BAB 1
1 Pendidikan Kewarganegaraan disebut dengan pendidikan nilai karena ...
PKn merupakan mata pelajaran yang memiliki tugas mengembangkan nilai –nilai yang sesuai dengan perkembangan era global
PKn merupakan mata pelajaran yang mengajarkan moral yang baik
PKn merupakan mata pelajaran yang bertugas mengembangkan nilai-nilai baru sebagai pengganti nilainilai tradisional
PKn merupakan mata pelajaran yang membudayakan dan memberdayakan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis
2 Semua kegiatan peserta didik baik yang dilakukan di kelas maupun di luar kelas merupakan ruang lingkup PKn. Hal ini dikarenakan dikarenakan ...
Melalui kegiatan tersebut perkembangan peserta didik dapat dipantau
Melalui kegiatan tersebut perkembangan peserta didik dapat diketahui
Melalui kegiatan tersebut kualitas pribadi peserta didik dapat terbentuk
Melalui kegiatan yang ada peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman hidup 20 Poin 3 Pendidikan kewarganegaraan (PKn) pada hakikatnya merupakan ...
mata pelajaran yang memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara
mata pelajaran yang memberikan pengetahuan tentang ketatanegaraan Indonesia
mata pelajaran yang bertugas membentuk karakter warga negara
mata pelajaran yang bertugas membentuk warga negara yang pintar
20 Poin 4 Sebagai pendidikan nilai maka pembelajaran PKn sebaiknya dilakukan melalui ...
Penumbuh kembangan nilai melalui proses pembelajaran yang berlangsung
Strategi yang memberikan alternative pemecahan masalah
Metode pengamatan sehingga peserta didik dapat mengamati secara langsung
Metode ceramah dengan memberikan contoh-contoh kasus riil di masyarakat
5 Tugas utama Pendidikan Kewarganegaraan di era global adalah sebagai berikut, kecuali ...
Menambah wawasan peserta didik
Membina peserta didik yang tanggung jawab
Melatih keterampilan peserta didik agar dapat berpartisipasi
Memberikan pengetahuan akan arti pentingnya pentingny a masa depan peserta didik
-
Selesai Waktu yang tersisa
BAB 2
1 Menciptaan masyarakat Indonesia dengan menempatkan demokrasi sebagai titik sentral di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan ...
Tujuan yang diharapkan oleh mapel PKn
Tugas yang dimiliki PKn
Visi dan misi PKn
Fungsi PKn
2 Ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan rukun tetangga di lingkungan tempat tinggal, merupakan bentuk wujud ...
Hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang baik
Kecerdasan yang dimiliki oleh warga negara
Partisipasi setiap warga negara yang baik
Keterampilan yang ditampilkan warga negara 14 Poin 3 Orang yang selalu bersyukur dalam kehidupan baik pada saat kondisi susah maupun gembira, menunjukkan bahwa orang bersangkutan sudah memiliki kecerdasan, khususnya kecerdasan ...
Kognitif dan spiritual
Afektif dan spiritual
Sosial dan spiritual
spritual
14 Poin 4 Jika seseorang berkali-kali masuk penjara karena melakukan kesalahan yang sama maka dari kajian substansi PKn orang yang bersangkutan tdikategorikan pada ...
Orang jahat
Orang tidak waras
Orang kurang cerdas
Orang bernasib kurang mujur
14 Poin 5 Orang yang selalu ragu-ragu di dalam hidupnya sehingga tidak berani mengambil keputusan. Dari perspektif PKn hal ini terjadi karena orang tersebut ...
Tidak memiliki keberanian atau terlalu takut
Kurang memiliki kecerdasan emosional
Tidak berani mengambil resiko
Orang bijak yang selalu mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan
14 Poin 6 Di bawah ini yang menjadi tujuan dari pendidikan khususnya PKn adalah ...
Membentuk warga negara yang cerdas
Menciptakan warga negara yang bertanggung jawab
Membentuk peserta didik menjadi warga negara yang intelek
Membina peserta didik menjadi warga negara yang dapat berpartisipasi
14 Poin 7 Kecerdasan intelektual para pemimpin kiranya tidak perlu diragukan lagi. Belakangan maraknya terjadi penyimpangan-penyimpangan maupun pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dikarenakan oleh ...
Rendahnya kondisi ekonomi masyarakat
Kurangnya tanggung jawab sebagai warga negara baik
Tidak adanya partisipasi yang diberikan kepada bangsa dan negara
Tidak ada norma yang jelas di masyarakat
-
BAB 3
1 Nilai-nilai Pancasila memiliki susunan yang “hierarkhis-sistematis Piramidal”, maksudnya adalah ...
Susunan sila-sila Pancasila tidak boleh di balik
Pengucapannya tidak boleh keliru
Kelima sila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh
Kelima sila memiliki hubungan yang erat 2 Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dalam fungsinya sebagai pandangan hidup bangsa, antara lain ...
