PENGANTAR PERPAJAKAN Pengajar :
Rachmadany K,SE.M.ACC.,AK
Pembahasan : KASUS PAJAK PT EK PRIMA EKSPOR
Disusun oleh : NAMA : SYAMSUL NPM : 2015.61.002500
KELAS : MANAJAMEN 5A
PROGRAM STUDI MANAJEMEN EKONOMI SEKOLAH TINGGI ILMU IL MU EKNOMI BALIKPAPAN – STIEPAN STIEPAN
Kata Pengantar
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Pengantar Perpajakan tentang kasus Pajak PT. EK Prima Ekspor yang saya usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai Sumber di Internet, sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itusaya tidak lupa menyampaikan bayak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam pembuatan makalah ini. Namun tidak lepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin memberi saran dan kritik kepada kami . Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari makalah Pengantar Perpajakan dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inpirasi terhadap pembaca.
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
i ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah BAB II PEMBAHASAN
3 4 5-11
BAB III PENUTUP
12
Kesimpulan
12
Daftar Pusta
12- 13
3
BAB I PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Dengan posisi yang sedemikian penting itu pajak merupakan penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik oleh negara. Dalam struktur keuangan Negara tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia.Dari tahun ke tahun telah banyak dilakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan undang-undang, penerbitan peraturan perundang-undangan baru dibidang perpajakan, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber hukum pajak lainnya Berbagai upaya yang dilakukan belum menunjukkan perubahan yang signifikan bagi penerimaan Negara. Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan (wajib pajak) yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak. Mengingat pajak adalah beban – yang akan mengurangi laba bersih perusahaanmaka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Namun demikian penghindaran pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang legal agar tidak merugikan perusahaan di kemudian hari. Penghindaran pajak dengan cara illegal adalah penggelapan pajak. Hal ini perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku. Selain wajib membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memotong pajak yang terutang atas penghasilan yangdibayarkan kepada pihak lainnya, baik kepada karyawan maupun kepada pihak ketiga.
4
RUMUSAN MASALAH
1. Siapakah Pemilik dari PT. EK Prima Ekspor Indonesia? 2.Berapakah Kerugian Negara yang di Derita Akibat dari Penggelapan Pajak yang dilakukan Oleh PT. EK Prima Ekspor Indonesia ? 3.Bagaimana Awal Mula Kasus Penggelapan Pajak yang dilakukan Oleh PT EK Prima Ekspor hingga Bisa Terbongkar dan Diketahui Oleh Negara ? 4.Jenis Pajak Apa Sajakah yang di Gelapkan Oleh PT.EK Prima Ekspor? 5. Oknum yang terlibar Pengelapan pajak PT. EK Prima Ekspor ? 6. Pasal apa Yang dilanggar PT. EK Prima Ekspor dan Hukumannya ? 7. Tindakan yang harus diambil pemerintah ?
5
BAB II PEMBAHASAN MASALAH
PT EK Prima Ekspor berada di bawah naungan Lulu Grup International atau EMKE Group. Ini adalah kelompok usaha yang dimiliki Yusuf Ali MA dan berkantor pusat di Abu Dhabi, Uni Emirt Arab. Rajesh diketahui juga menjadi salah satu direksi di Lulu Group. PT E.K Prima Ekspor Indonesia bergerak dibidang ritel. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan yang bernaung dalam grup Lulu Group International atau EMKE Group. Bisnis kelompok usaha itu bergerak di bidang ritel bertaraf internasional. Salah satu bisnis yang tenar yakni Lulu hypermarket. Selain itu, Lulu Group memiliki beberapa pusat perbelanjaan, yaitu Khalidiyah Mall, Al Raha Mall, Al Wahda Mall, Mushriff Mall, Madinat Zayed Mall, Mazyad Mall, Ramli Mall, RAK Mall, Al Foah Mall dan Al Khor Mall. Pusat perbelanjaan itu tersebar di negara-negara kawasan Teluk. Lulu hypermarket mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Salah satunya berdiri di kawasan Cakung Jakarta Timur. Beralamatkan GRAHA E.K