Nama
: Fathimatuzzahroh
No. DP
: 1434031039
Ruang
: 206
Mata Kuliah
: Akuntansi Sektor Publik
Dosen
: Mulia Rahmah S.Kom M.Si
Tugas 1 Buatlah contoh “Indikator Kinerja (terdiri dari pertimbangan Input – – Indikator Proses – Indikator Output/Throughput)” dalam Output/Throughput)” dalam dunia nyata/ kasus di sektor publik yang kita alami. Jawab : a. Indikator Input Input adalah Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan dan outcome. outcome. Sedangkan
indikator input adalah input adalah
alat
yang
digunakan
untuk
mengukur
jumlah input yang input yang digunakan untuk menghasilkan output dan dan outcome (melaksanakan outcome (melaksanakan kegiatan). Dengan meninjau distribusi sumberdaya, suatu lembaga dapat menganalisis kesesuaian alokasi sumberdaya dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Tolok ukur input relatif relatif mudah diukur dan telah dipergunakan secara luas, namun tidak terlepas dari adanya permasalahan. b. Indikator Process Indikator ini berisi gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi: (a) Frekuensi proses atau aktivitas aktivitas (b) Ketaatan terhadap ketentuan atau standar yang ditentukan dalam melaksanakan proses. c. Indikator Output Output adalah adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas atau kegiatan. Sedangkan indikator output adalah output adalah mengelola input tersebut input tersebut
alat
untuk
dalam
mendeskripsikan
bagaimana
menghasilkan output dan dan outcome. outcome.
organisasi Dengan
membandingkanoutput membandingkanoutput , suatu unit kerja dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksanan sesuai dengan rencana.
Contoh Indikator Kinerja : - Tingkat kecepatan pelayanan - Tingkat ketepatan Pelayanan - Tingkat kenyamanan - Tingkat kemurahan
Tugas 2 1.
Analisislah key success Factor pada organisasi pemerintah daerah, setelah itu tentuakan key performance indicator -nya? Jawab : Instansi pemerintah adalah organisasi yang pure non profit oriented . Kinerja instansi pemerintah harus diukur dari aspek-aspek yang komprehensif baik finansial maupun non finansial. Berbagai aspek yang harus diukur adalah: (1) kelompok masukan ( input ); (2) kelompok proses ( process); (3) kelompok keluaran (output ); (4) kelompok hasil (outcome); (5) kelompok manfaat (benefit ); (6) kelompok dampak (impact ). Selain itu ruang lingkup pengukuran kinerja sangat luas. Pengukuran kinerja harus mencakup kebijakan ( policy), perencanaan dan penganggaran ( planning and budgeting ), kualitas (quality), kehematan (economy), keadilan (equity), dan juga pertanggungjawaban (accountability). Sebagai contoh kasus yang terjadi pada Kantor Pemadam Kebakaran. Kebakaran yang menimpa 19 rumah penduduk Desa Jetiskapuan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, merupakan bukti betapa loyo dan amburadulnya pelayanan mobil pemadam kebakaran (MPK). Sekaligus juga diungkapkan persiapan aparat pemerintah kabupaten (Pemkab) mengantisipasi musim kemarau. Hal itu diungkapkan oleh penduduk setempat maupun tokoh masyarakat di Kudus menanggapi kebakaran di desa tersebut. Selain 19 rumah ludes terbakar dan rata dengan tanah, tiga rumah penduduk dirobohkan untuk mencegah rumah lain ikut terbakar. Menurut salah satu warga setelah mengetahui adanya kebakaran, ia bergegas meminjam telepon ke rumah dealer sepeda motor yang terletak sekitar 700 meter dari lokasi kebakaran. Lalu menelepon ke pemadam kebakaran Pemkab Kudus, namun baru satu jam kemudian muncul dua unit MPK (Harian Kompas 12 Oktober). Ilustrasi kasus ini menunjukan belum adanya kejelasan tentang indicator kinerja atau kelebihan suatu Dinas Pemadam Kebakaran. Sistem pengukuran kinerja formal nampaknya belum diterapkan sehingga tidak ada kriteria yang jelas bagaimana
sebenarnya Dinas Pemadam Kebakaran ini dinilai berprestasi atau gagal. Keluhan masyarakat seperti yang terjadi di Kudus tersebut membuktikan tingkat pelayanan yang tidak memuaskan. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Kasus diatas memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa formulasi pengukuran kinerja harus memperhatikan keiinginan dan
harapan
publik.
Sungguh
ironis
jika
suatu
instansi
dalam
laporan
pertanggungjawabannya dinilai cukup berhasil tetapi masyarakat yang menikmati langsung jasanya justru banyak yang mengeluh atas pelayanan yang diberikan. Permasalahan di atas memerlukan solusi berupa perumusan sistem pengukuran kinerja yang mengintegarsikan kepentingan manajemen isntansi dengan harapan stakeholders eksternal terutama direct users. Dengan formulasi sistem pengukuran kinerja yang harmonis dan responsive terhadap banyaknya keinginan stakeholders ini, diharapokan bias mengurangi gap (kesenjangan) antara apa yang dharapkan masyarakat dengan apa yang di lakukan publik servants sebagai abdi masyarakat.
