PENGERTIAN Organisasi / kelompok kerja dibawah komite medis terdiri atas ketua wakil ketua dan anggota, ang dipilih dari anggota kelompok sta! medis "erperan melakukan pembinaan terhadap para pro!essional medis dalam hal etika pro!esi dan disiplin pro!esi #$NG%I #ungsi & 'elaksanakan kebijakan komite medis dibidang etika dan disiplin pro!esi medis T$GA% "ersama ketua komite medis menusun garis besar kebijakan bidang etika (bioetika) dan disiplin pro!esi 'embuat dan melaksanakan ren*ana kerja+ 'enusun sistim tatalaksana dan panduan pemantauan dan penanganan masalah etika dan disiplin pro!esi+ 'elakukan sosialisasi ang terkait dengan etika pro!esi dan disiplin pro!esi+ 'elakukan koordinasi dengan komite etik rumah sa kit 'elakukan pen*atatan dan pelaporan se*ara berkala EENANG 'elakukan pemantauan dan penanganan masalah etika pro!esi kedokteran dan disiplin pro!esi dengan melibatkan lintas sektor dan lintas !ungsi sesuai kebutuhan+ TANGG$NG -AA" "ertanggung jawab kepada .omite 'edis+
Etik Dan Disiplin Tenaga Tenaga Kesehatan Dalam Menjalankan Profesi Profesi Kesehatan Di Rumah Sakit Suryono, drg, SH,Ph.D
Etika pro!esi dan disiplin kedokteran sering dipandang sebagai hal ang ang sama, padahal keduana mengatur ranah ang berbeda dalam menjalankan pro!esi kedokteran atau kesehatan+ Etika pro!esi merupa merupakan kan pandua panduan n bagi bagi tenaga tenaga keseha kesehatan tan untuk untuk bertin bertindak dak atau berper berperila ilaku, ku, sedang sedang disipl disiplin in kedokt kedoktera eran n atau atau kesehat kesehatan an merup merupaka akan n penera penerapan pan keilmu keilmuan an kedokt kedoktera eran n atau atau keseha kesehatan tan dalam dalam memberikan pelaanan pada pasien+ -angkauan etika pro!esi dibatasi dalam wadah ikatan pro!esi, sedang disiplin kedokteran lebih luas karena melibatkan pasien, sebagai bagian dari penerapanna+ Pemahaman etik dan disiplin dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan merupakan dasar untuk untuk bertind bertindak ak se*ara se*ara benar benar,, bermut bermutu u dan pro!es pro!essio sional nal dalam dalam menja menjalan lankan kan prakti praktik k pelaa pelaanan nan terhadap pasien+ %etiap tenaga kesehatan mempunai kompetensi sesuai dengan bidang pendidikan ang ang diteku ditekunin nina+ a+ Ijaah Ijaah,, serti! serti!ika ikatt kompete kompetensi nsi merupa merupakan kan bukti bukti !ormal !ormal pengak pengakuan uan seseor seseorang ang terhad terhadap ap kompet kompetens ensin ina, a, namun namun demikia demikian n dengan dengan ijaah ijaah dan serti! serti!ikat ikat kompete kompetensi nsi belum belum bisa bisa dinatakan mempunai kewenangan sebelum ang bersangkutan mempunai surat penugasan atau surat iin praktik sebagai tenaga kesehatan+ Rumah sakit dalam menjalankan menjalankan !ungsina !ungsina untuk memberikan memberikan pelaanan ang bermutu bermutu dan berkualitas harus mendasarkan pada Hospital Bylaws (HBL). HBL merupakan HBL merupakan konstitusi bagi rumah sakit, sakit, oleh oleh karena karena itu harus harus dia*u dia*u oleh oleh direkt direktur ur rumah rumah sakit sakit dalam dalam membua membuatt kebij kebijaka akan n teknis teknis operasiona operasional, l, termasuk termasuk dalam hal pengaturan pengaturan kewenangan, kewenangan, tanggungjaw tanggungjawab ab dan job diskripsi diskripsi dari tenaga kesehatan+ Pemahaman etik dan disiplin ang tinggi oleh tenaga kesehatan ang didukung oleh aturan dan kebijakan teknis operasional rumah sakit ang jelas, akan menghindarkan terjadina pelanggaran kewenangan dan bisa memberikan pelaanan ang bermutu+