PRIMA Ruko Textile Blok C3/ Raya, Jalan Mangga Dua No.12, RT.11/RW.5, Ancol, Pademangan, DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430 PT E.K Prima Ekspor Indonesia memiliki tunggakkan pajak penghasilan negara (PPN) sejak 2014 sampai 2015. Membengkaknya tagihan pajak PT E.K Prima lantaran ditambah bunga keterlambatan pembayaran pajak. PT EK Prima memiliki restitusi pajak senilai Rp 4.533.578.900 pada periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2014. Restitusi tersebut diajukan Mohan pada 26 Agustus 2015 ke KPP PMA Enam. KPP PMA Enam kemudian mengimbau PT EK Prima melunasi utang PPN pembelian kacang mete gelondong tahun 2014 sebesar Rp 36.876.570.880 dan tahun 2015 sebesar Rp 22.406.967.720. Mohan kemudian pada 30 Juni 2016 mengajukan surat keberatan yang menyatakan tidak sependapat. Kepada KPP PMA Enam Johnny Sirait kemudian mengundang Chief Accounting PT EK Prima Siswanto untuk menyarankan agar perusahaan tersebut mengikuti program tax amnesty. Surat yang dikirimkan KPP PMA Enam kemudian tidak dibalas oleh Mohan. Pemeriksa Pajak KPP PMA Enam yang sebelumya berkesimpulan dapat memenuhi keinginan pengajuan restitusi pajak PT EKP kemudian menolak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) karena adanya instruksi Johnny Sirait yang mengatakan transaksi PT EKP tidak dapat diyakini kebenarannya. PT EK Prima juga memiliki Surat Tagihan Pajak PPN pada 6 September 2016 untuk masa pajak Desember 2014 sebesar Rp 52.364.730.649 dan untuk masa pajak Desember 2015 sebesar Rp 26.440.221.909. PT EK Prima juga menghadapi masaah karena akan di bukper (bukti permulaan) oleh KPP PMA Enam sehubungan dengan Surat Pembatalan
6
Pencabutan Pengukuhan PT EKP oleh KPP PMA Emam. Total Penghapusan Pajak adalah 78 Miliyar. Direktur Utama PT EK Prima Ekspor Indonesia (PT EKP) Ramapanicker Rajamohan Nair alias Rajesh menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 13 Februari 2017. Ia didakwa menyuap Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Pajak Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno, sebesar US$ 148.500 atau setara dengan Rp 1,9 miliar. Jaksa penuntut umum pada KPK menyebut suap ini diberikan agar Handang mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP. "Terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," kata jaksa Ali Fikri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 13 Februari 2017. PT EKP yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Kalibata (KPP PMA Enam) tercatat memiliki sejumlah permasalahan pajak pada kurun 2015 sampai 2016. Di antaranya adalah pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), surat tagihan pajak pajak pertambahan nilai, penolakan pengampunan pajak, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, dan pemeriksaan bukti permulaan. Terkait dengan restitusi pajak periode 2012 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp 3,5 miliar, terdakwa mengajukan permohonan pengembalian pada 26 Agustus 2015 ke KPP PMA. Pada Juni 2016, KPP PMA Enam mengimbau PT EKP agar melunasi PPN atas pembelian kacang mete gelondong tahun 2014 sebesar Rp 36,8 miliar, dan tahun 2015 sebesar Rp 22,4 miliar. Sebelumnya KPP PMA Enam memperoleh informasi dari KPP Maumere bahwa PT EKP membeli barang kena pajak dari pedagang yang belum dikenakan PPN. Namun, pada 30 Juni 2016 terdakwa mengajukan keberatan ke KPP PMA Enam yang intinya tidak sependapat dengan klarifikasi tersebut. Pada 19 Agustus 2016, Chief Accounting PT EKP Siswanto memenuhi undangan Johnny Sirait, Kepala KPP PMA Enam. Pada pertemuan itu Johnny menyarankan agar PT EKP mengikuti program tax amnesty. Tapi, hingga batas waktu yang ditentukan, PT EKP tidak mengajukan tax amnesty. Selanjutnya Awal September 2016, terdakwa memasukkan surat penyataan harta (SPH) sebagai salah syarat tax amnesty. Namun ditolak karena PT EKP mempunyai tunggakan
7
