DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAW JAWA A TENGAH Semarang, 27 September 2011
1
1
A
PERSYARATAN TEKNIS DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
1. Memenuhi standar internasional/standar buyers (termasuk standar labelling, marking, packaging dsb). danya jaminan Mutu Barang (Lembaga 2. A danya Penilai Kesesuaian/LPM, LS-Pro,LI)
3. Memenuhi aspek K3L (keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan). 22
TUJUAN/LATAR BELAKANG
UPAYA MEWUJUDKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF MEWUJUDKAN PERSAINGAN USAHA YG SEHAT DLM KERANGKA KEPENTINGAN NASIONAL DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YG TERKAIT
DASAR KEBIJAKAN UMUM EKSPOR
PROGRAM PERENCANAAN NASIONAL RENCANA JANGKA PANJANG DAN MENENGAH DITUANGKAN DALAM BENTUK PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN,PERPRES DAN PERMEN DITETAPKAN DAN DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT
PENGERTIAN 1. 2.
3.
Ekspor adalah Kegiatan mengelurkan barang dari Daerah Pabean Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zone Ekonomi Exsclusip dan Landasan Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemeritahan dan Ekonomi yang digunakan sebagai temmpat kapal bersandar, berlabuh, naik turun Penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan inter dan antar roda transportasi.
PERATURAN DAN PERSYARATAN EKSPOR PERATURAN
Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 01/M-DAG / PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Ketentuan umum di bidang ekspor. PERSYARATAN EKSPOR
Ekspor dapat dilakukan oleh setiap Perusahaan atau Perorangan yang telah memiliki: * Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) * Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. * Tanda Daftar Perusahaan (TDP). * Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP)
KLASIFIKASI BARANG EKSPOR .
1. BARANG YANG DIATUR EKSPORNYA : - Mengikuti ketentuan internasional. - Menyangkut kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup dan moral bangsa (K3LM). - Menjaga kelestarian alam. (spt cengkeh, kayu, mebel) - Meningkatkan nilai tambah. 2. BARANG YANG DIAWASI EKSPORNYA : - Memenuhi kebutuhan dalam negeri. - Menjaga kelestarian alam.
3.BARANGYG DILARANG EKSPORNYA : - Menjaga kelangkaan. - Menyangkut kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup dan moral bangsa (K3LM). - Barang bernilai budaya 4.BARANG YANG BEBAS EKSPORNYA Mendorong ekspor antara lain melalui pembukaan akses pasar, peningkatan daya saing, peningkatan diversivikasi produk.
PENGELOMPOKAN BARANG EKSPOR PENGELOMPOKAN BARANG DALAM PENGATURAN EKSPOR KEPUTUSAN MENPERINDAG NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 jo PERATURAN MENDAG NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR
DIAWASI EKSPORNYA
DIATUR EKSPORNYA 1.
Binatang sejenis Lembu Hidup yakni bibit sapi, sapi 1. Kopi bukan bibit, kerbau. 2. Produk Industri 2. Anak Ikan Napoleon, Ikan Kehutanan Napoleon, Benih Ikan 3. Rotan Bandeng 4. Intan 3. Inti Kelapa Sawit 5. Prekursor 4. Kulit Buaya Dlm Bentuk 6. Timah Wet Blue Batangan 5. Beras 6. Binatang liar dan Tumbuhan Alam (APP II Cites) 7. Pupuk urea 8. Emas , perak murni 9. Skrap dari stainless, tembaga, kuningan, alumunium 10. Skraf besi/baja ( wilyah
DILARANG EKSPORNYA
1.