1
Etika Kedokteran !ndonesia dan Penanganan Pelanggaran Etika di !ndonesia "udi Sampurna
Di dalam praktek kedokteran terdapat aspek etik dan aspek hukum yang sangat luas, yang sering tumpang-tindih pada suatu issue tertentu, seperti pada informed consent, wajib simpan rahasia kedokteran, profesionalisme, dll. Bahkan di dalam praktek kedokteran, aspek etik seringkali tidak dapat dipisahkan dari aspek hukumnya, oleh karena banyaknya norma etik yang telah diangkat menjadi norma hukum, atau sebaliknya norma hukum yang mengandung nilai-nilai etika. Aspek etik kedokteran yang mencantumkan juga kewajiban memenuhi standar profesi mengakibatkan penilaian perilaku etik seseorang dokter yang diadukan tidak dapat dipisahkan dengan penilaian perilaku profesinya. Etik yang memiliki sanksi moral dipaksa berbaur dengan keprofesian yang memiliki sanksi disiplin profesi yang bersifat administratif. eadaan menjadi semakin sulit sejak para ahli hukum menganggap bahwa standar prosedur dan standar pelayanan medis dianggap sebagai domain hukum, padahal selama ini profesi menganggap bahwa memenuhi standar profesi adalah bagian dari sikap etis dan sikap profesional. Dengan demikian pelanggaran standar profesi dapat dinilai sebagai pelanggaran etik dan juga sekaligus pelanggaran hukum. .emungkinan terjadina peningkatan ketidakpuasan pasien terhadap laanan dokter atau rumah sakit atau tenaga kesehatan lainna dapat terjadi sebagai akibat dari (a) semakin tinggi pendidikan rata0rata masarakat sehingga membuat mereka lebih tahu tentang hakna dan lebih aserti!, (b) semakin tinggina harapan masarakat kepada laanan kedokteran sebagai hasil dari luasna arus in!ormasi, (*) komersialisasi dan tinggina biaa laanan kedokteran dan kesehatan sehingga masarakat semakin tidak toleran terhadap laanan ang tidak sempurna, dan (d) pro1okasi oleh ahli hukum dan oleh tenaga kesehatan sendiri+ Etik Profesi Kedokteran
Etik pro!esi kedokteran mulai dikenal sejak 2344 tahun sebelum 'asehi dalam bentuk Code of Hammurabi dan Code of Hittites, ang penegakanna dilaksanakan oleh penguasa pada waktu itu+ %elanjutna etik kedokteran mun*ul dalam bentuk lain, aitu dalam bentuk sumpah dokter ang bunina berma*am0ma*am, tetapi ang paling banak dikenal adalah sumpah 5ippo*rates ang hidup sekitar 6740894 tahun %'+ %umpah tersebut berisikan kewajiban0kewajiban dokter dalam berperilaku dan bersikap, atau sema*am code of conduct bagi dokter+ orld 'edi*al Asso*iation dalam :eklarasi Gene1a pada tahun 2;73 menelorkan sumpah dokter (dunia) dan .ode Etik .edokteran Internasional+ .ode Etik .edokteran Internasional berisikan tentang kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap sesama dan kewajiban terhadap diri sendiri+ %elanjutna, .ode Etik .edokteran Indonesia dibuat dengan menga*u kepada .ode Etik .edokteran Internasional+<2= %elain .ode Etik Pro!esi di atas, praktek kedokteran juga berpegang kepada prinsip0prinsip moral kedokteran, prinsip0prinsip moral ang dijadikan arahan dalam membuat keputusan dan
!
