ETIKA PROFESI APOTEKER
Apoteker adalah suatu profesi dibidang Kesehatan, apoteker dapat dikatakan sebagai pekerjaan kefarmasian yang diperoleh dari suatu negara sebagai otoritas keahlian sehingga perlu adanya sumpah dalam hal profesionalitas. Seorang apoteker sebelum menjalankan praktek profesinya harus mengucapkan sumpah/janji (PP No.20 / 1962). Selanjutnya meregistrasikan diri kepada pemerintah melalui Departemen Kesehatan, serta mendapatkan Surat Izin Kerja, barulah yang bersangkutan sah untuk berpraktek di seluruh wilayah Indonesia. Berikut ini merupakan isi dari sumpah / janji Apoteker : SUMPAH / JANJI APOTEKER ( PP No. 20 Tahun 1962 ) Demi Allah saya bersumpah / berjanji bahwa : 1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, perikemanusiaan, terutama dalam bidang
kesehatan;
2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker; 3. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan; perikemanusiaan; 4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaikbaiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian; kefarmasian; 5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik,kepartaian, politik,kepartaian, atau kedudukan sosial; 6. Saya Ikrarkan Sumpah / Janji ini dengan sungguhsungguh dan dengan penuh keinsyafan; CIRI - CIRI PROFESI APOTEKER 1. Memiliki tubuh pengetahuan kefarmasian yang berbatas jelas. 2. Pendidikan khusus berbasis “keahlian” pada jenjang pendidikan tinggi farmasi. 3. Memberi pelayanan kepada masyarakat, praktek dalam bidang profesi Apoteker.
4. Memiliki perhimpunan dalam bidang keprofesian yang bersifat otonom yakni ISFI. 5. Memberlakukan kode etik Apoteker. 6. Memiliki motivasi altruistic dalam memberikan pelayanan kefarmasian. 7. Proses pembelajaran seumur hidup. 8. Mendapat jasa profesi. PENGERTIAN ETIKA Etika dalam bahasa Yunani kuno : " ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan" adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk dan tanggung jawab. St. John of Damascus (abad ke-7 Masehi) menempatkan etika di dalam kajian filsafat praktis ( practical philosophy). Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. KODE ETIK APOTEKER INDONESIA Keputusan Kongres Nasional XVII/2005 Nomor : 007/KONGRES XVII/ISFI/ 2005 tanggal 18 Juni 2005 tentang kode etik Apoteker Indonesia MUKADIMAH Bahwasanya seorang Apoteker di dalam menjalankan tugas kewajibannya serta dalam mengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bimbingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Apoteker di dalam pengabdiannya serta dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah/janji Apoteker. KEWAJIBAN UMUM ( BAB I, pasal 1 s/d 8 ) 1. Setiap Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah apoteker. 2. Setiap Apoteker harus berusaha dengan sungguhsungguh menghayati dan mengamalkan kode etik Apoteker Indonesia. 3. Setiap Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai Kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh kepada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya. 4. Setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan dibidang farmasi pada khususnya. 5. Didalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. 6. Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. 7. Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya. 8. Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan pada umumnya dan dibidang farmasi pada khususnya.
KEWAJIBAN APOTEKER THD PENDERITA (BAB II, psl. 9) Seorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asasi penderita dan melindungi makhluk hidup insani. KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN SEJAWAT (BAB III, psl. 10 s/d 12) 1. Setiap Apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. 2. Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan Kode Etik 3. Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerja sama yang baik sesama Apoteker didalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai didalam menunaikan tugasnya. KESEHATAN LAINNYA (BAB IV, psl. 13 & 14) 1. Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat petugas kesehatan lainnya. 2. Setiap Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya/hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lainnya. PENUTUP ( BAB V, psl. 15 ) Setiap apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan menggunakan Kode Etik Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasian sehari-hari. Bila seorang Apoteker baik sengaja maupun tidak melanggar atau tidak memenuhi Kode Etik Apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan/organisasi profesi farmasi yang menanganinya (ISFI) dan mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. SANKSI SANKSI PELANGGARAN ETIKA PROFESI APOTEKER Jenis pelanggaran apotek dapat dikategorikan dalam dua macam, berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran tersebut. Kegiatan yang termasuk pelanggaran berat apotek meliputi : 1. Melakukan kegiatan tanpa ada tenaga teknis farmasi. Kegaiatan ini menurut perundangan yang berlaku tidak boleh terjadi dan dilakukan. Karena komoditi dari sebuah apotek, salah satunya adalah obat, dimana obat ini dalam peredarannya di atur dalam perundangan yang berlaku. 