KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia- Nya penulis dapat menyelesaikan “Makalah Kasus Perpajakan di Indonesia: Dugaan Penggelapan Pajak Oleh IM3 (Analisis Penyebab dan Solusi)” untuk Solusi)” untuk memenuhi tugas mata kuliah Perpajakan I. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan makalah ini. Penulis menyadari bahwa pada penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Dan semoga paper ini bermanfaat bagi para pembaca.
Denpasar, 07 Mei 2017
Penulis
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………………………………………………….. i DAFTAR ISI………………………………………………………………………ii ARTIKEL …………………………………………………………………………1 BAB
I PENDAHULUAN ...................................................................... ……..4
1.1 Latar Belakang…………………………………………………….4 1.2 Rumusan Masalah…………………………………………………4 1.3 Tujuan…………………………………………………………….. 5 BAB II LANDASAN TEORI ................................................................. ……..6
2.1 Pengertian Good Corporate Governance…………………………. 6 BAB III PEMBAHASAN ........................................................................ . …….8
3.1 Profil IM3………………………………………………………… 8 3.2 Kronologi Kasus Dugaan Penggelapan Pajak oleh IM3…………. 8 3.3 Analisis Penyebab Kasus Dugaan Penggelapan Pajak oleh IM3….9 3.4 Solusi kasus Dugaan Penggelapan Pajak oleh IM3……………... 11 BAB IV PENUTUP .................................................................................. ……14
4.1 Simpulan ............................................................................... ……14 4.2 Saran...................................................................................... ……14 DAFTAR PUSTAKA…...………………………………………………………15
ii
KASUS – KASUS DALAM PERPAJAKAN DI INDONESIA DUGAAN PENGGELAPAN PAJAK OLEH IM3 Artikel : Ditjen Pajak Akan Usut Dugaan Penggelapan Pajak IM3
Selasa, 04 November 2003 | 14:06 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak, Djangkung Sudjarwadi, menyatakan bahwa Ditjen Pajak akan mengusut laporan adanya penggelapan pajak yang dilakukan PT Indosat Multimedia (IM3). “Jelas akan diusut,” katanya ketika dihubungi Tempo News Room, Selasa (04/11) siang. Menurut master hukum dari Harvard Law School tersebut, adanya laporan dari Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, M Rosyid Hidayat, bahwa IM3 telah menggelapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 174 miliar, merupakan informasi yang harus ditindaklanjuti aparat Ditjen Pajak. Dalam pandangan Djangkung, informasi apapun yang berkaitan tentang penyimpangan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak maupun aparat pajak sendiri akan ditindaklanjuti secara serius oleh pihak Ditjen Pajak. “Dan kami tidak memandang darimana sumbernya. Apakah itu dari anggota DPR, pengusaha, wartawan, karyawan biasa dan lain sebagainya,” ujarnya. Adanya bantahan dari Direktur Utama IM3, Yudi Rulianto, kata Djangkung, tidak menyebabkan permasalahan menjadi selesai. Pengusutan tetap diperlukan untuk mencari tahu duduk permasalahan yang sebenarnya dengan memeriksa wajib pajak yang bersangkutan dan memeriksa kebenaran laporan atau pengaduan yang diterima. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa Ditjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak. “Salah satu alasannya adalah adanya informasi dari pihak ketiga mengenai penyimpangan yang dilakukan wajib pajak,” kata Djangkung. Proses pengusutan tersebut, ujar Djangkung, saat ini sudah dilimpahkan ke Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dikarenakan kantor pusat