2.
Hal-hal apa saja yang perlu dianalisis terhadap laporan keuangan sektor publik. Jelaskan pula bagaimana melakukan interpretasi laporan keuangan sektor publik? Jawab : Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajeman sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Ada beberpa hal yang harus dilakukan oleh analis sebagai berikut : a.
Menentukan dengan jelas tujuan dari analisis
b.
Memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan-laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan yang diturunkan dari laporan keuangan tersebut.
c.
Memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis lain pada umumnya yang berkaitan dengan menggunakan alat-alat analisis seperti rasio-rasio keuangan atau rasio-rasio lainnya. Sebelum melakukan analisis, seorang analis harus memahami ketiga langkah diatas,
baru kemudian melakukan analisis dengan menggunakan alat -alat analisis seperti rasiorasio keuangan atau rasio-rasio lainnya. Melakukan interpretasi atau analisa terhadap laporan keuangan suatu perusahaan akan sangat bermanfaat bagi penganalisa untuk dapat mengetahui keadaan dan perkembangan
perusahaan yang bersangkutan. Manajemen perusahaan atau manajemen sektor publik sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan dari perusahaan yang dipimpinnya, dimana dengan menganalisa laporan keuangan tersebut, manajemen dapat mengetahui hasil kinerja dari perusahaannya pada saat sekarang dan masa yang lalu. Untuk mengadakan interpretasi dan analisa keuangan suatu perusahaan diperlukan suatu ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam analisa keuangan adalah rasio, yang merupakan alat untuk menjelaskan hubungan antara dua jenis data keuangan. Dalam analisa rasio, para analis dapat melakukan 2 macam perbandingan, yaitu pembandingan present ratio dengan rasio-rasio yang sejenis di waktu-waktu yang lalu (data historis) dari perusahaan-perusahaan yang sejenis dan pembandingan dengan industri sejenis
3.
Jelaskan apa yang dimaksud conventional audit, management audit, program audit, dan value for money audit? Jawab :
Conventional audit adalah dalam audit yang konvesional, hasil audit adalah berupa pendapat ( opini ) auditor secara independen dan obyektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan criteria standar yang telah ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi perbaikan
Audit Manajemen (Management Audit) adalah pengevalusian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Audit manajemen dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktivitas, program-program yang diselenggarakan, atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan.
Audit program adalah kumpulan prosedur audit (dibuat tertulis ) yang rinci dan dijalankan untuk mencapai tujuan audit, akan lebih baik jika audit program dibuat terpisah untuk compliance test dan substantive test.
value for money audit adalah Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya atau suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil
yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hokum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan criteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak pihak pengguna laporan tersebut.
4.
Apa yang perlu dilakukan oleh auditor agar rekomendasi yang diusulkan benar-benar ditindak lanjuti? Jawab : Tahap penindak lanjutan didisain untuk memastikan/memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplementasikan. Prosedur follow-up dimulai dengan tahap perencanaan melalui pertemuan dengan pihak manajemen untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan rekomendasi auditor. Kemudian auditor mengumpulkan data-data yang ada dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut untuk kemudian disusun dalam sebuah laporan. Dari sisi auditor, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penindak lanjutan antara lain : a. Dasar pelaksananan follow-up b. Pelaksanaan review follow-up c. Batasan review follow-up d. Implementasi Rekomendasi e. Pemeriksaan Kembali Secara Periodik
5.
Konflik apa yang mungkin timbul dalam proses pengambilan keputusan oleh unit kerja, eksekutif dan legislative tentang pengimplementasian rekomendasi yang diusulkan oleh auditor? Jawab : Salah satu masalah terbesar yang dimiliki oleh auditor adalah “menjual” perubahan – perubahan yang akan dijalankan melalui implementasi dan temuan audit. Ilmu social telah mengidentifikasikan sejumlah alasan mengapa orang tidak menginginkan perubahan metode operasi mereka. Ada tiga hal merupakan faktor terpenting yang menimbulkan keengganan untuk melakukan perubahan : -
Ketakutan terhadap apa yang tidak diketahui, yaitu apa yang akan dibawa oleh perubahan tersebut.
-
Aspek birokrasi dari kenyataan perubahan, baik secara horizontal maupun vertical.
-
Aspek ego, dengan adanya perubahan, maka metode sekarang dianggap tidak efisien atau tidak layak. Oleh sebab itu auditor seharusnya mengambil tindakan pasti untuk menghilangkan
ketakutan atau pertentangan dari pihak yang diaudit. Dalam kasus ketakutan dari ketidak tahuan, auditor seharusnya berhati-hati dalam menelaah kemungkinan dari pihak yang diaudit untuk menghasilkan perubahan, baik berdampak bagus maupun yang tidak begitu bagus. Pihak yang diaudit seharusnya diberitahu mengenai metodologi atau penyelesaian yang dapat digunakan dan secara aktif menasihati mencari tahu mengenai metode – metode yang direkomendasikan.
