Penyiapan File Laporan RBB dan Pengiriman via Apolo Posted on December on December 4, 2017by 2017by zinsari
Penyampaian laporan RBB BPR untuk tahun rencana 2018 wajib disampaikan secara online ke OJK melalui aplikasi Apolo selambat-lambatnya 15 Des 2017. Proses penyiapan file kirim dilakukan melalui aplikasi RBB Client. Sebelum masuk ke aplikasi RBB Client, harus terlebih dahulu disiapkan 2 jenis file, yaitu: File PDF untuk lampiran kualitatif yang isinya berupa uraian-uraian File TXT untuk lampiran kuantitatif yang isinya berupa angka-angka Penamaan file harus mengikuti ketentuan, berikut adalah daftar lampiran dan contoh penamaan file, dimana 601025 adalah sandi BPR, jadi harap diganti sesuai sandi BPR masing-masing.
Jenis file f ile PDF dapat dibuat dengan menggunakan Ms.Word untuk format lampiran sesuai Surat Edaran OJK no 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR. Setelah itu disimpan dengan extension PDF, atau menggunakan aplikasi konversi dari Word ke PDF. Sedangkan jenis file TXT dapat dibuat dengan menginput langsung (atau link dari aplikasi lain) ke dalam aplikasi excel (Template Rencana Bisnis BPR yang disediakan oleh OJK), dimana pada setiap sheet yang diisi sudah disediakan fasilitas berupa formula konversi isian excel ke format TXT. Hasil konversi TXT ini dicopy ke aplikasi Notepade++ dan disimpan dengan nama sesuai ketentuan penamaan file lampiran TXT. Langkah selanjutnya proses file PDF dan file TXT melalui aplikasi RBB Client. Jika berhasil maka maka akan terbentuk terbentuk file kirim, sehingga sehingga dapat dilanjutkan dilanjutkan pengiriman pengiriman ke OJK melalui aplikasi RBB Client atau aplikasi Apolo. Mungkin ada yg terkendala desimal, berbeda antara di excel dengan di txt, jangan panik, coba periksa format pada setting region di komputernya… Semoga lancar…
Report this ad Report this ad
Posted in Uncategorized in Uncategorized | Leave a comment
Untuk pertama kalinya BPR harus menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern periode 3112-2017 Posted on October on October 14, 2017by 2017by zinsari zinsari
Pemenuhan Struktur Organisasi – Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no 7/SEOJK.03/20 7/SEOJK.03/2016 16 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR mewajibkan BPR: membentuk Satuan Kerja Audit Intern (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50 miliar) atau menunjuk seorang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern (bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50 miliar). Pembentukan SKAI atau penunjukkan PE Audit Intern selambat-lambatnya 31-032017. Tugas dan tanggung jawab SKAI/PE Audit Intern adalah:
membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan pemantaua n hasil audit; membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen; mengidentifikasi mengidentifika si segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Etika Auditor Intern – Auditor Intern harus memiliki Kode Etik Profesi yang antara lain mengacu pada Code of Ethics dari The Institute of Internal Auditors. Kode etik tersebut paling sedikit memuat keharusan untuk: berperilaku berperilak u jujur, santun, tidak tercela, tercela, objektif dan dan bertanggung jawab; jawab; memiliki dedikasi tinggi; tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesional profesionalnya; nya; menjaga prinsip kerahasiaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan terus meningkatkan kemampuan profesionalnya. Sikap Mental Auditor Intern – Auditor Intern harus memiliki sikap mental yang baik yang tercermin tercermin dari: Kejujuran, Objektivitas,
Ketekunan, dan Loyalitasnya Loyalitasn ya kepada profesi. Kewajiban Penyampaian Laporan – BPR wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pelaksanaa n dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahunnya, dan untuk pertama kalinya adalah periode yang berakhir 31-12-2017. 1. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern paling sedikit memenuhi standar yaitu tertulis, diuraikan secara singkat dan mudah dipahami, objektif, konstruktif, dan sistematis sistematis.. 2. Laporan disusun oleh SKAI atau PE Audit Intern dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. 3. Berdasarka Berdasarkan n laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2), BPR menyampaikan laporan pelaksanaan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi i nformasi hasil audit yang bersifat rahasia kepada Otoritas Jasa Keuangan. 4. Laporan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta disampaikan disampaika n kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Laporan hasil audit periode 31-12-2017 disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya selambat-l ambatnya 31-01-2018.
