendapatkan keuntungan material. Ketiga, korupsi dalam pengertian semua bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material (material benefit) yang bukan haknya. [1]
Saat ini korupsi telah merambah wilayah birokrasi sipil, sistem sosial, dan politik yang berlaku, seiring dengan pertumbuhan kota yang semakin maju. Ini mengandung arti bahwa korupsi tidak saja terjadi dalam lingkup pemerintahan, melainkan juga mencakup sektor swasta. [2]
Korupsi berdampak pada berbagai lintas sendi kehidupan negara seperti efek domino yang berantai. Semakin tingginya praktik korupsi di suatu negara maka akan secara instan maupun bertahap akan memperburuk kondisi perekonomian, pelayanan terhadap masyarakat, hingga kepercayaan kerjasama dan bantuan pihak asing yang semakin rendah.

Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya tulisan ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi dan penulis ingin memberikan informasi mengenai tindakan korupsi dalam suatu bangsa akan berdampak luas pada segala bidang yang berlangsung dan eksis dalam hidup bernegara. Dampak tersebut tidak hanya muncul akibat kasus korupsi yang terjadi pada akhir-akhir ini tetapi juga sebagai akibat dari perbuatan korupsi di masa lampau. Diharapkan setelah membaca tulisan ini, pembaca dapat memperoleh pemahaman dan pandangan yang lebih komprehensif mengenai dampak masif korupsi.

Perumusan Masalah
Mengingat dampak korupsi yang sangat luas pada berbagai sendi kehidupan negara, kami membatasi untuk membahas dampak korupsi terhadap ekonomi, sosial, demokrasi, akhlak dan moral, hukum, kode etik profesi, budaya, pajak, sumber daya manusia, dan politik di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Sebelum membahas lebih jauh mengenai dampak masif korupsi bagi eksistensi suatu negara, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian negara dan eksistensinya serta bagaimana seharusnya negara maupun warga negara seharusnya bersikap. Hal ini penting kita pahami untuk melihat bagaimana dampak korupsi itu dapat menggerogoti bahkan menghilangkan hak-hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara.
Negara persatuan menurut pengertian bangsa Indonesia yaitu sesuai dengan Pokok Pikiran Pertama (dari penjelasan UUD 1945). Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tujuan negara bernegara Republik Indonesia yang sekaligus tugas negara, yaitu:
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia.
Memajukan kesejahteraan umum.
Mencerdaskan kehidupan bangsa.
Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Hubungan antara negara dengan warga negaranya dapat diibaratkan dengan negara sebagai lembaga dan warga negara sebagai penghuninya. Lembaga harus mempunyai hubungan baik dengan penghuninya dan begitu pula sebaliknya. Negara wajib melindungi seluruh kepentingan rakyat, tanpa terkecuali. Kewajiban negara terhadap terhadap warga negaranya dalam UUD 1945 adalah pemberian jaminan pada setiap warga negaranya dalam menjalankan agama, memberikan pendidikan, memajukan kebudayaan nasional, kesejahteraan sosial terjamin, memelihara fakir miskin dan anak – anak terlantar, serta menyelenggarakan pertahanan nasional negara Republik Indonesia.
Adapun beberapa fungsi dari suatu negara adalah:
Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat. Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
Melaksanakan ketertiban. Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat.
Pertahanan dan keamanan. Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.
Menegakkan keadilan. Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.
Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 yang meliputi:
Hak dan kewajiban dalam bidang politik
Hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya.
Hak dan kewajiban dalam bidang Hankam
Hak dan kewajiban dalam bidang Ekonomi
Dengan melihat pada hak dan kewajiban negara kepada warga negaranya serta sebaliknya, dapat kita pahami bahwa korupsi membuat hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi satu sama lain. Korupsi akan berdampak masif pada seluruh sendi-sendi kehidupan bernegara, yaitu pada bidang ekonomi, sosial, demokrasi, akhlak dan moral, hukum, kode etik profesi, budaya, pajak, sumber daya manusia, dan politik. Untuk itu, penulis memberikan gambaran mengenai pengertian sendi kehidupan bernegara tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun menurut pendapat para ahli.
Ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan itu, seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Atau ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dl memenuhi kebutuhan hidupnya yang diperoleh dari lingkungannya.
Sosial adalah ilmu tentang perilaku kehidupan manusia sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat.
Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Koentjoro Poerbopranoto berpendapat bahwa demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara.
Moral adalah (ajaran tentang) baik buruk yg diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb; akhlak; budi pekerti; susila. Moral adalah istilah yang digunakan oleh manusia untuk menyebut manusia atau orang lainnya yang melakukan tindakan yang bernilai positif. Moral berhubungan erat dengan proses sosialisasi, karena tanpa moral individu tidak akan dapat melakukan proses sosialisasi tersebut.
Akhlak adalah budi pekerti; kelakuan. Tiga pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawaih, Al Gazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu
Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum berfungsi melindungi kepentingan masyarakat, sebagai alat untuk mengatur ketertiban dan keteraturan, serta menjamin terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat. Hukum memiliki peranan penting dalam tatanan kehidupan masyarakat mengingat fungsi dari hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang lemah tidak akan efektif dalam mewujudkan keteraturan dan keadilan sosial dalam masyarakat.
Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik adalah agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.
Kebudayaan menurut William H. Haviland adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat, yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat di tarima ole semua masyarakat.
Pajak diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan sebagai berikut: "Dapat dipaksakan" artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa-timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.
Politik (dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, dari bahasa Inggris; politic (adj): bijaksana, beradab, berakal, yg dipikirkan ; polite (adj) : sopan, halus, beradab, sopan santun, terpilih, yg halus budi bahasanya ; policy (noun): kebijaksanaan, haluan negara , bahasa Jerman ; politisch : diplomatic, politic, calculating, designing, wise, clever, smart, prudent, intelligent , bahasa Russia ; Политика, politika : reasonable, prudent, wise, sensible, discreet, clever, deft, deliberate, considered, advised, measured, discerning, penetrating, shrewd, astute, perspicacious, calculating, prudent, tactical, forehanded, provident, bahasa Jepang ; 政治,Seiji : polite, courteous, conscientious, close, diplomatic, politic), adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Dalam arti harfiahnya politik memiliki arti yang baik dalam bentuk kata "sopan", "halus", "bijak", "cermat", dan lain-lain. Namun dalam kenyataannya proses pembentukan kekuasaan dalam negara (berpolitik) tidaklah seindah artinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian
 
