1
A.
dPendahuluan
Iklim investasi di Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk di dunia. Juga untuk kesekian kalinya, Bank Dunia memberikan penilaian yang sama. Indonesia bukan menjadi tujuan utama investasi asing. Para pemodal yang sudah mengenal Indonesia pun berusaha menghindari negeri ini. Hasil survei Bank Dunia terhadap 155 negara menunjukkan, iklim investasi di Indonesia tergolong paling buruk di muka bumi. Iklim investasi yang dimaksudkan mencakup stabilitas ekonomi makro, kepastian hukum, sistem perpajakan, regulasi, korupsi, ketersediaan SDM terampil, dan ketersediaan infrastruktur (listrik, jalan, pelabuhan, telekomunikasi, dsb). Dalam laporan Bank Dunia berjudul 'Doing Business in 2006' dijelaskan, untuk memulai bisnis di Indonesia, para pemodal membutuhkan waktu 151 hari. Hanya sedikit lebih cepat dibanding Laos. Waktu yang diperlukan memang sangat panjang karena para pemodal harus melewati 12 prosedur. Sedangkan biaya untuk memulai usaha yang harus dikeluarkan investor mencapai 101,7% dari PDB per kapita. Dari 26 negara yang disurvei, Indonesia hanya lebih baik dari Timor Leste dan Laos. Untuk sekadar mendapatkan perizinan di Indonesia, pemodal harus menghabiskan waktu 224 hari. Biaya minimal yang dikeluarkan 364,9% dari PDB per kapita dan modal minimum yang dihabiskan 97,8% dari PDB per kapita. Kondisi ini diperparah oleh korupsi yang merebak d i mana-mana, di berbagai level. Para pengusaha selama ini mengeluhkan tarif pajak yang terlalu tinggi, jenis pajak yang terlampau banyak, pajak berganda (double taxation), dan posisi petugas pajak yang terlampau tinggi. Survei Bank Dunia menunjukkan, pengusaha harus membayar pajak sebesar 38,8% dari keuntungan kotor. Selain menguras dana begitu besar, para pengusaha menyisihkan waktu hingga 560 jam per tahun untuk mengurusi pembayaran pajak. Peraturan ketenagakerjaan juga terlampau memberatkan pemodal. Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan uang pesangon meski si pekerja dipecat lantaran tindak kriminal atau pelanggaran berat. Tidak heran bila Indonesia tertinggi dalam soal biaya
2
1
untuk mem-PHK karyawan, yaitu mencapai 145 gaji mingguan.
B. Pembahasan
1. Pengertian Investasi Investasi merupakan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan, biasanya dalam jangka panjang; dalam teori ekonomi, pengeluaran perusahaan untuk menambah atau mengganti alat-alat produksi yang sudah aus dengan tujuan untuk 2
meningkatkan produktivitas.
2. Jenis Investasi dan Karakteristik Investasi Investasi menurut jenis a. Investasi Langsung ( Direct Investment ) Investasi langsung adalah investasi pada assets atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis). Pada umumnya, dalam pembicaraan seharihari jenis investasi ini disebut juga dengan investasi pada sector real, atau investasi yang jelas wujudnya, mudah dilihat dan diukur dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Misalnya: investasi perkebunan, perikanan, pabrik, took dan jenis usaha lainnya. b. Investasi Tidak Langsung ( Indirect Investment ) Investasi tidak langsung adalah investasi bukan pada assets atau faktor produksi, tetapi pada assets keuangan ( financial assets), seperti deposito, investasi pada surat berharga (sekuritas), seperti saham dan obligasi, CP 3
(Commercial Paper ), reksadana, dan sebagainya. 1
Investor Daily, Iklim Investasi di Indonesia Tergolong yang Terburuk di Dunia. http://go.worldbank.org (5 Juni 2011), h. 1-2. 2
Sigit Wanarno dan Sujana Ismaya, Kamus Besar Ekonomi (Bandung: Pustaka Grafika, 2007) , h.
3
Henry Faizal Noor, Investasi (Jakarta: Indeks, 2009) , h. 11.
267.