bertindak, arahan dalam menilai baik0burukna atau benar0salahna suatu keputusan atau tindakan medis dilihat dari segi moral+ Pengetahuan etika ini dalam perkembanganna kemudian disebut sebagai etika biomedis+ Etika biomedis memberi pedoman bagi para tenaga medis dalam membuat keputusan klinis ang etis (clinical ethics) dan pedoman dalam melakukan penelitian di bidang medis+ Nilai0nilai materialisme ang dianut masarakat harus dapat dibendung dengan memberikan latihan dan teladan ang menunjukkan sikap etis dan pro!esional dokter, seperti autonomy ( menghormati hak pasien, terutama hak dalam memperoleh in!ormasi dan hak membuat keputusan tentang apa ang akan dilakukan terhadap dirina ), beneficence ( melakukan tindakan untuk kebaikan pasien ), non maleficence (tidak melakukan perbuatan ang memperburuk pasien) dan justice ( bersikap adil dan jujur ), serta sikap altruisme ( pengabdian pro!esi )+ Pendidikan etik kedokteran, ang mengajarkan tentang etik pro!esi dan prinsip moral kedokteran, dianjurkan dimulai dini sejak tahun pertama pendidikan kedokteran, dengan memberikan lebih ke arah tools dalam membuat keputusan etik, memberikan banak latihan, dan lebih banak dipaparkan dalam berbagai situasi0kondisi etik0klinik tertentu ( clinical ethics), sehingga *ara berpikir etis tersebut diharapkan menjadi bagian pertimbangan dari pembuatan keputusan medis sehari0hari+ Tentu saja kita pahami bahwa pendidikan etik belum tentu dapat mengubah perilaku etis seseorang, terutama apabila teladan ang diberikan para seniorna bertolak belakang dengan situasi ideal dalam pendidikan+ I:I (Ikatan :okter Indonesia) memiliki sistem pengawasan dan penilaian pelaksanaan etik pro!esi, aitu melalui lembaga kepengurusan pusat, wilaah dan *abang, serta lembaga '.E. ('ajelis .ehormatan Etik .edokteran) di tingkat pusat, wilaah dan *abang+ %elain itu, di tingkat sarana kesehatan (rumah sakit) didirikan .omite 'edis dengan Panitia Etik di dalamna, ang akan mengawasi pelaksanaan etik dan standar pro!esi di rumah sakit+ "ahkan di tingkat perhimpunan rumah sakit didirikan pula 'ajelis .ehormatan Etik Rumah %akit ('akersi)+ Pada dasarna, suatu norma etik adalah norma ang apabila dilanggar >hana? akan membawa akibat sanksi moral bagi pelanggarna+ Namun suatu pelanggaran etik pro!esi dapat dikenai sanksi disiplin pro!esi, dalam bentuk peringatan hingga ke bentuk ang lebih berat seperti kewajiban menjalani pendidikan / pelatihan tertentu (bila akibat kurang kompeten) dan pen*abutan hakna berpraktik pro!esi+ %anksi tersebut diberikan oleh '.E. setelah dalam rapat/sidangna dibuktikan bahwa dokter tersebut melanggar etik (pro!esi) kedokteran+ Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
:alam hal seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran (tanpa melanggar norma hukum), maka ia akan dipanggil dan disidang oleh 'ajelis .ehormatan Etik .edokteran ('.E.) I:I untuk dimintai pertanggung0jawaban (etik dan disiplin pro!esi)na+ Persidangan '.E. bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, pro!esionalisme dan keluhuran pro!esi+ %aat ini '.E. menjadi satu0satuna majelis pro!esi ang menidangkan kasus dugaan pelanggaran etik dan/atau disiplin pro!esi di kalangan kedokteran+ :i kemudian hari 'ajelis .ehormatan :isiplin .edokteran Indonesia ('.:.I), lembaga ang dimandatkan untuk didirikan oleh $$ No @; / @446, akan menjadi majelis ang menidangkan dugaan pelanggaran disiplin pro!esi kedokteran+ '.:.I bertujuan menegakkan disiplin dokter / dokter gigi dalam penelenggaraan praktik kedokteran+ :omain atau urisdiksi '.:.I adalah >disiplin pro!esi?, aitu permasalahan ang timbul sebagai akibat dari pelanggaran seorang pro!esional atas peraturan internal pro!esina, ang menimpangi apa ang diharapkan akan dilakukan oleh orang (pro!esional) dengan pengetahuan dan