Anak Ikan dan ikan Arowana, Benih Ikan Sidat, Ikan Hias Jenis Botia, Udang galah, Udang Penaedae 2. Karet Bongkah 3. Bahan Remailing & Rumah Asap 4. Kulit Mentah, Pickled & Wet Blue dari Binatang Melata 5. Bantalan Rel Kereta Api dari Kayu dan Kayu Gergajian 6. Kayu Bulat/Bahan Baku Serpih 7. Binatang Liar & Tumbuhan Alam yang dilindungi / termasuk dlm APP I & III Cites) 8. Pasir (laut &darat) tanah top soil 9. Biji timah, biji timah hitam dan perangkatnya 10. Batu Mulia 11. Skraf besi /baja ( kecuali wilayah batam
BEBAS EKSPORNYA Semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok diatur, diawasi dan dilarang
JENIS DOKUMEN EKSPOR
SALES CONTRACT LETTER OF CREDIT ( L/C ) COMMERCIAL INVOICE PACKING LIST PE/PEB BILL OF LADING (B/L)/AWB POLIS ASURANSI CERTIFICATE OF ORIGIN (CoO) * SURAT PERNYATAAN MUTU WESEL EKSPOR
PENGERTIAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA )
Dokumen berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional dan multilateral serta ketentuan sepihak untuk membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan, dan atau diolah di Indonesia.
MAKSUD DAN TUJUAN PENERBITAN SKA
Sebagai dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor tersebut berasal dari Indonesia.
Sebagai dokumen untuk memperoleh fasilitas pembebasan sebagian atau seluruh bea masuk ke suatu negara tertentu.
Sebagai tiket masuk barang ekspor ke suatu negara tertentu.
JENIS-JENIS SKA
1. SKA PREFERENSI 2. SKA NON PREFERENSI
SKA PREFERENSI
SKA Form A GSP ( diberikan oleh negara-negara maju pemberi fasilitas GSP) Certificate of material Imported from Japan (Jepang) Certificate of Comulative Working /Procesing (Jepang) SKA Form D (CEPT for AFTA) SKA Form E (China) SKA Form AK (Korea) SKA Form IJ-EPA (Jepang) Certificate in Regard to Traditional Handicraft Batik fabric of Cotton (Jepang) Cerificate in regard to certain Handicraft Products (UE) Certificate relating to silk or Cotton Handloom Products (UE) SKA Form GSTP (47 negara anggota peserta GSTP) Cerificate of Handicrafts Good (Kanada)
SKA NON PREFERENSI
ICO Certificate of Origin (Kopi)
Export Certificate of origin (Maniok ke UE)
Fisheries Certificate of origin (AS)
Certificate of Authenticity Tobacco (UE)
Certificate of Origin for Import of Agricultural Product into the EC
SKA Form B
Certificate of Origin (Textile Products ke UE)
Certificado de Pais Origin (Meksiko)
INSTANSI PENERBIT SKA
Dinas Perindustrian dan Perdagangan di masing-masing Propinsi (kota dan kabupaten) yang memenuhi persyaratan tertentu *
KBN dan Kantor cabangnya
SPODI (Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri) Pulau Batam
Kantor Cabang Lembaga Tembakau
YANG DIMAKSUD DENGAN PERSYARATAN TERTENTU ADALAH :
Terdapat kegiatan ekspor yang memadai
Terdapat bank devisa
Terdapat pelabuhan ekspor yang terbuka untuk perdagangan luar negeri dan atau
Terdapat kawasan industri yang berorientasi ekspor
KETENTUAN EKSPOR KOPI KOPI YG DIATUR EKSPORNYA : TERMASUK DLM TARIF/HS 09.01 DAN 21.01 HANYA DPT DIEKSPOR OLEH PERUSAHAAN YG TLH MENDAAPAT PENGAKUAN SBG EKSPOTIR KOPI SEMENTARA (EKS) ATAU EKSPORTIR TERDAFTAR KOPI (ETK) PERSYARATAN PENGAJUAN EKS :
SIUP/IJIN USAHA BIDANG INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN TDP NPWP REKOMENDASI DR DINAS YG DITUNJUK SBG PENERBIT SPEK
EKS ATAU ETK SETIAP AKAN MELAKUKAN EKSPOR KOPI WAJIB MENDAPATKAN SURAT PERSETUJUAN EKSPOR KOPI (SPEK)
B
I. DASAR KEBIJAKAN IMPOR
Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Keppres No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri
Permendag No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor
II. TUJUAN KEBIJAKAN IMPOR 1. MEMAGARI
KEPENTINGAN
NASIONAL
DARI
ASPEK
K3LM
(Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan Hidup dan Moral Bangsa). 2. MELINDUNGI DAN MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI. 3. MENDORONG PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI.