Zpro Consulting memberikan memberikan pelatihan pelatihan untuk menyiapkan tenaga tenaga audit intern BPR, yang mampu:
memahami sistem pengendalian intern (spin) memahami menguasai metode-metode pemeriksaan memahami standar pelaksanaan audit intern membuat rencana kegiatan audit tahunan membuat program audit membuat kertas kerja audit melaksanakan melaksan akan penugasan audit membuat rumusan temuan audit membuat laporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit membuat laporan pelaksanaan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit melakukan dokumentasi dan administrasi audit
Lihat menu Jadwal Pelatihan
Posted in Uncategorized in Uncategorized | Leave a comment
Pelatihan Menyusun Menyusun RBB BPR Posted on October on October 10, 2017by 2017by zinsari zinsari
Zpro Consulting akan mengadakan training Menyusun Rencana Bisnis yang dilengkapi dengan penggunaan aplikasi excel untuk menghasilkan laporan proyeksi neraca dan laba/rugi sesuai format yang ditetapkan dalam lampiran SE OJK no 52/SEOJK.03/2017.
Agenda: 1. Tempat Pelatihan: Hotel Luminor Jakarta, Jl Pecenongan no 35 Jakarta 2. Tanggal: 13-14 Okt 2017 Jum’at, 13-10-2017 13-10-2017 Jam 08:30 sd 17:00 Merencanakan target dan proyeksi dg aplikasi Zpro RBB Sabtu, 14-10-2017 Jam 08:30 sd 12:00 Menyusun RBB sesuai format OJK, file kuantitatif dan kualitatif Biaya Investasi: Rp. 2.850.000,- tidak menginap Rp. 3.500.000,- menginap 1 malam, sudah termasuk breakfast Rp. 4.150.000,- menginap 2 malam, sudah termasuk breakfast Rp. 4.800.000,- menginap 3 malam, sudah termasuk breakfast Biaya tersebut sudah termasuk:
Flashdisk berisi program Flashdisk berisi program aplikasi Zpro RKAT versi 2017 Hak pakai aplikasi Zpro RKAT versi 2017 Modul pelatihan (jilid spiral) untuk tiap peserta Sertifikat pelatihan untuk tiap peserta Batas waktu pendaftaran: 11/10/2017 Jam 15:00 WIB
Surat penawaran dan formulir pendaftaran dapat di download disini: Surat Penawaran Training Rencana Bisnis DKI Form Pendaftaran RBB Jakarta 13-14 Okt 2017 Aplikasi Zpro RBB memiliki RBB memiliki spesifikasi sbb: Menggunakan Macro Microsoft Excel Menerapkan Menerapka n konsep bottom up Mengacu pada PA-BPR (SAK-ETAP) Rencana Penyaluran Kredit dg metode Flat dan/atau Anuitas dengan jangka waktu sd 20 tahun Mengatur keseimbangan penyaluran penyaluran dana dengan penghimpunan dana Neraca & Laba Rugi awal periode dapat menggunakan posisi Oktober kemudian diproyeksi ke Desember atau langsung input posisi bulan Desember. Menghasilkan Menghasilk an proyeksi neraca & Labarugi : Bulanan, Triwulan, Smester 1 Tahunan, 2 Tahunan, 3 Tahunan, 4 Tahunan, 5 Tahunan Proyeksi Neraca dan Laba Rugi untuk BPR dg Modal Inti < Rp 50 miliar Proyeksi Neraca dan Laba Rugi untuk BPR dg Modal Inti ≥ Rp 50 miliar
Menghasilkan perkiraan rasio-rasio keuangan atas proyeksi laporan keuangan
Posted in bank in bank perkreditan rakyat, bpr, rakyat, bpr, RBB, RBB, Rencana Rencana Bisnis, training, Bisnis, training, Uncategorized Uncategorized | Leave a comment
Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT Posted on September on September 14, 2017by 2017by zinsari zinsari
Penerapan Program APU dan PPT pada BPR/BPRS wajib mengacu pada Peraturan OJK no 12/POJK.01/2017 12/POJK.01/2017 dan Surat Edaran Edaran no 32/POJK.03/2017 32/POJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terorisme di Sektor Jasa Jasa Keuangan Keuangan Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah melakukan penyesuaian Kebijakan dan Sistem Prosedur terhadap POJK dan SEOJK tersebut.
Kebijakan dan Sistem Prosedur paling kurang mencakup: 1. 2. 3. 4.