Sebagai pedoman bagi peraturan perundang-undangan yang ada
Sebagai sumber dalam mengatur dan menyelenggarakan Negara
Sebagai sumber dalam membentuk lembaga-lembaga Negara
Sebagai pedoman dalam melakukan hubungan sosial di masyarakat 20 Poin 3 Di dalam UUD 1945 tidak ada satu katapun secara tegas atau eksplisit menyebutkan istilah Pancasila. Sebagai dasar bahwa Pancasila adalah dasar negara dapat kita simpulkan dari makna yang ada di dalam ...
Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea ketiga
Pokok pikiran UUD yang ada pada penjelasan UUD 1945
Hasil rapat PPKI tanggal 17 Agustus 1945
Permintaan Radjimaan Widiodiningrat selaku ketua BPUPKI yang disampaikan pada sidang BPUPKI 20 Poin
4 Pancasila memiliki beberapa fungsi. Dari fungsi-fungsi tersebut ada dua fungsi pokok Pancasila, yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di bawah ini yang merupakan bentuk pengamalan nilai Pancasila sebagai dasar Negara, adalah ...
Nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku di masyarakat
Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman di dalam menghayati Pancasila yang benar
Nilai-nilai Pancasila dijadikan acuan dalam membuat peraturan desa
Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia 20 Poin 5 Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara bersifat obyektif, maksudnya ...
Sebagai dasar negara bila dilanggar dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum
Sebagai dasar negara meskipun di langgar tidak menimbulkan sanksi hukum
Sebagai dasar negara bila dilanggar menimbulkan sanksi moral
Nilai-nilainya bersumber pada adat, agama serta kebiasaan suku-suku mayoritas yang ada di Indonesia
BAB 4
1 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kebangsaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal demikian dikemukakan dengan alas an dasar bahwa ...
Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama
Negara indonesia adalah negara yang di dasarkan pada agama
Rakyat Indonesia sejak dulu mengakui adanya Tuhan
Manusia Indonesia yang dalam sifat kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sebagai ciptaan Tuhan 20 Poin 2 Makna Proklamasi 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia, antara lain ...
Titik akhir dari perjuangan bangsa Indonesia
Titik awal bagi bangsa Indonesia di dalam melakukan perjuangan
Pernyataan kepada dunia bahwa Indonesia sebagai suatu bangsa
Pernyataan kepada dunia bahwa mulai saat itu di Indonesia berlaku hukum nasional 20 Poin 3 Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kebangsaan. Hal ini karena alas an berikut ini ...
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk oleh manusia-manusia yang tergabung dalam sebuah bangsa
Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir setelah adanya ikhrar Sumpah Pemuda tahun 1928 yaitu satu bangsa yaitu bangsa Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dari proses panjang yaitu sejak negara kebangsaan SriwijayaMojopahit
Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dari hakikat kodrat manusia sebagai makhluk yang mono-idealis 20 Poin 4 Bangsa Indonesia telah sepakat dan bertekad memilih kesatuan sebagai bentuk negara. Bukti bentuk Negara Indonesia adalah kesatuan adalah ...
Kedaulatan ada di tangan rakyat
Kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat
Hanya ada satu pemerintah pusat
Pembagian kekuasaan melalui asas otonomi khusus
5 Manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain karena di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mungkin dilakukan sendiri. Karenanya Pancasila memandang bahwa kodrat manusia adalah sebagai makhluk mono-dualis. Di dalam kaitan ini, khususnya di lihat dari aspek :
kedudukan kodrat
susunan kodrat
hakikat kodrat
sifat kodrat
BAB 5
1 Peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur tentang lambang negara di atur secara terperinci di dalam ...
Peraturan Presiden No. 4 tahun 2009
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2009
Undang Undang No. 4 tahun 2009
Undang Undang No. 24 tahun 2009 16 Poin 2 Lambang negara mencerminkan kebesaran dan sebagai lambang persatuan dan kesatuan negara. Burung Garuda dipakai sebagai lambang negara oleh bangsa Indonesia dengan beberapa alas an, antara lain ...
Memiliki jasa pada negara
Burung yang paling tua dan dilindungi
Burung yang melambangkan adanya cita-cita yang tinggi
Burung yang besar melambangkan kebesaran bangsa Indonesia
16 Poin 3 Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, Lagu Indonesia Raya dan Bahasa Indonesia yang dimiliki bangsa Indonesia yang mencerminkan jati diri bangsa, merupakan lambang atau simbol ...