Dampak Kualitatif Korupsi pada Perekonomian
Korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar, meningkatkan income inequality, dikarenakan korupsi membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat. Ada indikasi yang kuat, bahwa meningkatnya perubahan pada distribusi pendapatan terutama di negara negara yang sebelumnya memakai sistem ekonomi terpusat disebabkan oleh korupsi, terutama pada proses privatisasi perusahaan negara.
Korupsi mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam bentuk peraturan dan kontrol akibat kegagalan pasar (market failure). Ketika kebijakan dilakukan dalam pengaruh korupsi yang kuat maka pengenaan peraturan dan kebijakan, misalnya, pada perbankan, pendidikan, distribusi makanan dan sebagainya, malah akan mendorong terjadinya inefisiensi.
Korupsi mendistorsi insentif seseorang, dan seharusnya melakukan kegiatan yang produktif menjadi keinginan untuk merealisasikan peluang korupsi dan pada akhimya menyumbangkan negatif value added.
Korupsi menjadi bagian dari welfare cost memperbesar biaya produksi, dan selanjutnya memperbesar biaya yang harus dibayar oleh konsumen dan masyarakat (dalam kasus pajak), sehingga secara keseluruhan berakibat pada kesejahteraan masyarakat yang turun.
Korupsi mereduksi peran fundamental pemerintah (misalnya pada penerapan dan pembuatan kontrak, proteksi, pemberian property rights dsb). Pada akhirnya hal ini akan memberikan pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai.
Korupsi mengurangi legitimasi dari peran pasar pada perekonomian, dan juga proses demokrasi. Kasus seperti ini sangat terlihat pada negara yang sedang mengalami masa transisi, baik dari tipe perekonomian yang sentralistik ke perekonomian yang lebih terbuka atau pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang lebih demokratis, sebagaimana terjadi dalam kasus Indonesia.
Korupsi memperbesar angka kemiskinan. Ini sangat wajar, selain dikarenakan program-program pemerintah sebagaimana disebut di atas tidak mencapai sasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin. Menurut Tanzi (2002), perusahaan-perusahaan kecil adalah pihak yang paling sering menjadi sasaran korupsi dalam bentuk pungutan tak resmi (pungutan liar). Bahkan, pungutan tak resmi ini bisa mencapai hampir dua puluh persen dari total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ini amat mengkhawatirkan, dikarenakan pada negara negara berkembang seperti Indonesia, perusahaan kecil (UKM adalah mesin pertumbuhan karena perannya yang banyak menyerap tenaga kerja).

Dampak Korupsi pada Perekonomian Analisa Ekonometrika
Beberapa tahun terakhir, banyak dilakukan penelitian dengan menggunakan angka indeks korupsi untuk melihat hasilnya pada variabel-variabel ekonomi yang lain. Beberapa hasil penelitian tersebut adalah:
Korupsi Mengurangi Nilai Investasi
Korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikannya ke negara-negara yang lebih aman seperti Cina dan India. Sebagai konsekuensinya, mengurangi pencapaian actual growth dari nilai potential growth yang lebih tinggi. Berkurangnya nilai investasi ini diduga berasal dari tingginya biaya yang harus dikeluarkan dari yang seharusnya. Hal ini berdampak pada menurunnya growth yang dicapai.
Korupsi Mengurangi Pengeluaran pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan. Akibat korupsi pendapatan pemerintah akan terpangkas sehingga dasar porsi 20% APBN tidak sebesar apabila tanpa korupsi.
Korupsi mengurangi pengeluaran untuk biaya operasi dan perawatan dari infrastruktur
Korupsi menurunkan produktivitas dari investasi publik dan infrastruktur suatu negara.

Dampak Korupsi Terhadap Kehidupan Sosial
Dalam konteks sosial, dampak korupsi menimbulkan problem yang besar. Deviasi pembangunan fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan menyebabkan masyarakat rentan terhadap berbagai penyakit dan menurunkan tingkat kompetensinya.
Masyarakat juga menjadi kian permisif pada tindak korupsi. Korupsi dianggap sebagai suatu kelaziman dan bahkan menjadi pelumas bagi proses ekonomi dan politik. 
Sikap dan perilaku kolusif dan koruptif itu pada akhirnya akan meniadakan etos kompetisi secara sehat. Memperkuat anggapan bahwa siapa yang berkuasa dan mempunyai uang bisa mengatur segalanya, kesenjangan antarkelompok sosial kian melebar sehingga menciptakan kerawanan sosial.

