MATRIKS PEMBAGIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM LAMPIRAN UU 23 TAHUN 2014 Oleh : Orrinda Ike Fardiana - PUPUK (Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil)
ABSTRAKSI
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Sementara dalam studi ini fokus membahas mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan daerah Provinsi serta daerah Kabupaten/Kota. Penyusunan matriks kewenangan pelayanan perizinan bertujuan untuk memudahkan stakeholder dalam mengetahui jenis-jenis perizinan yang tertuang di UU No. 23 Tahun 2014. Artinya substansi matriks disusun berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. Tidak menutup kemungkinan masih terdapat kewenangan perizinan lain yang belum disebut di matriks, terutama yang berdasarkan regulasi lain di luar UU No. 23 Tahun 2014.
Keyword: Perizinan dan non Perizinan, UU 23 Tahun 2014, Pembagian Kewenangan, Pemerintahan Konkuren
A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN No.
a.
Sub Urusan
Pemerintah Pusat 1
Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2
Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.
Daerah Provinsi 1
Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2
Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Perizinan Pendidikan
Daerah Kabupaten/ Kota 1
Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2
Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN No.
a.
b.
Sub Urusan
Pemerintah Pusat 1
Penyelenggaraan registrasi, akreditasi, dan standardisasi fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta.
2
Penerbitan izin rumah sakit kelas A dan fasilitas pelayanan kesehatan penanaman modal asing (PMA) serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat nasional.
1
penetapan standarisasi dan registrasi tenaga kesehatan Indonesia, tenaga kesehatan warga negara asing (TK-WNA)
2
penerbitan rekomendasi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).
Upaya Kesehatan
Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
Daerah Provinsi 1
Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi.
Daerah Kabupaten/ Kota 1
Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
1
Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.
c.
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
1
penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) .
1
penerbitan izin apotek , toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.
2
penerbitan pengakuan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) .
2
Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).
3
Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).
3
Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu
4
Penerbitan sertifikat perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.
5
Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG No.
a.
b.
Sub Urusan
Pemerintah Pusat
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/ Kota
1
Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB)
2
sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
1
penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).
Bangunan Gedung
Jasa Konstruksi
1
Penerbitan izin usaha jasa konstruksi asing.
D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN No. a.
b.
c.
Sub Urusan
Pemerintah Pusat
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/ Kota 1
Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
2
Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
1
penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
1
Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil
Perumahan
Kawasan Permukiman
Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1
Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan besar.
1
sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan menengah.
E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT No. a
b
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Pemerintah Pusat 1
Standardisasi tenaga satuan polisi pamong praja
1
Standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
2
Standardisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga pemadam kebakaran.
Kebakaran
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/ Kota
F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL No.
Sub Urusan
a
Pemberdayaan Sosial
b
Perlindungan dan Jaminan Sosial
c
Sertifikasi dan Akreditasi
Pemerintah Pusat 1
Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah provinsi.
1
Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antara WNI dengan WNA.
1
Pemberian sertifikasi kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial.
Daerah Provinsi 1
Penerbitan Izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
1
Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.
Daerah Kabupaten/ Kota 1
Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota.
G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA No.
a
b
Sub Urusan
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pemerintah Pusat 1
Penerbitan izin pemagangan luar negeri.
2
Pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi.
3
Pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi.
1
Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.
2
Penerbitan izin pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS).
Penempatan Tenaga Kerja
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/ Kota 1
Perizinan lembaga pelatihan kerja.
2
pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
1
Penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
1
Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2
Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
2
Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
c
Hubungan Industrial
3
Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) baru, pengesahan RPTKA perubahan seperti jabatan, lokasi, jumlah tenaga kerja asing, dan kewarganegaraan serta RPTKA perpanjangan lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.
4
Penerbitan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) baru
5
Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.
1
Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi
3
Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
1
Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
1
Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK No.
Sub Urusan
Pemerintah Pusat
a
Kualitas Hidup Perempuan
1
Standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
b
Perlindungan Perempuan
1
Standardisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/ Kota
c
Kualitas Keluarga
1
Standardisasi lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak.
I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Tidak disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN No.
Sub Urusan
a
Izin Lokasi
b
Izin Membuka Tanah
Pemerintah Pusat 1
Pemberian izin lokasi lintas Daerah provinsi.
