OLEH :
PUTRA RAHMAT ARMI 11 202 050 PERBANKAN SYARIAH B
1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Lembaga perbankan yang merupakan salah satu lembaga keuangan paling strategis bagi pendorong pendo rong kemajuan perekonomian nasional. Disini Bank dalam bentuk dasarnya banyak membawa manfaat, karena di tempat saling bertemu para pemilik, pengguna, dan pengelola modal. Menurut Undang-Undang No. 21 bab I pasal 1 ayat 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank adalah badan usaha yang menghimpun menghim pun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Di lihat pengertian bank tersebut ternyata bank mempunyai tujuan yang baik, ba ik, yaitu supaya menampung dana
dari orang orang atau lembaga kelebihan dana dan menyalurkan kembali
kepada orang atau lembaga yang kekurangan lain
dana, guna usaha dan
sebagain ya, supaya dana dana tidak berhenti dan kesetabilan ekonomi 1
terjaga . Menurut Muhammad Syafi’i Syafi’i Antonio, secara garis besar produk perbankan
2
syariah dapat dibagi menjadi 3 Bagian ,
masing-masing
adalah produk penghimpun dana (Wadi’ah dan Mudharabah), Mudharabah), produk penyaluran dana (Jual beli, Bagi hasil dan Sewa) dan produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikann kepada nasabah
(Wakalah,
Kafalah,
Hawalah, Rahn dan qardh). Produk penyaluran dana bank syariah sendiri 1
Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah : Teori Kebija kan dan Studi Empiris d i
Indonesia, (Erlangga, (Erl angga, Jakarta, J akarta, 2010), hlm 182. 2
Muhammad Syafi’ Syafi’i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek, (Jakarta : Tazkia
Institute, 1999), hlm. 249
2
mempuyai banyak produk, diantara produk yang ditawarkan melalui jual beli yaitu
ba’i murabahah, ba’i salam
dan ba’i al Istina, Istina, produk yang
ditawarkan melalui bagi hasil yaitu, akad mudharabah, akad Musyarakah dan akad ijarah, ijarah, sedangkan produk yang ditawarkan melalui produk sewa adalah Ijarah. adalah Ijarah. Perbankan
syariah dalam fungsinya
sebagai penyalur
dana
memberikan suatu sistem operasional yang lebih adil, khususnya kh ususnya pada pa da sistem profit loss sharing (bagi hasil) seperti yang ada pada sistem Mudharabah
dan
sistem
Musyarakah. Musyarakah.
Kedua
komponen
tersbut
menggunakan
akad bagi hasil dengan membagi porsi pendapatan hasil
usaha masing-masing shahibul mal dan mudharib. Bagi hasil yang digunakan pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah nisbah bukannya margin hal ini disebabkan, margin 3
digunakan untuk akad jual beli dan sewa yang sudah jelas diketahui . Adapun hal yng sudah diketahui , , obyek pertukarannya pasti secara jumlah, mutu,waktu maupun harganya
sudah diketahui. Sedangkan nisbah bagi
hasil jumlah atau presentase didapat belum diketahui hasilnya, karena tergantung oleh berapa banyak untung usaha yang telah di biayai oleh shohibul mal dengan d engan mudhorib pada mudharabah, mudharaba h,
dan masingmasin g-
masing shohibul mal pada akad musyarakah. Dalam laporan bank syariah mandiri pada tahun 2008 pada triwulan ke-empat, struktur pembiayaan mudharabah mencapai 23,69% sedangkan pembiayaan musyarakah mencapai 20,36%. Penyaluran dana pembiayaan pembia yaan akad mudharabah lebih tinggi dari pada pembiayaan akad musyarakah, musyarakah, dan nisbah bagi hasil mengalami hal yang sama dengan presentase nisbah musyarakah 18,50% sedangkan nisbah Mudharabah 26,33%.
3
Zainuddin Ali, Hukum Ali, Hukum Perbankan Syariah, Syariah , (Jakarta:Sinar Grafika,2008), hlm 150
3
Pada triwulan ke 3 tahun 2011, struktur pembiayaan berbeda dari persentase pembia yaan diatas, struktur pembiayaan menjadi terbalik, terbali k, yaitu Pembiayaan musyarakah menjadi 19,39% dari dana yang disalurkan, sedangkan Pembiayaan mudharabah menjadi 18,02%. Namun pendapatan Nisbah
bagi
hasil
menjadi
kebalikannya,
pendapatan
bagi
hasil
Pembiayaan mudharabah lebih tinggi dari pada bagi hasil musyarakah. Yaitu
nisbah musyarakah
16,6%
dan
nisbah
mudharabah
menjadi
20,06% dari total pendapatan pembiayaan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis bermaksud menguji lebih lanjut la njut tentang tenta ng seberapa pengaruh bagi hasil ha sil yang
mempengaruhi
“PENGARUH
pembiayaan
NISBAH
BAGI
perbankan HASIL
syariah
dengan
PEMBIAYAN
judul
TERHADAP
VOLUME PEMBIAYAAN MUDHARABA MUDHA RABAH H DAN MUSYARAKAH.