1
IM3 berada di wilayah kerja Kanwil VII. “Karena wajib pajak terdaftar disana, maka menjadi tugas dan wewenang Kanwil VII,” katanya. Tapi, Kepala Kanwil VII, Amiruzaman, ketika dihubungi di kantornya, tidak sedang berada ditempat. Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, M Rosyid Hidayat mengungkapkan kecurigaan adanya dugaan korupsi pajak atau penggelapan pajak yang dilakukan PT Indosat Multimedia (IM3). Rosyid mengungkapkan, IM3 melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) ke kantor Pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002. Untuk SPT masa PPN 2001 yang dilaporkan ke kantor pajak pada Februari 2002 dilaporkan bahwa total pajak keluaran tahun 2001 sebesar Rp 846,43 juta. Sedangkan total pajak masukan sebesar Rp 66,62 miliar sehingga selisih pajak keluaran dan masukan sebesar Rp 65,77 miliar. Sesuai aturan, kata Rosyid, jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu, IM3 melakukan restitusi sebesar Rp 65,7 miliar. Menurut Rasyid, selintas memang tidak terjadi kejanggalan dari hal tersebut. Namun, jika lampiran pajak masukan dicermati, IM3 menyebut adanya pajak masukan ke PT Indosat sebesar Rp 65,07 miliar. Namun setelah dicek ulang, dalam SPT Masa PPN PT Indosat, ternyata tidak ditemukan angka pajak masukan yang diklaim IM3. Padahal, kata dia, seharusnya angka Pajak Masukan IM3 tersebut muncul pada laporan pajak keluaran PT Indosat untuk tahun buku yang sama. Bahkan, PT Indosat hanya melaporkan pajak keluaran sebesar Rp 19,41 miliar yang sebagian besar berasal dari transaksi dengan PT Telkom bukan dengan IM3. Hal serupa juga dilakukan pada 2002, bahkan nilainya lebih besar. Untuk SPT Masa PPN 2002 per Desember 2002, IM3 melaporkan kelebihan pajak masukan sebesar Rp 109 miliar. Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) nomor 00008/407/02/051/03 uang tersebut sudah ditransfer oleh kantor pajak ke IM3.
2
"Jika pada 2001 mereka berhasil menggondol uang negara Rp 65 miliar dan pada 2002 Rp 109 miliar, berarti uang negara yang berhasil diambil sebesar Rp 174 miliar dan itu menyangkut unsur pidana," kata Rosyid. Menanggapi hal ini, Direktur Utama IM3, Yudi Rulianto mengatakan, dugaan Rosyid Hidayat bahwa IM3 telah melakukan penggelapan pajak, tidak benar. Sebab, semua proses pajak IM3 dilakukan secara transparan dan telah melalui pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh Kantor Pajak. Yudi menjelaskan, investasi yang dilakukan IM3 lebih besar dibandingkan pendapatannya karena IM3 merupakan perusahaan baru. Akibatnya, pajak masukan IM3 menjadi lebih besar daripada pajak keluarannya, sehingga pada 2001, posisi laporan pajak IM3 menyebutkan adanya kelebihan pembayaran pajak PPN sebesar Rp 65,77 miliar. IM3 kemudian mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan tersebut kepada Kantor Pajak. Menurut
Yudi,
atas
permintaan
restitusi
tersebut,
Kantor
Pajak
menerbitkan surat perintah pemeriksaan pajak. Dari pemeriksaan pajak itu, muncul Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebesar Rp 65,70 miliar. IM3 kemudian mengajukan permohonan transfer atas SKPLB tersebut dan uang restitusi PPN sebesar Rp 65,7 miliar efektif diterima di rekening IM3 pada 5 Juni 2003. Hal ini, kata Yudi, juga dilakukan pada tahun berikutnya ketika ada kelebihan pembayaran pajak PPN. IM3 mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan tersebut, yakni sebesar Rp 109,03 milyar.