Daerah Provinsi 1
Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Daerah Kabupaten/ Kota 1
Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
1
Penerbitan izin membuka tanah.
K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP No.
a
Sub Urusan
Pemerintah Pusat
1
Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik.
2
Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (landfill gas) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta
Daerah Provinsi
Persampahan
L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tidak disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014
Daerah Kabupaten/ Kota
1
Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tidak disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA No. a.
Sub Urusan Standardisasi dan Sertifikasi
Pemerintah Pusat 1
Standardisasi pelayanan KB
2
Sertifikasi tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/ Kota
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/ Kota
O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN No.
a
Sub Urusan
Pemerintah Pusat 1
Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas negara dan trayek lintas Daerah provinsi.
2
Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek yang melayani angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) Daerah provinsi;
3
Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek yang melayani angkutan dengan tujuan tertentu; dan
4
Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek yang melayaniangkutan pariwisata.
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1
Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi.
1
Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
2
Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
2
Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.
3
Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
3
Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
4
Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.
b.
Pelayaran
5
Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.
6
Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan nasional.
7
Persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri.
1
Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antar-Daerah provinsi dan internasional.
2
Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar- Daerah provinsi dan/atau antarnegara.
3
Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa pengelolaan kapal, perantara jual beli dan/atau sewa kapal, keagenan kapal dan awak kapal.
1
Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi.
2
Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar- Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan Internasional
3
Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan.
1
Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota.
2
Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota.
3
Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga 9elico Indonesia atau badan usaha.
4
Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.
5
Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek antarnegara dan/atau antar-Daerah provinsi.
4
Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.
4
Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
5
Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional.
5
Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.
6
Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal
6
Penerbitan izin lokasi, membangun dan mengoperasikan terminal khusus.
6
Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
7
Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.
7
Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.
7
Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan 10elic.
8
Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.
8
Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional.
8
Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau
9
Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.
9
Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional.
9
Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul 10elic.
10
Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.
10
Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.
10
Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan 10elic.
C
d.
11
Penerbitan izin pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.
12
Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.
11
Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.
11
Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan 11elic.
12
Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) pelabuhan pengumpan regional.
12
Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan 11elic.
13
Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan 11elic.
14
Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) pelabuhan pengumpan 11elic.
1
penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas 11elicopter.
1
Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
Penerbangan
Perkeretaapian
1
Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah provinsi
1
Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota.
2
Penerbitan izin usaha dan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah provinsi.
3
Sertifikasi tenaga perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian.
4
Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah provinsi dan batas wilayah negara.
2
Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
3
Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
2
Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
3
Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.
P. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tidak disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH No.
a
Sub Urusan Izin Usaha Simpan Pinjam
Pemerintah Pusat
1
Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah provinsi.
Daerah Provinsi
1
Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Daerah Kabupaten/ Kota
1
Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
2
Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah provinsi
2
R. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL No. Sub Urusan Pemerintah Pusat a
b
Promosi Penanaman Modal
Pelayanan Penanaman Modal
1
Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
1
Pelayanan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah provinsi.
2
Pelayanan penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi.
3
Pelayanan penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional
Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
2
Daerah Provinsi 1
Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
1
Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah kabupaten/kota;
2
Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan menjadi kewenangan Daerah provinsi.
Penerbitan izin pembukaankantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
Daerah Kabupaten/ Kota 1
Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
1
Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4
Pelayanan penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional.
5
Pelayanan penanaman modal asing.
S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Tidak disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Tidak disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN No. Sub Urusan Pemerintah Pusat
1
1
Penerbitan sertifikasi sumber daya manusia sandi.
2
Penerbitan sertifikasi peralatan sandi.
Akreditasi dan Sertifikasi
V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN No. Sub Urusan Pemerintah Pusat a
Cagar Budaya
1
Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri.
1
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/ Kota
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/ Kota
Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi.
1
Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
W. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN No. Sub Urusan Pemerintah Pusat
a
Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan
1
Penyelenggaraan sertifikasi pustakawan.
2
Akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan.
X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN No. Sub Urusan Pemerintah Pusat
a
b
1
Persetujuan Tertulis jadwal retensi arsip (JRA) lembaga negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan perguruan tinggi negeri.