Dampak Korupsi Terhadap Demokrasi
Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila, dengan ciri-ciri:
Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.
Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.
Sistem demokrasi juga mensyaratkan adanya transparansi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah harus diketahui dan dilaporkan kepada rakyat. Dalam hal ini, Pers yang bebas juga berperan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dimana Pers memberitakan apa yang dilakukan pemerintah, juga menginformasikan tentang perkembangan dan keinginan masyarakat. Ketidakpuasan rakyat bisa tersampaikan melalui Pers ataupun melalui Dewan Perwakilan.
Pemilihan Umum juga merupakan salah satu ciri dari sistem demokrasi. Rakyatlah yang memilih para perwakilannya dan juga pemimpin negara. Dengan adanya Pemilu akan terjadi rotasi pemerintahan, maka berkuasanya suatu pihak secara terus-menerus dapat dicegah. Karena kekuasaan yang terus-menerus pada satu pihak akan memiliki kecenderungan korupsi yang lebih luas dan sistematis.
Dari berbagai ulasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi sangat bertolak belakang dengan korupsi. Maka, harusnya semakin demokratis suatu negara, semakin kecil tingkat korupsinya.
Sistem pemerintahan Negara Indonesia adalah demokrasi, namun bagaimanakah dengan tingkat korupsinya? Menurut data dari sebuah organisasi global "Transparency International" yang membuat Corruption Performance Index (CPI), di tahun 2013, Indonesia menempati urutan 114 dari 177 negara berdasarkan tingkat korupsinya, dimana urutan terbawah menandakan tingkat korupsi yang paling tinggi. Lantas bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang seharusnya menjadi faktor yang sangat bertentangan dengan korupsi? Jawabannya adalah tentang kualitas demokrasinya.
Aspek-aspek prosedural tentang demokrasi terkait dengan terselengaranya Pemilu di Indonesia memang sudah berjalan, namun penegakan hukum, transparansi, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tertib, yang merupakan substansi dari demokrasi itu sendiri yang belum terwujud. Pelaksanaan demokrasi yang berkualitas seharusnya mampu menjadi tumpuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Biaya kekuasaan yang mahal memicu merebaknya korupsi di ranah politik. Dalam Pemilu Kepala Daerah, Pemilu Legislatif, ataupun Pemilu Presiden, seorang kandidat setidaknya harus menyiapkan dana yang tidak sedikit untuk pencalonan dirinya melalui partai politik, belanja iklan, menyewa konsultan politik, bahkan mungkin untuk money politic. Demokrasi yang semestinya berlandaskan kedaulatan rakyat dan kepentingan umum menjadi bias hanya dalam bentuk prosedural untuk kepentingan elit politik, dan mengabaikan substansinya.
Pola demokrasi yang seperti ini, proses perolehan kekuasaan dengan biaya tinggi yang memicu praktik korupsi sebelum ataupun setelahnya, justru yang akan melemahkan demokrasi. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi menjadi rendah, dan hal ini akan menjalar ke penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas institusi-institusi pemerintah dan penyelenggaraan negara.


Dampak Korupsi Terhadap Akhlak dan Moral
Korupsi yang semakin banyak terjadi di pemerintahan akan menurunkan tingkat hormat dan kepercayaan masyarakat, memunculkan antipati dan resistensi terhadap pemerintahan. Hal ini kemudian yang akan menimbulkan demoralisasi di kalangan masyarakat. Pemimpin yang harusnya menjadi panutan malah memberikan contoh yang buruk. Perilaku koruptif yang terlihat diantara para elit pemerintahan turut menyebabkan berkembangnya korupsi di kalangan masyarakat. Lama kelamaan masyarakat akan menganggapnya sebagai suatu hal biasa yang akhirnya dapat merubah mental dan moral masyarakat. Masyarakatpun akhirnya bisa menjadi bagian dari korupsi tersebut.
Selain meningkatkan ketamakan terhadap harta kekayaan dan kekuasaan, korupsi juga akan menyebabkan hilangnya rasa kepedulian terhadap sesama. Pelaku korupsi hanya mementingkan dirinya sendiri, mengambil sesuatu yang bukan haknya, menjadi acuh tak acuh terhadap kepentingan umum dan masyarakat. Dan apabila korupsi telah meluas dan menjadi hal yang biasa, maka rasa saling percaya antar individu lama-lama bisa menghilang. Rasa saling curiga, perasaan yang tak aman akan menggelayuti kehidupan bermasyarakat.
Perilaku korupsi juga melemahkan tingkat moral dan akhlak si pelaku itu sendiri. Dengan melakukan tindakan korupsi, maka ia akan mencari atau menciptakan kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi perilakunya tersebut. Mengajak pihak-pihak lain untuk bersekongkol dan bekerjasama untuk melakukan korupsi, atau untuk menjaga agar tindak korupsi tidak terbongkar. Nilai-nilai kejujuran dan integritas jelas menghilang. Mental pencuri dan pembohong berkembang.

