berisikan rangkuamn tentang hukum tata negaraFull description
Full description
KASUS BANSOS DI KUTAI KARTA NEGARA DALM KONTEKS HULUM ADMINISTRASI NEGARFull description
Indonesia sebagai negara hukum
berisikan rangkuamn tentang hukum tata negaraDeskripsi lengkap
Full description
Full description
pengantar hukum administrasi 1
tester
Pengertian negara hukumDeskripsi lengkap
Full description
Deskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
Resume Hukum Keuangan Negara
pengantar hukum administrasi 1Deskripsi lengkap
o
Hakikat negara hukum
negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia manusia agar agar ia menjad menjadii wargan warganega egara ra yang yang baik. baik. Peratu Peraturan ran yang yang sebena sebenarny rnyaa menuru menurutt Aristo Aristotele teless ialah ialah peratur peraturan an yang yang mencerm mencermink inkan an keadil keadilan an bagi bagi perga pergaulan ulan antar antar warga warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah Negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja. Penjelasan UUD !"# mengatakan$ antara lain$ “Negara %ndonesia berdasar atas hukum &'echtsstaat($ &'echtsstaat($ tidak berdasar atas kekuasaan kekuasaan belaka &machsstaat(”. &machsstaat(”. )adi jelas bahwa cita*cita cita*cita Negara hukum &rule o+ law( yang tekandung dalam UUD!"# bukanlah sekedar Negara yang yang berlan berlandask daskan an sembara sembarang ng hukum. hukum. ,ukum ,ukum yang yang didamb didambaka akan n bukalah bukalah hukum hukum yang yang ditetap ditetapkan kan semata* semata*mat mataa atas dasar dasar kekeua kekeuasaan saan$$ yang yang dapat dapat menuju menuju atau atau mencerm mencermink inkan an kekuasaan mutlak atau otoriter. ,ukum yang demikian bukanlah hukum yang adil &just law($ yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat.
-.
Konsep Dasar Negara ,ukum %ndonesia
Kons Konsep ep
recht rechtsst sstaat aat
meng mengut utam amaka akan n
prin prinsip sip
wetm wetmati atigh ghei eid d
yang yang
kemu kemudi dian an
rechtmatigheid. . unsur*unsur rechtsstaat a.
adanya perlindungan terhadap hak*hak asasi manusia &,A/(.
b.
adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara negara untuk menjamin
perlindungan ,A/$ c.
pemerintahan berdasarkan peraturan$
d.
adanya peradilan administrasi0 dan
menj menjad adii
Dari uraian unsur*unsur rechtsstaat maka dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum$ sebab konsep rechtsstaat tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian rechtsstaat memiliki inti upaya memberikan perlindungan pada hak*hak kebebasan sipil dari warga negara$ berkenaan dengan perlindungan terhadap hak*hak dasar yang sekarang lebih populer dengan ,A/$ yang konsekuensi logisnya harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara. 1ebab dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara$ pelanggaran dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalkan. Di samping itu$ konsep rechtsstaat menginginkan adanya perlindungan bagi hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang independen. Pada konsep rechtsstaat terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri. Negara Anglo 1a2on tidak mengenal Negara hukum atau rechtstaat$ tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan “ 3he 'ule 4+ 3he 5aw” atau pemerintahan oleh hukum atau go6ernment o+ judiciary.
/enurut A.7.Dicey$ Negara hukum harus mempunyai 8 unsur pokok
1upremacy 4+ 5aw
Dalam suatu Negara hukum$ maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi$ kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan$ bila hukum tunduk pada kekuasaan$ maka kekuasaan dapat membatalkan hukum$ dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. ,ukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat. 9
:;uality -e+ore 3he 5aw
Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama &sederajat($ yang membedakan hanyalah +ungsinya$ yakni pemerintah ber+ungsi mengatur dan rakyat yang diatur. -aik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu$ yaitu undang* undang. -ila tidak ada persamaan hukum$ maka orang yang mempunyai kekuasaan akan
merasa kebal hukum. Pada prinsipnya :;uality -e+ore 3he 5aw adalah tidak ada tempat bagi backing yang salah$ melainkan undang*undang merupakan backine terhadap yang benar. 8
,uman 'ights
,uman rights$ maliputi 8 hal pokok$ yaitu a.
3he rights to personal +reedom & kemerdekaan pribadi($ yaitu hak untuk melakukan
sesuatu yang dianggan baik badi dirinya$ tanpa merugikan orang lain. b.
3he rights to +reedom o+ discussion & kemerdekaan berdiskusi($ yaitu hak untuk
mengemukakan pendapat dan mengkritik$ dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain. c.
3he rights to public meeting & kemerdekaan mengadakan rapat($ kebebasan ini harus
dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau mempro6okasi. Persamaan Negara hukum :ropa Kontinental dengan Negara hukum Anglo sa2on adalah keduanya mengakui adanya “1upremasi ,ukum”. Perbedaannya adalah pada Negara Anglo 1a2on tidak terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran akan diadili pada peradilan yang sama. 1edangkan nagara hukum :ropa Kontinental terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Ciri-Ciri Negara Hukum
. Kekuasaan berjalan sesuai dengan hukum positi+ yang berlaku 9. /enuntut pembagian kekuasaan 8. Kegiatan negara dikontrol oleh kekuasaan kehakiman e+ekti+ ". Adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia &ham( #. Adanya legalitasi dalam arti hukum.