pajak untuk Desember 2014 sebesar Rp 52,3 miliar, dan untuk Desember 2015 sebesar Rp 26,4 miliar. Selanjutnya pada 7 September 2016, Johnny Sirait juga menginstruksikan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan atas nama PT EKP tahun pajak 2012-2014 kepada Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, karena adanya dugaan ekspor yang tidak benar dan penyalahgunaan faktur fiktif. Masalah pajak PT EKP tak berhenti di situ. Pada 20 September 2016, Kepala KPP PMA Enam Soniman Budi Raharjo mengeluarkan surat pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) karena adanya dugaan PT EKP tidak mempergunakan PKP sesuai ketentuan. Sehingga ada indikasi restitusi yang diajukan tidak sebagaimana mestinya. Karena permasalahan pajak yang rumit, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv menyarankan terdakwa menemui Handang Soekarno untuk meminta bantuan. Selanjutnya, terdakwa meminta bantuan Arif Budi Sulystio dengan mengirimkan dokumen-dokumen pajaknya melalui pesan Whats App. Pada 4 Oktober 2016, atas arahan Dirjen Pajak Ken Dwijugeasteadi, Muhammad Haniv memerintahkan Johnny Sirait agar membatalkan surat pencabutan pengukuhan PKP PT EKP. Keesokan harinya KPP PMA Enam pun menindaklanjuti permintaan itu dengan mengeluarkan surat pembatalan pencabutan pengukuhan PKP PT EKP. Sehari setelah surat pembatalan keluar, terdakwa bersama Siswanto bertemu dengan Handang di lantai 13 Gedung Utama Kantor Pusat Dirjen Pajak. Pada pertemuan itu, terdakwa meminta Handang membantu menyelesaikan masalah pajak PT EKP lainnya. Atas permintaan itu, Handang menyarankan agar terdakwa menyelesaikan surat tagihan pajak lebih dulu. Besoknya, Handang mengabarkan bahwa permintaan pembatalan surat tagihan pajak yang diajukan terdakwa pada 21 September 2016 akan diproses. Handang pun berjanji untuk membantu dan akan menemui pihak-pihak terkait di Kanwil DJP Jakarta Khusus. Pada 20 Oktober 2016 malam, terdakwa bersama Siswanto bertemu Handang di Nippon Khan Hotel Sultan Jakarta. Dalam pertemuan itu terdakwa menjanjikan uang 10 persen dari total nilai STP PPN senilai Rp 52,3 miliar. Setelah negosiasi, akhirnya disepakati uang yang akan diberikan Rp 6 miliar. Uang tersebut sudah termasuk upah untuk Haniv. Beberapa hari setelah pertemuan, Haniv menerbitkan pembatalan Surat Tagihan Pajak PT EKP untuk masa pajak 2014 dan 2015. Handang kemudian menagih uang yang dijanjikan terdakwa. 8
Pada 18 November, terdakwa menyerahkan uang Rp 2 miliar melalui Dinesh Kumar Raghuvaran, Kepala Cabang Utama PT EKP Surabaya, kepada Yustinus Heri Sulistyo, pegawai pajak Kanwil DJP Jawa Timur I, sekaligus orang kepercayaan Handang. Karena uang tersebut dikemas dalam dua koper besar, Handang meminta terdakwa menukarnya dalam pecahan dollar Amerika. Selanjutnya pada 21 November, terdakwa menukar uang tersebut di BENS Money Changer, Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Kemudian Yuli Kanestren mengambil uang yang sudah ditukar menjadi US$ 148.500 dan diserahkan kepada Ramila, istri terdakwa. Malam harinya, Handang mendatangi rumah terdakwa di Springhill Golf Residence D7 Blok BVH B3 Kemayoran untuk mengambil uang. Sesaat setelah uang berpindah tangan, keduanya dicokok penyidik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Utama PT E.K Prima Ekspor Indonesia, R. Rajamohanan Nair dan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno. Keduanya ditangkap terkait dugaan suap sebesar Rp 6 miliar. Uang tersebut diduga untuk menghilangkan kewajiban pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia sebesar Rp 78 miliar. Atas perbuatannya, Rajamohan didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar. Uang tersebut adalah tunggakan pajak PT EK Prima dari tahun 2014 hingga tahun 2015 yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan bunga. PT EK Prima Ekspor Indonesia sebelumnya mengaku hendak mengajukan diri sebagai peserta program pengampunan dari negara kepada para pengemplang pajak (tax amnesty). Melalui kuasa hukumnya, Tommy Singh, sebelum diajukan, kliennya telah mendapat intimidasi dari dari Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno. Handang kepada Rajesh Rajamohanan Nair selaku direktur utama mengatakan akan menolak permohonan keikutsertannya dalam program tax amnesty tersebut.