Amal Ihsan — Tempo News Room
3
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Di era masa sekarang ini, lapangan pekerjaan berkembang luas. Akibat kemajuan jaman, tuntutan terhadap pemenuhan kebutuhan dalam jasa serta tenaga kerja meningkat. Beragam profesi menjadikannya suatu keahlian yang dituntut terpenuhi dalam dunia kerja. Macam-macam profesi yang beragam ini perlu adanya batasan-batasan khusus sehingga fokus dan pencapaian optimal dalam suatu bidang dapat terlaksanan. Salah satu hal utama yang dapat teratasi adalah pengurangan hal-hal penyimpangan dalam suatu profesi, maka perlu adanya etika sebagai dasar moral yang harus dijaga. Etika sendiri mengandung arti Ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Sedangkan profesi itu sendiri mengandunmg arti suatu bidang yang sedang dijalankan oleh seseorang. Sebuah etika profesi mengambil peranan penting dalam kebenaran dan kejujuran atas kegiatan yang dilakukan. Hal ini mencetuskan adanya perbuatan kode etik dalam suatu profesi, sehingga cakupannya dapat diterima secara luas oleh semua yang menggeluti profesi tersebut. Tetapi karena jaman yang semakin maju, hal ini memberikan dampak yang negatif pula. Banyak kasus-kasus penyimpangan kode etik profesi yang kian sering terjadi. Padahal telah dijabarkan secara jelas mengenai kode etik dalam suatu profesi yang telah disepakati. Sehingga kami tertarik untuk mengulas mengenai salah satu kasus pelanggaran etika dan profesi dalam bidang manajemen, yaitu kasus dugaan penggelapan pajak oleh IM3.
1.2
Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan kami bahas dalam makalah ini adalah: 1. Bagaimana profil IM3? 2. Bagaimana kronologi dari kasus Dugaan Penggelapan Pajak oleh IM3?
4
3. Apakah penyebab kasus Dugaan Penggelapan Pajak oleh IM3? 4. Bagaimanakah solusi untuk kasus Dugaan Penggelapan Pajak oleh IM3?
1.3
Tujuan
Tujuan penulisan makalah ini adalah: 1. Menjelaskan
tentang
profil
dan
kronologi
dari
kasus
Dugaan
Penggelapan Pajak oleh IM3. 2. Menganalisis penyebab dan solusi dari kasus Dugaan Penggelapan Pajak oleh IM3.
5
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Good Corporate Governance
Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, Proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Good Corporate Gorvernance dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Pengertian ini dikutip dari buku Good Corporate Governance pada badan usaha manufaktur, perbankan dan jasa keuangan lainnya (2008:36). Rogers W’ O Okot Uma dari common wealt secertariat london (ndraha 2003:629) mendefinisikan Good Governance sebagai, “compressing the prossesing and structure guides political and sosial economic relationship, with patricular reference to commitment to democratic values, norms and honest business” atau mempersingkat proses struktur yang mengatur hubungan ekonomi, sosial dan politis dengan acuan tertentu untuk memenuhi nilai-nilai demokratis, norma-norma dan bisnis yang sehat. Tim GCG BPKP mendefinisikan Good Corporate Governance seba gai suatu komitmen, aturan main serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika. Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: Kep-117/M-Mbu/2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijelaskan bahwa, Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh
organ
BUMN
untuk
meningkatkan
keberhasilan
usaha
dan
akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka penjang dengan memperhatikan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan,perundangan dan etika. Dari pengertian diatas terdapat berapa hal
6
penting yang terkandung dalam Good Corporate Governance, antaralain adalah: 1. Efektivitas yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi perusahaan yang bertujuan untuk mendukung dan mendorong pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien, pertanggungjawaban
perusahaan
kepada
pemegang
saham
dan
stakeholder lainnya. 2. Seperangkat prinsip, kebijakan manajemen perusahaan yang diterapkan bagi terwujudnya operasional perusahaan yang efisien, efektif dan profitable dalam menjalakan organisasi dan bisnis perusahaan untuk mencapai sasaran strategis yang memenuhi prinsip-prinsip praktek bisnis yang baik dan penerapannya sesuai dengan peraturanyang berlaku, peduli terhadap lingkungan dan dilandasi oleh nila-nilai sosial budaya yang tinggi. 3. Seperangkat peraturan dan sistem yang mengarah kepada pengendalian perusahaan bagi penciptaan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan (pemerintah, pemegang saham, pimpinan perusahaan dan karyawan) dan bagi perusahaan itu sendiri. Menurut Kartiwa (2004:7.8) terdapat dua prespektif tentang Good Corporate Governance yaitu: 1. Prespektif yang memandang Corporate Governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan. 2. Prespektif yang lain Good Corporate Governance menekankan pentingnya pemenuhan tanggung jawab badan usaha sebagai entinitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholders. Prinsip GCG
c. Responsibilitas
a. Transparansi
d. Independensi
b. Akuntabilitas
e. Kesetaraan
7
BAB III PEMBAHASAN 3.1
Profil IM3
IM3 merupakan salah satu merk jual sebuah perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi di Indonesia, yaitu PT Indosat Tbk. Perusahaan ini menawarkan saluran komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan pra bayar maupun pascabayar dan IM3 merupakan salah satu merk jual yang memiliki banyak pelanggan.