"
ketrampilan ang rata0rata+ :alam hal '.:.I dalam sidangna menemukan adana pelanggaran etika, maka '.:.I akan meneruskan kasus tersebut kepada '.E.+ Proses persidangan etik dan disiplin pro!esi dilakukan terpisah dari proses persidangan gugatan perdata atau tuntutan pidana oleh karena domain dan jurisdiksina berbeda+ Persidangan etik dan disiplin pro!esi dilakukan oleh '.E. I:I, sedangkan gugatan perdata dan tuntutan pidana dilaksanakan di lembaga pengadilan di lingkungan peradilan umum+ :okter tersangka pelaku pelanggaran standar pro!esi (kasus kelalaian medik) dapat diperiksa oleh '.E., dapat pula diperiksa di pengadilan tanpa adana keharusan saling berhubungan di antara keduana+ %eseorang ang telah diputus melanggar etik oleh '.E. belum tentu dinatakan bersalah oleh pengadilan, demikian pula sebalikna+ Persidangan '.E. bersi!at inkuisitorial khas pro!esi, aitu 'ajelis (ketua dan anggota) bersikap akti! melakukan pemeriksaan, tanpa adana badan atau perorangan sebagai penuntut+ Persidangan '.E. se*ara !ormiel tidak menggunakan sistem pembuktian sebagaimana laimna di dalam hukum a*ara pidana ataupun perdata, namun demikian tetap berupaa melakukan pembuktian mendekati ketentuan0ketentuan pembuktian ang laim+ :alam melakukan pemeriksaanna, 'ajelis berwenang memperoleh & 2+
.eterangan, baik lisan maupun tertulis (a!!ida1it), langsung dari pihak0pihak terkait (pengadu, teradu, pihak lain ang terkait) dan peer0group / para ahli di bidangna ang dibutuhkan
@+
:okumen ang terkait, seperti bukti kompetensi dalam bentuk berbagai ijasah/ bre1et dan pengalaman, bukti keanggotaan pro!esi, bukti kewenangan berupa %urat Ijin Praktek Tenaga 'edis, Perijinan rumah sakit tempat kejadian, bukti hubungan dokter dengan rumah sakit, hospital bylaws, %OP dan %P' setempat, rekam medis, dan surat0surat lain ang berkaitan dengan kasusna+
'ajelis etik ataupun disiplin umumna tidak memiliki sarat0sarat bukti seketat pada hukum pidana ataupun perdata+ Bar’s Disciplinary ribunal !e"ulation, misalna, membolehkan adana bukti ang bersi!at hearsay dan bukti tentang perilaku teradu di masa lampau+ Bara pemberian keterangan juga ada ang mengharuskan didahului dengan pengangkatan sumpah, tetapi ada pula ang tidak mengharuskanna+ :i Australia, saksi tidak perlu disumpah pada informal hearin" , tetapi harus disumpah pada formal hearin" (jenis persidangan ang lebih tinggi daripada ang in!ormal)+ <@= %edangkan bukti berupa dokumen umumna di?sah?kan dengan tandatangan dan/atau stempel institusi terkait, dan pada bukti keterangan diakhiri dengan pernataan kebenaran keterangan dan tandatangan (a!!ida1it)+ :alam persidangan majelis etik dan disiplin, putusan diambil berdasarkan bukti0bukti ang dianggap *ukup kuat+ 'emang bukti0bukti tersebut tidak harus memiliki standard of proof seperti pada hukum a*ara pidana, aitu setinggi beyond reasonable doubt , namun juga tidak serendah pada hukum a*ara perdata, aitu preponderance of e#idence+ Pada beyond reasonable doubt tingkat kepastianna dianggap melebihi ;4C, sedangkan pada preponderance of e#idence dianggap *ukup bila telah D2C ke atas+ "anak ahli menatakan bahwa tingkat kepastian pada perkara etik dan disiplin bergantung kepada si!at masalah ang diajukan+ %emakin serius dugaan pelanggaran ang dilakukan semakin tinggi tingkat kepastian ang dibutuhkan+ D