4. MENINGKATKAN EKSPOR NON MIGAS. 5. MENCIPTAKAN PERDAGANGAN DAN PASAR DALAM NEGERI YANG SEHAT SERTA IKLIM USAHA YANG KONDUSIF.
III. KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR
1.
Impor hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API).
2.
Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru.
3.
Dalam hal tertentu, Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru.
IV. KELOMPOK BARANG IMPOR
BARANG BEBAS IMPOR
Pada Prinsipnya impor barang dilaksanakan secara bebas (sesuai dengan keterikatan Indonesia di WTO)
BARANG DILARANG IMPOR :
Barang impor tersebut sangat berbahaya terhadap K3LM (keamanan, kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, moral bangsa), serta tidak ada atau kurang bermanfaat bagi kepentingan nasional atau dilarang menurut hukum nasional atau konvensi internasional.
BARANG DIATUR IMPOR :
Barang impor tersebut membawa dampak negatif dari sisi K3LM, namun diperlukan untuk kebutuhan industri sebagai barang modal dan bahan baku/penolong atau untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, misalnya perlindungan industri produk sejenis di dalam negeri, peningkatan taraf hidup petani.
V. PENGELOLAAN IMPOR BEBAS IMPORNYA
REGISTRASI IMPOR
Semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok diatur dan dilarang
1. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) 2. IT Produk Tertentu: • Elektronika • Pakaian Jadi • Mainan Anak • Alas Kaki • Makanan & Minuman 3. IP/IT Besi atau Baja
DILARANG IMPORNYA
DIATUR IMPORNYA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Gula, 20. Plastik, Beras, 21. Sakarin, Garam, 22. Cengkeh, Etilena, 23. Intan Kasar, Prekusor, 24. Siklamat, Pelumas, 25. PCMX, Cakram Optik, 26. Kaca Lembaran, NitroCellulose (NC), 27. Keramik. Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol Bahan Peledak, Perkakas Tangan, Mesin Fotocopy berwarna, Tabung Gas 3 Kg, Limbah Non B3, Barang modal bukan baru, Minyak dan Gas Bumi. Tekstil dan Produk Tekstil, BPO (HCFC dan Metilbromida),
1.
2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
9.
Produk percetakan bahasa Indonesia dan daerah Peptisida Etilin Dibromida/EDB Limbah B3 Gombal baru dan bekas BPO (Metilbromida untuk Fumigasi, CFC dan Halon) Mesin yang menggunakan BPO Alat Pemadam Kebakaran (isi) Turunan Halogenisasi, sulfonasi, Nitrasi yang mengandung halogen dan garam Udang (jenis Penaeus Vanamae)
VI. INSTRUMEN PENGELOLAAN IMPOR
1. Importir Produsen (IP)
• Adalah Importir Produsen yang telah mendapat pengakuan sebagai IP untuk mengimpor barang yang hanya dibutuhan dalam proses produksinya dan dilarang diperdagangkan atau dipindahtangankan. 2. Importir Terdaftar (IT)
• Adalah Importir Terdaftar yang telah mendapat penunjukan sebagai IT untuk mengimpor barang tertentu guna didistribusikan langsung kepada pengguna akhir tanpa melalui perantara. 3. Persetujuan Impor (PI)
• Adalah surat yang harus dimiliki oleh perseorangan / badan usaha / badan hukum yang melakukan kegiatan impor memasukan barang ke dalam daerah pabean. 4. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor
• Adalah kegiatan yang dilakukan surveyor untuk mengetahui identitas (nama dan alamat importir, nilai, jumlah/volume atau berat, jenis, spesifikasi, postarif/HS dan uraiannya, keterangan tempat atau negara/pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan
Ketentuan Umum Di Bidang Impor Permendag Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009
IMPOR HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH IMPORTIR YG MEMILIKI API
PERMENDAG NO. 45/MDAG/PER/9/2009 JO. NO. 17/MDAG/PER/3/2010 TENTANG API API --> Tanda Pengenal sebagai Importir yg wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatan impor
BARANG IMPOR HARUS DALAM KEADAAN BARU