Dampak Korupsi terhadap Penegakan Hukum
Hukum dan korupsi adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Bahkan saat ini di Indonesia lembaga penegak hukum justru menjadi sorotan karena ada banyak oknum penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum, justru melakukan pelanggaran hukum. Mereka melakukan korupsi dalam skala yang sangat luas dan merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Tidak sedikit oknum penegak hukum di Indonesia yang pernah terjerat kasus korupsi. Mereka berasal dari institusi Kejaksaan, Pengadilan hingga Kepolisian. Bukan hanya di level bawah, perilaku korupsi juga dilakukan sampai pucuk pimpinan dalam institusi tersebut.
Korupsi mempersulit proses penegakan hukum oleh institusi hukum yang berwenang. Adapun dampak-dampak korupsi terhadap penegakan hukum antara lain sebagai berikut:
Pelemahan Terhadap Institusi Penegak Hukum
Hukum pada dasarnya dibuat sebagai pedoman dan aturan yang berfungsi melindungi kepentingan masyarakat dan sebagai alat untuk mengatur ketertiban dan keteraturan, serta menjamin terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat. Namun, adanya kepentingan-kepentingan pribadi dari para pemegang kekuasaan sering kali hukum yang dibuat tidak sebenar-benarnya untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.
Salah satu fungsi Pemerintah adalah membuat Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya. Pelaksanaan terhadap fungsi tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum pembuat kebijakan yang memiliki kepentingan untuk melemahkan institusi penegak hukum. Bukan tidak mungkin sebuah pemerintahan yang korup membentuk suatu aturan hukum yang lemah, sehingga saat dia melakukan pelanggaran bisa lepas dari jeratan hukum dengan mudah.
Merusak Moral Aparatur Penegak Hukum
Aparatur penegak hukum adalah ujung tombak dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya aparatur penegak hukum harus bertindak adil dan sepenuh hati menjunjung tinggi penegakan keadilan dalam masyarakat.
Perilaku korup yang mencemari institusi hukum dapat merusak moral para aparatur penegak hukum. Hal ini tentu saja berpengaruh besar terhadap proses penegakan hukum secara menyeluruh. Adanya tebang pilih dalam proses peradilan, dan suap menyuap dalam menentukan tuntutan hukum maupun putusan hakim hanya sebagian hal yang mungkin terjadi apabila moral penegak hukum sudah dirusak oleh perilaku korup. Apabila penyelenggara hukum dapat disuap, maka akan menyebakan suatu ketidakadilan yang akan menyebabkan proses hukum menjadi tidak adil. Hal ini dapat memberi akibat yang buruk terhadap hukum di negara tersebut. Penegakan hukum di negara tersebut akan dinilai lemah karena dapat diintervensi oleh pihak ketiga.
Hal tersebut tentu saja menjadikan hukum bagaikan harimau tanpa taring, yang tidak dapat melakukan tugasnya menghukum para pelaku kejahatan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang ada. Sebaik apapun undang-undang dan peraturan yang dibuat, jika aparatur yang melaksanakannya tidak memiliki moral dan kompetensi yang baik maka sistem peradilan tidak akan berjalan optimal.
Masyarakat Kehilangan Kepercayaan Terhadap Institusi Hukum.
Dampak utama korupsi yang terjadi dalam penegakan hukum adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan institusi penegakan hukum, yang dikhawatirkan dengan meningkatnya korupsi maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat karena masyarakat sudah tidak percaya terhadap kemampuan institusi penegak hukum dalam melakukan tugas-tugas mereka.
Fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan masyarakat, mengatur ketertiban dan keteraturan, serta menjamin terwujudnya keadilan sosial yang tidak dapat direalisasikan oleh Pemerintah, membuat masyarakat kecewa dan tidak lagi percaya terhadap proses hukum dan institusi hukum yang menjalankannya. Hal ini berdampak sangat buruk terhadap kestabilan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Lemahnya sistem hukum dalam masyarakat akan memancing setiap orang untuk ikut melanggar aturan, karena mereka menganggap hukuman-hukuman yang diberikan sangat ringan apabila dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh apabila mereka melanggar hukum.