3
Investasi menurut karakteristik (sifat dan pelaku) a. Investasi Publik ( Public Investment ) Investasi public merupakan investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, untuk membangun prasarana dan sarana (infrastruktur) guna memenuhi kebutuhan masyarakat (public). Investasi dengan karakteristik seperti ini bersifat nirlaba, atau non profit motif. Misal: pembangunan jalan dan jembatan, sekolah, taman, pasar, rumah sakit dan sarana serta prasarana publik lainnya. b. Investasi Swasta ( Private Investment ) Investasi swasta merupakan investasi yang dilakukan oleh swasta, dengan tujuan mendapat manfaat berupa laba. Investasi jenis ini disebut juga dengan istilah investasi dengan pro fit motif.
3. Manfaat Investasi a. Investasi yang bermanfaat untuk umum (public) Investasi yang bermanfaat untuk umum (public) seperti, investasi dibidang
infrastruktur
(jalan,
jembatan,
pelabuhan,
pasar,
dan
seterusnya), investasi dibidang konservasi alam, investasi dibidang pengelolaan sampah, investasi dibidang teknologi, investasi dibidang penelitian dan pengembangan, investasi dibidang olah raga, investasi dibidang pertahanan dan keamanan, serta investasi dibidang lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. b. Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu Investasi yang mendatangkan manfaat pada kelompok masyarakat tertentu, dan lingkungan tertentu, seperti investasi dibidang keagamaan, membangun sarana ibadah dan sarana keagamaan lainnya, investasi pada lembaga pendidikan dan sumber daya manusia, dibidang tertentu, investasi dibidang olah raga tertentu, investasi dibidang infrastruktur tertentu, investasi dibidang konservasi atau alam tertentu, investasi
4
dibidang pengelolaan sampah di lingkungan tertentu, serta investasi dibidang lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat atau kelompok tertentu. c. Investasi yang bermanfaat untuk pribadi atau rumah tangga Investasi yang mendatangkan manfaat bagi pribadi atau rumah tangga, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya di masa datang, seperti investasi untuk perumahan pribadi maupun keluarga, investasi untuk
pendidikan
pribadi
maupun
keluarga,
investasi
dibidsang
keagamaan, investasi untuk usaha (mendapat penghasilan), serta investasi 4
dibidang lainnya yang bermanfaat bagi pribadi maupun keluarga.
4. Investasi Swasta- PMDN dan PMA Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki keterbatasan dana untuk mencukupi upaya pembangunan ekonominya. Melihat kondisi Indonesia yang sedemikian rupa, maka peningkatan modal sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu pemerintah dan swasta berupaya meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi
melalui
penghimpunan
dana
yang
diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif yaitu dengan menggenjot investasi, baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan hal tersebut, suatu negara dengan sistem ekonomi terbuka seperti Indonesia sudah pasti menjadi ajang gabungan investasi domestik dan asing. PMDN dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri. Sedangkan PMA adalah pembelanjaan barang-barang modal untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh penanam modal asing dengan menggunakan modal asing 4
Ibid., h. 5.
5
(Eni dan Siti, 2007). Investasi menghimpun akumulasi modal dengan membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat. Oleh karena itu investasi, baik PMDN dan PMA, memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan. Dengan adanya berbagai sumbangan yang dapat diciptakan oleh PMA terhadap pembangunan perekonomian, namun tidaklah berarti bahwa kehadiran PMA akan sepenuhnya menjamin terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih cepat. PMA dapat juga menimbulkan
beberapa
akibat
yang
tidak
menguntungkan
terhadap
pembangunan ekonomi. PMA dalam jangka panjang dapat mengurangi tingkat tabungan yang tercipta pada masa yang akan datang apabila kegiatan PMA justru mempertinggi tingkat konsumsi mayarakat. Adanya p erusahaan-perusahaan asing juga dapat menghambat perkembangan perusahaan-perusahaan nasional yang sejenis dengannya. Apabila perkembangan perusahaan-perusahaan asing tersebut mematikan perusahaan-perusahaan nasional yang sudah ada, maka hal ini akan menimbulkan pengangguran dan menghapuskan mata pencaharian golongan masyarakat tertentu (Mudrajad, 2000). PMDA dan PMA di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun seiring dengan situasi ekonomi di tanah air dan dunia internasional. Berikut ini merupakan gambaran perkembangan realisasi investasi dari tahun 1990 hingga Desember 2009, perkembangan realisasi investasi PMDN dan PMA menurut sektor dari tahun 2006 sampai Desember 2009.
