BAB 1. PENDAHULUAN
Pendidikan adalah suatu sistim yang selalu mengalami perubahan.
Perubahan ini dapat terjadi di masyarakat, ilmu pengetahuan dan
teknologi. Ukuran kualitas pendidikan dapat dilihat dari masukan,
proses dan hasil pendidikan. Pendidikan merupakan tanggung jawab
pemerintah, masyarakat dan keluarga. Dengan pendidikan, sumber daya
manusia dapat lebih cepat mengerti, memahami dan mempersiapakan diri
terhadap segala perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.
Didalam prosesnya hampir dapat dipastikan bahwa pendidikan tidak dapat
berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Implikasi diberlakukannya
kebijakan desentralisasi pendidikan, membuat para pengambil keputusan
sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan referensi tentang
komponen pembiayaan pendidikan. Kebutuhan tersebut dirasakan semakin
mendesak sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah yang juga meliputi
bidang pendidikan.
Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang
didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya,
yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga
yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan
pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan
efisiensi dalam penggunaanya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari
perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah,
dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan
pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik
mengenal pembiayaan pendidikan ini.
Lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan, seperti halnya
pada bidang usaha lainnya menghadapi masalah yang sama, yaitu biaya
produksi, tetapi ada beberapa kesulitan khusus mengenai penerapan
perhitungan biaya ini. J. Hallack mengemukakan tiga macam kesulitan,
yaitu berkenaan dengan (1) definisi produksi pendidikan, (2)
identifikasi transaksi ekonomi yang berhubungan dengan pendidikan, dan
(3) suatu kenyataan bahwa pendidikan mempunyai sifat sebagai pelayanan
umum.
BAB 11. TINJAUAN PUSTAKA
Secara garis besarnya biaya pendidikan dapat dikategorikan sebagai
berikut:
1. Biaya Langsung dan Biaya Tak Langsung.
Biaya langsung merupakan pengorbanan yang secara langsung mempengaruhi
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Misalnya, gaji guru dan pegawai, pembelian buku perpustakaan, pembelian
alat dan bahan-bahan laboratorium untuk praktek, perlengkapan meja
kursi, biaya untuk membeli peralatan olahraga, biaya untuk membeli
komputer. Biaya langsung ini terwujud dalam pengeluaran uang yang secara
langsung membiayai penyelenggaraan pembelajaran. Biaya langsung berasal
dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat/orang
tua siswa. Biaya langsung untuk pengajaran akan berpengaruh terhadap
output pendidikan sehingga siswa dapat memperoleh manfaatnya secara
langsung. Sedangkan biaya tak langsung merupakan biaya yang disebabkan
hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti proses
pembelajaran. Bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak
mencari keuntungan, bebasnya sewa perlengkapan sekolah yang tidak
dipakai secara langsung dalam proses pendidikan. Biaya tak langsung
tidak tercantum dalam RAPBS, sedangkan sumber dan besarnya biaya
langsung sebagian besar tercantum dalam RAPBS sehingga penelitian ini
lebih difokuskan pada biaya langsung.
2. Private Costs dan Social Costs
Private cost merupakan biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai
sekolah anaknya. Biaya pribadi meliputi berbagai iuran sekolah, uang
transport, biaya studi tour, biaya pakaian seragam sekolah, buku dan
alat tulis, tas sekolah, buku/LKS, uang saku, biaya les privat, dan
pengeluaran lain yang dibayar secara pribadi . Biaya sosial merupakan
biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah, termasuk
di dalamnya mencakup biaya yang dikeluarkan keluarga secara
perseorangan. Jadi biaya sosial adalah biaya pribadi ditambah biaya yang
ditanggung oleh masyarakat. Namun tidak semua biaya sosial dapat
dimasukkan ke dalam biaya pribadi. Biaya merupakan kerugian sosial yang
ditanggung oleh masyarakat sebagai akibat dari investasi pendidikan,
misalnya pengangguran terdidik atau dapat dikatakan bahwa biaya sosial
merupakan kerugian yang ditanggung oleh masyarakat/orang tua murid
setelah menyekolahkan anaknya hingga lulus, namun anaknya belum bekerja.
Jadi dalam penelitian ini biaya pribadi dan biaya sosial tidak termasuk
dalam perhitungan yang digunakan, karena kedua biaya tersebut merupakan
biaya yang dikeluarkan/ menjadi tanggungan masing-masing orang tua siswa
yang besarnya akan berbeda satu dengan yang lain.