Dampak Korupsi Terhadap Kode Etik Profesi
Fungsi kode etik profesi adalah:
Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
Menjadi sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Artinya, bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.
Tuntutan profesional sangat erat berhubungan dengan kode etik profesi. Kode etik tersebut berkaitan dengan prinsip etika tertentu. Paling tidak ada empat prinsip etika profesi yang berlaku untuk semua profesi pada umumnya, yaitu:
Prinsip tanggung jawab
Tanggung jawab adalah salah satu prinsip pokok bagi kaum profesional, orang yang profesional adalah orang yang bertanggung jawab terhadap profesinya. Bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan terhadap hasil kerjanya.
Prinsip keadilan
Prinsip ini menuntut orang yang profesional agar dalam menjalankan profesinya tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khusunya orang-orang yang dilayaninya dalam rangka profesinya tersebut. Prinsip ini menuntut agar dalam menjalankan profesinya orang yang profesional tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapapun, termasuk orang yang mungkin tidak memberi imbal balik yang tidak sebesar orang lainnya. Jadi, kadar mutu pelayanan yang diberikan harus sama terhadap semua pengguna layanan.
Prinsip otonomi
Prinsip otonomi merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberikan kebebasan dalam menjalankan profesinya. Ini merupakan konsekuensi dari hakikat profesi itu sendiri, hanya kaum profesional yang ahli dan terampil dalam bidang profesinya, tidak boleh ada pihak luar yang ikut campur tangan dalam pelaksanaan profesi tersebut.
Prinsip integritas moral
Prinsip ini merupakan tuntutan kaum profesional atas dirinya sendiri bahwa dalam menjalankan tugas profesinya dia tidak akan sampai merusak nama baiknya serta citra dan martabat profesinya.
Implementasi terhadap prinsip-prinsip kode etik profesi tersebut dapat menjamin terciptanya kaum profesional yang benar-benar dapat mendorong pertumbuhan masyarakat ke arah yang lebih baik.
Namun, banyak oknum profesional saat ini telah menyimpang dalam melaksanakan profesinya. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya hal tersebut. Perilaku korupsi jelas memiliki dampak buruk terhadap implementasi kode etik profesi pada setiap jenis bidang profesi dalam masyarakat. Dampak buruk korupsi terhadap kode etik profesi mengakibatkan para profesional tidak berpegang pada prinsip-prinsip kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melakukan tugas-tugasnya, sehingga fungsi dari kode etik profesi itu sendiri tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pelanggaran terhadap kode etik profesi merupakan titik awal terbentuknya perilaku korupsi. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh profesional pasti diawali dengan melanggar kode etik profesinya. Pelanggaran terhadap kode etik profesi tersebut pada akhirnya akan diteruskan menjadi pelanggaran kriminal, yaitu tindakan korupsi tersebut.
Perilaku korup yang dilakukan profesional tersebut merusak tatanan kode etik profesi dalam bidang kerjanya. Perilaku korup mendorong para profesional untuk mencari keuntungan besar dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, hal tersebut membuat kode etik profesi tidak lagi menjadi pedoman dalam melakukan tugas dan profesi mereka. Adanya oknum profesional yang melakukan hal tersebut dikhawatirkan akan dapat menularkan perilaku buruk tersebut kepada rekan-rekan dalam bidang profesinya. Hal tersebut akan menyulitkan kita dalam mencari orang-orang yang benar-benar profesional dan sepenuh hati melakukan pekerjaannya.

Dampak Korupsi Terhadap Budaya
Batasan pada bagian ini yaitu akibat korupsi dilihat dari sudut pandang budaya Indonesia yang terjadi di masyarakat:
Tumbuh dan Meluasnya Golongan Masyarakat Permisif Korupsi
Secara bertahap ataupun instan, korupsi yang telah lama terjadi di Indonesia menjadikan masyarakat menerima hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar sehingga terjadilah budaya korupsi. Semakin lama, kontrol sosial terhadap upaya mementingkan pribadi diatas kepentingan publik semakin lemah.
Kecenderungan Sifat Hedonis dan Materialistis
Salah satu penyebab perilaku korupsi adalah akibat gaya hidup yang konsumtif sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi tidak puas dengan yang dimiliki saat ini. Kemudahan memperoleh kekayaan dengan cara instan menyebabkan masyarakat juga mudah untuk menghabiskan uang untuk gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan yang sebenarnya.
Memudarkan etos kompetisi secara sehat dalam masyarakat. Dampak ini memperkuat anggapan bahwa siapa yang berkuasa dan mempunyai uang bisa mengatur segalanya dan kesenjangan antarkelompok kian melebar. Masyarakat jujur tetapi tidak memiliki kekuasaan cenderung kalah bersaing dengan masyarakat korupsi dan memiliki kekuasaan dalam mendapatkan sesuatu.
Korupsi memperburuk citra suatu negara. Tingginya kasus korupsi suatu negara dan tidak disertai dengan kemampuan untuk menangani dan memberantas kasus korupsi tersebut mennimbulkan imej buruk di mata internasional sehingga menimbulkan ketidakpercayaan kerjasama antar negara dan lembaga-lembaga internasional.