B. IDENTIFIKASI MASALAH
1. Pelaksanaan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah kepada nasabah. 2. Penentuaan tingkat bagi hasil pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 3. Tingkat laba yang diterima bank syariah dalam pembiayaan Mudharabah 4. Besar pengaruh nisbah
bagi
hasil
pembiayaan
terhadap volume
pembiayaan Mudharabah Mudhara bah dan Musyarakah
C. BATASAN MASALAH
1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah kepada nasabah ? 2. Bagaimana penentuaan tingkat bagi hasil pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah ? 3. Berapa persentase tingkat laba yang diterima bank syariah dalam pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah ?
4
4. Seberapa besar besar pengaruh nisbah bagi hasil pembiayaan terhadap volume pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah ?
D. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan batasan masalah di atas, penlis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana
pengaruh nisbah bagi hasil
pembiayaan terhadap terhada p volume pembiayaan Mudharabah Mudha rabah dan d an Musyarakah. Musyara kah.
E. KEGUNAAN PENELITIAN
1.
Kegunaan bagi lembaga perguruan tinggi Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah perbendaharaan perpustakaan STAIN Batusangkar
2.
Kegunaan
bagi
masyarakat
luas
khususnya
perbankan
dan
masyarakat pelaku pembiayaan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan mengenai pentingnya
pengaruh
tingkat
bagi hasil pada masing-masin masing -masing g
perbankan syariah terhadap volume pembiayaan yang diberikan diberik an ke masyarakat oleh masing-masing perbankan syariah di Indonesia. 3.
Kegunaan bagi peneliti Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
peneliti
dalam
bidang perbankan syariah, selain itu
penelitian ini sangat berguna dalam mengembangkan teori yang telah didapat dibangku perkuliahan. perkuliahan.
5
BAB II LANDASAN TEORITIK, HIPOTESIS DAN KERANGKA BERPIKIR
A. DESKRIPSI TEORITIK
1. Pengertian Bank Syariah Syaria h Pengertian Bank Syariah dalam pasal 1 butir 7 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa “Bank Syariah adalah Bank yang Syariah
menjalankan
kegiatan
usahanya usahan ya
berdasarkan
Prinsip
dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” Syariah.” Dalam sumber lain disebutkan bahwa bank syariah adalah lembaga operasional
dan
produknya
keuangan/perbankan
yang
dikembangka dikemb angkan n berlandaskan pada Al-
4
Quran dan Hadis Nabi SAW . Dari
masing-masing
pengertian
diatas
dapat
disimpulkan
bahwa bank syari’ syari’ah adalah suatu lembaga penghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana, sesuai dengan syariat agama Islam. Bank
syariah
mengoperasikan
lembaganya
dengan
bagi
hasil/prinsip syariah bukan menggunakan bunga. Ciri utama inilah yang menjadi dasar pengelolaan perbankan syariah, karena bank syariah mengelolanya dengan pertanggungjawaban di dunia dan akhirat.
4Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Sharing pada Bank Syariah, (Yogyakarta, UII Pres, 2004,) hlm. 91
6
a) Kelembagaan Bank Syari S yari’ah Kelembagaan konvensional
hanya
bank
syariah
sama
saja
perbedaan
bank
saja
dengan
syariah
dan
bank bank
konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), setiap bank syariah harus ada DPS supaya operasional bank syariah sehari-hari sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat agama Islam. Penetapan
DPS dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang
Saham, selanjutnya DPS mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.
b) Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional Konvensi onal Adapun perbedaan
antara
bank
syariah
dengan
bank
5
konvensional dapat dilihat pada tabel berikut :
Bank Syariah Bank Konvensional Melakukan investasi – – investasi investasi yang Melakukan Investasi-Investasi halal saja.
yang halal dan haram.
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual Memakai perangkat bunga. beli, atau sewa. Profit dan Falah oriented Hubungan
dengan
Profit oriented
nasabah
dalam Hubungan
bentuk hubungan hubu ngan kemitraan ke mitraan..
dengan
nasabah
Dalam bentuk hubungan debitorkreditur
Penghimpunan dan penyaluran dana Tidak terdapat dewan sejenis harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Pengawas Syariah.