2. Terlibat dalam penyaluran atau penyimpangan obat palsu atau gelap. Peredaran gelap yang dimaksud adalah golongan obat dari Narkotika dan Psikotropika. 3. Pindah alamat apotek tanpa izin. Dalam pengajuan untuk mendapatkan izin apotek, telah dicantumkan denah dan lokasi apotek. 4. Menjual narkotika tanpa resep dokter. Ini adalah pelanggaran yang jarang terjadi. Para tenaga teknis farmasi di apotek, biasanya sudah mengetahui apa yang harus mereka perbuat, ketika mengahadapi resep dengan komposisi salah satunya obat narkotika. 5. Kerjasama dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dalam menyalurkan obat kepada pihak yang tidak berhak dalam jumlah besar. Selain dari merusak pasar, kegaiatan seperti ini akan mengacaukan sistem peredaran obat baik di apotek, distrbutor, maupun pabrik. Akibat yang mungkin ditimbulkan adalah kesulitan konsumen untuk memilih obat mana yang baik dan benar karena banyaknya obat yang beredar. 6. Tidak menunjuk Apoteker Pendamping atau Apoteker Pengganti pada waktu Apoteker Pengelelola Apotek (APA) keluar daerah. Kegiatan yang termasuk pelanggaran ringan apotek meliputi :
1. Tidak menunjuk Apoteker Pendamping pada waktu Apoteker Pengelelola Apotek (APA) tidak bisa hadir pada jam buka apotek. 2. Mengubah denah apotek tanpa izin. Tidak ada pemberitahuan kepada suku dinas kesehatan setempat. 3. Menjual obat daftar G kepada yang tidak berhak. Obat dengan daftar G yang dimaksud adalah daftar obat keras. 4. Melayani resep yang tidak jelas dokternya. Nama, Surat Izin Kerja (SIK) dan alamat praktek dokter yang tidak terlihat jelas di bagian kepala resep. Jika resep semacam ini dilayani, maka ini termasuk suatu tindakan pelanggaran. 5. Menyimpan obat rusak, tidak mempunyai penandaan atau belum dimusnahkan. Termasuk obat yang di kategorikan expired date atau daluarsa. Obat-obatan diatas tidak berhak sebuah apotek menyimpan dan mendistribusikannya ke pasien. 6. Obat dalam kartu stok tidak sesuai dengan jumlah yang ada. Pelanggaran administratif ini sering kali terjadi di sebuah apotek dengan sistim manual. Sistim komputerisasi adalah solusi terbaik untuk mengatisipasi hal ini. 7. Salinan resep yang tidak ditandatangani oleh Apoteker. Sebagai penanggung jawab teknis, apoteker wajib menandatangani salinan resep dari resep asli, untuk dapat memonitor sejauh mana pemakaian dan obat apa saja yang dimasukkan dalam salinan resep. 8. Melayani salinan resep narkotika dari apotek lain. Dalam peraturan narkotika, resep yang berasal dari apotek lain dengan permintaan sejumlah obat narkotika kepada apotek yang kita pimpin adalah boleh dilakukan. Syarat yang harus dipenuhinya adalah berupa surat keterangan dari apoteker pengelola apotek tersebut bahwa akan mempergunakan obat narkotika untuk keperluan stok dan resep serta sifatnya adalah cito atau butuh cepat. 9. Lemari narkotika tidak memenuhi syarat. Penyimpanan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang no 5 tahun 2009, adalah dengan menyimpan sediaan dalam lemari terkunci, terpisah dengan obat keras lainnya, dst. Lihat disini untuk lengkapnya. 10. Resep narkotika tidak dipisahkan. Prosedur standar yang harus beberapa apotek dan tenaga kefarmasian sudah ketahui. Salah satu kegunaan pemisahaan resep obat ini adalah mempermudah kita dalam membuat Laporan Narkotika. 11. Buku narkotika tidak diisi atau tidak bisa dilihat atau diperiksa. Hal teknis seperti sudah harus dapat dihindari dan diperbaiki. Karena jika hal ini terjadi, maka akan mempersulit administrasi dari apotek tersebut dalam pengelolaan apotek. 12. Tidak mempunyai atau mengisi kartu stok hingga tidak dapat diketahui dengan jelas asal usul obat tersebut.
Setiap pelanggaran apotek terhadap ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif yang diberikan menurut keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/ MENKES/ SK/ X/ 2002 dan Permenkes No. 922/ MENKES/ PER/ X/ 1993 adalah : a. Peringatan secara tertulis kepada APA secara tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing – masing dua bulan. b. Pembekuan izin apotek untuk jangka waktu selama – lamanya enam bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin apotek. Keputusan pencabutan SIA disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Menteri Kesehatan RI di Jakarta. c. Pembekuan izin apotek tersebut dapat dicairkan kembali apabila apotek tersebut dapat membuktikan bahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dan Permenkes tersebut telah dipenuhi. Sanksi pidana berupa denda maupun hukuman penjara diberikan bila terdapat pelanggaran terhadap : a. Undang- Undang Obat Keras (St. 1937 No. 541). b. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. c. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. d. Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