Identifikasi dan verifikasi Nasabah; Identifikasi dan verifikasi Beneficial verifikasi Beneficial Owner; Owner; Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi; transaksi; Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan berkelanjuta n terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (delivery (delivery channels); channels); 5. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur; 6. Pengkinian dan pemantauan; 7. Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan 8. Pelaporan kepada PPATK. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Terkait dengan pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada, maka BPR wajib mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme. Sebelum produk, praktik usaha dan teknologi diluncurkan atau digunakan wajib melakukan penilaian risiko Untuk mengelola dan memitigasi risiko, BPR wajib melakukan tindakan yang memadai. Kebijakan Uji Tuntas Uji Tuntas Nasabah (Customer ( Customer Due Diligence) Diligence) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh BPR untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteris karakteristik, tik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC. Uji Tuntas Nasabah (CDD (CDD – Customer Due Diligence Diligence)) dilakukan pada saat: Melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah; Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau Terdapat keraguan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat ( Beneficial ( Beneficial Owner) Owner).. Dalam hal Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP (Politically Expossed Person) dan/atau dalam area berisiko tinggi, maka harus menerapkan Uji Tuntas Lanjut (EDD – Enhanced Due Diligence), yaitu tindakan CDD yang lebih mendalam. mendalam.
Kebijakan Identifikasi dan Verifikasi Dalam rangka melakukan hubungan usaha Pejabat/petugas BPR wajib:
dengan
Calon
Nasabah,
maka
1. melakukan identifikasi identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah; dan 2. melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 3. melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah melalui pertemuan langsung ( face to face face)) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah. 4. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (face to face) face) dapat digantikan dengan verifikasi melalui melalui sarana elektronik elektronik milik BPR, BPR, dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut: berikut: verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik BPR dan/atau milik Calon Nasabah; dan verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi. Dalam hal berdasarkan penilaian terdapat perubahan tingkat risiko Nasabah, maka dilakukan indentifikasi indentifikasi dan verifikasi ulang.
Identifikasi dan verifikasi ulang dilakukan sesuai dengan pendekatan risiko, yaitu dalam hal: Terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan. Terdapat perubahan standar dokumentasi yang mendasar. Terdapat perubahan profil Nasabah yang bersifat signifikan, antara lain perubahan pola transaksi yang signifikan atau substansial Informasi pada profil Nasabah yang tersedia dalam Customer Identification File (CIF) belum dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan. Menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif. Proses verifikasi identitas harus diselesaikan sebelum membuka hubungan usaha dengan calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.
Proses verifikasi identitas dapat diselesaikan kemudian dalam hal memenuhi kondisi antara lain kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan, misalnya karena dokumen identitas masih dalam proses pengurusan atau
anggaran dasar masih dalam proses pengesahan. Proses verifikasi harus segera diselesaikan diselesaika n setelah terjadi hubungan usaha. Kebijakan tentang Pemilik Manfaat Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, wajib dipastikan apakah bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat ( Beneficial ( Beneficial Owner Owner). ). Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat ( Beneficial Owner Owner), ), maka wajib melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat ( Beneficial Owner). Owner). Dalam hal Pemilik Manfaat ( Beneficial Owner Owner)) tergolong sebagai PEP maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD. Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dengan Pemilik Manfaat ( Beneficial Owner Owner), ), penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi. Kewajiban melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat ( Beneficial ( Beneficial Owner Owner)) tidak berlaku bagi calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang memiliki tingkat risiko rendah. Kebijakan tent Nasabah Risiko Tinggi Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat ( Beneficial ( Beneficial Owner Owner), ), atau WIC yang memenuhi kriteria berisiko tinggi dibuat dalam daftar tersendiri. Sistem manajemen risiko diterapkan untuk menentukan apakah Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi. Kriteria berisiko tinggi dilihat dari: 1. latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah Pemilik Manfaat ( Beneficial ( Beneficial Owner), Owner ), atau WIC termasuk Nasabah Berisiko Tinggi ( High Risk Customers); Customers); 2. produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; 3. transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi ( High Risk Countries); Countries ); 4. transaks transaksii tidak sesuai dengan profil; 5. termasuk dalam kategori PEP; 6. bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat ( Beneficial Owner Owner), ), atau WIC termasuk usaha yang berisiko tinggi ( High ( High Risk Business Business); ); 7. negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat ( Beneficial Owner Owner), ), atau WIC termasuk Negara Berisiko Tinggi ( High Risk Countries Countries); 8. tercantumnya Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat ( Beneficial ( Beneficial Owner Owner), ), atau WIC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; atau 9. Transaksi yang dilakukan Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat ( Beneficial ( Beneficial Owner), Owner ), atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme. Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat ( Beneficial ( Beneficial Owner Owner), ), atau WIC tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP, maka dilakukan EDD.