2
Persetujuan tertulis pemusnahan arsip di lingkungan lembaga negara, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, perguruan tinggi negeri, BUMN, perguruan tinggi swasta dan perusahaan swasta yang kegiatannya dibiayai dari anggaran negara atau bantuan luar negeri yang memiliki retensi sekurangkurangnya paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
1
Sertifikasi arsiparis yang mengikuti uji kompetensi.
Pelindungan dan Penyelamatan Arsip
Akreditasi dan Sertifikasi
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/ Kota
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/ Kota
c
Perizinan
1
Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di ANRI.
1
Y. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN No. Sub Urusan Pemerintah Pusat
a
b
Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi.
Daerah Provinsi 1
Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
1
Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
2
Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal di bawah 30 Gross Tonase (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
2
Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
3
Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT.
3
Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
4
Pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT.
1
Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional.
2
Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara.
1
Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 Gross Tonase (GT)
Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
Perikanan Tangkap
1
Penerbitan Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten/kota.
Daerah Kabupaten/ Kota
c
d
e
Perikanan Budidaya
Pengolahan dan Pemasaran
Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan
1
Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan.
2
Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia.
3
Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing.
1
Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan.
2
Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia.
3
Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah provinsi dan lintas negara.
1
Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan.
1
Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
1
Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
1
Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA No. a
Sub Urusan Destinasi Pariwisata
Pemerintah Pusat 1
Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah provinsi
Daerah Provinsi 1
AA. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN No. Sub Urusan Pemerintah Pusat
a
b
1
Standardisasi, dan pengawasan mutu/formula sarana pertanian.
2
Penerbitan sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak (HPT) dan obat hewan.
3
Penerbitan nomor izin pendaftaran obat hewan.
4
Penerbitan sertifikasi cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dan cara pembuatan pakan yang baik (CPPB).
Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Daerah Provinsi 1
Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman.
1
Penetapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
1
Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan.
2
Penetapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan.
2
Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
Sarana Pertanian
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Daerah Kabupaten/ Kota 1
Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
Daerah Kabupaten/ Kota
c
1
Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
2
Penerbitan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, benih/bibit ternak dan tanaman pakan, bahan pakan dan pakan keluar dan ke dalam wilayah Indonesia.
3
Penetapan persyaratan teknis laboratorium.
4
Penerbitan izin usaha produsen/importir obat hewan.
5
Pendaftaran/izin formula pupuk, pestisida, alsintan dan obat hewan.
1
Pendaftaran pakan, produk hewan, alat mesin peternakan, alat mesin kesehatan hewan dan obat hewan.
Perizinan Usaha Pertanian
1
Penerbitan Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota.
2
Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi.
2
Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.
3
Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan.
3
Penerbitan Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan
BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Tidak disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No. Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi a
Geologi
1
Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi.
Daerah Kabupaten/ Kota
1
Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada wilayah izin usaha Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi
2
Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain.
3
Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada wilayah laut lebih dari 12 mil
4
Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing.
1
Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
2
Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
3
Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.
4
Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.
b.
Energi Baru Terbarukan
5
Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara.
6
Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk komiditas mineral logam dan batubara.
7
Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari Daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing.
8
Penerbitan izin usaha jasa pertambangan
9
surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia.
1
Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah provinsi.
5
Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
1
Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
1
Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.
c.
2
Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
3
Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi.
4
Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun.
2
Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
3
Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.
1
Penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik dan izin jual beli tenaga listrik lintas negara.
1
Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi.
2
Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik lintas Daerah provinsi, badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik lintas Daerah provinsi atau badan usaha milik negara.
2
Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi.
Ketenagalistrikan
3
Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas Daerah provinsi atau berada di wilayah di atas 12 mil laut.
4
Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
5
Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
6
3
penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan Pemerintah Daerah provinsi
4
Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
5
Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri
Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing.
DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN No. a
Sub Urusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Pemerintah Pusat 1
Penerbitan izin usaha untuk perantara perdagangan properti
Daerah Provinsi 1
Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor.
Daerah Kabupaten/ Kota 1
Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
2
Penerbitan izin usaha untuk penjualan langsung
3
Penerbitan izin usaha untuk perwakilan perusahaan perdagangan asing
4
Penerbitan izin usaha untuk usaha perdagangan yang di dalamnya terdapat modal asing
5
Penerbitan izin usaha untuk jasa survei dan jasa lainnya di bidang perdagangan tertentu; dan
6
Penerbitan izin usaha untuk pendaftaran agen dan/atau distributor.