#
Perkara ang dapat diputuskan di majelis ini sangat ber1ariasi jenisna+ :i '.E. I:I ilaah :.I -akarta diputus perkara0perkara pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin pro!esi, ang disusun dalam beberapa tingkat berdasarkan derajat pelanggaranna+ :i Australia digunakan berbagai istilah seperti unacceptable conduct , unsatisfactory professional conduct , unprofessional conduct , professional misconduct dan infamous conduct in professional respect + Namun demikian tidak ada penjelasan ang mantap tentang istilah0istilah tersebut, meskipun umumna memasukkan dua istilah terakhir sebagai pelanggaran ang serius hingga dapat dikenai sanksi skorsing ataupun pen*abutan ijin praktik+ <8= Putusan '.E. tidak ditujukan untuk kepentingan peradilan, oleh karenana tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan, ke*uali atas perintah pengadilan dalam bentuk permintaan keterangan ahli+ %alah seorang anggota '.E. dapat memberikan kesaksian ahli di pemeriksaan penidik, kejaksaan ataupun di persidangan, menjelaskan tentang jalanna persidangan dan putusan '.E.+ %ekali lagi, hakim pengadilan tidak terikat untuk sepaham dengan putusan '.E.+ Eksekusi Putusan '.E. ilaah dilaksanakan oleh Pengurus I:I ilaah dan/atau Pengurus Babang Perhimpunan Pro!esi ang bersangkutan+ .husus untuk %IP, eksekusina diserahkan kepada :inas .esehatan setempat+ Apabila eksekusi telah dijalankan maka dokter teradu menerima keterangan telah menjalankan putusan+ Pengalaman MKEK !D! #ilayah DK! $akarta %&&'()**+ - tahun
Dari $$ kasus yang diajukan ke %E, 1" kasus &1" '( tidak jadi dilanjutkan karena berbagai hal ) sebagian karena telah tercapai kesepakatan antara pengadu dengan teradu untuk menyelesaikan masalahnya di luar institusi. *elain itu %E juga menolak 1# kasus &1# '(, juga karena beberapa hal, seperti + pengadu tidak jelas &surat kaleng(, bukan yurisdiksi %E &bukan etik-disiplin, bukan wilayah D akarta, etik *, dll(, sudah menjadi sengketa hukum sehingga sidang %E dihentikan. Dengan demikian hanya /# kasus &/0 '( yang eligible sebagai kasus %E D ilayah D akarta. Dari /# kasus yang eligible tersebut ternyata sidang %E menyimpulkan bahwa pada !# kasus diantaranya &"!,# ' dari kasus yang eligible atau !# ' dari seluruh kasus pengaduan( memang telah terjadi pelanggaran etik dan atau pelanggaran disiplin profesi. 2amun perlu diingat bahwa pada kasus-kasus yang dicabut atau ditolak oleh %E terdapat pula kasus-kasus pelanggaran etik, dan mungkin masih banyak pula kasus pelanggaran etik dan profesi yang tidak diadukan pasien &fenomena gunung es(. Dari !# kasus yang dinyatakan melanggar etik kedokteran, sebagian besar diputus telah melanggar pasal ! yang berbunyi 3*eorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi4. 5asal lain dari odeki yang dilanggar adalah pasal # yang berbunyi 3*etiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji di ri4, pasal / yang berbunyi 3*eorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya4, dan pasal 1! yang 0
berbunyi 3*etiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal4
6