3.2
Kronologi Kasus Dugaan Penggelapan Pajak oleh IM3
IM3 diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ( SPT Masa PPN) ke kantor pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu, IM3 melakukan restitusi sebesar Rp 65,7 miliar. 750 penanam modal asing (PMA) terindikasi tidak membayar pajak dengan cara melaporkan rugi selama lima tahun terakhir secara berturut-turut. Dalam kasus ini terungkap bahwa pihak manajemen berkonspirasi dengan para pejabat tinggi negara dan otoritas terkait dalam melakukan penipuan akuntansi. Manajemen juga melakukan konspirasi dengan auditor dari kantor akuntan publik dalam melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan korporasi, sehingga merugikan banyak pihak dan pemerintah. Kemungkinan telah terjadi mekanisme penyuapan (bribery) dalam kasus tersebut. Secara rinci berita yang dikutip dalam suatu media tertentu, dijabarkan sebagai berikut:
Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak, Djangkung Sudjarwadi, menyatakan bahwa Ditjen Pajak akan mengusut laporan adanya penggelapan pajak yang dilakukan PT Indosat Multimedia (IM3). Menurut master hukum
8
dari Harvard Law School tersebut, adanya laporan dari Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, M Rosyid Hidayat, bahwa IM3 telah menggelapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 174 miliar, merupakan informasi yang harus ditindaklanjuti aparat Ditjen Pajak. Dalam pandangan Djangkung, informasi apapun yang berkaitan tentang penyimpangan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak maupun aparat pajak sendiri akan ditindaklanjuti secara serius oleh pihak Ditjen Pajak.
Adanya bantahan dari Direktur Utama IM3, Yudi Rulianto, kata Djangkung,
tidak
menyebabkan
permasalahan
menjadi
selesai.
Pengusutan tetap diperlukan untuk mencari tahu duduk permasalahan yang sebenarnya dengan memeriksa wajib pajak yang bersangkutan dan memeriksa kebenaran laporan atau pengaduan yang diterima. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa Ditjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak
Proses pengusutan tersebut, menurut Djangkung, saat ini sudah dilimpahkan ke Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dikarenakan kantor pusat IM3 berada di wilayah kerja Kanwil VII. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, M Rosyid Hidayat mengungkapkan kecurigaan adanya dugaan korupsi pajak atau penggelapan pajak yang dilakukan PT Indosat Multimedia (IM3). Rosyid mengungkapkan, IM3 melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) ke kantor Pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002. Untuk SPT masa PPN 2001 yang dilaporkan ke kantor pajak pada Februari 2002 dilaporkan bahwa total pajak keluaran tahun 2001 sebesar Rp 846,43 juta. Sedangkan total pajak masukan sebesar Rp 66,62 miliar sehingga selisih pajak keluaran dan masukan sebesar Rp 65,77 miliar. Sesuai aturan, jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka
9
selisihnya dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu, IM3 melakukan restitusi sebesar Rp 65,7 miliar.
Menurut Rasyid, selintas memang tidak terjadi kejanggalan dari hal tersebut. Namun, jika lampiran pajak masukan dicermati, IM3 menyebut adanya pajak masukan ke PT Indosat sebesar Rp 65,07 miliar. Namun setelah dicek ulang, dalam SPT Masa PPN PT Indosat, ternyata tidak ditemukan angka pajak masukan yang diklaim IM3. Padahalseharusnya angka Pajak Masukan IM3 tersebut muncul pada laporan pajak keluaran PT Indosat untuk tahun buku yang sama. Bahkan, PT Indosat hanya melaporkan pajak keluaran sebesar Rp 19,41 miliar yang sebagian besar berasal dari transaksi dengan PT Telkom bukan dengan IM3.