PENGECUALIAN DITETAPKAN OLEH MENDAG
TANPA API Barang pindahan Barang impor sementara Barang kiriman, hadiah
API-U dan API-P Setiap perusahaan hanya berhak satu API-U/API-P Diterbitkan oleh Kadis Perindag Pem prov/Dirjen Daglu/Kep BKPM atas nama Menteri Masa laku selama kegiatan usahanya
menjalankan
Barang perwakilan negara asing Barang untuk badan internasional/pejabatnya bertugas di Indonesia Barang contoh diperdagangkan
tidak
Setiap ada perubahan wajib melaporkan kpd Instansi penerbit API
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
Penerbitan API kewenangannya berada pada menteri dan mendelegasikan kewenangan penerbitannya kepada : API Umum kepada Kepala Dinas Provinsi; •
–
API - Produsen bagi badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengeloalaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha, berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pemerintah RI kepada Direktur Jenderal;
•
API - Produsen bagi perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
•
API
•
–
Produsen selain yang tersebut pada huruf b maupun huruf c diatas sebagai pemilik ijin usaha dibidang industri atau ijin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/ dinas teknis yang berwenang kepada Kepala Dinas Provinsi.
Persyaratan untuk mengajukan permohonan API – U atau diterbitkan dinas provinsi
a. b. c.
d.
mengisi formulir isian untuk memperoleh API ( diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Tengah ); fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya jika ada; fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa tempat berusaha dengan pengelola atau pemilik bangunan; oleh instansi/ dinas teknis yang berwenang dibidang perdagangan ( untuk API U ); atau fotokopi ijin usaha dibidang industri atau ijin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/ dinas teknis yang berwenang ( untuk API P ); fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan dan Penanggung Jawab Perusahaan; pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 3 (tiga) lembar ukuran 3x4; dan fotokopi KTP atau paspor dari Pengurus atau Direksi Perusahaan. Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Perindag Kab/ Kota atau Provinsi, pendukung lain : rencana impor dan realisasi impor ( untuk API pembaharuan ). –
–
e. f. g. h. i. j.
API-P yang
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen
A. Latar Belakang : 1. Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, mewujudkan kepastian berusaha, dan mendorong percepatan investasi, dengan memberikan kesempatan impor barang jadi untuk kepentingan komplementer dan test market. 2. Membatasi impor barang jadi oleh produsen yang selama ini tidak terkendali namun saat ini dibatasi sesuai izin usahanya. 3. Kementerian Perdagangan mempunyai komitmen untuk terus menerus menyederhanakan prosedur impor tanpa melupakan tugasnya dalam pengelolaan impor. 31
B. Pokok-Pokok Pengaturan : 1.
Barang jadi yang dapat diimpor oleh produsen sesuai dengan : a. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala BKPM; atau b. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang.
2.
Untuk dapat ditetapkan dalam daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi, produsen harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan : a) fotokopi Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atau instansi/dinas teknis yang berwenang; dan b) API-P. 32
3. Kewajiban :
a.
Produsen yang ditetapkan dalam daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi, wajib menyampaikan laporan realisasi impor barang jadi secara tertulis kepada Direktur Impor setiap triwulan.
b.
Penyampaian laporan realisasi impor barang jadi dilakukan dalam hal impor terealisasi atau tidak terealisasi.
c.