5
Muhammad Syafi’ Syafi’I Antonio, Bank S yariah
……………….. ,
7
hlm 199
2. Pengertian Pengerti an Nisbah Bagi Hasil Bank syariah dalam operasinya menggunakan prinsip profit and loss sharing atau lebih di kenal dengan bagi hasil. Bagi
hasil
atau
disebut juga dengan nisbah merupakan merupaka n kesepakatan besarnya masingmasing
porsi bagi hasil yang akan diterima oleh
pemilik
dana
(shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) yang tertuang dalam akad atau perjanjian
yang telah ditandatangani
pada awal sebelum
dilaksanakannya kerja sama. Nisbah bagi hasil hanya bisa digunakan pada produk -produk pembiayaan pembiayaan
Pembiayaan mudharabah
mudharabah dan
dan
musyarakah
Musyarakah, Musyara kah, hanya
keuntungannya atau bagi hasilnya pada waktu
bisa
karena dihitung
usaha tersebut sudah 6
dijalankan dan menghasilkan untung ataupun rugi .
3. Pengertian Pengerti an Mudharabah Dan Musyaraka Mu syarakah h 1. Pengertian Mudharabah Mudhara bah Mudharabah adalah akad kerjasama dua orang atau lebih, di mana
pemilik modal ( shahibul shahibul maal ) mempercayakan sejumlah
modal kepada pengelola (mudharib) dengan perjanjian pembagian 7
keuntungan .Menurut Adiwarman A Karim, mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu satu pihak berperan pemilik
modal
dan mempercayakan
sejumlah sejumla h modalnya
sebagai untuk
dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung.
6
Adiwarman A. Karim , Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, ( Jakarta: Jakarta: PT Ra ja
Grafindo Persada, 2010), hlm.286 7
Sofiniyah Ghufron, K onsep onsep dan Implementasi Bank Syariah, Syariah , (Jakarta : Renaisan,2005),
hlm 45
8
Sebagai
suatu
bentuk
kontrak,
mudharabah
merupakan
akad bagi hasil ketika pemilik pemilik dana/shahibul
mal menyediakan menyed iakan
modal
pengelola,
100%
kepada
pengusaha
sebagai
untuk
melakakukan aktivitas produktif dengan d engan syarat bahwa b ahwa keuntungan yang dihasilkan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad. Pengertian Pembiayaan Mudharabah dalam praktik perbankan Syariah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari sesuatu proyek/usaha tersebut, sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang menjalankan
proyek/usaha
dimilikinya
akan
tersebut dengan sebaik-baiknya dan
bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, bank Syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-masing pihak berdasarkan persentase persenta se pendapatan
atau keuntungan
bersih dari
proyek/ usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.
Musyara kah 2. Pengertian Musyarakah Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan
resiko
akan
ditanggung
bersama
sesuai
dengan
8
kesepakatan .Dengan kata lain musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik modal untuk mencampurkan suatu
usaha
modal
mereka
dalam
tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan
nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung masing-masing pemilik modal.
8
Muhammad Syafi’ Syafi’I Antonio, Bank Syariah
……………….. ,
9
hlm 90
Sedangkan dalam praktik perbankan Syariah pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai
suatu proyek proyek bersama antara nasabah nasaba h
dengan bank syariah. Nasabah dapat
mengajukan proporsi kepada
bank syariah untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati beberapa beberapa modal dari nasabah serta akan disepakati berapa modal dari bank syariah dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasinya hasin ya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase
pendapatan penda patan atau keuntungan
bersih dari
proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan
3. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah Ketentuan hukum dalam fatwa DSN MUI NO. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) ini adalah sebagai berikut : a) Ketentuan Pembiayaan: 1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. 3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). 4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak
10
ikut serta dalam managemen perusahaan perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang yang disengaja, lalai, atau atau menyalahi perjanjian. 7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan,
namun
agar
mudharib
tidak
melakukan
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian
keuntungan
diatur
oleh
LKS
dengan
memperhatikan fatwa DSN. 9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. b) Rukun dan Syarat Pembiayaan 1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus harus cakap hukum. 2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
11
a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). b) Penerimaan dari penawaran dilakukan
pada saat
kontrak. c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau
dengan
menggunakan
cara-cara
komunikasi
modern. 3. Modal ialah ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. c) Modal tidak dapat berbentuk piutang
dan harus
dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. b) Bagian
keuntungan proporsional bagi setiap setiap pihak
harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung 12
kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau atau pelanggaran kesepakatan. 5. Kegiatan
usaha
oleh
pengelola
(mudharib),
sebagai
perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. b. Penyedia
dana
tidak
boleh
mempersempit
tindakan
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhara bah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
4. Ketentuan Pembiayaan Musyarakah Ketentuan hokum dalam fatwa DSN MUI NO.08/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah ini adalah sebagai berikut : 1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam
mengadakan kontrak
(akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
13
2.