Dampak Korupsi Terhadap Pajak
Sebagai warga negara, masyarakat dikenakan pajak untuk sumber dana pemerintah membiayai pengeluaran negara agar pemerintahan tetap berjalan sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBN. Masyarakat pun sadar bahwa setoran pajak yang mereka bayarkan, meskipun dipaksa, akan menjadi penerimaan prioritas negara. Oleh karena itu masyarakat concern atas korupsi yang dilakukan oleh aparat negara dengan menggunakan uang yang seharusnya untuk pembiayaan negara yang optimal. Batasan pada bagian ini yaitu dampak-dampak korupsi yang dilakukan oleh aparat negara (tidak hanya dari institusi perpajakan) yang menimbulkan dampak pada perpajakan di Indonesia, yaitu:
Penurunan Penerimaan Negara
Korupsi yang dilakukan oleh pegawai DJP dengan Wajib Pajak akan mengurangi penerimaan negara sebesar uang yang seharusnya disetor oleh Wajib Pajak ke negara. Hal ini akan mengakibatkan kemungkinan tidak tercapainya target penerimaan pajak untuk pembiayaan APBN.
Reduksi Kepercayaan Wajib Pajak kepada Negara
Pengungkapan kasus korupsi (oleh aparat pajak maupun bukan) secara terbuka di media menimbulkan pesimisme dan pemikiran dari masyarakat yang taat membayar dan melaporkan pajak terhadap kegunaan membayar pajak yang telah dilakukan sedangkan uang pajak yang terkumpul akan disalahgunakan oleh aparat negara. Rasa ketidakpercayaan dan sakit hati ini disebabkan karena pajak yang dibayarkan bersifat pemaksaan yang merupakan kewajiban sebagai warga negara kepada negaranya, tetapi korupsi menyebabkan penggunaan atau pemanfaatan pajak menjadi tidak optimal.
Proteksi terhadap Wajib Pajak Tertentu
Pemungutan pajak telah diatur dalam undang-undang perpajakan dimana atas subjek, objek, pelanggaran hingga penyelesaian pelanggaran telah diatur. Dengan adanya korupsi (suap) antara pegawai DJP dengan Wajib Pajak, tidak semua Wajib Pajak menerima perlakuan perpajakan yang sama sesuai dengan undang-undang perpajakan.
Kualitas, Profesionalisme, dan Integritas Pegawai DJP Dipertanyakan
Generalisasi pegawai DJP yang melakukan korupsi oleh masyarakat menimbulkan sikap apatis dan rasa malu sebagai pegawai DJP. Rasa malu sebagai pegawai DJP menjadi salah satu alasan untuk resign dari status pegawai DJP, padahal pegawai-pegawai tersebut merupakan SDM-SDM terbaik di bidangnya.
Penurunan produktivitas pegawai DJP
Pegawai DJP menjadi malas bekerja karena geram hasil kerja kerasnya untuk mengumpulkan pajak dikorupsi oleh aparat negara lainnya. Iklan pajak dan seruan pajak yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tidak berarti dan kalah gema dengan pemberitaan korupsi aparat negara.
Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak Tidak Dirasakan Oleh Semua Pihak
Meskipun tarif pajak ada yang bersifat progresif, korupsi atas mata rantai produksi barang/jasa yang seharusnya dapat diperoleh dengan murah bahkan gratis menjadi tidak berjalan dengan semestinya. Biaya menjadi lebih mahal, subsidi tidak tepat sasaran sehingga masyarakat miskin akan menanggung pajak yang terasa lebih berat.

Dampak Korupsi Terhadap Kualitas SDM
Ditinjau dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya, Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di dunia, tetapi ironisnya, negara tercinta ini sering tertinggal dibandingkan dengan negara lain yang baik dalam hal luas wilayah dan kandungan kekayaan alamnya lebih kecil.
Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektivitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan) dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya.
Bentuk-bentuk korupsi yang berkaitan dengan sumber daya manusia diantaranya adalah:
Penyuapan (bribery)
Pemalsuan (fraud)
Pemerasan (exortion)
Kolusi dan Nepotisme
Perilaku korupsi mempunyai dampak yang negatif terhadap sumber daya manusia di Indonesia, antara lain sebagai berikut:
Kualitas Sumber Daya Manusia Rendah
Dampak perilaku koruptif para oknum dalam jangka panjang adalah menurunnya kualitas SDM Indonesia.
Korupsi Memperbesar Jumlah Masyarakat Miskin Dan Terbelakang
Dari kemiskinan tersebut dapat muncul suatu kondisi yang dianalogikan sebagai lingkaran kemiskinan yaitu miskin karena bodoh dan bodoh karena miskin.
Individualis dan Degradasi Moral
Setiap diri dalam masyarakat akan mengutamakan kepentingan sendiri daripada kepentingan bersama. Tidak ada kerjasama yang dilandasi ketulusan sehingga berujung kepada degradasi moral.
Kecenderungan Ikut Melaksanakan Korupsi. Kebiasaan lingkungan kerja yang permisif pada korupsi dapat menyebabkan seorang yang idealis tidak sadar melakukan korupsi.
Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Tidak Maksimal
Kesalahan penempatan SDM pada suatu posisi menyebabkan pelayanan tidak maksimal.