Kebebasan
Kedaulatan
Kemerdekaan
Kegotong-royongan 16 Poin 4 Identital nasional terbentuk dari adanya interaksi secara terintegrasi antara beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang dimaksud, adalah ...
Dominasi penjajah sebagai faktor primer
Pembangunan nasional sebagai faktor penarik
Adanya keanekaragaman sebagai faktor primer
Dimiliknya bahasa persatuan sebaga faktor pendorong 16 Poin 5 Bangsa Indonesia tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah maupun bahasa daerah, namun dapat bersatu dalam persatuan, karena ...
Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”
Nilai-nilai Pancasila
Adanya identitas yang sama
Adanya kesadaran yang sama 16 Poin 6 Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara pembangunan nasional dan persatuan dan kesatuan merupakan dua hal yang ...
Memiliki hubungan yang saling mendukung
Tidak memiliki hubungan
Memiliki hubungan yang berbanding terbalik
Memiliki hubungan yang sejajar
BAB 6
1 UUD 1945 di amandemen oleh MPR dengan beberapa alasan, antara lain seperti di bawah ini ...
Sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 belum pernah dilakukan perubahan
Beberapa pasal-pasal yang ada sudah tidak berlaku lagi karena sudah pernah dilaksanakan
UUD 1945 dianggap belum sempurna karena belum mengakomudir HAM secara memadai
Rumusan yang ada pada pasal-pasalnya terlalu panjang dan bertele-tele sehingga menimbulkan banyak masalah 10 Poin 2 Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara, karena ...
Konstitusi merupakan naskah yang berisikan sejarah perjuangan bangsa
Konstitusi merupakan kerangka kerja bagi penyelenggara negara
Konstitusi membatasi tugas dan fungsi pemerintah
Konstitusi memuat hal-hal penting 10 Poin 3 UUD 1945 sebelum diamandemen dapat dikatakan memiliki nilai semantik, karena makna yang terkandung di dalam pasal-pasalnya, khususnya pada pasal ...
Pasal 5 ayat (2)
Pasal 6 ayat (2)
Pasal 7
Pasal 10 10 Poin
4 Undang Undang Dasar 1945 dikatakan bersifat singkat dan flexible, karena alasan berikut ini, kecuali ...
Terdiri dari XVI Bab, 36 pasal
Memuat HAM secara lengkap
apat menyesuaikan diri dengan keinginan perkembangan global
Dapat mengikuti perkembangan keinginan penyelenggara negara 10 Poin 5 Pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan yang sangat erat dengan Pasal-pasal (Batang Tubuh), karena ...
Pembukaan merupakan ringkasan dari pasal-pasal (Batang Tubuh)
Diadakannya Pembukaan atas perintah salah satu pasal dalam Batang Tubuh
Keempat alinea pembukaan terjabarkan ke dalam semua pasal-pasal Batang Tubuh
Pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan di jabarkan di dalam pasal-pasal (Batang Tubuh) 10 Poin 6 Beberapa kesepakatan diambil MPR pada saat melakukan amandemen UUD 1945. Salah satu kesepakatan MPR itu adalah tidak melakukan perubahan terhadap pembukaan UUD 1945. Hal ini dilakukan di dasarkan atas ...
Pembukaan ditetapkan oleh BPUPKI
Pembukaan memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara fundamental
Pembukaan mengandung pokok-pokok pikiran bangsa Indonesia
Pembukaan tidak boleh diubah oleh siapapun termasuk MPR 10 Poin
7 Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, UUD yang berlaku pada periode kedua adalah UUD RIS yaitu tahun 1949 – 1950. Hal ini terjadi, karena ...
Terjadi perubahan bentuk negara Indonesia dari Republik Indonesia menjadi Serikat
Belanda memaksakan UUD tersebut berlaku supaya dapat melakukan apa yang diinginkannya
Kehendak Indonesia yang tidak mau lagi di jajah oleh Belanda
Kesepakatan antara Belanda dan Indonesia melalui perjanjian Linggarjati 8 Perubahan yang dilakukan MPR dalam melakukan amandemen UUD 1945 dengan cara addendum. Cara ini ditempuh dengan pertimbangan ...
Generasi mendatang tahu akan sejarah perkembangan UUD negaranya
Naskah asli dijadikan satu dengan naskah perubahan
Supaya memudahkan bagi siapapun dalam memahami
Dapat dilakukan perubahan kapanpun sesuai dengan perkembangan 10 Poin 9 Konstitusi hakikatnya berbeda dengan Undang Undang Dasar, karena ...
Konstitusi merupakan Undang Undang Dasar yang tertulis
Konstitusi merupakan sebagian dari Undang Undang Dasar
Konstitusi terdiri atas Undang Undang Dasar tertulis dan tidak tertulis
Konstitusi merupakan hukum dasar yang tidak tertulis 10 Poin 10 Pokok-pokok pikiran yang terkadung di dalam pembukaan UUD 1945, antara lain ...