Pihak-pihak
yang
berkontrak
harus
cakap
hukum, dan
memperhatikan hal-hal berikut: a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan
kepentingan
mitranya,
tanpa
melakukan
kelalaian dan kesalahan yang disengaja. e) Seorang
mitra
tidak
diizinkan
untuk
mencairkan
atau
menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3.
Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) a) Modal 1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang
nilainya
perdagangan,
sama.
Modal
seperti
dapat
terdiri
barang-barang,
sebagainya. Jika modal
dari
properti,
aset dan
berbentuk aset, harus terlebih
dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. 2. Para
pihak
tidak
boleh
meminjam,
meminjamkan,
menyumbangkan atau atau menghadiahkan modal musyarakah musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. 3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan,
namun
untuk
menghindari
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. 14
terjadinya
b) Kerja 1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah
merupakan
syarat.
Seorang
mitra
boleh
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam
hal ini ia boleh
menuntut bagian keuntungan
tambahan bagi dirinya. 2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masingmasing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
c) Keuntungan 1. Keuntungan
harus
dikuantifikasi
dengan
jelas
untuk
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. 2. Setiap
keuntungan
mitra
harus
dibagikan
secara
proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, tertentu, kelebihan atau atau prosentase itu diberikan kepadanya. 4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
d) Kerugian Kerugian
harus dibagi di antara para
mitra secara
proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 15
4. Biaya Operasional dan Persengketaan. a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
B. HIPOTESIS
Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan penulis adalah “ Nisbah bagi hasil pembiayaan berpengaruh signifikan
terhadap volume pembiayaan
Mudharabah dan Musyarakah”. C. KERANGKA BERPIKIR
Nisbah bagi hasil
Volume Pembiayaan
pembiayaan pada Bank
Mudharabah dan
Syariah Mandiri (X)
ah (Y) Musyarak ah
16
BAB III METODELOGI METODELOGI PENELITIAN A. TUJUAN PENELITIAN Adapun
tujuan
dari
penelitian
ini
adalah
menganalisis, dan menelaah seberapa besar pengaruh
untuk nisbah
mengetahui, bagi
hasil
pembiayaan terhadap terhada p volume pembiayaan Mudharabah Mudha rabah dan d an Musyarakah. Musyara kah.
B. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN Adapun penelitian dilakukan pada tanggal xxx sampai tanggal xxx dan bertempat di xxx yang merupakan objek dari penelitian ini.
C. METODE PENELITIAN Jenis penelitian adalah penelitian kancah (field research) dengan metode kuantitatif. 1. Sumber Data Sumber data yang dikumpulkan dan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: adal ah: a) Data Primer Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dari hasil wawancara (interview) atau kuesioner penelitian. b) Data Sekunder Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain, misalnya berupa dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal
17
penelitian, artikel dan majalah yang masih berkaitan dengan materi penelitian. peneli tian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian INI adalah sumber data sekunder, dengan menggunakan data keuangan yang diambil dari laporan lapora n keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri tahun 2009-2011. 2. Metode 2. Metode Pengumpulan Data Dalam
penelitian
ini,
data
dikumpulkan
dengan
metode
dokumentasi, dokum entasi, yaitu dengan d engan mencari data mengenai men genai hal-hal penelitian. penelit ian. Data yang dikumpulkan adalah data
bagi hasil dan pembiayaan yang
terdiri dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah
dari
laporan
keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri. 3. Variabel Variabel Penelitian Variabel penelitian merupakan variabel yang berupa indikatorindikator
penelitian
yang
akan
diukur
dalam
penelitian.
Adapun
variabelnya adalah : a) Variabel Dependent (Terikat) Variabel dependent adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi
oleh variabel bebas. Variabel dependent
dalam
penelitian peneliti an ini adalah a dalah Musyarakah Mu syarakah da n Mudharabah (Y). b) Variabel Independent (Bebas) Variabel independent adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independent independen t yang hendak hen dak diuji dalam penelitian ini meliputi Nisbah bagi hasil pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (X).
18
DAFTAR PUSTAKA Adiwarman A. Karim. Karim. 2010. Bank 2010. Bank Islam Analisis An alisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Raja Grafindo Persada Ali, Zainuddin . 2008. Hukum 2008. Hukum Perbankan Syariah. Syariah. Jakarta : Sinar Grafika Antonio, Muhammad Syafi’ Syafi’i. 1999. Bank 1999. Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek. Jakarta: Tazkia Institute Machmud, Amir . 2010. Bank Syariah : Teori Kebijakan dan Studi Empiris Indonesia. Jakarta : Erlangga
19
di