9
Kuasa Hukum Country Director PT E.K Prima Ekspor Indonesia R. Rajamohanan Nair, Tommy Singh, menyebutkan, ada keterlibatan tiga pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam kasus dugaan suap yang menjerat kliennya. Ketiga oknum tersebut dituding memeras Rajamohanan agar membayarkan sejumlah uang dalam kasus tunggakan pajak PT. E.K Prima Ekspor Indonesia. Tunggakan pajak PT. E.K Prima Ekspor Indonesia sebesar Rp 78 miliar diketahui dari Surat Tagihan Pajak (STP) pada 2013-2014. Meski menyebut keterlibatan tiga oknum Ditjen Pajak, Tommy enggan memberikan keterangan identitasnya. Rajesh Rajamohanan disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau Pasal 5 ayat 1 huruf (b) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana koruspi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Sementara Handang disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.
Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia Ramapanicker Rajamohanan Nair dihukum 3 tahun penjara dan didenda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan warga asli India itu terbukti menyuap Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno sebesar Rp 1,9 miliar. Vonis yang diberikan hakim kepada Rajamohanan lebih ringan daripada tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam sidang sebelumnya jaksa meminta hakim memvonis Rajamohanan penjara 4 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Hakim menyebut hal-hal yang meringankan Rajamohanan adalah terdakwa menyesali perbuatan, berlaku sopan, dan belum pernah dihukum. Sedangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan Rajamohanan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus pajak di Indonesia saat ini sudah meresahkan banyak pihak. Pajak yang seharusnya menjadi alat pembiayaan dan pengaturan negara sudah di komoditikan berbagai kepentingan. Pemerintah dianggap kurang tegas dan memberikan banyak 10
peluang dalam menghadapi kasus ini. Terlalu banyak terjadi pelanggaran atau kolusi di berbagai lini. Memang ada yang ketahuan dan mendapat sanksi, namun jika dibandingkan dengan yang tidak ketahuan, jumlahnya lebih banyak yang tidak ketahuan Terjadinya kasus penyelewengan pajak yang melibatkan oknum wajib pajak dan aparat Ditjen Pajak diakibatkan minimnya upaya pencegahan. Kasus terindikasi korupsi ini bisa dicegah jika Ditjen Pajak bekerja sama dengan instansi penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan proaktif mengusut dugaan pelanggaran dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, apalagi terkait kasus yang terindikasi itu melibatkan pejabat negara. Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun mengatakan, dalam upaya pemberantasan mafia perpajakan, Ditjen Pajak bersama KPK dan instansi penegak hukum diberi wewenang untuk memantau kinerja pejabat negara. Ini dilakukan guna meminimalisasi terjadinya praktik korupsi, termasuk dalam kewajiban membayar pajak. "Kebocoran dalam penerimaan pajak ini seharusnya tidak perlu terjadi andai Ditjen Pajak bersama institusi penegak hukum, termasuk KPK, aktif dalam melakukan pengawasan dan pencegahan. Makanya, DPR berencana membentuk Pansus Hak Angket Perpajakan," katanya di Jakarta, Selasa (15/2). Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini khawatir penuntasan kasus pajak akan tersandera oleh kekuatan kekuasaan dan kekuatan ekonomi. Dalam hal ini, kekuatan kekuasaan berada di tangan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, sedangkan kekuatan ekonomi dari para pengusaha yang punya modal besar dan punya masalah pajak. "Aparat Ditjen Pajak bisa leluasa menyunat setoran pajak karena pengawasannya lemah. Padahal, lembaga seperti KPK diberikan kewenangan untuk memonitor kinerja pejabat di seluruh instansi pemerintahan," tuturnya. Hingga saat ini, sejumlah kasus pajak besar yang terindikasi melibatkan tokoh politik dan pejabat negara belum ditindaklanjuti. Kejahatan pajak besar yang merugikan negara hingga triliunan rupiah belum terungkap, salah satunya dugaan kasus penggelapan pajak oleh Ancora Group milik Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita I Wirjawan. Terkait hal ini, pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, pembiaran terhadap kasus pajak sebenarnya tidak menguntungkan bagi pemerintah. Kesan yang muncul seolah sedang terjadi tarik-menarik kepentingan dalam kasus-kasus pajak tersebut. "Penyelesaian kasus pajak yang terus mutar-mutar di tempat ini jelas memojokkan citra pemerintah. Ini akan jadi bom waktu yang mengancam performa pemerintahan. Muncul 11