3. Monetary dan Non Monetary Cost
Biaya monetary adalah nilai pengorbanan yang terwujud dalam pengeluaran
uang, dapat berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung. Sedangkan
non monetary cost adalah nilai pengorbanan yang tidak diwujudkan dengan
pengeluaran uang. Jadi, biaya moneter adalah biaya yang dapat dihitung
dan diukur berdasarkan nilai keuangan, sedangkan biaya non moneter
adalah biaya yang tidak bersifat keuangan, misalnya pendapatan yang
hilang tersebut. Biaya pendidikan yang menjadi kajian dalam penelitian
ini adalah biaya langsung berupa uang pada tingkat sekolah, karena biaya
tersebut telah diperhitungkan dalam anggaran. Sehingga biaya moneter dan
biaya non moneter tidak diperhitungkan dalam penelitian ini.
Ada 2 pendekatan menentukan biaya Satuan Pendidikan yaitu Pertama,
pendekatan mikro, pendekatan yang menganalisis biaya pendidikan
berdasarkan pengeluaran total (total cost) dan jumlah biaya satuan (unit
cost) menurut jenis dan tingkat pendidikan, Kedua, Pendekatan makro,
pendekatan yang ditentukan dengan perhitungan biaya satuan dalam sistem
pendidikan dalam kaitannya dengan anggaran yang dikeluarkan Negara
untuk sisitim pendidikan nasional (RAPBN).
Ada 4 unsur-unsur untuk biaya pendidikan yaitu
1. Jenis biaya yang statistik yang disimpan oleh Pemerintah
2. Biaya tidak langsung depresiasi fasilitas pendidikan. Biaya
penyusutan merupakan bagian dari total biaya operasi sistem
pendidikan.
3. Bunga atas pengeluaran modal
4. Biaya total pembebasan dari pajak properti dan pajak penjualan
Adapun maksud didalam menganalisis biaya pendidikan adalah :
1. Informasi tentang biaya gedung dan operasional sekolah
2. Mengungkapkan himpunan sumber daya yang dapat digunakan.
3. Sarana kontrol Selama operasi internal dari sistem pendidikan .
4. Masukan yang penting dalam jenis-jenis penelitian tertentu.
Didalam konteks organisasi , analisis biaya pendidikan adalah :
1. Di sekolah tingkat kabupaten, Sebagai bagian dari tanggung jawab
anggota dewan sekolah dan pengawas sekolah untuk mengoperasikan
sistem pendidikan yang efisien.
2. Kepala Sekolah supaya dapat mengontrol anggaran sekolahnya
3. Supaya guru memperimbangkan/mengambil keputusan atas biaya (umumnya
kecil) yang diamanatkannya.
4. Siswa dapat mempertimbangkan (biaya kesempatan) bagaimana mereka
akan membagi waktu di antara berbagai mata pelajaran pada kurikulum .
BAB III. PEMBAHASAN
Pada Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
pada pasal 62 disebutkan bahwa:
1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan
biaya personal.
2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan
sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya
pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa
mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
meliputi:
a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan
yang melekat pada gaji.
b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,
transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan
Menteri berdasarkan usulan BSNP
Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan
sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan
mengoperasionalkan sekolah. Sistem pembiayaan pendidikan sangat
bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi
geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum
pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan
administrasi sekolah. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang perlu
diperhatikan untuk mengetahui sesuai tidaknya sistem dengan kondisi
negara. Untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat
dilakukan dengan cara: 1) menghitung berbagai proporsi dari kelompok
usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf; 2) distribusi alokasi sumber
daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah
pusat mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya.
Setiap keputusan dalam masalah pembiayaan sekolah akan mempengaruhi
bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Oleh karena itu perlu
dilihat siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan
dapat disediakan, bagaimana mereka akan dididik, siapa yang akan
membayar biaya pendidikan. Demikian pula sistem pemerintahan seperti
apa yang paling sesuai untuk mendukung sistem pembiayaan pendidikan.
Tanggungjawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan termasuk untuk
pendidikan kejuruan dan bantuan terhadap murid. Hal itu perlu dilihat
dari faktor kebutuhan dan ketersediaan pendidikan, tanggungjawab orang
tua dalam menyekolahkan vs social benefit secara luas, pengaruh faktor
politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan.
A. Biaya Pendidikan Investasi Jangka Panjang
Sedikitnya terdapat 3 alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai
investasi jangka panjang yaitu :
Pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan
sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern,
salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis
baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis-
ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi.
Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan
dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam
ekonomi yang kompetitif.
Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama
pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin
banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara
untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya
keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya
manusianya sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan
pembangunan nasional.
Kedua, investasi pendidikan memberikan nilai balik (rate of return)
yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik
pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan
untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh
setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja.
Didalam alokasi biaya pendidikan perlu adanya reformasi , ini penting
dilakukan mengingat beberapa kajian yang menunjukkan bahwa mayoritas
yang menikmati pendidikan di PTN adalah berasal dari masyarakat mampu.