Hal serupa juga dilakukan pada 2002, bahkan nilain ya lebih besar. Untuk SPT Masa PPN 2002 per Desember 2002, IM3 melaporkan kelebihan pajak masukan sebesar Rp 109 miliar. Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) nomor 00008/407/02/051/03 uang tersebut.
3.3
Analisis Penyebab Kasus Dugaan Penggelapan Pajak oleh IM3
Penyebab/faktor pemicu pelanggaran dibedakan atas 3 hal yaitu: a. Tekanan (Unshareable pressure/ incentive) yang merupakan motivasi seseorang untuk melakukan fraud. Motivasi melakukan fraud, antara lain motivasi ekonomi, alasan emosional (iri/cemburu, balas dendam, kekuasaan, gengsi) dan nilai (values). b. Adanya kesempatan/peluang ( Preceived Oppotrunity) yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur. c. Rasionalisasi ( Rationalization) atau sikap ( Attitude), yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (borrowing ) asset yang dicuri.
Dalam kasus penggelapan pajak oleh IM3 dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: a. Faktor
kompetensi
bukan
menjadi
penyebab
utama
terjadinya
kecurangan.
10
Para akuntan yang terlibat dalam kasus kecurangan di atas tidak diragukan lagi kemampuannya karena akuntan di perusahaan besar yang sudah go public. Kecurangan tersebut terjadi karena akuntan tidak mampu mempertahankan profesionalitasnya dan lebih memilih untuk melanggar etika profesi. Alasannya bisa beragam, bisa karena faktor materi, faktor tekanan dari pihak manajemen, maupun buruknya sistem dan prosedur yang diterapkan . b. Dilema etika dapatmenjadi faktor munculnya kecurangan dalam pekerjaan. Dilema
etika
yang
dialami
oleh
akuntan
publik
muncul
dikarenakan adanya saling ketergantungan antara klien dan KAP (klien yang membayar fee auditor). Begitu pula dilema etika yang dihadapi akuntan internal perusahaan.
3.4
Solusi kasus Dugaan Penggelapan Pajak oleh IM3
Dalam kasus IM3 tersebut dijelaskan bahwa IM3 diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan Manajemen juga melakukan konspirasi dengan auditor dari kantor akuntan publik dalam melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan korporasi. Jika memang terbukti melakukan hal tersebut jelas IM3 telah melanggar prinsip-prinsip Good Corporate Governence (CGC-suatu komitmen, aturan main serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika: Transparasi, Akuntabilitas,
Responsibilitas,
Independensi,
dan
Kesetaraan).
IM3
melanggar diantaranya prinsip transaparasi, yang mana terdapat kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi secara lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Selain itu, IM3 juga melanggar prinsip akuntabilitas yang mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.
11
Terkait dengan masalah pihak manajemen berkonspirasi dengan para pejabat tinggi negara dan otoritas terkait dalam melakukan penipuan akuntansi, 1 lagi prinsip GCG yang dilanggar yaitu prinsip kemandirian yaitu keadaan dimana para pengelola dalam mengabil suatu keputusan bersifat professional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dari tekanan/pengaruh darimanapun yang bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat. Dan berbicara tentang prinsip, prinsip terakhir yang di langgar adalah prinsip responsibility (pertanggungjawaban), dan tanggung jawab ini mempunyai 5 dimensi yaitu dimensi ekonomi,hukum, moral, social, dan spiritual. Solusi yang dapat diterapkan pada kasus penggelapan pajak oleh IM3 antara lain: 1) Pelaku
Para pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh keuntungan secara ilegal.
Seharusnya akuntan internal perusahaan maupun akuntan publik tetap bersikap objektif dan independen serta tidak terpengaruh oleh manajemen. Akuntan internal sebaiknya bertanggung jawab secara langsung kepada pemilik dan bukan pada manajemen perusahaan, karena hal ini dapat mengurangi tekanan yang dihadapi oleh akuntan internal.