Pokok pikiran pertama : Negara Persatuan
Pokok pikiran kedua : Negara melindungi seluruh rakyat dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia
Pokok pikiran ketiga : Negara hendak memajukan kesejahteraan umum
Pokok pikiran keempat : Negara berkedaulatan rakyat
BAB 7
1 Hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi pada Bank Century, merupakan hak DPR dalam bidang ...
Angket
Interpelasi
Pengawasan
Budget 10 Poin 2 Setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, Indonesia lebih tepat dikatakan menganut sistem soft bicameral, karena ...
Lembaga perwakilan rakyat terdiri atas dua lembaga yakni DPR dan DPD yang memiliki wewenang tidak sama
Lembaga perwakilan rakyat terdiri atas dua lembaga yaitu MPR dan DPR yang memiliki kedudukan sejajar
Lembaga perwakilan rakyat terdiri atas dua lembaga yakni DPR dan DPD di mana DPR berkedudukan di pusat semetara DPD berkedudukan di daerah
DPR dan DPD sama-sama memiliki wewenang untuk menetapkan UU tentang APBN 10 Poin 3 Komisi Yudisial (KY) dikatakan sebagai lembaga melayani (auxiliary body), karena ...
KY adalah lembaga yang memiliki wewenang sebagai pembantu MK
KY merupakan lembaga negara yang bertugas membantu MA
KY merupakan lembaga yang tidak memiliki wewenang mengadili
Ky sebagai lembaga di luar lembaga kehakiman 10 Poin 4 Berdasarkan undang undang nomor 17 tahun 2014, DPD memiliki wewenang sebagai berikut ...
Bersama-sama DPR menetapkan undang undang tentang anggaran daerah
Mengusulkan rancangan undang undang (RUU) tentang pemekaran daerah
Bersama-sam DPR menetapkan undang undang tentang pemekaran daerah
Menjadi wakil daerah di lembaga pusat
10 Poin 5 Perbedaan prinsip yang terdapat pada lembaga MK dan MA adalah sebagai berikut ...
MA bergerak di bidang peradilan, MK di bidang konstitusi
MA mengadili tentang keadilan personal, MK mengadili tentang institusi
MA mengadili urusan pidana, MK mengadili urusan perdata
MA berwewenang memutus, sedangkan MK berwewenang mengusulkan 10 Poin 6 Di dalam memberikan grasi dan rehabilitasii, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari MA, sementara dalam memberikan amnesti dan abolisi Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. Hal ini di dasarkan pertimbangan ...
Grasi dan rehabilitasi lebih bersifat politis sementara amnesti dan abolisi lebih bernuansa hukum
Keanggotaan MA lebih bersifat kompetensi, sementara anggota DPR lebih bersifat politis
Grasi dan rehabilitasi lebih bersifat substansi (hukum), sementara amnesti dan abolisi lebih bersifat politis
Keanggotaan MA dan DPR memiliki wewenang yang berbeda 10 Poin 7 Sebagai lembaga eksaminatif BPK memiliki wewenang untuk mengawasi keuangan negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut BPK bertugas ...
Diberikan kedudukan yang lebih tinggi dari pemerintah, yakni di atas pemerintah
Membantu DPR dalam melakukan pengawasan terhadap APBN
Memiliki tanggung jawab melaporkan keuangan negara kepada Presiden
Mengusulkan kepada DPR dalam hal menyusun Undang Undang APBN 10 Poin 8 Presiden Republik Indonesia memiliki kedudukan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Hal ini terjadi ...
Sebagai akibat dari bentuk negara yang dipilih
Karena presiden dimanapun memiliki dua kedudukan
Konsekwensi logis dari simtem pemerintahan yang dipilih
Konsekwensi dari jabatan sebagai presiden 10 Poin 9 MPR berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen tidak lagi memiliki wewenang memilih Presiden dan Wakil Presiden karena ...
Kedaulatan yang dimiliki rakyat dilaksanakan menurut UUD
MPR tidak lagi sebagai lembaga tinggi negara
MPR hanyalah sebagai wakil rakyat yang hanya memiliki wewenang menetapkan UUD
Pertimbangan Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila 10 Poin 10 Menurut UUD Negara RI tahun 1945, MPR dapat memberhentikan Presiden apabila ...
MPR menganggap Presiden melanggar GB daripada HN
Presiden tidak dapat melaksanakan program kerja yang disampaikan melalui visi misi pada saat kampanye
Atas permintaan DPR, karena DPR menganggap Presiden melakukan pelanggaran hukum
MPR menganggap Presiden tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala negara