7
Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk pemberi waralaba dari dalam negeri
2
Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi
2
Penerbitan tanda daftar gudang.
3
Rekomendasi untuk penerbitan Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar(PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP).
3
Penerbitan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
4
Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
4
Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri
5
Penerbitan angka pengenal importir (API).
5
Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri.
6
Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
7
Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
8
Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk pemberi waralaba dari luar negeri.
9
Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk pemberi waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri
10
Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk pemberi waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri
11
Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba luar negeri
12
Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol importir terdaftar minuman beralkohol (IT- MB), distributor dan sub- distibutor.
8
Rekomendasi penerbitan PKAPT (Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar ) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
9
Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
b
Pengembangan Ekspor
13
Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya distributor terdaftar, pembinaan terhadap importir produsen bahan berbahaya, importir terdaftar bahan berbahaya, distributor terdaftar bahan berbahaya dan produsen terdaftar bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya.
14
Pengakuan pedagang kayu antarpulau terdaftar (PKAPT).
15
Pengakuan pedagang gula antarpulau (PGAPT), surat persetujuan perdagangan gula antarpulau (SPPGAP), dan surat persetujuan perdagangan gula rafinasi antarpulau (SPPGRAP).
16
Penerbitan angka pengenal importir (API) bagi perusahaan tertentu.
1
Penerbitan izin penyelenggaraan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk asal luar negeri.
EE. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN No.
a
Sub Urusan
Pemerintah Pusat
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/ Kota
1
Penerbitan IUI (Izin Usaha Industri) Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar untuk industri yang berdampak besar pada lingkungan
1
Penerbitan IUI Besar.
1
Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
2
Penerbitan IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar untukindustri minuman beralkohol
2
Penerbitan IPUI bagi industri besar.
2
Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.
3
Penerbitan IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar untuk industri strategis
3
Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
3
Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
4
Penerbitan IPUI (Izin Perluasan Usaha Industri) bagi industri yang berdampak besar pada lingkungan
5
Penerbitan IPUI bagi industri minuman beralkohol
6
Penerbitan IPUI bagi industri strategis
7
Penerbitan IUKI dan IPKI (Izin Perluasan Kawasan Industri) yang lokasinya lintas provinsi.
Perizinan
8
b
Sistem Informasi Industri Nasional
Penerbitan IUI/IUKI dan IPUI/IPKI yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain.
1
Penyampaian laporan informasi industri untuk IUI Besar dan Izin perluasannya
1
Penyampaian laporan informasi industri untuk IUI Kecil dan Izin Perluasannya
2
Penyampaian laporan informasi industri untuk IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.
2
Penyampaian laporan informasi industri untuk IUI Menengah dan Izin Perluasannya
3
Penyampaian laporan informasi industri untuk IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
FF. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI Tidak disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014
Kalkulasi Jumlah Perizinan dan Non Perizinan dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren No A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Urusan Pemerintah Bidang
Jumlah Kewenangan Pusat
Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan pemukiman Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sosial Tenaga Kerja Perlindungan Anak Pangan Pertahanan Lingkungan Hidup Adiministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perhubungan Komunikasi dan Informatika Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penanaman Modal Kepemudaan dan Olahraga Statistik Persandian Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan
2 4 1 1 3 3 9 3 0 1 2 0 0 2 23 0 2 6 0 0 2 1 2 4
Jumlah Kewenangan Provinsi 2 4 0 1 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 18 0 2 3 0 0 0 1 0 1
Jumlah Kewenangan KabKota 2 7 3 4 0 1 5 0 0 2 1 0 0 0 21 0 2 2 0 0 0 1 0 1
Y Z AA BB CC DD EE FF
Kelautan dan Perikanan Pariwisata Pertanian Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Perdagangan Perindustrian Transmigrasi JUMLAH
14 1 11 0 19 17 8 0
6 1 6 0 14 5 5 0
1 1 3 0 1 9 6 0
141
76
73
Untuk keterangan atau info lebih lengkap mengenai analisis di atas, dapat menghubungi kantor perwakilan kami: PUPUK Surabaya Jl. Karah Tama No. 7 Surabaya - 60232 Phone : +62 31 8283976 Fax : +62 31-8275386 Email:
[email protected] Website: www.pupuk.or.id