Dampak Korupsi dalam Bidang Politik
Kekuasaan politik di Indonesia tidak terpusat pada satu tangan melainkan dibagi ke tiga lembaga negara yang independen dan dalam tingkat yang sejajar yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Kekuasaan yang tidak terpusat bertujuan agar terdapat sistem saling kontrol dan tidak ada pihak yang mendominasi di antara pemegang kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan, yang menjadi salah satu pangkal dari korupsi, akan dapat segera terlihat dan bisa diminimalisir.
Eksekutif menyelenggarakan negara, Legislatif mengawasi penyelenggaraan negara, dan Yudikatif menegakkan hukum. dan kekuasaan kehakiman.
Marak kita jumpai dari ketiga lembaga tersebut terlibat atau diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Tindakan korupsi yang menggurita hingga melibatkan ketiga kekuasaan tersebut menimbulkan dampak yang merugikan dalam bidang politik bernegara.
Dampak tersebut oleh Indonesia Corruption Watch dijelaskan sebagai berikut:
Kinerja Sistem Terganggu
Isu korupsi sering bersifat personal karena pertanggungjawabannya bersifat personal (personal liability), tapi dampaknya bisa organisasional, bahkan sosial. Organisasional kalau korupsi berdampak pada kinerja lembaga (tempat oknum ada/bekerja). Sosial kalau dampaknya meluas kepada masyarakat.
Dampak sosial sering implisit, ketimbang dampak organisasional, yang nyata dan eksplisit. Kasus tipikor anggota DPR adalah kisah yang nyata. Di satu sisi, anggota DPR memangku jabatan untuk sebuah menjadi bagian lembaga yang mengatasnamakan rakyat, yang artinya dituntut tanggung jawab dan komitmen yang utuh dan serius. Di sisi lain, anggota DPR yang tersandung dugaan korupsi berpotensi menyita perhatian dan menguras energi, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dewan legislatif. Belum lagi kalau kita berbicara tentang kemungkinan faksionalisasi di tubuh DPR antara yang pro dan yang kontra terhadap tipikor yang menjerat rekan seprofesi mereka. Singkat kata, kasus seperti ini berpotensi menjadi kendala bagi kinerja lembaga/sistem, sehingga solusi yang paling bijaksana adalah menonaktifkan anggota DPR yang terjerat tipikor sampai proses hukum selesai.
Dalam konteks politik, terjadi distorsi kepentingan pada lembaga politik tempat proses legislasi berlangsung. Karena wakil rakyat yang dipilih melalui proses pemilu yang tidak sepenuhnya jujur, adil dan sikap koruptif menjadi bagian tak terpisahkan di dalamnya. Karena itu, elite dan lembaga politik punya kecenderungan mengabaikan aspirasi rakyat dan konstituennya.
Citra dan Kredibilitas Sistem/Lembaga di Mata Publik Merosot
Untuk lembaga bergengsi seperti DPR yang, tuduhan korupsi pada salah satu anggotanya tentu berdampak pada bagaimana masyarakat politik memandang DPR sebagai sebuah lembaga publik yang mengatasnamakan rakyat. Maka, kalau mau bersikap sebagai negarawan sejati, selayaknyalah pemimpin yang memangku jabatan publik mundur dari jabatannya ketika tersandung dugaan pidana. Ini juga bagian dari etika jabatan.
Lembaga/sistem diperalat untuk kepentingan diri
Kita tentu tahu bahwa tuduhan yang paling sering dilontarkan oleh kalangan antineoliberalis adalah bahwa lembaga multinasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia adalah perpanjangan kepentingan kaum kapitalis global dan para hegemon global yang ingin mencaplok politik dunia di satu tangan raksasa. Tuduhan seperti ini sangat mungkin terjadi pada pejabat publik yang memperalat lembaga untuk kepentingan diri. Dalam kasus seperti ini, hanya masyarakat sipil yang berdaya dan supremasi hukum yang kuat yang bisa menyelamatkan kepentingan umum.

KESIMPULAN DAN SOLUSI

4.1 Kesimpulan
Korupsi berdampak pada berbagai lintas sendi kehidupan negara seperti efek domino yang berantai. Semakin tingginya praktik korupsi di suatu negara akan secara instan maupun bertahap melemahkan kondisi keuangan negara, penyelenggaraan negara, dan kondisi sosial masyarakat.
Dampak korupsi terhadap kondisi keuangan negara disumbangkan dari dampak langsungnya pada bidang perpajakan dan ekonomi. Adapun dampak korupsi terhadap penyelenggaraan negara adalah akumulasi dari dampak langsung korupsi dalam bidang politik, demokrasi, dan hukum. Sedangkan dampak korupsi terhadap kondisi sosial masyarakat adalah wujud dari dampak langsung korupsi dalam bidang akhlak dan moral, sosial, budaya, kode etik, dan sumber daya manusia

4.2 Saran
Setelah mengetahui jenis perbuatan korupsi dan dampak masifnya dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, sebaiknya kita melakukan tindakan pencegahan sebagai berikut:
Memerangi korupsi terhadap keuangan negara:
Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi memperketat pengawasan terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pemungutan dan pembayaran pajak.
Modernisasi sistem pelaporan dan restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak. Ada komitmen dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memperkuat fungsi pengawasan internal dan sistem pengungkapan kasus (whistlebowing system).
Memperkecil kesempatan fiskus dan Wajib Pajak untuk berkompromi.
Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Memerangi Korupsi terhadap Penyelenggaraan Negara
Cermat dalam memanfaatkan hak pilih.
Hak pilih dapat digunakan dalam berbagai hal, dalam skala masif seperti Pemilu yang menentukan nasib masa depan bangsa dalam 5 tahun ke depan hendaknya pemilih menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan legislatif dan eksekutif yang bersih dan kompeten berdasarkan kualitas calon, bukan dari apa yang calon tersebut tawarkan dalam jangka pendek seperti uang atau janji yang tidak masuk akal.
Mengikuti perkembangan dunia politik
Dengan mengaktualisasi diri pada kondisi politik bangsa maka diharapkan pada Pemilu selanjutnya kita dapat menyingkirkan pelaku politik kotor dari daftar kandidat pilihan kita.
Memastikan keterwakilan kita pada lembaga legislatif.
Lembaga Legislatif adalah perwujudan perwakilan rakyat sehingga kita harus memastikan orang-orang yang mewakili kita benar-benar mewakili rakyat, bukan untuk kepentingan legislator sendiri.
Menambah kesadaran politik
Seiring bertambahnya pengetahuan kita dalam hal politik maka makin sempit ruang gerak politikus korup dalam melancarkan aksinya. Peningkatan pengetahuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan rakyat mengetahui hak dan kewajibannya dalam berpolitik.
Transparansi dana kampanye.
Melalui Pemilu kita berharap dapat menghasilkan pimpinan yang berintegritas maka harus didorong dengan pengelolaan dana kampanye yang transparan dan akuntabel.
Meningkatkan perhatian pada penegakan hukum
Pada era pers yang bebas, masyarakat dapat mengetahui kondisi terkini terhadap suatu kasus, maka dengan perhatian yang ekstra kita dapat mengawal suatu proses hukum agar tidak terjadi jual beli putusan hukum.

