Paparan LP2B Kab. Gresik

PERDA NO. 7 TAHUN 2015 TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

01

29 September 2016

RTRW RTRW Kabupaten abupaten Gresik Gresik Dalam RTRW Kab. Gresik 2010-2030, untuk Kawasan Peruntukan Pertanian terdiri atas a.

Kawasan Pertanian Lahan Basah ± 23.372 ha terdiri terdiri atas: •

Sawah Tadah Tadah Hujan ± 13.026 ha;

•

Sawah Irigasi Irigasi seluas ± 10.346 ha.

b.

Kawasan Perkebunan ± 2.573 ha;

c.

Kawasan Hortikultura Hortikultura ± 16.885 ha.

BAPPEDA KABUPATEN KABUPATEN GRESIK

02

29 September 2016

Latar Belakang a)

Berdasarkan Pasal 67 ayat 4 Peraturan Daerah No 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030 bahwa sawah irigasi dalam Kawasan Pertanian Lahan Basah seluas ± 10.346 ha ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

b)

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana huruf a) diatas belum ada delineasi secara spasial.

c)

Temuan pemeriksaan BPK RI atas pemeriksaan kinerja Tahun 2010-2011 dan Semester 1 2012 yang memerintahkan untuk menetapkan luasan perlindungan Lhan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

d)

Dinamika pembangunan di Kab. Gresik menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian produktif.

BAPPEDA KABUPATEN GRESIK

03

29 September 2016

Dasar Hukum a) b)

c) d) e) f) g)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu mengatur, mengendalikan dan melindungi keberadaan lahan pertanian pangan di daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;


01 04

Solusi


29 September 2016 Date

01 05


Proses Penyusunan Ranperda


06

29 September 2016

•

•

•


Dinamika pembangunan Di Kab. Gresik yang cenderung pada alih fungsi lahan pertanian menjadi kegiatan non pertanian terutama pasca terjadinya Bencana Lumpur yang terjadi di Kab. Sidoarjo. Belum ada penetapan delineasi LP2B di RTRW Kab. Gresik secara spasial, hanya menetapkan luasan 10.346 ha. Temuan BPK RI yang merekomendasikan agar Pemkab Gresik menetapkan LP2B dengan kembali mempertimbangkan kondisi eksisting lahan sawah yang masih aktif seluas ± 38.145 ha

07

29 September 2016

Target Produksi Beras

Nasional 45 juta ton Provinsi Jatim 12,3 juta ton Kabupaten Gresik 382 ribu ton


08

29 September 2016

Tahun 2013 Bappeda didukung oleh Dinas Pertanian menyusun Kajian LP2B

• • •

Kesesuaian Peruntukan Ruang Produktivitas Pertanian Kesesuaian Lahan dan sarpras

sosialisasi dan desiminasi kepada petani/gapoktan melalui mantri tani disetiap kecamatan BAPPEDA KABUPATEN GRESIK

09

29 September 2016

2015

2014 •

•

•

Bappeda menyusun Ranperda LP2B DPRD mengajukan inisiatif Ranperda LP2B Perda LP2B dibahas dan disetujui bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah


•

•

Perda LP2B telah melalui tahap evaluasi oleh Biro Hukum Provinsi Pemkab Gresik menetapkan Perda No. 7 tahun 2015 tentang Perlindungan LP2B seluas 24.716 ha, Cadangan P2B seluas 3.005 ha.

10

29 September 2016

Kondisi Eksisting Implementasi LP2B

Sarpras

Insentif

Pertanahan

Sarana dan prasarana petanian belum terbangun dengan baik

Insentif bagi pemilik lahan yang masuk dalam LP2B masih disusun (belum ada).

Sebagian masyarakat mengalami kendala dalam proses jual beli tanah karena tidak bisa dimiliki oleh pembeli dari daerah lain.

40% BAPPEDA KABUPATEN GRESIK

60%

11

29 September 2016

Rekomendasi

Peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan prasarana dan sarana pertanian


Percepatan penetapan terkait insentif kepada pemilik lahan yang masuk LP2B

Sosialisasi terkait pentingnya LP2B untuk ketahanan pangan

01 12


Perda No. 7 Tahun 2015

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN


01 13


Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah dan nasional. BAPPEDA KABUPATEN GRESIK

14

29 September 2016

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan •

•


Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 24.716 Ha . Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 3.005 Ha .

15

29 September 2016

Pemanfaatan Pemerintah Daerah berkewajiban: memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; memelihara dan mencegah kerusakan irigasi; menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah; mencegah kerusakan lahan; dan Mememelihara kelestarian lingkungan. •

•

•

•

•

Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban: memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan mencegah kerusakan irigasi. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah; mencegah kerusakan lahan; dan memelihara kelestarian lingkungan •

• •

• •


16

29 September 2016

Pembinaan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: a. koordinasi; b. sosialisasi; c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi; d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.


17

29 September 2016

Pemberdayaan Petani

Perlindungan petani • •

•

•

•

•

harga komoditi pangan pokok yang menguntungkan; memperoleh sarana dan prasarana produksi; pemasaran hasil pertanian pokok; pengutamaan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah dan mendukung pangan nasional;dan kompensasi ganti rugi akibat gagal panen sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.


•

•

•

• •

•

•

penguatan kelembagaan petani; penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia; pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan; pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; pembentukan Bank Bagi Petani; pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi,dan informasi; dan/atau pemberian fasilitas pemasaran hasil pertanian.

18

29 September 2016

Pengendalian Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan melalui : a) insentif; b) disinsentif; c) mekanisme perijinan; d) proteksi; dan e) penyuluhan. melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan agar tidak dialih fungsikan” “Pemerintah Daerah


01 19


Alih Fungsi Larangan alihfungsi sebagaimana dimaksud dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau penanggulangan bencana alam


20

29 September 2016

Pengawasan Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap kinerja perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi : a) perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; b) pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan; c) pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan; d) pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan e) pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.


21

29 September 2016

Pengembangan Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimalisasi lahan pangan yang meliputi : a) intensifikasi lahan pertanian pangan; b) ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan c) diversifikasi lahan pertanian pangan.

mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar, dan lahan dibawah tegakan tanaman keras.” “Pemerintah Daerah


01 22


Sistem Informasi

Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat. Pada Tahun 2016, BAPPEDA sedang menyelenggarakan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang berbasis Web yang didalamnya juga akan termuat informasi terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan . BAPPEDA KABUPATEN GRESIK

23

29 September 2016

Sanksi Administratif Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif meliputi : a) peringatan/teguran tertulis; b) penghentian sementara kegiatan; c) penghentian sementara pelayanan umum; d) penutupan lokasi; e) pencabutan izin; f) pembatalan izin; g) pembongkaran bangunan; h) pemulihan fungsi lahan; i) ipencabutan insentif; dan/atau j) denda administratif.


24

29 September 2016

Ketentuan Pidana Selain dikenakan sanksi administratif, setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan dan alihfungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).


25

29 September 2016

Rencana Aksi lahan yang masuk dalam Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelnjutan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Pada Tahun Anggaran 2017” “Audit


Paparan LP2B Kab. Gresik

Recommend Documents