kesan kelambanan penanganan kasus pajak ini karena Presiden Jokowi tersandera oleh banyak konflik kepentingan," katanya. Siti Zuhro menambahkan, penuntasan kasus mafia pajak sangat memengaruhi citra Presiden di mata masyarakat. Apabila kasus-kasus ini diabaikan, terutama yang menyeret nama pejabat negara/publik, maka bisa dipastikan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Presiden Jokowi pemberantasan korupsi akan menurun drastis. "Presiden dan partainya harus belajar pada dampak penurunan kepercayaan publik garagara kasus Bank Century. Ini karena terkesan pejabat-pejabat yang terlibat itu justru dilindungi. Jika tidak mau belajar dari kasus Century, kinerja Partai Demokrat akan merosot," ucapnya. Untuk itu, ketegasan Presiden Jokowi diharapkan dapat menghilangkan kecurigaan publik tentang dugaan persekongkolan antara penguasa dan pengusaha yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan besar. Pemerintah juga perlu membangun kesadaran Masyarakat akan patuh membayaar pajak . Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Masyarakat di negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun sarana dan prasarana transportasi yang cukup maju maupun biaya operasional aparat negara berasal dari pajak mereka. Pelayanan medis gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat transportasi modern menjadi bukti pemerintah mengelola dana pajak dengan baik. Dengan digalakannya kesadaran akan pajak ini diharapkan Indonesia akan menuju kesejahteraan yang selama ini dih arapkan. Slogan “LUNASI PAJAKNYA AWASI PENGGUNAANNYA” tidak hanya suara dan gaungnya semata yang nyaring namun bisa benar-benar terwujudkan bahwa pajak menjadi pendapatan utama negara yang diperuntukkan dan dikelola dengan transparan dan akuntabel bagi kepentingan masyarakatnya sendiri.
12
BAB III KESIMPULAN
kasus PT. EK Prima Ekspor adalah cermin sempurna bagi penegak hukum kita.Seseorang yang diharapkan dapat ikut menegakan Pajak yang berlaku , Malah ikut serta terlibay dalam kasus yang merugikan Negara Dari situ tergambar, sebagian dari mereka tidak sungguh-sungguh menegakkan keadilan, malah berusaha menyiasati hukum dengan segala cara. Tujuannya boleh jadi buat melindungi orang kaya yang diduga melakukan kejahatan. Dan kalau perlu dilakukan dengan cara mengorbankan orang yang lemah. Padahal pajak Sendiri digunakan untuk memakmurkan Rakyat Indonesia. PT EK Prima Ekspor berada di bawah naungan Lulu Grup International atau EMKE Group. Ini adalah kelompok usaha yang dimiliki Yusuf Ali MA dan berkantor pusat di Abu Dhabi, Uni Emirt Arab Kejahatan ini diperkirakan merugikan negara Rp 78 miliar. Rajesh Rajamohanan disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau Pasal 5 ayat 1 huruf (b) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana koruspi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Sementara Handang disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Pemerintah diharapkan lebih tegas dalam menindak kecurangan pajak karena sangat berpengearuh terhadap kemakmuran rakyat Indonesia dan tidak memandang Bulu siapa pelakunya. Pemerintah juga perlu menamkan sikap sadar bayar pajak kepada Masayrakat agar selanjutnya hal hal seperti ini tidak tejadi lagi. Saya berharap kedepannya kasus kasus terkait pajak akan semakin berkurang.
Daftar Pustaka : https://nasional.tempo.co/read/846093/kronologi-pt-ek-prima-suap-pejabat-pajakdiungkap-di-sidang http://www.tribunnews.com/nasional/2016/11/25/pajak-yang-hendak-dihilangkan-pt-ek prima-ekspor-indonesia-adalah-ppn-dan-bunga-tahun-2014-2015 http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarelawajib-pajak 13
http://www.aktual.com/tiga-oknum-pejabat-di-ditjen-pajak-dituding-terlibat-kasus-suap pt-e-k-prima/ http://nasional.kompas.com/read/2016/11/24/21315071/tiga.pejabat.ditjen.pajak.dituding. juga.terlibat.dalam.kasus.dugaan.suap http://www.jurnas.com/artikel/10186/Bertaraf-Internasional-PT-EK-Prima-EksporIndonesia-Kemplang-Pajak/ http://nasional.kompas.com/read/2017/03/06/19270071/penyelesaian.kasus.pajak.pt.ekp.d isebut.titipan.adik.ipar.jokowi
14