6
Tabel 1. Perkembangan Rea lisasi Investasi, 1990-Desember 2009
Sumber: BKPM
7
Tabel 2. Perkembangan Rea lisasi Investasi PMDN menurut sektor.
Sumber: BKPM
8
Tabel 3. Perkembangan Rea lisasi Investasi PMA menurut sektor.
Sumber: BKPM
9
5. BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan Peraturan Investasi Kebijakan Pemerintah Indonesia mendorong kepastian pertumbuhan sektor swasta dan investasi asing. Sejarah kebijakan nasional saat ini didasarkan pada undang-undang Investasi Asing No. 1/1967 seperti yang diamandemenkan oleh undang-undang No. 11/1970 seperti halnya juga undang-undang Penanaman modal dalam negeri No. 6/1968 dan juga seperti yang diamandemenkan oleh undang-undang No. 12/ 1970. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedang dalam proses meninjau ulang hukum saat ini dan telah membuat rekomendasi meningkatkan iklim investasi kedepan di Indonesia. Dalam tahun 1998
dan
1999,
pemerintah
mengeluarkan
peraturan
tambahan
untuk
memudahkan masuknya modal dan perusahaan asing ke Indonesia. Saat ini investasi di Indonesia mengacu kepada Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007. Investasi di Indonesia tidak lagi digolongkan ke dalam kategori domestik (Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN) dan asing (Penanaman Modal Asing atau PMA). Pihak swasta boleh mendirikan, memperoleh, dan menjalankan usaha perusahaan di Indonesia. Peraturan saat ini mengijinkan pengakusisian perusahaan domestik oleh perusahaan asing untuk sektor yang terbuka bagi investasi asing, dengan persetujuan dari BKPM. Investasi dengan kepemilikan asing langsung disebut sebagai PMA. Investor asing bisa berbentuk perorangan atau suatu perusahaan. PMA harus mempunyai sedikitnya dua pemegang saham, dan sedikitnya satu Ketua dan Direktur. Tidak ada maksimum atau minimum total untuk kebutuhan investasi (pinjaman dan penyertaan). Selanjutnya, investor di sektor manufactur diharapkan memiliki perbandingan pinjaman dan penyertaan 3:1 atau lebih sedikit, sedangkan pada sektor agrikultur atau pekerjaan tambang diperbolehkan memiliki perbandingan 6:1 atau lebih besar. BKPM memainkan suatu peran kunci di dalam mempromosikan investasi asing dan menyetujui usulan proyek. Departemen teknis pemerintah terkait yang menangani investasi di minyak dan gas, perbankan, dan industri asuransi.
10
BKPM, atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD yang ada pada setiap ibu kota provinsi), menyetujui penanaman modal dalam negeri clan asing dalam semua sektor kecuali minyak dan gas, perbankan, dan industri asuransi yang akan ditangani oleh departemen teknis pemerintah terkait. BKPM ingin menyediakan suatu layanan jasa yang terintegrasi untuk investor
di
Indonesia.
Meskipun
demikian,
investor
dianjurkan
untuk
bekerjasama dengan departemen teknis pemerintah terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPN dan Kementerian Kehakiman dan Hak azasi Manusia, seperti halnya otoritas lokal dan yang regional, kecuali jika investor menanamkan modalnya dalam Kawasan Berikat atau Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu/Kapet. BKPM juga menyetujui import barang modal dan bahan baku untuk investor asing dan dalam negeri. Sebagai bagian dari kebijakan untuk menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif, pemerintah telah menye-derhanakan proses aplikasi investasi asing sejalan dengan reformasi menegakkan Kebijakan investasi. Sasaran dari kebijakan ini adalah untuk mendorong dan memudahkan investasi sektor swasta melalui implementasi dan perubahan melalui transparansi, dapat diramalkan, berorientasi pada pasar, yang mana dapat diaplikasikan bagi duanya balk investor domestik maupun asing.5
5
Joshua, Peraturan dan Undang-Undang Kunci http://indonesiainvestmentconsulting.blogspot.com(5 Juni 2009) , h. 1.
Peraturan
Investasi,