Laporan realisasi impor barang jadi disampaikan paling lama tanggal 15 (lima belas) pada bulan pertama triwulan berikutnya kepada Direktur melalui http://inatrade.depdag.go.id
33
4. Penilaian Kepatuhan (Post Audit ) : Terhadap Produsen yang ditetapkan dalam daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi, dilakukan penilaian kepatuhan ( post audit ) oleh Direktur Impor, Kementerian Perdagangan, berdasarkan : 1. Kebenaran laporan realisasi impor; 2. Kesesuaian jenis barang yang diimpor dengan izin usaha; dan 3. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait di bidang impor.
34
5. Sanksi : Produsen yang telah ditetapkan dalam daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi dicabut, jika: a. tidak menyampaikan laporan realisasi impor; b. hasil atas penilaian kepatuhan (post audit) menyatakan bahwa laporan realisasi impor tidak benar, jenis barang yang diimpor tidak sesuai dengan izin usaha, dan/atau tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang –undangan yang terkait di bidang impor; c. terdapat permintaan tertulis pencabutan penetapan dari daftar produsen yang
dapat mengimpor barang jadi dari instansi teknis terkait dengan pertimbangan produsen tidak melaksanakan kegiatan produksi sebagaimana mestinya; d. terdapat permintaan tertulis pencabutan penetapan dari daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dengan pertimbangan produsen telah melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan; dan/atau e. dikenakan sanksi pencabutan API-P.
35
6. Penetapan Kembali : Terhadap produsen yang dikenakan sanksi pencabutan penetapan dari daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi dapat ditetapkan kembali, jika: a. produsen yang dikenakan sanksi pencabutan telah menyampaikan laporan realisasi impor barang jadi; b. produsen yang dikenakan sanksi pencabutan telah dinyatakan memenuhi ketentuan oleh instansi teknis yang bersangkutan; atau c. produsen yang dikenakan sanksi pencabutan telah memiliki API-P yang baru. d. Terhadap produsen yang dikenakan sanksi pencabutan penetapan dari daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi akibat hasil penilaian kepatuhan (post audit) dapat ditetapkan kembali dalam daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan penetapan dari daftar produsen yang dapat mengimpor barang.
36
Permendag No. 57/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
Dasar Pertimbangan : Untuk mendukung upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu didorong terciptanya perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, maka perlu diambilnya langkah-langkah kebijakan di bidang impor terhadap beberapa produk tertentu.
Tujuan : 1. Untuk penyusunan database produk tertentu. 2. Untuk tujuan “Tracking”/penelusuran terhadap produk – produk yang mempunyai potensi penyimpangan terhadap standar keamanan dan kesehatan produk.
Lanjutan :
a. Perusahaan yang melakukan impor produk tertentu ( elektronika, mainan anak- anak, pakaian jadi, alas kaki, makanan dan minuman, produk herbal dan obat tradisional, serta kosmetika ) hanya dapat dilakukan oleh Importir Terdaftar (IT) Produk Tertentu b. Persyaratan Permohonan IT Produk Tertentu: 1. Foto Copy Angka Pengenal Importir (API) 2. Foto Copy Tanda Daftar Perushaan (TDP) 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Foto Copy NPIK, kecuali Produk Makanan dan Minuman. 5. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 6. Rencana Impor dalam 1 tahun yang mencakup jumlah, jenis barang pos tarif/HS 10 digit dan pelabuhan tujuan
Penetapan Pelabuhan Tujuan IT-Produk Tertentu
1. Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: a. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Dumai di Dumai, dan Jayapura di Jayapura; dan/atau b. seluruh pelabuhan udara internasional. 2. Impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu yang dilakukan melalui pelabuhan laut Dumai di Dumai dan pelabuhan laut Jayapura di Jayapura hanya untuk produk makanan dan minuman. 3. Khusus untuk impor produk oleh IT Produk Tertentu kebutuhan kawasan
Kewajiban dan Sanksi IT-Produk Tertentu
Setiap impor produk tertentu harus dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor terlebih dahulu oleh surveyor di pelabuhan muat sebelum dikapalkan, yang dituangkan ke dalam bentuk laporan surveyor terkecuali impor kosmetik Perusahaan pemegang IT wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan impor Produk Tertentu.