Maka model pembiayaan pendidikan selain didasarkan pada jenjang
pendidikan (dasar vs tinggi) juga didasarkan pada kekuatan ekonomi
siswa (miskin vs kaya). Artinya siswa di PTN yang berasal dari keluarga
kaya harus dikenakan biaya pendidikan yang lebih mahal dari pada yang
berasal dari keluarga miskin. Model yang ditawarkan ini sesuai dengan
kritetia equity dalam pembiayaan pendidikan seperti yang digariskan
Unesco.
Ketiga, investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi yaitu
fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi
kependidikan. Fungsi sosial-kemanusiaan merujuk pada kontribusi
pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada
berbagai tingkat sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual
pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan dirinya secara
psikologis, sosial, fisik dan membantu siswa mengembangkan potensinya
semaksimal mungkin .
B. Cara-cara Memperkirakan Biaya Pendidikan
Ada dua cara untuk memperkirakan biaya pendidikan, yaitu (1)
memperkirakan biaya atas dasar sumber-sumber pembiayaan, dan (2)
memperkirakan biaya atas dasar laporan dari lembaga-lembaga pendidikan.
Cara yang pertama dilakukan dengan cara meneliti laporan dari sumber-
sumber pembiayaan pendidikan. Menurut sifatnya sumber-sumber ini
dibedakan atas (1) pengeluaran yang menyeluruh, dan (2) pengeluaran
menurut status, tingkat, dan sifatnya. Pengeluaran menyeluruh terdiri
atas (a) sumber-sumber pemerintah, yang terdiri atas (1) pemerintah
pusat, (2) pemerintah daerah, dan (3) bantuan luar negeri. Pengeluaran
menurut status dan sifatnya. Menurut statusnya pengeluaran dibedakan
atas pengeluaran dari lembaga pendidikan pemerintah dan pengeluaran
pendidikan swasta. Kemudian menurut tingkatnya, yaitu TK, SD, SLTP,
SLTA (SMU dan SMK), dan perguruan tinggi. Selanjutnya menurut sifatnya
pengeluaran dibedakan atas pengeluaran berulang, pengeluaran modal, dan
pengeluaran lainnya.
Cara yang kedua, ialah menggunakan secara langsung laporan dari lembaga-
lembaga pendidikan. Untuk keperluan membuat perkiraan tersebut harus
dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dan yang
terpenting adalah harus ada laporan dari lembaga-lembaga pendidikan.
Kedua, laporan tersebut harus dibuat menurut pola standar fungsional
yang seragam. Ketiga, laporan harus memperlihatkan keseluruhan biaya
operasi dari lembaga tersebut.
Pemilihan unit-unit untuk penetapan biaya dilakukan dengan cara
menghitung biaya: per lulusan, biaya menurut tingkatan pendidikan,
biaya unit per anak didik, rata-rata biaya kehadiran sehari-hari, biaya
modal per tempat, biaya rata-rata per kelas, dan biaya berulang rata-
rata per pendidik.
Proyeksi biaya unit meliputi pembiayaan modal dan biaya berulang. Untuk
itu perlu memperkirakan luasnya akibat tujuan kuantitatif dan
kualitatif dalam memperhitungkan rata-rata biaya unit berulang untuk
tahun yang bersangkutan.
BAB IV. KESIMPULAN
Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari menganalisis biaya
pendidikan yaitu untuk memberikan kemudahan, memberikan informasi pada
para pengambil keputusan untuk menentukan langkah/cara dalam pembuatan
kebijakan sekolah, guna mencapai efektivitas maupun efisiensi
pengolahan dana pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan.
Secara khusus, analisis manfaat biaya pendidikan bagi pemerintah
menjadi acuan untuk menetapkan anggaran pendidikan dalam RAPBN, dan
juga sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan
mutu pendidikan nasional. Sedangkan bagi masyarakat, analisis manfaat
biaya pendidikan ini berguna sebagai dasar/pijakan dalam melakukan
"investasi" di dunia pendidikan. Hal ini dirasakan penting untuk
diketahui dan dipelajari, karena menurut sebagian masyarakat pendidikan
hanya menghabis-habiskan uang tanpa ada jaminan/prospek peningkatan
hidup yang jelas dimasa yang akan datang.
DAFTAR PUSTAKA
Fattah, Nanang,. 2002. Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan. PT. Rosda
Karya. Bandung.
Hallak, J, 1985. Analisis Biaya dan Pengeluaran Untuk Pendidikan.
International Institute For Planning, UNESCO. Paris
Swanson, R and Gradous, DB,. 1990. Forecasting Financial Benefits of
Human Resource Development. Jossey Bass Publishers. Oxford. San
Fransisco
Supriadi, Dedi,. 2003. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah.
PT.Rosda Karya. Bandung