Memerangi Korupsi dalam Kondisi Kehidupan Sosial
Bersyukur atas hal yang kita miliki
Dengan bersyukur kita tidak akan mudah tergoda dengan usaha penyuapan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
Pengadaan sistem pengendalian internal yang baik
Sistem pengendalian dan pengawasan internal yang baik dapat mengidentifikasi kesalahan dan penyimpangan dalam suatu proses yang saling berkaitan.
Bersikap objektif
Dengan sikap objektif kita akan dapat melihat orang dari kualifikasi yang dia miliki dibanding dari siapa orang tersebut dan hubungannya dengan suatu pihak.
Meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan anti korupsi dan moral
Dengan meningkatnya mutu pendidikan diharapkan kualitas SDM meningkat sehingga korupsi menurun.


























DAFTAR REFERENSI

[1] [2] Azra, Azyumardi, 2011, Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, Center for the Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Cut Azyya, Sosial Budaya dan Korupsi, http://sosialbudayakorupsi.blogspot.com/2012/10/sosialbudaya-dan-korupsi.html#!/2012/10/sosialbudaya-dan-korupsi.html, Diakses pada 15 April 2014.
Daftar Negara Menurut Luas Wilayah, http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_luas_wilayah, Diakses pada 18 April 2014
Dampak Korupsi Bagi Kehidupan Sosial, http://agungyulianto31.blogspot.com/2013/06/dampak-korupsi-bagi-kehidupan-sosial.html, Diakses pada 19 April 2014.
Definisi Kebudayaan Menurut Para Ahli, http://mediabacaan.blogspot.com/2011/03/definisi-kebudayaan-menurut-para-ahli.html, Diakses pada 19 April 2014.
Hanan, Djayadi, Korupsi dalam Demokrasi, http://budisansblog.blogspot.com/korupsi-dalam-demokrasi.html, Diakses pada 18 April 2014
Hasibuan , DR. H. Fauzie Y, SH, MH, Etika Profesi Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum, http://www.esaunggul.ac.id/epaper/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh-wakil-ketum-dpp-ikatan-advokat-indonesia/, Diakses pada 18 April 2014
Inilah Dampak Buruk Korupsi Bagi Bangsa, http://newindonesiaonline.wordpress.com/2013/10/30/inilah-dampak-buruk-korupsi-bagi-bangsa/, Diakses pada 19 April 2014.
Internet Center for Curroption Research, http://www.icgg.org/corruption.research.html, Diakses pada 18 April 2014.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id/ilmu, Diakses pada 18 April 2014.
Korupsi dan Kinerja Sistem Politik, http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-dan-kinerja-sistem-politik, Diakses pada 18 April 2014.
Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia, http://finance.detik.com/read/2014/03/06/134053/2517461/4/negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-ri-masuk-4-besar, Diakses pada 18 April 2014.
Pemerasan,http://pakarhukum.site90.net/pemerasan.php, Diakses pada 18 April 2014.
Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli, http://www.pengertianahli.com/2013/05/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli.html, Diakses pada 19 April 2014
Pengertian Etika,Kode Etik dan Fungsi Kode Etik Profesi,http://cyberlawncrime.blogspot.com/2013/03/pengertian-etika-kode-etik-dan-fungsi.html, Diakses pada 18 April 2014.
Pengertian Kebudayaan Menurut Para Ahli, http://mediabacaan.blogspot.com/2011/03/definisi-kebudayaan-menurut-para-ahli.html, Diakses pada 18 April 2014.
Pengertian Pajak Menurut Pakar, http://www.referensimakalah.com/2013/07/pengertian-pajak-menurut-pakar.html, Diakses pada 19 April 2014.
Perbedaan Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Liberal,http://nengastri31.wordpress.com/2011/06/29/perbedaan-demokrasi-pancasila-dan-demokrasi-liberal/, Diakses pada 18 April 2014.
Perbedaan Kolusi Korupsi dan Nepotisme, http://bas-life.blogspot.com/2010/09/perbedaan-kolusi-korupsi-dan-nepotisme.html, Diakses pada 18 April 2014.
Politik,http://id.wikipedia.org/wiki/Politik, Diakses pada 18 April 2014.
Prinsip-Prinsip Etika Profesi, http://prinsip-prinsipetikaprofesi.blogspot.com/, Diakses pada 18 April 2014.
Satu Dekade Reformasi Pajak Dan Dukungan Masyarakat, http://www.pajak.go.id/content/satu-dekade-reformasi-pajak-dan-dukungan-masyarakat?lang=en, Diakses pada 19 April 2014.
Sosial Budaya Dan Korupsi, http://sosialbudayakorupsi.blogspot.com/2012/10/sosialbudaya-dan-korupsi.html, Diakses pada 18 April 2014.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Wikipedia Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_profesi, Diakses pada 18 April 2014.
Yulianto, H. Agung, Dampak Korupsi Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat, http://agungyulianto31.blogspot.com/2013/06/dampak-korupsi-bagi-kehidupan-sosial.html, Diakses pada 15 April 2014.