PENGELOLAAN RISIKO PENCUCIAN UANG DAN/ATAU PENDANAAN TERORISME YANG BERKELANJUTAN TERKAIT
DENGAN NASABAH, NEGARA, PRODUK DAN JASA SERTA JARINGAN DISTRIBUSI Dalam melakukan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (risk-based ( risk-based approach), approach ), BPR melakukan kegiatan identifikasi risiko bawaan (inherent ( inherent risk), risk), penetapan toleransi risiko, penyusunan langkah-langkah mitigasi dan pengendalian risiko, evaluasi risiko residual (residual ( residual risk), risk), penerapan pendekatan berbasis risiko, serta peninjauan dan evaluasi pendekatan berbasis risiko yang telah dimiliki. Identifikasi Identifi kasi Risiko Bawaan ( Inherent Risk) Mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Nasabah Negara atau Area Geografis Produk, Jasa, atau Transaksi Jaringan Distribusi ( Delivery Channels) Channels) Mempertimbangkan faktor relevan lainnya yang dapat memberikan dampak pada risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, antara lain:
1. tren tipologi, metode, teknik dan skema Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme 2. model bisnis Bank, termasuk skala usaha, usaha , jumlah kantor cabang, dan jumlah pegawai sebagai faktor risiko bawaan (inherent ( inherent risk) risk) dalam intern Bank. Penilaian Risiko Melakukan identifikasi terhadap masing-masing faktor diatas dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Menentukan tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dengan mempertimbangkan mempertim bangkan hasil identifikasi terhadap masing-masing faktor. f aktor. Tingkat risiko dimaksud dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Tingkat risiko dari setiap faktor dapat dinilai dengan menggunakan parameter likelihood (kemungkina (kemungkinan n terjadinya risiko) dan impact (dampak kerugian yang dialami oleh oleh Bank dalam hal hal risiko terjadi). terjadi). Skala Kemungkinan ( Likelihood Scale) Scale) Skala kemungkinan (likelihood (likelihood scale) scale) mengacu pada potensi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme Terorisme yang terjadi untuk u ntuk setiap risiko tertentu yang dinilai.
Frekuensi
Kemungkinan Risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
Sering
terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 tahun
Cukup sering
terjadi 1 kali dalam 1 tahun
Jarang
tidak terjadi namun bukan berarti tidak mungkin terjadi
Skala Dampak ( Impact Scale Scale))
Skala dampak (impact (impact scale) scale) mengacu pada tingkat keparahan atau kerusakan yang dialami jika kemungkinan risiko terjadi. Dampak dari risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dapat dilihat dari beberapa sudut pandang antara lain terhadap dampak jumlah kerugian jika risiko terjadi terhadap usaha BPR seperti menderita kerugian keuangan baik dari tindak pidana atau melalui sanksi yang dikenakan oleh OJK.
Konseku ensi
Dampak terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Besar
berdampak besar terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Sedang
berdampak sedang terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Kecil
berdampak kecil terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Matriks Risiko dan Nilai Risiko Matriks risiko adalah matriks yang digunakan untuk menggabungkan kemungkinan risiko yang terjadi dan dampak risiko yang terjadi untuk mendapatkan nilai risiko. Selanjutnya, BPR menyusun tabel nilai risiko yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan membantu dalam menentukan tindakan memitigasi risiko secara keseluruhan.
Penetapan Toleransi Risiko Toleransi risiko merupakan komponen penting dari manajemen risiko yang efektif. Dalam menetapkan toleransi risiko, Bank perlu antara lain mempertimbangkan kemampuannya dalam menghadapi ancaman terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, seperti batasan jumlah nasabah berisiko tinggi dan/atau karakteristik yang melekat pada produk berisiko tinggi, yang dapat mempengaruhi risiko Bank secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank. Penyusunan Langkah-Langkah Langkah-Langkah Mitigasi dan Pengendalian Risiko Mitigasi risiko adalah penerapan pengendalian risiko untuk membatasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi dalam melakukan penilaian risiko. Mitigasi risiko akan membantu kegiatan usaha Bank tetap berada dalam toleransi risiko yang telah ditetapkan. Bank harus mengembangkan strategi mitigasi risiko secara tertulis (berupa kebijakan dan prosedur untuk memitigasi risiko) dan menerapkannya pada area atau hubungan usaha sesuai dengan tingkat risiko sebagaimana hasil identifikasi. Mitigasi dan pengendalian risiko didasarkan pada toleransi risiko dan tingkat risiko yang diambil (risk (risk appetite). appetite). Mitigasi dan pengendalian risiko harus sepadan dengan risiko yang telah diidentifikasi oleh Bank. Seluruh kegiatan usaha Bank harus memiliki langkah pengendalian risiko sebagai langkah mitigasi terhadap seluruh faktor risiko yang telah diidentifikasi dan sesuai dengan tingkat risiko pada area atau hubungan usaha, yang dilanjutkan dengan proses pemantauan dan dokumentasi secara memadai.