Sanksi pencabutan apabila tidak menyampaikan laporan secara tertulis tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan impor Produk Tertentu kepada Direktur Impor dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri setiap 3 (tiga) bulan sekali, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.
Pengecualian Dari IT-Produk Tertentu
1.
2.
3.
4.
5. 6.
Produk Tertentu yang tercakup dalam ps 25 (1) dan ps 26 (1) UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan jo UU No. 17/2006; Produk Tertentu berupa barang kiriman dan/atau barang yang bernilai paling tinggi sebesar FOB US$ 1.500 perorang dengan menggunakan pesawat udara; Produk Tertentu untuk kegiatan hulu migas, panas bumi dan mineral serta sektor energi lainnya; Produk Tertentu yang diimpor oleh Importir Produsen (IP) sebagai barang modal dan atau bahan baku yang terkait dengan industrinya; Produk Tertentu yang bersifat impor sementara; Produk Tertentu yang diproses di kawasan berikat dan dikeluarkan dari KB ke DPIL.
Permendag Nomor 58/M-DAG/PER/2/2010 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Buka Baru
Maksud dan Tujuan :
Keadaan ekonomi Indonesia secara keseluruhan belum kondusif yang menyebabkan daya beli industri pengguna barang modal maupun jasa perdagangan masih lemah dalam melaksanakan kegiatannya usahanya. Dalam rangka menggerakkan sektor riil guna mempercepat pemulihan ekonomi diperlukan barang modal bukan baru dengan harga yang terjangkau, melalui importasi barang modal bukan baru. Membantu sektor riil untuk dapat membeli barang modal bukan baru dalam rangka menjalankan roda perekonomian Indonesia
Barang Modal Bukan Baru Hanya Dapat Diimpor Oleh :
a. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor Barang Modal Bukan Baru untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lainnya tidak dalam proses produksi. b. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri rekondisi untuk memproses Barang Modal Bukan Baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri. c. Perusahaan Remanufakturing adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri remanufakturing untuk memproses Barang Modal Bukan Baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri. d. Perusahaan Penyedia Peralatan Rumah Sakit adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha untuk dapat mengimpor Barang Modal Bukan Baru yang mengandung sumber radiasi pengion untuk keperluan pelayanan medis.
Persyaratan Pengajuan Ijin Impor Barang Barang Modal Bukan Baru
1. Pemakai Langsung : fotokopi Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); dan Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). •
• •
a. fotokopi Izin Usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U); c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan d. rekomendasi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
3. Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufacturing a. fotokopi Izin Usaha Industri rekondisi atau remanufakturing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); dan c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). d. fotokopi Laporan Surveyor mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan serta kemampuan pelayanan purna jual; e. rekomendasi dari Kementerian Perindustrian; dan f. surat permintaan dan surat pernyataan bermaterai cukup dari Perusahaan Pemakai Langsung untuk kebutuhan di dalam negeri.
Kewajiban Perusahaan :
1.
Wajib melaporkan realisasi pemasukan barang kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Impor Kemendag dengan tembusan Kepala Dinas Perindag Propinsi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Impor.
2.
Wajib melaporkan realisasi pemasukan barang kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri cp. Direktur Impor Kemendag dengan tembusan Kepala Dinas Perindag Propinsi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak barang di re-ekspor
Sanksi :
1.
Perusahaan yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi: Angka Pengenal Importir (API) sesuai dengan pencabutan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Angka Pengenal Importir (API); dan/atau
2.
pidana sesuai undangan.
dengan
ketentuan
peraturan perundang-
Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban, dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai pelaksana pemeriksaan teknis impor Barang Modal Bukan Baru.