Pengembangan tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis ini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat. Jadi, dalam keadaan apapun para pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar di lingkungan usaha mereka.
Pentingnya pendidikan etika bagi para akuntan sebagi bekal dalam menghadapi potensi kecurangan. Pelanggaran etika akan terus terjadi jika tidak ada pemahaman yang mendalam dari akuntan terhadap pentingnya untuk memegang teguh etika profesi. Bisa jadi mereka tidak mengetahui dampak yang
12
ditimbulkan oleh kecurangan yang mereka lakukan. Salah satu cara untuk
menekan
jumlah
akuntan
yang
menyimpang
serta
menanamkan kesadaran akan pentingnya menerapkan kode etik profesi adalah dengan melakukan sosialisasi intensif tentang profisionalitas dan kode etik akuntan dalam lingkungan kerja. Misalnya, secara rutin IAI sebagai lembaga akuntan terbesar di Indonesia
menyelenggarakan
pelatihan
dan
seminar
untuk
meningkatkan kompetensi dan kesadaran terhadap kode etik profesi kepada anggotanya. 2) Pemerintah Sebaiknya pemerintah lebih mengetatkan pengawasan pajak kepada perusahaan-perusahaan besar dan tidak tebang pilih dalam menyelesaikan penggelapan pajak. Pemerintah Indonesia masih sangat lemah dalam memberantas penggelapan pajak-pajak. Ditambah lagi maraknya oknum-oknum pemerintah yang mudahnya menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang ingin menggelapkan uang pajak mereka. Pemerintah seharusnya menerapkan hukuman yang berat untuk perusahaan yang menggelapkan pajaknya dan menghukum berat oknum yang
menerima
suap,
serta
perusahaan
harusnya
sadar
akan
kewajibannya membayar pajak. Dalam kasus ini, pihak pemerintah dan DPR juga perlu segara membentuk tim auditor independen yang kompeten dan kredibel untuk melakukan audit investigatif atau audit forensik untuk membedah laporan keuangan dari 750 PMA yang tidak membayar pajak. Korporasi multinasional yang secara sengaja terbukti tidak memenuhi kewajiban ekonomi, hukum, dan sosialnya bisa dicabut izin operasinya dan dilarang beroperasi di negara berkembang.
13
BAB IV PENUTUP 4.1 Simpulan
IM3 diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan Manajemen juga melakukan konspirasi dengan auditor dari kantor akuntan publik dalam melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan korporasi. Jika memang terbukti melakukan hal tersebut jelas IM3 telah melanggar prinsip-prinsip Good Corporate Governence. Prinsip-prinsip yang dilanggar IM3 antara lain: prinsip transaparasi, prinsip akuntabilitas, prinsip kemandirian, prinsip responsibility (pertanggungjawaban).
4.2 Saran
Akuntan internal sebaiknya bertanggung jawab secara langsung kepada pemilik dan bukan pada manajemen perusahaan, karena hal ini dapat mengurangi tekanan yang dihadapi oleh akuntan internal.
Semuapihak yang terkaitseharusnyamampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh keuntungan secara ilegal.
secara rutin IAI sebagai lembaga akuntan terbesar di Indonesia menyelenggarakan
pelatihan
dan
seminar
untuk
meningkatkan
kompetensi dan kesadaran terhadap kode etik profesi kepada anggotanya.
pemerintah lebih mengetatkan pengawasan pajak kepada perusahaan perusahaan
besar
dan
tidak
tebang
pilih
dalam
menyelesaikan
penggelapan pajak
14
DAFTAR PUSTAKA https://m.tempo.co/read/news/2003/11/04/05627427/ditjen-pajak-akan-usut dugaan-penggelapan-pajak-im3 (Diakses pada tanggal 7 Mei 2017)
http://desiastuti2112.blogspot.co.id/2016/10/kasus-pelanggaran-pajak-ptindosat.html?m=1 (Diakses pada tanggal 7 Mei 2017)
http://lianlobay.blogspot.co.id/2014/11/penggelapan-pajak-pt-indosat-multi.html (Diakses pada tanggal 7 Mei 2017)
15