Posted in Uncategorized in Uncategorized | Leave a comment
Menyusun Rencana Bisnis BPR 2018 Posted on August on August 13, 2017by 2017by zinsari zinsari
Berdasarkan POJK no 37/POJK.03/20 Berdasarkan 37/POJK.03/2016 16 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPR/BPRS wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun. Rencana Bisnis mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah dan/atau rencana strategis jangka panjang. panjang. Rencana Bisnis Bisnis tahun wajib disampaikan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 15 Desember sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai, sehingga untuk RBB 2018 wajib disampaikan selambat-lamatnya selambat-lamatnya 15 Desember 2017.
Modal Inti kurang dari Rp 50 M menyampaikan kinerja BPR:
posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR; proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR; proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran
Modal Inti paling sedikit dari Rp 50 M menyampaikan kinerja BPR: posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR; proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR; proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan. Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Seluruh Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat untuk agenda penetapan Rencana Bisnis. Direksi juga diwajibkan mengkomunikasikan Rencana Bisnis yang disusun kepada Pemegang Saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada.
Direksi wajib menyampaikan laporan Realisasi Rencana Bisnis setiap semester selambat-lambatnya selambat-l ambatnya 1 bulan setelah semester dimaksud berakhir, sementara itu Dewan Komisaris diwajibkan menyampaikan laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran selambat-lambatnya 2 bulan setelah semester dimaksud berakhir. Zpro Consulting mengadakan training Menyusun Rencana Bisnis yang dilengkapi dengan penggunaan aplikasi excel untuk menghasilkan laporan proyeksi neraca dan laba/rugi sesuai format yang ditetapkan dalam lampiran SE OJK no 52/SEOJK.03/2017.
Jadwal Public Training Venue : Hotel Luminor Luminor Jakarta
Hari/tgl : Jum’at Jum’at-Sabtu, -Sabtu, 13-14 Okt 2017 Surat penawaran dan formulir pendaftaran bisa download disini:
Surat Penawaran Training Rencana Bisnis Form Pendaftaran RBB Jakarta 13-14 Okt 2017
Posted in Uncategorized in Uncategorized | 5 Comments
Untuk pertama kalinya BPR harus menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern periode 3112-2017 Posted on June on June 5, 2017by 2017b y zinsari
Silahkan download dengan klik link berikut: Surat Penawaran – Audit Intern di Jakarta 11-12 Agustus 2017 Form Pendaftaran Audit Intern Pemenuhan Struktur Organisasi – Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no 7/SEOJK.03/20 7/SEOJK.03/2016 16 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR mewajibkan BPR: membentuk Satuan Kerja Audit Intern (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50 miliar) atau menunjuk seorang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern (bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50 miliar). Pembentukan SKAI atau penunjukkan PE Audit Intern selambat-lambatnya 31-032017. Tugas dan tanggung jawab SKAI/PE Audit Intern adalah:
membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan pemantaua n hasil audit; membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen; mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Etika Auditor Intern – Auditor Intern harus memiliki Kode Etik Profesi yang antara lain mengacu pada Code of Ethics dari The Institute of Internal Auditors. Kode etik tersebut paling sedikit memuat keharusan untuk: berperilaku berperilak u jujur, santun, tidak tercela, tercela, objektif dan dan bertanggung jawab; jawab; memiliki dedikasi tinggi; tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesional profesionalnya; nya; menjaga prinsip kerahasiaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan terus meningkatkan kemampuan profesionalnya. Sikap Mental Auditor Intern – Auditor Intern harus memiliki sikap mental yang baik yang tercermin tercermin dari: Kejujuran, Objektivitas, Ketekunan, dan Loyalitasnya Loyalitasn ya kepada profesi. Kewajiban Penyampaian Laporan – BPR wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pelaksanaa n dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahunnya, dan untuk pertama kalinya adalah periode yang berakhir 31-12-2017. 1. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern paling sedikit memenuhi standar yaitu tertulis, diuraikan secara singkat dan mudah dipahami, objektif, konstruktif, dan sistematis sistematis.. 2. Laporan disusun oleh SKAI atau PE Audit Intern dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. 3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2), BPR menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia kepada Otoritas Jasa Keuangan. 4. Laporan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Laporan hasil audit periode 31-12-2017 disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya selambat-l ambatnya 31-01-2018.
Zpro Consulting memberikan memberikan pelatihan pelatihan untuk menyiapkan tenaga tenaga audit intern BPR, yang mampu: memahami sistem pengendalian intern (spin) menguasai metode-metode pemeriksa pemeriksaan an
memahami standar pelaksanaan audit intern membuat program audit membuat kertas kerja audit membuat memo audit dan konfirmasi melaksanakan penugasan audit membuat laporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit melakukan dokumentasi dan administrasi audit Angkatan 1 : 4-5 Agustus 2017 (sudah full)
Angkatan 2: 11-12 Agustus Agustus 2017 (open pendaftaran) pendaftaran)
Untuk permintaan pelatihan, silahkan kirim email ke
[email protected] Posted in Audit in Audit Intern, bank Intern, bank perkreditan rakyat, bpr, rakyat, bpr, Kompetensi, Kompetensi, Tata Tata Kelola | 6 Comments
Pelatihan Penerapan Apu-Ppt bagi BPR/BPRS menjelang dilaksanakannya Mutual Evaluation Review 2017 Posted on April on April 1, 2017by 2017by zinsari zinsari
Sesuai ketentuan keanggotaan Asia keanggotaan Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), negara yang bergabung dalam APG berkomitmen untuk melaksanakan sistem Mutual sistem Mutual Evaluation Review guna menilai tingkat kepatuhan dengan Rekomendasi FATF sebagai standar internasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Sebagai komitmen terhadap pelaksanaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, terorisme, pada tahun 1999, 1999, Indonesia telah menjadi menjadi anggota APG. Sebagai anggota APG, Indonesia telah melalui proses Mutual proses Mutual Evaluation pada tahun 2008 dan selanjutnya direncanakan akan dilaksanakan pada kuartal 4 tahun 2017. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, sehingga diharapkan ada keseragaman di dalam pelaksanaannya bagi seluruh Pelaku Jasa Keuangan (PJK). Bagi bank perkreditan rakyat sebagai pelaku jasa keuangan diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, termasuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK tersebut. Langkah-langkah Langkah-lan gkah yang perlu dilakukan oleh BPR antara lain: 1. Menyesuaikan kebijakan internal dan prosedur kerja guna menjamin optimalissi upaya anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme terhadap peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memastikan kompetensi sumber daya manusianya untuk dapat melakukan Customer Due Dilligence maupun maupun Enhcance Enhcance Due Dilligence dengan Dilligence dengan baik. 3. Secara konsisten menyampaikan kepada PPATK, laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi tunai sesuai ketentuan nominal wajib lapor dan laporan lain yang diminta oleh PPATK. 4. Menatausa Menatausahakan hakan seluruh dokumen transaksi dan dokumen pelaporan dengan baik. POJK no 12/POJK.01/20 12/POJK.01/2017 17 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan telah diberlakukan sejak 21 Maret 2017. Penyedia Jasa Keuangan Keuangan (PJK) wajib menyampaikan menyampaikan action plan untuk penerapan program apu dan ppt kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir Mei 2017. Selain itu, PJK diberi waktu maksimal 6 bulan untuk menyesuaikan kebijakan dan prosedurnya sejak tanggal diberlakukannya peraturan tersebut.
Dalam rangka mendukung pencapaian kompetensi SDM BPR dan BPRS, maka Zpro Consulting akan mengadakan kelas pelatihan sbb: 06 Mei 2017 – Jakarta 13 Mei 2017 – Lampung 20 Mei 2017 – Selat Panjang 24 Mei 2017 – Hotel Menara Peninsula, Jakarta Untuk informasi permintaan training dapat via email ke
[email protected]
Posted in Anti in Anti Money Loundering, bank Loundering, bank perkreditan rakyat, bpr, rakyat, bpr, training, training, Uncategorized Uncategorized | 1 Comment
